“Malam hari ini juga, perintah pimpinan kita untuk membongkar pos-pos ormas yang ada di Pasar Induk Kramat Jati,” kata Kapolsek Kramat Jati Kompol Rusit Malaka di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur, Rabu (14/5/2025).

Selain membongkar posko ormas di Pasar Induk, petugas gabungan itu juga menyisir preman berkedok ormas yang diduga masih berada di dalam area pasar.

“Kita untuk mencari preman-preman yang ada di Pasar Induk Kramat Jati. Jadi memang malam ini nihil, kita sudah sisir dari blok ke blok,” ujar Rusit.

Rusit menjelaskan, pihaknya berkomitmen untuk menghilangkan adanya intimidasi lagi kepada pedagang ataupun pihak keamanan Pasar Induk Kramat Jati.

“Perintah pimpinan kami, tidak ada intimidasi terhadap pedagang-pedagang yang ada di sini. Kita memberikan kenyamanan, ketentraman pada pedagang dan kita juga bekerja sama dengan PD Pasar Jaya dalam rangka ini kita mengamankan mengamankan situasi yang ada di PD Pasar Jaya ini,” jelas Rusit.

Adapun pembongkaran posko ormas ini merupakan arahan Kapolres Metro Jakarta Timur (Jaktim) untuk menciptakan keindahan lingkungan dan keamanan masyarakat sekitar.

“Mohon maaf ini, saya tidak mau lihat ada posko-posko organisasi yang ada simbol-simbol ormas di jalanan-jalanan itu, nanti saya tertibkan, saya bongkar. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini sudah menjadi kewenangan kami untuk menertibkan itu,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly di Kantor Polres Metro Jakarta Timur, Rabu (14/5/2025).

Nicolas juga menyebutkan, pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap lokasi yang seringkali dijadikan lokasi berdirinya posko ormas.

Sebelumnya, polisi menangkap oknum dari organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengintimidasi Kepala Keamanan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

“Pelaku sudah ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum -Dit Krimum- Polda Metro Jaya ya,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat dikonfirmasi di Jakarta.

Pria yang diduga menerima intimidasi dalam kejadian tersebut merupakan purnawirawan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Keributan itu terjadi saat adanya pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Induk Kramat Jati. Lalu, terjadi perselisihan antara kepala sekuriti dengan salah satu PKL.

Hal tersebut dilakukan oleh Satgas TMMD Ke-123 sesuai verifikasi dan arahan tim Satgas bahwa, Beberapa rumah warga yang tidak layak huni mendapatkan program rehap rumah dari program TMMD Reguler ke-123 Kodim 1628/Sumbawa Barat, rumah yang semula sangat tidak layak huni kemudian dilakukan perubahan perbaikan agar layak untuk ditempati, menurut Dansatgas TMMD Reguler ke-123, Letkol Inf Andri Karsa, S.Sos.,M.Han.
dalam pantauan kegiatan rehap rumah tersebut juga melibatkan warga masyarakat sekitar, dan anggota Satgas TMMD Reguler ke-123 yang melakukan kegiatan,” ujarnya.

Sementara itu pemilik rumah yang di proses rehap rumah, untuk sementara tinggal di rumah keluarga terdekat hingga rumah miliknya usai dilakukan perbaikan, kami berharap kerjasama yang baik dengan warga masyarakat sekitarnya, agar semua bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan masyarakat banyak, semoga program TMMD Reguler ke-123 ini akan membawa manfaat lebih bagi warga dan masyarakat sekitarnya yang terdampak TMMD Reguler ini.

Warga pemilik rumah yang sedang proses pembongkaran dan di rehab, kami merasa terharu melihat rumahnya dibongkar oleh bapak – bapak TNI dan Polri, karena rumah tersebut satu – satunya tempat tinggal kami untuk berkumpul bersama keluarga, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembongkaran rumah kami dan akan direhab kembali oleh bapak – bapak TNI.

(Pendim 1628/ Yyt )

“Sementara penyebab kejadian masih dalam analisis lebih lanjut,” kata Hariyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/1/2025)

Hariyanto menerangkan, HO merupakan purnawirawan berusia 75 tahun dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal atau bintang satu. HO merupakan prajurit yang telah lama mengabdi di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Terkait penemuan jenazah HO di dermaga, Hariyanto mengaku telah mendapatkan beberapa informasi. Salah satunya bukti rekaman CCTV mobil yang dikendarai HO masuk ke kawasan dermaga pada Kamis (9/1/2025) dini hari.

“Korban tampak masuk ke dermaga pada Kamis dini hari, sementara penyebab kejadian masih dalam analisis lebih lanjut,” jelas Hariyanto.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, pada Jumat (10/1/2025) sekira pukul 15.15 WIB ada nelayan datang dari laut dan memberikan informasi melihat ada sesosok mayat terapung, di sekitar sero-sero nelayan sebelah timur Marunda Center.

Selanjutnya, Tim dari Markas Unit Patroli Marunda memerintahkan Kapal Bko VII- 1007, VII – 1024, Anggota Markas dan Bhabinkamtibmas agar segera melaksanakan pencarian dan evakuasi ke laut.

Pukul 15.53 WIB, mayat berhasil ditemukan di sekitar sero sero Marunda Center dengan ciri-ciri, laki-laki, memakai kaos belang-belang, celana jeans warna hitam dan gesper hitam.

Pihak Polda Metro Jaya pun langsung mendatangi lokasi guna melakukan penyelidikan awal terkait penemuan jenazah tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary menjelaskan pihaknya telah melakukan penelusuran CCTV dan ditemukan mobil yang dikendarai korban melaju menyusuri kade (pangkalan tempat kapal menaikkan dan membongkar muatan) 07-08 hingga ke ujung dermaga sampai jatuh ke laut.

“Saat ini penyidik masih bekerja, kita lagi mencari mobil yang dikemudikan korban,” ucapnya.

“Kalau dari pandangan kebijakan publik, meletakkan Polri di bawah TNI maupun Kemendagri itu tidaklah tepat,” kata Dr. Trubus Rahardiansyah melalui sambungan telepon di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Menurut dia, ketika Polri di bawah Kemendagri, tupoksinya akan tumpang tindih dengan satpol PP. Selain itu, Polri juga sudah berperan dalam penegakan peraturan daerah bersama-sama dengan satpol PP.

Sementara itu, ketika Polri di bawah TNI, kata Trubus, juga tidak efektif karena kedua institusi itu memiliki tupoksinya masing-masing. TNI sebagai pertahanan, sedangkan Polri mengurusi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

“Fokus TNI ini lebih pada pertahanan dalam konteks keselamatan negara. Jadi, kalau diletakkan di situ, malah jadi tumpang tindih, malah jadi tidak efektif,” tuturnya.

Trubus mengatakan bahwa usulan meletakkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI itu akan menjadi kemunduran sebab penggabungan TNI dan Polri sudah pernah dilakukan sebelum reformasi dan hasilnya pun tidak baik.

“Saya lihat perdebatan ini sudah lama sekitar 2—3 tahun lalu, juga pernah terjadi perdebatan ini. Ujungnya semua kembali kepada DPR itu sendiri,” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa wacana terkait dengan penempatan Polri di bawah TNI atau Kemendagri.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto selepas memimpin apel gelar pasukan dan alutsista untuk Operasi Pengamanan VVIP Pelantikan Presiden-Wapres di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat, menyebut satgas-satgas itu ditempatkan dalam ring-ring pengamanan, mulai dari Ring 1 yang melekat kepada para VVIP, yaitu presiden dan wakil presiden serta tamu negara, kemudian Ring 2 di lokasi acara pelantikan, dan Ring 3 di luar dan sekitar lokasi acara pelantikan.

“Semua kami kerahkan untuk pengamanan VVIP untuk Ring 1 dari Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) lengkap dengan sniper dan anti-drone, dan Ring 2, Ring 3 (dijaga) pasukan TNI dan kepolisian,” kata Panglima TNI saat jumpa pers selepas apel bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Satgas-satgas yang dibentuk TNI khusus untuk pengamanan VVIP acara pelantikan presiden-wapres itu terdiri atas Satgas Pengamanan Wilayah Jakarta (Kodam Jaya), Satgas Pengamanan VVIP (Paspampres), Satgas Pasukan Khusus (Komando Operasi Khusus TNI), Satgas Penerangan (Pusat Penerangan TNI), Satgas Medis (Pusat Kesehatan TNI), Satgas Intelijen (BAIS TNI), Satgas Laut (Komando Armada I TNI AL), Satgas Udara (Komando Operasi Udara I TNI AU), Satgas Komunikasi dan Elektronika (Satkomlek TNI), dan Satgas Siber (Satsiber TNI).

Kesepuluh satgas itu dikendalikan oleh Kogabpadpam VVIP yang dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Rachmad Jayadi.

Operasi pengamanan VVIP untuk acara pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung selama sepekan, yaitu pada 17–23 Oktober 2024. Rangkaian operasi mencakup persiapan, simulasi taktik, apel gelar pasukan, geladi kotor, geladi bersih, dan operasi pengamanan.

Panglima TNI menyebut prajurit yang dikerahkan untuk keseluruhan operasi pengamanan ada 100.000 orang, termasuk di dalamnya 24.000 personel lebih yang tergabung dalam Kogabpadpam VVIP.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024.

Dalam acara itu, Panglima TNI menyebut ada 36 kepala negara/kepala pemerintahan yang bakal hadir.

“Kegiatan ini bukan hanya acara kenegaraan biasa, melainkan simbol kelangsungan demokrasi dan kedaulatan bangsa Indonesia. Waspadai kemungkinan munculnya ancaman sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan operasi pengamanan VVIP,” kata Panglima memberikan arahan kepada prajurit-prajuritnya saat apel gelar pasukan Operasi Pengamanan VVIP untuk acara pelantikan Presiden-Wapres di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat.

Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan mengecam keras tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum prajurit TNI terhadap individu yang diduga sebagai anggota KKB. Dia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak mendapat restu dari pihak TNI.

“Kami berkomitmen menyelesaikan permasalahan Papua dengan cara-cara yang benar dan sesuai prosedur yang berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh sebagian prajurit sangat disayangkan dan melanggar hukum,” ungkap Izak dalam konferensi pers di Denma Mabes TNI, Jakarta, pada Senin.

Izak menyebut bahwa prajurit TNI yang bertugas di Papua telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dan memperkuat kepercayaan publik di wilayah tersebut, Termasuk melibatkan masyarakat dalam program pembangunan di pedalaman.

“Pos-pos militer di wilayah kami juga telah menjadi tempat pertemuan antara prajurit dengan masyarakat setempat, di mana prajurit sering membeli hasil bumi dari masyarakat,” jelas Pangdam.

“Situasi ini telah berjalan dengan baik, oleh karena itu, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian prajurit sungguh disayangkan,” tambahnya.

Pangdam menegaskan, TNI akan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kearifan lokal di Papua. Dia juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi insiden tersebut untuk memastikan agar kejadian yang mencemarkan nama baik TNI tidak terulang di masa mendatang.

“Saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas insiden ini, dan saya menjamin akan meningkatkan pengawasan ke depannya,” tegasnya.

Sebelumnya, TNI telah melakukan penyelidikan terhadap video yang menunjukkan aksi penganiayaan terhadap seorang pria yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI di Papua. Video tersebut menampilkan sejumlah pria, termasuk yang diduga sebagai prajurit, secara bergantian melakukan pemukulan terhadap seorang pria yang terikat dan terluka di dalam sebuah drum.

Dalam video, salah satu pelaku diduga sebagai prajurit TNI karena mengenakan kaos dengan tulisan ‘300’ yang merupakan identitas Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 300/Brajawijaya, yang berwarna kuning keemasan dan tercetak jelas di bagian dada kaos berwarna hijau Angkatan Darat.

Terkait insiden tersebut, TNI AD mengakui adanya 13 oknum prajurit yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut yang terjadi pada 3 Februari 2024, meskipun video baru muncul ke publik pada 21 Maret 2024. (*)