Adapun UKW ini diikuti 29 orang peserta dengan 3 kelas jenjang muda, dan 2 kelas madya.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus M.Si, bersama Ketua LUKW, Dr H. Muhammad Saifulloh M.Si.

Firdaus dalam arahan dan bimbingannya, menyebut sebuah media saat ini harus cerdas, terutama dalam menempatkan setiap masalah.

“Wartawan harus menjadi wasit kebenaran, wasit kebaikan di tengah-tengah publik. Ibarat seorang prajurit yang berperang di tengah hutan, dia tahu dari belang warnanya ular itu, dia tahu kadar racunnya.”

Dia menyebut wartawan juga harus seperti itu. “Wartawan harus bisa mengukur persoalan. Saat ini media sudah tidak punya nilai ekonomis,” tegasnya.

“Media ini harus berubah. Ada UU Digitalisasi, misalnya; Penyiaran itu di bawah Komdigi. Jurnalistik itu profesional, bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Tapi juga untuk bangsa dan negara. Kita SMSI harus tetap profesional, terutama tetap memfasilitasi UKW selain PWI dan organisasi lainnya,” sambung Firdaus.

Ketua LUKW UPDM, H. Muhammad Saifulloh, dalam sambutannya, mengatakan UKW merupakan sebuah langkah maping yang dimiliki seorang wartawan.

“Wartawan itu berhak diberi predikat kompeten. Kompetensi merupakan hak dan kewenangan untuk menulis berita. Dalam menulis berita harus punya kompeten,” ucap Saifullah.

Dekan Fikom UPDM ini juga menyebut, pihaknya telah mengusulkan bahwa wartawan online juga harus dilihat klasifikasinya dalam hal tingkat keterbacaannya (berita, media).

“Tidak hanya kompeten (wartawan), tapi tingkat keterbacaannya (berita, media) jangan sampai rendah. Hal ini terlihat di beberapa daerah,” ujarnya.

“Misalnya, berita di Labuhanbatu tidak hanya dibaca oleh masyarakat Labuhanbatu saja, tapi juga khalayak ramai di daerah lain, bahkan nasional,” ungkap Saifullah.

“Kita juga akan intens menerapkan pelatihan-pelatihan, bagaimana berita itu keren dan tinggi tingkat keterbacaannya. Khususnya bagi wartawan dan media-media online di daerah. Akhirnya, selamat mengikuti UKW, semoga lulus dan kompeten,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Sumut, Erris J Napitupuli didampingi Ketua SMSI Labuhanbatu Raya Teguh AP Sitorus, yang sekaligus Panitia UKW Kabupaten Labuhambatu, turut memberi apreaiasi terselenggaranya UKW perdana SMSI di daerah itu.

“Terima kasih atas kerja keras Ketua SMSI Labuhanbatu, bersama seluruh pengurus. Yang sudah bersusah payah mengupayakan persiapan UKW perdana di Sumut,” tutur Erris.

Erris berharap tingkat kelulusan UKW Labuhanbatu bisa mencapai 100 persen. “Kemarin (Kamis 21/11) seluruh peserta juga sudah mengikuti pelatihan sekaligus Pra UKW yang disampaikan Penasihat SMSI Sumut Austin Tumengkol sebagai pemateri. Semoga semua peserta bisa kompeten,” ucapnya.

“Saya merasa bangga, Ketua Umum SMSI, Bapak Firdaus bisa hadir langsung membuka acara ini. Selamat datang di Labuhambatu Pak,” sapa Ketua SMSI Labuhanbatu Raya, Teguh AP Sitorus.

Dikatakan Teguh, dirinya bersama unsur pengurus memang tengah bersusah payah menggelar UKW di daerah itu. “Setelah berkomunikasi intens bersama Ketua SMSI Sumut, SMSI Pusat dan pihak UPDM, kami lega UKW bisa terselenggara,” ungkapnya.

“Kegitan ini atas dorongan berbagai pihak, termasuk support yang diberikan Pemkab Labuhanbatu, Forkopimda dan para Penasihat dan mitra kami,” sebut Teguh.

Terlebih, kata Teguh, banyak yang bertanya apakah para wartawan di Labuhanbatu sudah mengikuti UKW khususnya bagi para pengurus. “Untuk itulah, kami semakin bersemangat untuk mewujudkan UKW di daerah ini.”

Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forkopimda Labuhanbatu, di antaranya mewakili Pj Bupati Labuhanbatu, Perwakilan Kodim 0209, Polres Labuhanbatu, PN Labuhanbatu, dan undangan lainnya.

Turut hadir dalam penyelenggaraan UKW, Sekretaris SMSI Sumut Ariadi, Penasihat Austin Tumengkol, Penasihat Hendra Sitepu, Kabid Pendidikan dan Pelatihan Agus Utama.

*(Kabid Pendidikan dan Pelatihan
Agus Utama)*

Demikian penjelasan Mohammad Nasir wartawan senior Harian Kompas (1989- 2018), ketika menguji kompetensi wartawan (UKW) yang difasilitasi Dewan Pers di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu (7/9/2024).

Menurut Nasir yang sedang menguji mata uji menyunting atau mengedit berita tulisan sendiri, peserta uji jangan mengira berita yang sudah ditulis sendiri tidak bisa diedit.

Setiap editor yang membacanya akan menemukan bagian yang perlu disunting supaya tulisan menjadi lebih baik.

“Walaupun tulisan sendiri kalau dibaca ulang, pasti ada yang perlu diedit, diperbaiki. Hasilnya harus lebih baik. Mari kita temukan,” pinta Nasir kepada peserta UKW.

Perbaikan bisa dilakukan pada pemilihan kata, struktur kalimat, logika bahasa, memperkaya tulisan dengan pengamatan, dan referensi.

“Letak misterinya di mana? Di sini kita bisa merasakan,” kata Nasir yang juga pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

Dimensi Tempat dan Waktu

Ketika kita menulis berita di rumah misalnya, lalu tulisannya kita bawa ke redaksi atau ke tempat lain dan dibaca kembali, kita akan merasa ada bagian tulisan yang kurang pas dan perlu diedit.

Begitu juga ketika dibaca ulang sendiri pada waktu berbeda, mungkin terbesit pikiran untuk mengubah tulisan, karena ada yang perlu diubah.

Misalnya tulisan jurnalistik ditulis tengah malam, ketika dibaca kembali siang hari, kadang-kadang diperlukan perubahan, atau editing.

“Beda waktu, beda tempat, beda pikiran, beda tulisan. Di sinilah letak misteri menulis,” tutur Nasir.

“Mungkin sudut pandang tulisannya kurang tepat, pemilihan kata kurang pas, atau ada informasi yang perlu ditambahkan. Bahkan kadang-kadang tulisan dirombak total,” kata Nasir yang tengah menguji di kelas peserta dari Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama). (*)

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo mengemukakan hal itu, Senin (24/6/2024). Dia menyampaikan hal itu bersama Wakil Ketua Uni Lubis, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, Anggota Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Diapari Sibatangkayu Harahap, Fathurrahman, dan Helmi Burman.

Sasongko menjelaskan DK PWI sebelumnya telah menjatuhkan sanksi Peringatan Keras empat orang Pengurus Harian, yakni Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Sayid Iskandarsyah, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) M Ihsan, dan Direktur UMKM Syarif Hidayatullah. DK juga meminta mereka mengembalikan uang senilai Rp1.771.200.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ke kas Organisasi (PWI Pusat) selambat-lambatnya pada 31 Mei 2024 (30 hari kerja).

Menurut Sasongko, Organisasi telah menerima pengembalian uang senilai Rp1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah). Senilai Rp691,2 juta sisanya masih dalam proses pengembalian secara bertahap dan yang belum dikembalikan diperhitungkan sebagai piutang Organisasi. Pengembalian uang tersebut untuk dipertanggungjawabkan penggunaannya.

“DK PWI juga mengapresiasi langkah M Ihsan yang pada 31 Mei 2024 memilih berhenti/mundur dari posisinya sebagai Wabendum dalam kepengurusan PWI Pusat 2023-2028. Yang bersangkutan menyatakan pengunduran dirinya itu sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etik untuk menghormati dan menaati keputusan Dewan Kehormatan,” ungkap Sasongko.

Menurut mantan Pemred Suara Merdeka itu, M Ihsan menyadari ada dugaan kelalaian administrasi yang dilakukannya terkait pencairan keuangan. Hal itu karena dia hanya menjalankan kegiatan organisasi, dilandasi asumsi bahwa jika Ketum dan Sekjen sudah memerintahkan, maka keputusan harus dijalankan.

Skorsing Satu Tahun

Lebih jauh, Sasongko memaparkan DK PWI telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara sebagai anggota PWI selama satu tahun kepada Sayid Iskandarsyah. Sanksi skorsing itu berlaku per 7 Juni 2024.

“Dewan Kehormatan menjatuhkan sanksi tersebut karena menilai yang bersangkutan terus melakukan langkah atau tindakan yang tidak menunjukkan ketaatan terhadap keputusan Dewan Kehormatan sebelumnya,” jelas Sasongko.

Sesuai dengan PD-PRT, keputusan DK bersifat final dan kewenangan pelaksanaan/eksekusinya berada di ranah Pengurus Harian (Ketua Umum). Sasongko menegaskan semua keputusan DK dalam kasus tersebut diambil secara mufakat berdasarkan penilaian bulat seluruh anggota DK.

Karena itu, Wakil Ketua DK Uni Lubis mendesak Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun untuk segera menuntaskan pelaksanaan semua keputusan DK, termasuk pemberhentian sementara Sayid.

“Kami minta keputusan tersebut harus sudah dilaksanakan paling lambat pada Kamis, 27 Juni 2024 ini,” kata Uni, yang juga Pemimpin Redaksi IDN Times dan mantan anggota Dewan Pers.

Sementara itu, anggota DK Asro Kamal Rokan mengingatkan konsekuensi dari sanksi skorsing itu ialah Sayid kehilangan haknya sebagai anggota PWI.

“Konsekuensinya, dia gugur sebagai pengurus PWI dan tidak boleh lagi bertindak mewakili PWI. Termasuk, tidak boleh lagi menandatangani surat-surat atau dokumen PWI dan meresmikan, baik membuka maupun menutup, acara-acara PWI,” kata Asro yang mantan Pemred Lembaga Kantor Berita Antara.

Sebelumnya, Dewan Penasihat PWI melayangkan surat kepada Ketua Umum PWI. Surat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Penasihat Ilham Bintang dan Wina Armada itu pada intinya meminta Pengurus Harian menghormati dan menaati keputusan DK. Dalam surat nomor 02/5/N-DP/2024 tertanggal 24 Mei 2024 itu, Dewan Penasihat menegaskan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI, hanya Dewan Kehormatan yang berwenang menyatakan apakah seorang anggota PWI melanggar atau tidak melanggar aturan tersebut. (*)

Salah satu peserta UKW, Heriman dari Kabupaten Bima, mengucapkan rasa syukurnya, “Alhamdulillah, saya dan kelompok satu pada jenjang muda sudah menyelesaikan tugas dalam memenuhi uji kompetensi wartawan tahun 2024 ini. Semoga semua anggota mendapatkan hasil yang terbaik. Kita sudah berusaha dan kita menunggu hasil. UKW ini membantu kita memahami jurnalistik lebih dalam dan menjadi bekal untuk menjadi jurnalis yang lebih baik di masa depan,” ucapnya.

Hal ini juga diperkuat oleh Wawan, yang menambahkan bahwa UKW semakin memantapkan bekal pers dalam bekerja, “Bismillah, kita sudah berusaha dan sekarang kita tunggu hasil terbaiknya. Apapun hasilnya, itu sudah menjadi perjalanan dan akhir terbaik dari Allah SWT,” kata Wawan sambil tersenyum puas.

Lanjut Wawan mengatakan, “Kita hanya mengetahui jurnalistik dari permukaannya; UKW ini membantu kita memahaminya lebih dalam. Walaupun belum tuntas, paling tidak UKW memberikan ilmu dasar dan kunci kompetensi jurnalis yang menjadi cikal bakal untuk menjadi jurnalis yang lebih baik di masa depan.”

Agus Afriyanto, salah satu peserta lainnya, memberikan penjelasan dan apresiasi atas penyelenggaraan UKW ini, “Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama dua hari mengikuti UKW. Kita mendapatkan banyak tambahan ilmu, terutama di bidang undang-undang. Ternyata membuat berita tidak semudah dan sembarangan; semua diatur dalam Undang-Undang Pers dan Peraturan Dewan Pers. Dengan UKW ini, kita diharapkan menjadi wartawan yang lebih baik,” kata Agus.

Hari kedua Uji Kompetensi Wartawan menunjukkan antusiasme dan semangat para peserta untuk menjadi jurnalis yang profesional dan kompeten. Kegiatan ini memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan bertanggung jawab.

(Yyt)

Hadir dalam acara tersebut Tim Penguji Dewan Pers, Pengurus PWI Provinsi NTB, Pengurus PWI Se-Provinsi NTB, dan peserta UKW dari PWI, Unitomo, serta IJTI. Dalam kesempatan itu, Acep memberikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh peserta untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan sikap dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Kegiatan UKW ini merupakan agenda dan anjuran Dewan Pers untuk dilakukan secara nasional. Terima kasih kepada Lembaga UKW dan para penguji, serta peserta UKW dari PWI, Unitomo, dan IJTI yang telah hadir dan mempersiapkan sebaik mungkin untuk kesuksesan acara. Mudah-mudahan kehadiran peserta dalam jumlah besar tetap konsisten sampai selesai,” ungkapnya.

Kemudian, Acep menguraikan kondisi terkini dunia pers. Menurutnya, ada tantangan besar dalam dunia pers. Undang-Undang secara tegas menyatakan bahwa pers adalah profesi dan wartawan dilindungi oleh undang-undang. “UU Pers No. 40 Tahun 1999 melindungi wartawan dan tugasnya. Wartawan berhak mendapatkan tugas sesuai fungsinya, termasuk kompetensi dan perlindungan dalam kasus hukum,” imbuhnya.

Pers ditugaskan sesuai fungsi dan berkompetensi, termasuk dalam pengungkapan kasus dan menghadapi kasus; semuanya sudah ada dalam Undang-Undang Pers. “Kini ada rancangan undang-undang yang akan mengurangi fungsi pers. Kami sudah ada datanya dan menolak RUU Penyiaran yang sekarang sedang diproses di DPR RI karena ada dua masalah, yaitu ada pasal yang melarang media untuk menayangkan hasil liputan investigasi dan RUU Penyiaran ini mengambil kewenangan penyelesaian sengketa pers dari Dewan Pers,” tegasnya.

Acep mengajak pers untuk profesional dalam tugas jurnalistik. Dengan adanya Pelatihan Jurnalistik dan UKW ini, ketidakprofesionalan dapat dihapus. “PR kita semua untuk semangat mengikuti uji kompetensi, kita adalah kelompok profesional,” imbuhnya.

Acep juga menekankan bahwa wartawan tidak hanya ada di Lombok, NTB, dan Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, termasuk Amerika Latin. Pekerjaan pers sama seperti pekerjaan profesional lainnya; oleh karena itu, tugas wartawan adalah menjalankan profesi berdasarkan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan perundang-undangan yang terkait.

“Hal kedua, tambah Acep, adalah menjaga sikap. Kami mohon ada apresiasi atas sikap sebagai wartawan yang profesional. Kami berharap Dewan Pers pada uji kompetensi hari ini bisa menumbuhkan profesionalisme yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tutupnya.

(Yyt)

Salah seorang peserta dari Nabire, Erens, begitu aktif berdiskusi saat penyampaian materi pelatihan jurnalistik oleh narasumber Ketua Bidang Pendidikan M Nasir.
Respons dan semangat peserta juga dari PWI Riau. Di antaranya Syamsidir, Joshua, dan peserta lainnya.

Menurut Direktur LUKW PWI Pusat Dr Firdaus Komar, yang hadir memantau pelaksanaan pra-UKW Pelatihan jurnalistik tersebut. Berdasarkan Peraturan Dewan Pers No.03/11/2023, pra-UKW diwajibkan bagi peserta yang akan mengikuti UKW. “Karena ada dua PWI Provinsi yaitu Riau dan Papua Tengah yang akan mendapat alokasi UKW PWI pusat kali ini, yang waktu pelaksanaannya beriringan, dan pra UKW nya digabung jadi satu paket,” ujar Firko. Selain menghadirkan Ketua Bidang Pendidikan M Nasir, pelatihan jurnalistik juga mengadirkan narasumber yaitu Sekjen PWI Pusat yang juga tenaga penguji Sayid Iskandarsyah dan Dir LUKW PWI Dr Firdaus Komar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Provinsi Papua Tengah yang akan menggelar UKW di ibukota Nabire sebanyak lima kelas pada 18-19 April 2024, dilanjutkan di Provinsi Riau enam kelas pada 23-24 April 2024 dan selanjutnya disusul di PWI Sumsel sebanyak 8 kelas pada 26-27 April 2024 dan di Provinsi Kepri enam kelas, pada 3-4 Mei 2024.
Selain keempat Provinsi tersebut, saat ini LUKW PWI Pusat sedang mempersiapkan
beberapa PWI daerah yang telah siap menggelar UKW gratis fasilitas PWI Pusat yaitu Kalsel, Sulteng, Sultra, Jatim, Surakarta, Papua Barat. Bahkan PWI Sumut juga telah siap juga memanfaatkan peluang UKW fasilitas PWI Pusat ini.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, dalam sambutan pembukaan pelatihan jurnalistik / pra-UKW, menyampaikan, UKW di Papua Tengah dan Riau kelanjutan dari pelaksanaan UKW yang telah digelar di 10 Provinsi.
“Saya dan pengurus PWI Pusat menjamin sesuai komitmen untuk menggelar UKW gratis di 38 Provinsi termasuk satu daerah khusus Surakarta,” tekan Hendry.
Terkait dengan kritikan dan tanggapan hal yang biasa, karena makin tinggi pohon makin kencang juga tiupan anginnya.

Karena program UKW ini komitmen dan sesuai dengan konsep kerja samanya, Hendry menjamin bahwa pelaksanaan PWI tetap jalan dengan bantuan sponsor dari pihak ketiga.

Dengan lanjutan UKW gratis PWI Pusat ini , menandakan bahwa program UKW tetap berjalan, setelah kick off pada akhir Desember 2023. UKW PWI Pusat gratis bersama BUMN telah sukses dilaksanakan di 10 PWI Provinsi yaitu di Papua Induk, Papua Selatan, Sulawesi Utara, Aceh, Yogyakarta, NTB, NTT, Bengkulu, Lampung, dan PWI Provinsi Kalteng.

Bukan hanya UKW, ujar Hendry tidak kalah penting juga menyukseskan program SJI dan sosialisasi pers kebangsaan. Kini Hendry lebih fokus bekerja dan bekerja, fokus menyukseskan program kerja yang telah berjalan sesuai dengan haluan kebijakan PWI Pusat. (*/Dy)