Kedatangan mereka Bukan tanpa sebab mereka mendatangi kantor kecamatan Penjaringan, untuk menanyakan perihal surat edaran (SE) yang beredar di sekitar kolong jembatan sebrang RPTRA Kalijodo, tentang isi surat imbauan Bangunan Liar untuk segera membongkar sendiri Bangunan Tersebut.

Surat yang beredar itu berasal dari kelurahan pejagalan kecamatan penjaringan dengan isian 3 poin. Berikut Isi suratnya:

Poin 1. Kepada pemilik Bangunan yang Berada di jalan inspeksi kepanduan (Kolong Tol ) kelurahan pejagalan kecamatan penjaringan Jakarta Utara.

Poin 2.apabila sudah menerima surat himbauan ini saudara tidak membongkar sendiri Bangunan Tersebut, Maka kami akan melaksanakan penertiban dan pembongkaran oleh Tim terpadu pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Poin 3. Segala kerugian akibat pelaksanaan penertiban dan pembongkaran menjadi Tanggung Jawab sendiri.

Demikian surat imbauan ini agar dapat dipatuhi atas perhatian saudara kami ucapkan Terima kasih.

Kemudian muncul lagi surat edaran dari tingkat satuan pamong Praja, tingkat walikota administrasi Jakarta Utara dengan,4 Poin salah satu ialah penegasan untuk membongkar sendiri terhitung 7×24 Jam Sejak diterima Surat ini.

Menurut Daeng Fajar, perwakilan dari ormas laskar Merah Putih (LMP) menjelaskan Jika itu benar adalah program pemerintah di Tahun ini harus jelas jangan sampai pilih kasih dalam melakukan eksekusi, kalau kita Bicara aturan.

Jangan hanya ini saja Tapi Harus menyeluruh dari mulai ujung kolong Tol kepanduan sampai kolong muara karang Juga harus di bersihkan Tidak boleh ada bangunan Apapun disepanjang Kolong Tol tersebut,” ucap dia saat di temui depan kantor kecamatan Penjaringan.

Itu kita bicara Bangunan Liar kalau bicara adanya prostitusi di pesisir jalan itu saya tegaskan tidak ada semua warung warung menjual makanan dan minuman ringan bukan yang aneh aneh soal ada wanita wanita yang nongkrong di sepanjang Jalan itu mereka tidak bisa dikatakan wanita penghibur, Karena sepanjang jalan, itukan jalan umum semua orang punya hak mau nongkrong di pinggiran kali tersebut kalau saya larang emang siapa saya,” Tegas dia

Ditempat yang sama Ketua Garuda Muda Projamin (GMP) Daenk Romal menambahkan ia berharap pembongkaran yang dilakukan pemerintah adalah langkah yang adil, kami juga berharap tindakan yang dilakukan pemerintah ini tidak ditunggangi kepentingan kelompok atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ditempat terpisah, Daenk Jamal Ketua Forum Masyarakat Sulawesi ( Formasi ) pihaknya juga mendukung apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap Bangunan Liar Di Kolong Tol Jalan Inspeksi Kepanduan 1, termasuk salah satu bangunan yang menjadi Bistro miliknya, namun senada dengan yang lain ia menekankan bahwa pembongkaran ini harus dilakukan secara merata tanpa terkecuali, namun bila itu tidak dilakukan pihaknya juga siap melakukan perlawanan,” Ucap dia

Sejak berita ini ditayangkan masih menunggu jawaban konfirmasi terkait tanggapan Camat Penjaringan tentang polemik tersebut. (*/red)

Dalam SE tersebut dijelaskan, Pemprov melakukan penyesuaian sistem kerja ASN melalui kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO), dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) selama 2 hari yaitu hari Selasa – Rabu, 16 – 17 April 2024. Instansi terkait juga diminta untuk membuat jadwal dan membagi jumlah ASN yang melaksanakan work from office/WFO, dan work from home/WFH dengan memperhatikan ketentuan persentase jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.

Layanan Pemerintahan pada bidang perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, monitoring, dan evaluasi, serta Layanan Dukungan Pimpinan seperti Kesekretariatan, keprotokolan, kehumasan, dll, diminta untuk WFH sebanyak 50% dan WFO menyesuaikan persentase.

Sementara itu, untuk Layanan Masyarakat seperti Kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dihimbau untuk 100% (seratus persen) WFO.

“Meski ada beberapa layanan pemerintah yang dikerjakan secara WFO, namun pelaksanaan penyesuaian sistem kerja dipastikan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Miq Gite, sapaan Pj Gubernur.

Selama SE tersebut berlaku, Pemprov NTB diminta untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan serta pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi, menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi, membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan, dan memastikan output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
(Yyt)