“Sebagaimana kita pahami dan ketahui bersama, bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama ini kita kenal sebagai Daerah Khusus Ibu Kota akan mengalami transisi menjadi Daerah Khusus Jakarta, yang akan memperkuat kedudukannya secara regional maupun global,” ujar Mendagri membacakan pandangan akhir pemerintah pada Rapat Paripurna DPR RI ke-8 di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Mendagri menjelaskan, DPR RI melalui Badan Legislasi telah mengusulkan perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024 lantaran melihat adanya kekosongan hukum terhadap transisi penyelenggaraan pemerintahan. DPR RI kemudian bersurat kepada Presiden RI perihal penyampaian RUU usul DPR mengenai perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024.

Presiden RI kemudian membalas surat tersebut dengan menunjuk Mendagri dan Menteri Hukum sebagai perwakilan pemerintah untuk membahas aturan itu. Lebih lanjut, pemerintah merespons dengan merumuskan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“Kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Legislasi, Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi DPR RI, Komite I DPD RI dan Tim Pemerintah yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi, sehingga dapat menyelesaikan pembahasan terhadap 34 Daftar Inventarisasi Masalah dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama pada tanggal 18 November 2024,” ujarnya.

Mendagri menyebut, proses pembahasan aturan itu telah dilakukan secara konstruktif oleh semua pihak. Karena itu, dirinya menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan sehingga proses pembahasan berlangsung lancar.

“Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Mendagri selaku pembina TP PKK Pusat berharap, pemerintah daerah (Pemda) melakukan kegiatan serupa dengan produsen komoditas pangan. Pasalnya, kegiatan ini merupakan salah satu langkah intervensi yang dapat dilakukan Pemda dalam mengendalikan inflasi.

“Teman-teman wartawan jangan menganggap acara ini kecil, tidak, bagi saya momentumnya, momentum yang tidak semua pengusaha memiliki kepedulian seperti GIMNI, tidak semua organisasi masyarakat (Ormas) memiliki kepedulian seperti PKK, tidak semua,” ucap Mendagri saat menyaksikan penyerahan 15.120 pak minyak goreng murah dari GIMNI kepada Ketua Umum TP PKK di Lobi Gedung A Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Lebih lanjut, Mendagri berharap, kerja sama ini dapat mendorong seluruh kepala daerah maupun jaringan PKK agar terlibat melakukan kegiatan serupa. Dengan demikian, upaya kerja sama dalam mengendalikan inflasi semakin banyak dilakukan oleh pihak terkait.

“Kalau semua kepala daerah 552, semua PKK semuanya bergerak, semua pengusahanya jalan, inflasi kita saya yakin akan sangat terjaga, dan kita aman, negara kita aman, karena rakyat cukup makan, cukup pangan,” tandas Mendagri.

Di lain sisi, Mendagri menekankan bahwa angka inflasi di Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Pasalnya, selama dua tahun terakhir, inflasi di Indonesia sangat stabil dan konsisten terkendali.

Sebagai Informasi, perusahaan yang berpartisipasi dalam menyediakan minyak goreng murah melalui TP PKK tersebut yaitu Wilmar, Permata Group, Musim Mas, Apical Group, PT Incasi Raya, PT Pacific Palmindo Industri, PT Karyaindah Alam Sejahtera, dan PT Sintong Abadi. Dalam kesempatan itu, selain Direktur Eksekutif GIMNI, turut hadir Corporate Affairs Manager PT Musim Mas, Head of CEO Office Wilmar, Kepala Humas Apical Group, dan Asisten Manager Permata Group.

(*/Rendy)

“Kita sama-sama perjuangkan, tapi intinya dari pemerintah harapannya sangat besar sekali kepada desa ini untuk semua bisa mandiri secara fiskal nantinya, melepaskan ketergantungan. Teman-teman kepala desa kita dukung juga dengan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kemampuan,” katanya.

Mendagri mengungkapkan, ide-ide positif berkenaan dengan memajukan desa perlu disampaikan. Nantinya pemerintah akan membantu sesuai kapasitasnya, seperti memberikan pengetahuan melalui pelatihan perangkat desa terkait manajemen fiskal. Selain itu, desa perlu dikembangkan menjadi suatu kekuatan, baik untuk pemerataan maupun bergerak bersama kota untuk memajukan Indonesia.

“Artinya kita menjadi negara maju, nomor satu itu adalah China diperkirakan, Tiongkok, nomor dua adalah India, nomor tiga adalah Amerika, nomor empat diperkirakan adalah Indonesia. Pertanyaannya adalah apa mungkin? Saya jawab sangat mungkin,” terangnya.

Dia menambahkan, Indonesia memiliki tiga modal utama untuk menjadi negara maju. Pertama, kemampuan potensi produksi berupa tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja, maka akan semakin besar aktivitas produksi. Kedua, Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah. Ketiga, Indonesia memiliki wilayah yang luas untuk menampung mesin produksi.

“Nah cara non-militer yang paling utama sekali saat ini adalah ekonomi, siapa yang menguasai ekonomi maka dia akan mendominasi. Dan kalau bicara ekonomi kita bicara produksi yang paling penting. Siapa yang paling banyak bisa memproduksi dan membanjiri produksinya ke negara lain dia akan menang,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, momentum kongres ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat desa. Nantinya desa bisa menjadi kekuatan baru yang seimbang dengan kota, sehingga masyarakat tidak berbondong-bondong pergi ke kota atau tidak terjadi urbanisasi. Hal ini jugalah yang membuat Indonesia bisa melompat menjadi negara maju.

“Syukur-syukur kalau bisa nomor empat di dunia dan kita juga bangga juga anak cucu kita nanti kan yang akan menikmati. Nah itu saya kira momentum ini silakan manfaatkan, jangan berpikir politik praktis, berpolitik negaranya, membangun desa, ide apa pun juga tolong disampaikan, yang bisa kita akomodir pasti kita akomodir,” pungkasnya.

(*/Rendy)