“Kami telah menyiapkan 1.613 personel gabungan dari Polda, Polres, dan Polsek di titik-titik yang telah diplotting. Petugas tidak dibekali senjata api, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pengaturan arus lalu lintas akan bersifat situasional, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Arus lalu lintas akan kami atur secara situasional, melihat eskalasi di lapangan. Jika memang terjadi kepadatan, kami akan melakukan rekayasa lalu lintas agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar,” ujar Susatyo.

Dia pun mengimbau warga yang hendak melintas di kawasan Monas untuk mencari jalur alternatif guna menghindari potensi kemacetan lalu lintas.

“Untuk warga yang melintas di sekitar Monas, kami imbau untuk menggunakan jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan,” katanya.

Susatyo pun meminta seluruh personel untuk mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif serta profesional saat bertugas mengamankan aksi unjuk rasa itu.

Dia juga meminta para koordinator lapangan agar menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

“Kami minta koordinator lapangan untuk mengarahkan massa dengan santun, tidak memprovokasi, dan tidak merusak fasilitas umum. Ini demi kepentingan bersama,” kata Susatyo.

Adapun aksi yang digelar KSPN hari ini mengusung tema “Berantas illegal import, selamatkan industri produsen dalam negeri untuk selamatkan pekerja dari PHK”.

Aksi memanas ketika petugas meminta massa unjuk rasa untuk mematikan api dari ban yang dibakar.

Petugas pada saat itu sudah mulai menyalakan mobil water cannon dan sempat mengenai pengunjuk rasa, semprotan mobil itu memicu ketegangan antara petugas dan sejumlah pengunjuk rasa.

Ketegangan mulai mereda setelah massa aksi memadamkan api dan petugas mematikan mobil water cannon.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Selasa, meminta agar para pengemudi ojek online tidak membakar ban.

“Kami minta api dimatikan. Kami siap melayani,” katanya.

Kemudian aksi massa ini kembali mereda dan mereka berorasi dari mobil komando masing-masing sesuai aliansi yang mereka ikuti.

Pada aksi unjuk rasa kali ini terdapat empat mobil komando yang memimpin massanya, mereka sampai saat ini belum satu suara.

Kapolres mengatakan pengamanan unjuk rasa yang dilakukan pengemudi ojek online (ojol) mengedepankan cara-cara yang humanis dan tidak ada personel yang membawa senjata api.

“Petugas tidak dibekali senjata api karena tugas utama kami adalah menjaga keamanan dan melayani masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi,” katanya.

Ia mengatakan seluruh jajaran di lapangan telah diarahkan untuk melayani para peserta aksi dengan pendekatan yang ramah dan menghormati hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Selain itu, Susatyo mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan Monas dan DPR untuk sementara waktu, guna menghindari kepadatan lalu lintas akibat konsentrasi massa.

Petugas kepolisian mulai mengosongkan Jalan Gatot Subroto dari pukul 18.30 WIB dan mereka menerjunkan pasukan untuk memukul mundur para pendemo.

Sesuai peraturan yang ada aksi penyampaian pendapat di muka umum dibatasi hingga pukul 18.00 WIB.

Sementara, mereka sudah melebihi jam yang diperkenankan.

Para pendemo yang berada di sekitar lokasi langsung membubarkan diri dengan berlarian maupun berjalan dengan cepat untuk menghindari semprotan air dari petugas.

Petugas juga meminta semua areal dikosongkan tanpa terkecuali karena Jalan Gatot Subroto akan dibuka kembali untuk masyarakat.

Sebelum dibubarkan, para pendemo melempari petugas dengan petasan dan juga benda yang berada di sekitar lokasi. (*)

“Saya mewakili teman-teman, aksi kami ini bertujuan untuk menuntut pengembalian hak kami sebagai siswa. Keresahan ini muncul sejak Ibu Nina Indriana menjabat sebagai Kepala Madrasah pada Maret 2023,” ujar salah seorang peserta aksi berinisial A, yang tidak mau disebut namanya.

Menurut A, Kepala Madrasah sering menjanjikan kepada wali murid bahwa biaya yang dibayarkan akan digunakan untuk pengadaan fasilitas mewah seperti AC, toilet baru, CCTV, dan fingerprint. Namun, kenyataannya, siswa merasa tidak puas dengan fasilitas yang disediakan. Banyak fasilitas yang sudah rusak, seperti pintu toilet yang tidak terkunci, gayung yang hilang, toilet duduk yang patah, dan absensi melalui fingerprint yang tidak sampai ke orang tua.

“Kami menuntut keadilan berupa transparansi dana dan kegiatan yang telah dilakukan sejak Kepala Madrasah mulai menjabat pada Maret 2023. Kami sebagai siswa sangat kesulitan untuk mengadakan atau mengikuti kegiatan di luar sekolah. Pihak sekolah sering menolak usulan kami dan tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan tersebut,” jelasnya.

Padahal, lanjut A, setiap bulan siswa diwajibkan membayar biaya sebesar Rp250.000 per siswa. Sementara itu, sekolah sering kali menuntut siswa untuk berprestasi melalui berbagai kegiatan. Namun, ketika siswa mengajukan proposal untuk kegiatan, pihak sekolah tidak pernah memberikan fasilitas atau bahkan menyetujui usulan tersebut.

Seluruh warga MAN 2 Kota Bekasi, termasuk OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler, merasakan keresahan yang sama. Puncaknya terjadi saat kegiatan wisuda kelas XII tidak jelas, meskipun biaya yang harus dikeluarkan cukup besar, mencapai Rp1,4 juta per siswa.

“Awalnya, biaya wisuda hanya diminta sebesar Rp600.000 per siswa. Namun, jika orangtua ingin hadir, mereka dikenakan biaya tambahan Rp150.000, belum lagi biaya untuk foto angkatan. Sejak awal, transparansi dana dan kegiatannya tidak dijelaskan dengan jelas. Kami hanya menerima kwitansi pembayaran daftar ulang tanpa penjelasan rinci,” tambahnya.

Respon Kepala Sekolah Pasca Aksi?

Terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan, A menyebutkan bahwa Kepala Sekolah cenderung membela diri dengan mengatakan, “Saya sudah memberikan dana kepada pembina, tetapi saya tidak mau mandek di situ.” Namun, menurut siswa, pembina, pelatih, dan pengurus kegiatan tidak menerima dana sama sekali.

Tanggapan dari Kemenag Kota Bekasi?

Kepala Kemenag Kota Bekasi dikabarkan hadir dalam aksi tersebut dan diterima dengan baik oleh para siswa. Beliau mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan serta melihat bukti-bukti yang telah disiapkan. Setelah mendengar keluhan, Kepala Kemenag berjanji untuk segera menyelesaikan masalah ini, termasuk memperbaiki fasilitas yang tidak layak. Beliau juga berjanji akan memberikan hasil terbaik terkait jabatan Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi.

Namun, sayangnya, Kepala Kemenag tidak memberikan jangka waktu yang spesifik, hanya menyatakan bahwa masalah ini akan diselesaikan “secepat mungkin,” tutup A. (*)

Aksi unjuk rasa digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) hari ini dan besok (18/2/2025).

Sebagaimana disampaikan Koordinator Aksi Universitas Indonesia, Muhammad Rafid Naufal Abrar.

“Untuk aksi, sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” jelasnya.

Agenda kita terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia

Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Koordinator Aksi UI, Muhammad Rafid Naufal Abrar, menilai kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian dan lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

“Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.

Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.

Keempat, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

Kelima, para mahasiswa mendesak pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*/hel)

“Personel yang disiapkan sebanyak 365 personel gabungan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya yang diterima, Senin.

Dia juga menyebutkan pihaknya telah menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Namun, pemberlakuan tersebut bersifat situasional.

Ade Ary juga mengimbau kepada peserta unjuk rasa agar tetap berpedoman pada regulasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Kami menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, namun kami juga mengingatkan agar aksi ini dilakukan dengan tertib, tidak mengganggu ketertiban umum, serta tidak merusak fasilitas publik,” ujarnya.

Polda Metro Jaya juga menekankan pentingnya menjaga fasilitas umum. Peserta aksi diminta untuk tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas publik maupun properti pribadi.

“Selain itu, kebersihan lingkungan demonstrasi harus tetap diperhatikan dengan tidak meninggalkan sampah sembarangan setelah aksi berakhir,” katanya.

Di sisi lain, Kepolisian juga mengingatkan para pengguna jalan untuk mengantisipasi kemungkinan kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Masyarakat disarankan mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan. Petugas lalu lintas akan dikerahkan untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan dan memastikan mobilitas tetap berjalan lancar,” kata Ade Ary.

Ade Ary juga mengimbau massa untuk selalu bersikap kooperatif dengan aparat keamanan dan mengikuti setiap instruksi yang diberikan.

Tidak hanya itu, peserta diminta untuk tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.

“Jika ditemukan adanya indikasi provokasi atau tindakan mencurigakan, peserta aksi diharapkan segera melaporkannya kepada petugas yang bertugas di lapangan,” katanya.

Polda Metro Jaya mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain selama aksi berlangsung. Jika terjadi keadaan darurat, koordinasi dengan petugas keamanan harus dilakukan secepat mungkin.

Selain itu, penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara yang jelas dan efektif agar tuntutan dapat diterima dan dipahami oleh pihak terkait.

Sebelumnya beredar pamflet berisikan pamflet bertajuk seruan aksi ojek online (ojol), kurir, taksi online yang bertuliskan tuntutan mereka terkait menagih janji THR, potongan pendapatan pengemudi dan meminta pihak aplikator menghapus layanan slot dan aceng (argo goceng) atau pemula.

Kapolres Palas AKBP Diari Astetika, SIK., melalui, Kabag Ops Polres Palas Kompol M Husni Yusuf, Kasat Binmas Polres Palas, AKP Rahmad Saleh Nainggolan, SH., bersama Kasat Intelkam Polres Palas, AKP Sahala Harahap, SH serta PJU lainnya. Mengatakan Pengaman Aksi Unjuk Rasa di pimpin oleh PJU dan Personil Polres Palas serta Instansi terkait lainnya Adapun tuntutan dalam aksi damai dari FHI Kabupaten Palas yang dispaikan FHI yaitu sebagai berikut:
1.Diminta kepada BKN dan Pemkab Palas agar mengangkat seluruh Tenaga Honorer yang terdata di data base BKN terkhusus yang berstatus R2 dan R3 untuk menjadi PPPK Penuh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
2.Diminta kepada Pemkab Palas agar tenaga Honorer yang terdata di data base BKN terkhusus yang berstatus R2 dan R3 untuk tidak dirumahkan atau diberhentikan sampai diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
3.Menolak keras Pemkab Palas untuk mengadakan seleksi perekrutan CPNS sebelum selesainya pengangkatan PPPK yang berstatus R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu.

“Selanjutnya 4.Diminta kepada DPRD Kabupaten Palas agar mengadakan RDP dengan BKPSDM Palas terkait perekrutan PPPK Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Palas.
5.Mendesak untuk segera sahkan RPP Manajemen ASN turunan UU 20 Tahun 2023 tentang ASN dan mengakomodasi honorer database BKN (R2, R3) dalam sistem PPPK penuh waktu, dan
6.Mendesak diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Pengangkatan Tenaga non-ASN database R3 BKN ke PPPK penuh waktu”. Kata Kabag Ops Polres Palas Kompol M Husni Yusuf.

Dilanjutkannya, Aksi Unjuk Rasa dari FHI Kabupaten Palas tersebut dikoordinatori oleh Muhammad Yunus Nasution, dan Harkam Siregar, selaku Koordinator lapangan dan Armili Anto Harahap, Hendri Aswin Hasibuan, serta Jahrudfin Hasan Siregselaku Penanggung Jawab Aksi dengan estimasi massa kurang lebih 400 (empat ratus) orang yang berasal dari kelompok masyarakat honor di berbagai dinas Pemkab Palas dengan membawa alat peraga untuk menyampaikan tuntutan aksi dari aksi Unjuk rasa mereka. Sebut Kabag Ops Polres Palas Kompol M Husni Yusuf.

Usia mereka menyampaikan Tuntutannya. Lebih lanjut Dikatakan Kasat Binmas Polres Polres Palas, Peserta aksi diterima oleh Sekdakab Palas, Arpan Nasution, S.Sos, dan sekda Menyampaikan :
1.Terima kasih kepada Rekan-Rekan Honorer yang kami sayangi sebagai mintra kerja kami selama datang kesini untuk menyampaikan aspirasi
2.Perlu Saya sampaikan kepada seluruh yang hadir tentang peraturan pusat yang tidak mencakup kapasitas di Pemerintahan Kabupaten Palas terkait pengangkatan Honorer menjadi P3K.
3.Peraturan untuk di Pusat honores hanya sampai paru waktu belum ada peraturan terbaru honorer menjadi penuh waktu.

“Dan 4.Untuk CPNS dari 2024 Palas belum ada penerimaan sampai sekarang di Pemkab Palas.
5.Untuk RDP di Kantor DPRD kami menunggu undangan dari DPRD Kabupaten Palas dan kami siap menghadiri kalau ada rapat RDP yang akan di laksanakan di DPRD Kabupaten Palas.
6.Untuk penetapan peraturan itu adalah kebijakan pemerintahan Pusat dan prosedur dan aturan yang menentukan”. Tutur AKP Rahmad Saleh Nainggolan.

Kemudian, AKP Rahmad Saleh Nainggolan, mengatakan pada pukul 12.15 Wib, Pengunjuk Rasa Tiba di Kantor DPRD Palas, dan Anggota DPRD Kabupaten Palas Achyar Hidayat Hasibuan dalam hal itu Menyampaikan :

1.Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Honorer yang telah hadir menyampaikan aspirasi kepada kami selaku Wakil rekan rekan sekalian di Pemerintahan.

“2.Saya selaku Ketua Komisi A akan mengundang Pihak-Pihak terkait agar mengikuti RDP terkait tuntutan rekan rekan sekalian.
3.kami selaku komisi A sangan prihatin terhadap nasib rekan rekan dan akan kami perjuangkan bersama sama saudara sekalian.
4.Kami dari komisi A akan secepat mungkin melaksanakan RDP ke Pihak Pemkab Palas yang membidangi Honorer dan PPPK di Kabupaten Palas”. Pungkas AKP Rahmad Saleh Nainggolan, SH. Dan langsung memimpin peserta aksi bubar dengan tertib.

Kasi Humas Polres Palas, Iptu Arwansyah Batubara, menambahkan pukul 13.35 WIB aksi selesai selanjutnya massa aksi membubarkan diri. Situasi dalam keadaan aman kondusif.

“Selama kegiatan Unras dilakukan Pengamanan dari Personil Polres Palas Sesuai dengan Surat Perintah Kapolres Palas dan dipimpin Oleh Kabag Ops Polres Palas dapat berjalan aman dan kondusif,” ujar Iptu Arwansyah. (081)

Adapun personil yang terlibat melaksanakan Kegiatan pengamanan tersebut diantaranya, Kapolsek Barumun, Iptu Sakti K, Harahap, SH, Ps Kanit Pinal Si Propam Polres Palas, Aipda Jasa Ginting, Ba Sat Intelkam Bripda Bani Simamora dan Bripda Ahmad Zawawi, serta selaku Pawas Kasi Humas Polres Palas, Iptu Arwansyah Batubara, bersama wakil Pawas Ipda Yusuf I K Siregar, SH.

Kapolres Palas, AKBP Diari Astetika, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Palas, Iptu Arwansyah Batubara selalu Pawas, mengatakan bahwa pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis namun tegas. “Kami telah mengerahkan personel yang cukup untuk menjaga situasi tetap kondusif. Polres Palas berkomitmen untuk melayani dan mengamankan jalannya aksi agar tetap damai,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa yang diikuti puluhan massa dengan membawa spanduk dan poster yang menyuarakan aspirasi mereka. Peserta aksi juga melakukan orasi di depan kantor Inspektorat, menyerukan tuntutan mereka kepada pemerintah daerah melalui Kantor Inspektorat .

Kasi Humas Polres Palas, Iptu Arwansyah Batubara, selaku Pawas menyatakan bahwa personel telah ditempatkan di berbagai titik strategis, termasuk di pintu masuk kantor Inspektorat dan ruas jalan menuju kantor Inspektorat untuk mengantisipasi potensi gangguan lainnya. “Kami juga memastikan jalannya komunikasi antara perwakilan pengunjuk rasa dan pihak pemerintah Daerah yaitu Kantor Inspektorat berjalan lancar,” kata Iptu Arwansyah Batubara selaku Pawas.

Selama aksi berlangsung, situasi di lokasi tetap terkendali. Tidak ada laporan insiden yang mengganggu ketertiban umum. Polres Palas berharap agar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui unjuk rasa dapat ditindaklanjuti dengan solusi yang baik oleh pihak terkait.

“Dengan pendekatan preventif dan dialogis, Polres Palas memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga selama aksi berlangsung”. Pungkas Kasi Humas Polres Palas, Iptu Arwansyah Batubara. (081)

“Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat dan aksi buruh di bundaran Patung Kuda Monas, Istana Negara, dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.270 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan Istana Negara.

Sedangkan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional.

Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

“Apabila jumlah massa tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti, bila eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan,” ujar Susatyo.

Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain,” ucapnya.

Lebih lanjut, Susatyo menyebut personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

“Personel tak bawa senjata, semua perintah dan kendali dari saya sebagai Kapamwil (Kepala Pengamanan Wilayah). Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan humanis dan profesional,” jelas Susatyo.

Ancaman mogok
Adapun aksi ini merupakan upaya dari sekitar 3.000 buruh di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang membawa dua tuntutan untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tuntutan pertama meminta kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10 persen tanpa Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

Kedua, mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

Demo tersebut direncanakan dihadiri massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Partai Buruh dan serikat pekerja lainnya.

Selain itu, unjuk rasa hari ini merupakan aksi awal dan akan terus berlanjut secara bergelombang pada 25-31 Oktober 2024 di masing-masing daerah, tepatnya di kantor gubernur atau wali kota di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi.

Jika pemerintah tidak mendengarkan tuntutan aksi ini hingga rangkaian aksi gelombang hingga 31 Oktober mendatang, serikat buruh mengancam akan melakukan mogok nasional pada 11 atau 12 November.

“Kita libatkan personel pengamanan sebanyak 4.294 personel yang terdiri dari Satgasda 2.830 personel, Satgasres 330 personel, BKO TNI, Mabes dan Pemda 1.134 personel, ” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan resminya di Jakarta.

Ade Ary menjelaskan ada tiga lokasi sasaran pengamanan yang di lakukan pada aksi kali ini, yaitu DPR/MPR RI, Monas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Ada tiga lokasi sasaran pengamanan pada aksi ini yaitu, area DPR/MPR RI, 3.517 personel, area Monas 497 personel dan area Kementerian ATR/BPN sebanyak 280 personel, ” katanya.

Terkait rekayasa lalu lintas (lalin) di kawasan tersebut, Ade Ary menjelaskan bersifat situasional dengan melihat eskalasi di lapangan.

“Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkatkan maka diadakan penutupan jalan, apabila jumlah massa tidak banyak, lalin normal seperti biasa, ” ucapnya.

Ade Ary juga mengimbau kepada para peserta aksi unjuk rasa agar tetap berpedoman pada regulasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Silahkan sampaikan aspirasi secara sejuk dan damai, tidak ada ujaran kebencian dan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas, ” katanya.

Kemudian untuk kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

“Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas, ” ucap Ade Ary.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut juga berpesan kepada masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari rute alternatif lain guna menghindari kepadatan lalu lintas.

“Kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib,” katanya.

Pada Selasa ini akan dilaksanakan aksi unjuk rasa ribuan petani dan buruh yang dalam rangka Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke-64 yang akan dimulai dari IRTI – Patung Kuda Indosat, Istana Negara dan kemudian bergerak ke DPR RI.

Terdapat sejumlah tuntutan pada aksi unjuk rasa HTN kali ini yakni, laksanakan reforma agraria, selesaikan konflik agraria, tolak impor pangan dan hapus Omnibus Law UU Cipta Kerja.