“Saya nggak tahu, karena itu pertemuannya lebih banyak empat mata ya,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (8/4/2025) malam.

Dia pun mengaku belum mengetahui secara persis perbincangan yang dilakukan antara kedua tokoh nasional tersebut. Namun, dia yakin keduanya berbincang mengenai pembangunan bangsa.

“Ya kalau menyatukan visi tapi saya nggak tahu persis, tapi bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia, itu pasti,” kata dia.

Menurut dia, pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi. Selama ini, dia mengatakan bahwa hubungan keduanya bersahabat baik.

“Pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lama semalam dan banyak dibahas oleh kedua tokoh ini,” katanya.

Dalam foto yang diunggah dalam media sosial milik Dasco, Prabowo dan Megawati tampak duduk bersama di sofa. Saat itu, Prabowo mengenakan kemeja safari khasnya dengan lencana kepresidenan, sedangkan Megawati mengenakan kemeja dengan motif bunga-bunga.

Dia mengatakan bakal menjadikan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2023 dan 2024 sebagai bahan untuk membuat penyelenggaraan haji pada tahun ini bisa lebih baik. Selanjutnya, dia pun bakal menggelar sejumlah diskusi antara Timwas Haji DPR RI dengan beberapa narasumber yang sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan haji.

“Banyak sekali yang memang dalam periode tahun ini harus kita lebih rapikan,” kata Dasco saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Dari pengalaman beberapa waktu lalu, dia pun sempat melihat beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh petugas atau pembimbing haji, di mana mereka justru kurang membimbing para jamaah haji.

“Saya juga menemukan (tahun) 2023, itu jamaah haji yang harusnya ada pembimbing, pembimbingnya malah sibuk naik haji. Dan saya kalau ke mal lebih banyak ketemu pembimbing hajinya di situ, yang orang Indonesia,” kata dia.

Selain itu, dia pun sempat bertemu dengan para pengusaha katering atau dapur bagi jamaah haji. Mereka, kata dia, menjelaskan bahwa biaya makanan untuk jamaah haji bisa lebih murah.

Dia juga menilai bahwa dengan biaya yang dikenakan kepada para jamaah haji selama ini, seharusnya mereka bisa mendapatkan hotel yang lebih dekat dengan wilayah Masjidil Haram.

Untuk itu, dia mengaku sudah membentuk tim pengawas lokal di Arab Saudi yang terdiri dari relawan-relawan asal Indonesia. Mereka nantinya akan ikut membantu pengawasan dan berpartisipasi di titik-titik krusial yang kerap menimbulkan masalah bagi jamaah haji, seperti di tenda, di titik penjemputan, dan di rumah sakit.

“Mereka jumlahnya nggak banyak, sekitar 100 orang untuk membantu Timwas Haji, karena mereka tahu daerah, tahu bahasa, dan mereka orang Indonesia,” katanya.

Dia menjelaskan posisi utusan khusus Presiden berbeda dengan jabatan lain yang ada dalam kabinet.

“Posisi itu boleh diisi, dan boleh tidak diisi,” kata Dasco kepada wartawan di depan kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Jumat (6/12/2024), menjawab pertanyaan mengenai kandidat pengganti Miftah Maulana Habiburrahman.

Miftah Maulana, yang sempat populer dengan sapaan Gus Miftah, mengundurkan diri dari posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Miftah mengumumkan pengunduran dirinya itu di Ponpes Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat (6/12/2024).

Terkait pengunduran diri Miftah, Dasco kemudian menjelaskan ihwal posisi Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu dibentuk.

“Nomenklatur itu dibuat karena memang Gus Miftah itu dia mempunyai perhatian yang besar terhadap toleransi umat beragama, dan juga banyak keliling daerah, dan dia juga banyak melapor soal sarana-prasarana keagamaan yang kurang memadai, banyak di daerah-daerah, sehingga kemudian dibuat utusan khusus Presiden bidang toleransi kerukunan umat beragama dan prasarana keagamaan,” kata Dasco.

Dalam kesempatan berbeda, Presiden Prabowo saat ditanya mengenai pengunduran diri Miftah menilai keputusan itu merupakan tindakan yang bertanggung jawab.

“Saya sendiri belum lihat langsung, tapi dapat laporan beliau sudah mengundurkan diri, komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri, saya kira kita hargai sikap kesatria itu,” kata Presiden kepada wartawan di teras Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

Presiden kemudian menyebut akan mencari sosok pengganti Miftah untuk mengisi posisi Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Hal tersebut merespons pertanyaan wartawan yang mengonfirmasi kebenaran klaim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengenai Prabowo yang sudah menyetujui kebijakan terkait izin pengelolaan tambang oleh ormas agama.

“Saya pikir tidak ada masalah dan tidak ada alasan bagi Pak Prabowo untuk tidak setuju terkait hal itu,” ujar Dasco saat ditemui di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Dia mengatakan pengelolaan tambang memang sudah seharusnya terbuka untuk siapa saja sepanjang tidak melanggar hukum.

Maka dari itu, lanjut dia, apabila para ormas keagamaan memenuhi persyaratan yang ada untuk berusaha dan berniaga, maka ormas manapun sah untuk mengelola pertambangan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (30/5) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan turunan, berupa peraturan presiden yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan.

Adapun pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas agama.

Keenam WIUPK atau Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus yang dipersiapkan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

“Untuk Gubernur Daerah Khusus Jakarta akan dipilih langsung seperti Pilkada, Pilkada di daerah lain. Jadi kalau ada informasi yang menyatakan bahwa untuk gubernur Daerah khusus Jakarta itu ditetapkan dengan mekanisme yang lain, itu adalah pendapat yang keliru,” katanya di Jakarta, Minggu (3/3/2024).

Dasco meminta semua pihak untuk tidak memberikan informasi hoaks atau tidak benar. Menurut dia, pemerintah maupun partai politik memiliki keinginan yang sama untuk menggelar pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada November 2024.

Untuk itu Dasco menyatakan tidak benar kabar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak akan dipilih langsung oleh rakyat. Apalagi saat ini proses demokrasi Indonesia telah berkembang signifikan.

“Jadi sebelum proses DPR RI telah bersepakat dengan pemerintah dalam pembahasan daerah undang-undang Daerah Khusus Jakarta. Gubernur Daerah Jakarta akan dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat atau Pilkada,” katanya menegaskan.

Sebelumnya rapat paripurna DPR RI menyetujui RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU PDKJ) menjadi RUU usulan DPR RI. RUU ini mengatur status Jakarta jika ibu kota negara sudah pindah ke Ibu Kota Nusantara.