“Memang anggaran kami Rp7,2 triliun. Anggaran paling besar untuk subsidi,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syaripudin saat rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, di Jakarta, Senin (30/6/2025).

Menurut dia, dengan adanya subsidi tersebut diharapkan pengguna transportasi publik terus meningkat agar subsidi yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat bermanfaat.

“Untuk subsidi anggaran yaitu Rp5,160 triliun yang tersebar di Transjakarta, MRT, dan LRT,” ujarnya.

Sementara sisa 30 persen lanjut dia digunakan belanja operasional 5 persen, belanja barang dan jasa 14 persen, dan belanja modal 9 persen.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto mengatakan bahwa dengan besarnya subsidi transportasi umum diharapkan dapat dimanfaatkan oleh warga dengan baik.

Ia menjelaskan, besaran subsidi transportasi publik itu menjadi satu di antara upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

“Yang pasti kita berharap supaya semua warga masyarakat menggunakan transportasi umum,” katanya.

Wahyu juga menanggapi adanya perluasan Transjakarta hingga ke daerah penyangga dan langkah tersebut perlu didukung, namun yang pasti perluasan itu akan menambah lagi biaya subsidi transportasi umum.

“Kita sangat mendukung. Karena transportasi itu harus bisa melayani semua wilayah khususnya daerah penyangga tapi efeknya adalah biaya subsidi yang tinggi,” katanya.

“Mungkin seminggu sekali saya akan naik kendaraan umum terutama MRT. Memang tidak mungkin saya setiap hari (naik kendaraan umum) karena di tengah perjalanan saya mampir juga ke tempat yang lain,” kata dia di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Dia mengatakan, rumah dinasnya belum rampung sehingga saat ini masih menempati hunian miliknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Kalaupun nanti menggunakan kendaraan umum, Bang Doel memilih menaiki MRT dari Stasiun Lebak Bulus, lalu turun di Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI.

“Saya jauh lebih nyaman kalau saya ke kantor (Balaikota Jakarta) naik MRT. Saya naik dari (Stasiun MRT) Lebak Bulus, rumah saya di Lebak Bulus. Saya turun di (Stasiun MRT) HI, dijemput di sini (dengan mobil),” ujar dia.

Rano menambahkan, transportasi umum di Jakarta saat ini jauh lebih baik, mulai dari hadirnya Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT) hingga Transjakarta.

Sementara itu, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno berpendapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya 89,5 persen wilayah Jakarta. Cakupan itu sudah setara dengan kota-kota negara maju di dunia.

Karena itu, menurut dia, sebagai percontohan nasional, kendaraan pribadi di Jakarta menggunakan BBM non subsidi, dilarang menggunakan BBM subsidi. “Ini agar akan semakin banyak warga Jakarta beralih menggunakan angkutan umum,” katanya.