“Sampai hari kedua pukul 16.00 WIB, untuk penyaluran THR ASN pusat sudah terealisasi Rp11,57 triliun. Jumlah penerima THR 1,91 juta personel. Ini artinya, kami telah merealisasi 94,73 persen dari target 2,02 juta personel,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, dikutip di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Untuk THR pegawai negeri sipil (PNS) pusat Rp6,24 triliun untuk 734 ribu pegawai. Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), realisasinya sebesar Rp377,37 miliar untuk 98,84 ribu pegawai.

Untuk Polri, terealisasi Rp1,81 triliun untuk 457,24 ribu personel. Sedangkan THR TNI terealisasi Rp2,66 triliun untuk 474,95 ribu personel.

Sementara untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), pembayaran mencapai Rp489,93 miliar untuk 146,39 pegawai.

Jumlah satuan kerja (satker) yang sudah membayarkan THR mencapai 8.826 atau 99,71 persen dari total 8.852 satker.

Menkeu melanjutkan, sebanyak 95 kementerian/lembaga (K/L) sudah melaksanakan pembayaran THR. Artinya, realisasi sudah mencapai 100 persen.

Untuk realisasi THR pensiunan, telah tersalurkan Rp11,57 triliun kepada 3,58 pensiunan atau setara 98,18 persen.

Penyaluran melalui PT Taspen sebesar Rp10,19 triliun kepada 3,09 juta pensiunan. Sedangkan melalui PT Asabri sebesar Rp1,38 miliar untuk 481,86 ribu pensiunan.

Sementara untuk ASN daerah, pembayaran THR baru tersalurkan pada 11 pemerintah daerah dari 542 pemerintah daerah, hanya 2 persen dengan nilai realisasi Rp242,19 miliar kepada 44.532 pegawai.

“Untuk daerah, mereka memang perlu beberapa langkah yang harus segera diselesaikan melalui penerbitan peraturan kepala daerah dan kemudian bisa merealisasi THR. Jadi, ini masalah proses. Kami harapkan bisa segera direalisasi pada minggu ini,” tuturnya.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp49,4 triliun untuk THR ASN tahun 2025.

Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), telah dialokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.

Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN daerah adalah sekitar Rp19,3 triliun.

Dikutip dari keterangan di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani merinci pembayaran THR kepada ASN pusat telah menjangkau 1.541.373 penerima dengan nilai mencapai Rp9,36 triliun.

Pencairan THR itu mencakup berbagai komponen pegawai pemerintah, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota Polri, prajurit TNI, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).

THR PNS yang telah dibayarkan berjumlah Rp5,11 triliun untuk 568.148 pegawai, sedangkan untuk PPPK sebesar Rp251,48 miliar bagi 65.836 pegawai.

Sementara itu, THR bagi anggota Polri mencapai Rp1,64 triliun untuk 416.039 personil dan THR prajurit TNI sebesar Rp2,02 triliun untuk 389.805 personil.

Adapun THR PPNPN tercatat sebanyak Rp333,13 miliar bagi 101.545 pegawai.

Hingga Senin (17/3) sore, sebanyak 7.476 satuan kerja (satker) atau 84 persen dari total 8.852 satker telah menerima pembayaran.

Untuk realisasi THR pensiunan, pencairan tercatat mencapai Rp11,5 triliun untuk 3.558.716 pensiunan atau 97,66 persen dari target.

Pembayaran dilakukan melalui PT Taspen sebesar Rp10,16 triliun untuk 3.090.496 pensiunan dan melalui PT Asabri sebesar Rp1,33 triliun untuk 468.220 pensiunan.

Dengan pencairan THR ini, Sri Mulyani berharap daya beli masyarakat meningkat sehingga turut mendorong aktivitas ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Pemerintah terus memastikan kelancaran penyaluran THR agar dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh para penerima dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp49,4 triliun untuk THR ASN tahun 2025.

Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), telah dialokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.

Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN daerah adalah sekitar Rp19,3 triliun.

Saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/2/2025), Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya.

Ia juga menyebut proses persiapan gaji 13 dan 14 tetap berlanjut. Menkeu meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN.

“Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insya Allah,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait isu penghapusan THR dan gaji ke-13 bagi ASN.

Airlangga mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas isu tersebut. Namun dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait skema atau aturan yang tengah disiapkan.

“Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Selanjutnya ketika ditanya soal kejelasan gaji ke-13 bagi ASN, ia enggan berkomentar dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah menteri keuangan.

“Ya itu tanyanya ke menteri keuangan, persiapan sudah ada ya,” ujarnya.

Adapun media sosial akhir-akhir ini dihebohkan dengan kabar bahwa pemerintah berencana untuk menghapus THR dan gaji ke-13 ASN di tahun 2025.

Hal itu menyambung arahan efisiensi anggaran APBN 2025 dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Prabowo meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Kemudian, lewat suratnya, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Dalam surat itu, juga disebutkan bahwa rencana efisiensi itu tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa hasil survei tersebut didapatkan dari responden yang mengaku mengenal lima menteri dengan tingkat popularitas tertinggi.

“Yang tingkat kepuasannya di atas 90 persen berada di peringkat kedua, yakni Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Lagi-lagi populer di kalangan pendukung Prabowo, termasuk juga kalangan ibu-ibu,” kata Burhanuddin dalam rilis survei secara daring melalui akun YouTube Indikator Politik Indonesia yang disaksikan di Jakara, Selasa (28/1/2025).

Burhanuddin memerinci tingkat kepuasan kinerja Mayor Teddy, sapaan akrabnya, mencapai 90,1 persen, melampaui Menkeu Sri Mulyani yang sebesar 89,7 persen.

Dalam survei tersebut, menteri dengan tingkat kedikenalan atau populer di kalangan masyarakat dengan kepuasan tertinggi mencapai 92,8 persen adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar

Menurut Burhanuddin, penurunan biaya perjalanan haji yang menjadi kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto memiliki efek terhadap hasil survei tersebut.

“Yang kedua mungkin karena beliau juga menjabat sebagai Imam Besar Istiqlal, jadi punya efek positif. Kami sudah cek tingkat kepuasan kalangan Kristen juga tinggi, mungkin waktu kedatangan Paus (Fransiskus), beliau juga positif pemberitaannya,” kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menempati urutan ketiga menteri dengan tingkat kepuasan kinerja tertinggi, diikuti Menteri BUMN Erick Thohir pada urutan keempat dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih sangatlah mendasar, yakni perlunya faktor populer di kalangan masyarakat.

Publik, kata dia, akan sulit memberikan evaluasi jika menteri tidak dikenal. Oleh karena itu, hal tersebut juga menjadi catatan bagi para menteri.

“Bagaimana mau membantu Presiden Prabowo kalau dirinya saja tidak dikenal publik, jadi ini kira-kira PR buat para menteri. Yang paling mendasar, menterinya dikenal atau tidak. Kalau tidak kenal, bagaimana mereka tahu kinerjanya sebagai menteri?” kata dia.

“Di internal, masuk melihat nama-nama yang masuk sejauh ini ada Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika, dan Pak Adi Wijaya,” kata Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak di Jakarta, Senin (6/5/2025)

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu mengatakan bahwa baru empat nama yang disebutkan dalam internal partai sehingga memungkinkan bisa menambah nama tokoh lainnya.

Keputusan siapa yang akan pasti dicalonkan pada Pilgub DKI, kata Gilbert, akan disampaikan setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PDIP di akhir Mei 2024.

“Itu nanti akan ketahuan setelah rakernas pada bulan ini,” ujarnya.

Selain itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta membuka penjaringan bakal calon gubernur (bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024 mulai Rabu (8/5).

“Pendaftaran bakal calon kepala daerah akan dilakukan pada tanggal 8 Mei sampai 20 Mei 2024,” kata Ketua Pelaksana Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta PDI Perjuangan Hendra Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebagai partai politik, kata dia, PDI Perjuangan memberi kesempatan bagi seluruh putra/putri terbaik untuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pendaftaran bisa dilakukan di Kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta di Sedayu City Big Box Nomor 10A RT 01/09, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur.

Bagi masyarakat yang tak bisa mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan DKI, mereka bisa mendaftar melalui online dengan mengisi form https://bit.ly/FORM_PENDAFTARAN_BALON_PILKADA2024. kemudian lampiran dokumen dapat diunduh melalui link https://bit.ly/FORM_DOWNLOAD_PILKADA2024.

“Untuk komponen THR sampai 24 Maret itu sudah terealisasi Rp13,4 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Penyaluran untuk aparatur sipil negara (ASN)/pejabat/TNI/Polri melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat sebesar Rp3,2 triliun, yang diberikan kepada 625.112 pegawai pada 4.722 satuan kerja. Total pagu THR untuk segmen ini pada APBN mencapai Rp18 triliun.

Sementara itu untuk THR ASN/pejabat/TNI/Polri yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN), Sri Mulyani mengatakan belum menerima laporan realisasinya. Nilai pagunya mencapai Rp19 triliun.

Selanjutnya, penyaluran THR untuk pensiun dan penerima pensiun mencapai Rp10,2 triliun dari total pagu Rp11,7 triliun. “Ini realisasi yang paling cepat,” ujar Sri Mulyani.

THR untuk segmen ini telah tersalurkan sebesar Rp9,98 triliun untuk 3,07 juta pensiunan melalui PT Taspen dan Rp168,6 miliar untuk 57,4 ribu pensiunan melalui PT Asabri.

Secara rinci, komponen THR dan gaji ke-13 untuk ASN/pejabat/TNI/Polri terdiri dari gaji pokok sesuai nilai penghasilan per Maret 2024 untuk THR dan Mei 2024 untuk gaji ke-13; tunjangan jabatan/umum; tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan tunjangan pangan); serta 100 persen tunjangan kinerja bagi ASN pusat dan setinggi-tingginya 100 persen untuk ASN daerah.

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu komponen THR dan gaji ke-13 untuk pensiun dan penerima pensiun di antaranya pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Bagi profesi guru dan dosen, komponen yang diterima 100 persen tunjangan profesi, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru.

Dalam sambutannya, Menlu Retno menyampaikan bahwa situasi kemanusiaan di Afghanistan masih belum membaik. UN World Food Programme memperkirakan 23,7 juta rakyat Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Kondisi sistem kesehatan yang tidak memadai menyebabkan masyarakat rentan terpapar penyakit menular. Afghanistan juga merupakan satu dari dunia negara di dunia yang dikategorikan sebagai negara endemik polio.

“Di tengah situasi ini, tentunya kita wajib membantu. Dan ini juga berdasarkan permintaan dari pihak Afghanistan untuk dapat menyumbangkan vaksin polio, karena kalau kita bicara mengenai vaksin polio, saya kira kita termasuk yang paling maju. Kita sudah memproduksi dan mengekspor ke banyak negara,” kata Menlu Retno.

Menlu mengatakan, hibah vaksin polio produkasi Bio Farma ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia kepada rakyat Afghanistan.

“Sekali lagi, kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas bagi kita. Dan insyaallah manfaatnya banyak dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat Afghanistan yang memerlukannya,” ujar Menlu Retno.

Di akhir sambutan, Menlu menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam penyediaan bantuan ini, termasuk UNICEF yang akan memfasilitasi pengiriman dan pendistribusian vaksin tersebut.

“Sekali lagi Indonesia menunjukan bahwa kita siap berkontribusi untuk masalah kemanusiaan. Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung rakyat Afghanistan,” ucap Menlu.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bantuan 10 juta dosis vaksin polio merupakan dukungan konkret terhadap program vaksinasi Afghanistan yang akan menjangkau 3,3 juta anak-anak usia di bawah tiga tahun. Pengangkutan dan distribusi vaksin akan dilakukan oleh UNICEF berkoordinasi dengan pihak Afghanistan.

Menkeu menambahkan bahwa LDKPI atau Indonesian AID didirikan dengan semangat solidaritas sesama negara berkembang dan komitmen pada target-target global seperti SDGs.

“Selama 4 tahun beroperasi, lembaga ini telah memberikan hibah kerja sama pembangunan senilai Rp356,58 miliar ke 49 negara sahabat, termasuk Palestina, Ukraina, Myanmar, Timor Leste, Papua Nugini dan Fiji,” kata Menkeu. (*/red)