Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), Tundra Meliala, menerima langsung anugerah gelar kehormatan dari raja sebagai bentuk penghargaan atas kiprahnya dalam dunia media dan pelestarian nilai-nilai kebudayaan bangsa.

Dengan prosesi adat yang berlangsung secara tertutup dan khidmat di jantung kediaman raja, Tundra kini resmi menyandang gelar Kanjeng Raden Ario (KRA). Sejak saat itu, namanya tercatat sebagai KRA. Ir. Tundra Meliala Wartonagoro, MM., dan menjadi bagian dari keluarga besar Keraton Surakarta.

“Saya sangat bersyukur dan merasa mendapat amanah mulia. Gelar ini bukan sekadar kebanggaan pribadi, tetapi bentuk tanggung jawab budaya. Saya akan terus menjadikan media sebagai alat pencerdas bangsa yang tetap menghargai akar tradisi,” ungkap Tundra dengan penuh haru usai penobatan.

Penganugerahan gelar ini merupakan bentuk pengakuan dari pihak keraton terhadap dedikasi dan integritas Ketum AMKI yang dinilai mampu menjembatani dunia modern, khususnya media digital, dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal.

KRA. Samsul A. Wijoyonagoro, juru bicara resmi Karaton Kasunanan Surakarta, menegaskan bahwa proses pemberian gelar ini telah melalui pertimbangan adat yang ketat serta diskusi internal yang mendalam di lingkungan keraton.

“Ini bukan hanya soal kehormatan, tapi juga tentang harapan. Beliau adalah sosok pemimpin media yang berpikir kebangsaan dan menjunjung tinggi budaya. Gelar ini adalah bentuk penghormatan dari raja atas dedikasi beliau,” ujar KRA. Samsul.

Gelar KRA dalam adat Keraton Surakarta tidak diberikan secara sembarangan. Hanya individu yang dinilai memiliki jasa luar biasa, baik terhadap bangsa maupun Keraton, yang bisa mendapatkannya.

Dalam konteks ini, Ketum AMKI dipandang sebagai mitra strategis Keraton dalam membangun jembatan komunikasi budaya dan identitas bangsa melalui media.

Kini, KRA. Tundra Meliala bukan hanya dikenal sebagai pemimpin asosiasi media nasional, tetapi juga sebagai bagian dari bangsawan kehormatan yang memikul tanggung jawab budaya.

Momen ini menjadi pengingat bahwa di tengah derasnya arus konvergensi media dan digitalisasi, semangat pelestarian nilai-nilai luhur tidak boleh ditinggalkan. (red)

Dalam suasana akrab dan penuh semangat kebudayaan, pertemuan ini membahas langkah-langkah kolaboratif antara dunia media dan pelestarian adat budaya Jawa. Sebagai organisasi yang menaungi lintas sektor media—mulai dari cetak, televisi, elektronik, hingga media siber—AMKI menilai bahwa sinergi dengan institusi budaya seperti Karaton Surakarta menjadi kebutuhan strategis di era digital yang kian dinamis.

“Kami merasa luar biasa bangga dan sangat terhormat karena bisa diterima langsung oleh Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono. Ini bukan sekadar pertemuan formal, tapi bentuk nyata sinergi lintas entitas demi mengangkat nilai-nilai luhur budaya bangsa,” ujar Tundra Melia.

Ketua Umum AMKI juga menambahkan bahwa Kasunanan Surakarta merupakan salah satu keraton yang sejak dahulu telah memiliki semangat keterbukaan terhadap media dan informasi. “Ini dibuktikan dengan keberadaan dua media bersejarah yang lahir dari rahim keraton, yaitu Mekas dan Bromartani, yang menjadi cerminan bahwa media adalah bagian integral dari dinamika keraton.”

Dari pihak Kasunanan Surakarta, Juru Bicara Resmi Karaton sekaligus Sentono Dalem, Kanjeng Raden Aryo (KRA) Samsul Wijoyonagoro, menyampaikan apresiasinya atas pertemuan tersebut. Ia menekankan bahwa kunjungan Ketua Umum AMKI bukan hanya silaturahmi biasa, tetapi memiliki makna strategis dalam membangun jaringan kerja sama budaya dan informasi.

“Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono menyambut baik pertemuan ini. Beliau merasa bangga bisa duduk bersama dengan para CEO media nasional di Jakarta, berdiskusi terbuka soal masa depan budaya Jawa dan kontribusi media dalam pelestariannya. Ini menjadi bukti bahwa budaya bisa hidup berdampingan dengan dunia digital,” ujar KRA Samsul.

Ia juga menambahkan, Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memang sejak dahulu menjadi pusat intelektual dan kultural, yang terbuka terhadap gagasan-gagasan baru—termasuk melalui kolaborasi dengan dunia media. “Kami menyambut segala bentuk kerja sama yang memperkuat pelestarian budaya, memperluas jangkauan informasi positif, dan membangun narasi kebangsaan yang berakar dari tradisi luhur,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut ditutup dengan semangat bersama untuk membangun ruang kolaboratif, baik dalam bentuk peliputan budaya, penguatan konten edukatif, hingga pertukaran pemikiran antara media dan institusi budaya. Sebuah langkah konkret yang diharapkan menjadi role model sinergi antara modernitas dan tradisi di tengah gempuran era digitalisasi global. (*/red)

Momen ini menjadi tonggak penting bagi AMKI dalam mengonsolidasikan kekuatan media lintas platform menuju ekosistem komunikasi terintegrasi di era digital.

Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Ketua Dewan Pengawas (Dewas) AMKI, Marsekal Madya TNI (Purn.) Dede Rusamsi, kepada Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala. Sebelumnya, seluruh pengurus membacakan ikrar yang dipimpin langsung oleh Dede Rusamsi sebagai simbol komitmen kolektif.

Dalam susunan kepengurusan tersebut, Tundra Meliala didampingi Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat, Bendahara Umum Umi Sjarifah, serta para pengurus lainnya dari berbagai latar belakang media cetak, elektronik, daring, dan multimedia.

Tundra mengucapkan terima kasih atas dukungan para tamu undangan dan menegaskan pentingnya semangat kolaborasi. “Hari ini adalah momen bersejarah bagi AMKI. Prinsip kami adalah gotong royong dan kolaborasi. Kami ingin menyatukan pandangan untuk bersama-sama membangun dan memajukan AMKI,” ujar Tundra, dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa AMKI hadir sebagai satu-satunya asosiasi media di Indonesia yang menyatukan seluruh bentuk media dalam satu ekosistem berbasis kolaborasi dan konvergensi digital. “AMKI sebagai langitnya dari para bintang yang bersinar,” kata alumnus PPRA Lemhannas Angkatan 51 itu dengan semangat.

Sementara itu, Ketua Dewas AMKI, Dede Rusamsi, turut mengapresiasi semangat pengurus baru. “AMKI diharapkan menjadi organisasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan para pengusaha dan pemilik media,” jelas purnawirawan TNI lulusan AAU 1981 yang pernah menjabat Kasum TNI tersebut.

Ketua Dewas AMKI, Dede Rusamsi, turut mengapresiasi semangat pengurus baru. “AMKI diharapkan menjadi organisasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan para pengusaha dan pemilik media,” ujar purnawirawan TNI lulusan AAU 1981 yang pernah menjabat Kasum TNI tersebut.

Ucapan selamat juga disampaikan Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat, Irjen Pol. (Purn.) Dr. H. Anton Charliyan. “Luar biasa. Selamat dan sukses untuk AMKI. Dipimpin oleh sosok-sosok muda yang energik dan penuh semangat,” ujar lulusan Akpol 1984 yang pernah menjabat Kadiv Humas Polri, yang turut memimpin doa dalam suasana penuh kebersamaan.

Sejumlah tokoh nasional dan internasional turut hadir, di antaranya Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan, Plt Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Yevheniia Shynkarenko, Konsul Kehormatan Nepal Bally Saputra Datuk Janosati, Duta Besar Republik Demokratik Timor Leste untuk Republik Indonesia Roberto Sarmento de Oliveira Saores, Ir Pushubad Brigjen TNI Indra Gumay Fitri, dan Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa, Novan Ivanhoe Saleh.

Hadir juga dalam aacara ini, Dewas AMKI Carrel Ticualu beserta para advokat dari “Law Firm Cartic & Co”, Dewan Penasihat Suwandi SE, Dewan Pakar Hukum Heru Riyadi SH.,MH, para mahasiswa dan tamu undangan lainnya. Kehadiran mereka turut memperkuat legitimasi dan arah strategis kepengurusan baru AMKI Pusat.

Acara yang dipandu pembawa acara Anita Fitria ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang menjadi fondasi sinergi AMKI ke depan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Seminar Nasional bertajuk “Menatap Media Konvergensi di Masa Depan” yang dimoderatori Algooth Putranto dan menghadirkan dua pakar media digital: Taufan Hariyadi dan Rully Nasrullah.

Sebagai bentuk apresiasi, Pengurus AMKI Pusat bersama ketua panitia acara, Budi Nugraha dan wakilnya Simon Leo Siahaan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para mitra dan sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, antara lain Bank Tabungan Negara (BTN), University of Jakarta International, Cartic & Co Law Office, Kedaung, dan lainnya.(*/hel)

Namun setelah hampir dua dekade, hanya empat dari 27 organisasi wartawan itu yang memenuhi syarat sebagai konstituen: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI). Sisanya lenyap atau tidak memenuhi standar, baik dari sisi administratif maupun faktual.

Padahal, ke-27 organisasi wartawan kala itu sepakat dengan 13 syarat ketat yang ditetapkan Dewan Pers, mulai dari status badan hukum, kepengurusan nasional, distribusi wilayah, jumlah anggota minimal 500 orang, hingga pembentukan dewan etik internal. Artinya, siapa pun yang ingin menjadi konstituen tidak hanya wajib memenuhi syarat, tetapi juga menjaga marwah sebagai organisasi pers yang profesional dan kredibel.

Sayangnya, semangat awal ini seperti kehilangan napas. Jika di awal terlihat selektif, kini justru muncul pertanyaan: apakah Dewan Pers masih menjalankan fungsi pengawasan terhadap konstituennya?

*Terus Menyusut*

Untuk organisasi perusahaan pers, Dewan Pers saat ini mengakui tujuh asosiasi sebagai konstituen: JMSI, SMSI, AMSI, PRSSNI, ATVLI, ATVSI, dan SPS.
Dinamika industri media yang begitu cepat berubah seharusnya menjadi cermin untuk meninjau ulang eksistensi mereka. Apalagi sebagian asosiasi kini justru terancam tinggal nama.

Ambil contoh organisasi yang mewadahi radio siaran swasta. Dalam satu dekade terakhir, terutama pasca-pandemi Covid-19, jumlah radio anggota konstituen menyusut drastis. Menurut data Kementerian Kominfo, pada 2020 tercatat ada sekitar 580 lembaga penyiaran radio di seluruh Indonesia, tetapi hanya sebagian kecil yang aktif secara reguler. Banyak yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan _platform_ audio digital seperti Spotify atau YouTube.

Asosiasi yang dulunya aktif menyuplai berita lewat jaringan radio lokal kini mulai kehilangan relevansi. Kegiatan mereka lebih terdengar saat tahun politik menjelang, bukan sebagai organisasi yang giat membina dan memperkuat daya saing anggotanya

Hal yang sama terjadi pada konstituen yang menaungi media surat kabar. Saat ini organisasi media cetak apapun namanya sudah kehilangan banyak anggota. Tutupnya surat kabar cetak nasional maupun lokal membuat posisi organisasi sejenis kian ringkih. Dalam laporan Dewan Pers, jumlah media cetak yang masih terbit secara berkala di Indonesia tinggal 307, dari lebih 1.000 pada awal 2010-an. Sekitar 60 persennya telah migrasi ke bentuk digital atau mati total.

Maka pertanyaannya: apakah organisasi konstituen itu masih menjalankan fungsi pembinaan, edukasi, dan advokasi industri pers cetak yang kini berubah menjadi digital? Ataukah hanya menjadi “tukang stempel” untuk keperluan administratif?

*Uji Dewan Pers*

Logika konstituen sangat sederhana. Jika suatu organisasi disebut konstituen Dewan Pers, maka ia wajib memenuhi seluruh standar yang ditetapkan. Tidak hanya saat mendaftar, tetapi juga sepanjang masa keanggotaannya. Dalam hal ini, Dewan Pers memiliki dua tugas besar: pertama, melakukan verifikasi awal; kedua, mengawasi kesinambungan.

Namun, sejauh ini tidak pernah ada kabar organisasi yang dicabut status konstituennya. Padahal, situasi lapangan menunjukkan ada konstituen yang nyaris tidak punya kegiatan, tidak diketahui siapa pengurusnya, dan tidak ada data transparan soal jumlah anggotanya.

Dewan Pers seolah lebih sibuk menjaga harmoni semu dibanding menguji ketepatan keputusan yang sudah diambil. Padahal, jika konstituen terus dipertahankan hanya demi formalitas, publik akan mempertanyakan otoritas moral dan profesional lembaga ini.

Apalagi, peran Dewan Pers saat ini sangat penting dalam menghadapi banjir informasi palsu di era digital. Pers Indonesia butuh organisasi yang tidak hanya papan nama, tapi bekerja nyata—dari mendampingi, melatih, mengadvokasi, sampai ikut menyusun peta jalan transformasi digital media.

Tahun politik 2024 sebenarnya telah menguji ulang komitmen organisasi-organisasi pers. Pada saat disinformasi dan propaganda merajalela, masyarakat menanti apakah media dan organisasi wartawan mampu menjaga integritas informasi atau justru ikut menjadi saluran amplifikasi.

Dewan Pers mesti membuka ruang evaluasi publik: bagaimana mekanisme audit tahunan terhadap konstituennya. Berapa jumlah anggota aktif mereka? Apa saja kegiatan profesional yang telah dilakukan? Jika tak mampu menjawab ini, maka Dewan Pers akan kehilangan legitimasi sebagai penjaga kemerdekaan pers.

Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana mengembalikan standar agar organisasi wartawan dan perusahaan pers kembali menjadi kekuatan moral dan intelektual. Kita tidak butuh banyak organisasi jika yang ada pun hanya papan nama.

Yang kita butuhkan hari ini adalah organisasi wartawan yang benar-benar hidup—punya program, punya anggota, punya dampak. Di era media sulit mendapat profit, organisasi idealnya menjadi penunjuk jalan menuju kemudahan. Dan untuk itu, Dewan Pers harus mulai dari dirinya sendiri: menguji keputusannya, mengawasi pelaksanaannya.

Karena marwah pers bukan terletak pada banyaknya asosiasi, tetapi pada kesetiaan terhadap standar yang telah ditetapkan.

(Oleh : Tundra Meliala
Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat) 

Kisah Nabi Ibrahim AS yang rela mengorbankan putranya, Ismail, demi perintah Tuhan, selalu menjadi pelajaran tentang ketaatan, keikhlasan, dan solidaritas. Setiap potongan daging kurban yang dibagikan ke tangan-tangan yang jarang menikmati lauk mewah adalah perwujudan nyata dari semangat berbagi. Namun, jika kurban adalah simbol kesiapan melepaskan sesuatu yang dicintai demi kebaikan yang lebih besar, maka wartawan pun sejatinya berkurban—setiap hari.

Antara Tugas dan Tekanan

Menjalani profesi wartawan di era digital bukan sekadar soal menulis berita. Ini tentang menavigasi badai tekanan, ancaman, dan kehilangan. Berdasarkan catatan, sepanjang 2024, sedikitnya 56 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi, mulai dari intimidasi, peretasan, hingga kekerasan fisik. Dalam banyak kasus, para pelaku berasal dari kalangan aparat, elite politik, hingga buzzer digital yang tak menyukai laporan investigatif.

Ini belum termasuk tekanan ekonomi. Seiring peralihan iklan dari media cetak ke platform digital seperti Facebook dan Google, pendapatan industri media menyusut drastis. Laporan Reuters Institute 2024 menyebutkan bahwa lebih dari 60 persen pendapatan iklan digital di Indonesia kini diserap oleh dua raksasa digital tersebut, meninggalkan media lokal dan nasional dalam tekanan berat.

Konsekuensinya? PHK massal. Dalam tiga tahun terakhir, beberapa grup media besar di Indonesia terpaksa memangkas ratusan pekerja, termasuk jurnalis senior yang kehilangan mata pencaharian di usia yang tak muda lagi. Dalam istilah yang lebih menyayat: mereka dipotong sebelum waktunya.

Ketika “Kurban” Bukan Lagi Simbol

Dalam konteks ini, berkurban bukan sekadar menyembelih hewan ternak. Wartawan mengorbankan waktu keluarga, energi, bahkan kadang nyawa, demi satu hal yang kerap dianggap sederhana: menyampaikan kebenaran. Tapi benarkah ini masih dimaknai sebagai bentuk ibadah sosial?

Seorang wartawan dari daerah konflik di Papua pernah berkata dalam sebuah forum media, “Kami tidak bisa ikut Idul Adha karena harus liputan kerusuhan. Tapi setiap hari kami merasa sedang berkurban, dan tak ada upah tambahan untuk itu”. Pernyataan itu diamini banyak rekan seprofesi di ruang diskusi yang sunyi setelahnya.

Dalam kondisi demikian, wartawan sejatinya menjalani makna pengorbanan seperti yang dicontohkan dalam Idul Adha: bukan hanya melepas, tapi juga menerima. Menerima risiko, menerima kritik, dan menerima ketidakpastian hidup demi sesuatu yang lebih besar: menjaga kewarasan publik.

Mencari Tebusan dan Harapan

Pengorbanan bukan tanpa tebusan. Wartawan yang tulus dan tekun bisa memetik kepuasan batin ketika liputannya menggugah perubahan. Ada kisah tentang jurnalis daerah yang liputannya soal korupsi dana desa membuat seorang kepala desa akhirnya ditangkap dan dana bantuan mengalir kembali ke warga.

Apresiasi semacam itu kini datang juga dari platform non-tradisional. Beberapa wartawan muda memanfaatkan Substack, YouTube, hingga Instagram untuk membangun kanal independen mereka sendiri—dengan ribuan pembaca loyal. Di sini, tebusannya tidak hanya berupa uang, tetapi juga ruang otonom dan kontrol editorial yang tidak dimiliki di redaksi konvensional.

Langkah adaptif ini menjadi penting di tengah merosotnya pendapatan media. Sebab, menurut kajian Google dan Deloitte (2023), media yang mengembangkan sistem langganan digital memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan hingga 2,5 kali lipat dibanding yang masih mengandalkan iklan tradisional.

Dari Halaman Redaksi ke Halaman Sejarah

Ketika kita kembali merefleksikan Idul Adha, mungkin kita bisa melihat wartawan bukan hanya sebagai “penyampai berita,” tetapi juga sebagai penjaga nilai. Seperti Nabi Ibrahim yang menimbang antara cinta kepada anak dan ketaatan kepada Tuhan, wartawan pun menimbang antara keselamatan pribadi dan tanggung jawab publik.

Mereka tidak selalu memakai rompi pers. Tidak selalu tampil di televisi. Tapi mereka ada—di jalan, di desa, di ruang sidang, di wilayah bencana, atau di balik layar, menyunting naskah berita yang mungkin akan Anda baca esok hari.

Idul Adha, dengan seluruh semangat pengorbanannya, mengingatkan kita bahwa tidak semua kurban berupa daging. Sebagian kurban berwujud waktu, integritas, bahkan suara yang tetap ditulis meski tahu akan dibungkam.

Oleh: Tundra Meliala, Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI)