Tarif khusus Rp1 juga berlaku bagi semua moda transportasi publik yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas PT Transportasi Jakarta Tjahyadi DPM dalam keterangan resmi di Jakarta, menyampaikan, tarif khusus ini berlaku di seluruh jaringan layanan Transjakarta baik Bus Rapid Transit (BRT) maupun Non-BRT mulai pukul 05.00 – 00.00 WIB.

Sementara untuk layanan bus kecil Mikrotrans dan Transjakarta Cares atau Transcare serta layanan gratis bagi masyarakat tertentu yang sudah mempunyai tarif Rp0 tetap berlaku.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2016.

Sat ini Transjakarta telah melayani lebih dari 1,3 juta pelanggan setiap hari. Dengan tarif khusus Rp1 ini diharapkan akan lebih banyak masyarakat yang menggunakan Transjakarta.

Tjahyadi lalu mengajak semua masyarakat untuk memanfaatkan transportasi publik yang tersedia.

“Dengan menggunakan transportasi publik maka secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam mencapai target ‘net zero emmision’ yang ditargetkan terpenuhi pada 2060 mendatang,” ujar dia.

Dia mengemukakan Transjakarta akan terus meningkatkan layanan dari segala aspek mengingat kini Transjakarta tidak hanya sebagai moda transportasi publik tetapi juga sebuah platform yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.

“Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Transjakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

Penolakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, terutama dengan situasi ekonomi yang masih sulit.

Menurut dia, kenaikan tarif transportasi umum seperti Transjakarta akan menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang sangat bergantung pada moda transportasi publik ini untuk aktivitas sehari-hari.

Kemudian, kata Wibi, Transjakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

“Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil,” kata Wibi.

Menurut dia, jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, seharusnya dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.

“Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas,” tegas Wibi.

Dia menjelaskan, salah satu tujuan utama dari keberadaan Transjakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan polusi udara.

Jika tarif dinaikkan, menurut dia, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi sehingga dapat memperburuk kemacetan dan meningkatkan polusi udara.

Karena itu, dia mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan pihak terkait untuk membatalkan wacana kenaikan tarif yang saat ini masih sebesar Rp3.500.

Pihaknya akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan. “Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan,” kata Wibi.