Dalam pertemuan tersebut, PWI Jaya yang dipimpin Ketua Kesit Budi Handoyo, didampingi oleh beberapa petinggi PWI Jaya lainnya seperti Ketua Dewan Penasihat (Wanhat) Drs Johnny Hardjojo, M.Si, Sekretaris Arman Suparman, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, Kemitraan & Hubungan Antarlembaga Tubagus Adhi, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Yusuf Ibrahim, Wakil Sekretaris II Haresti Asysy Amrihani, dan Bendahara Dar Edi Yoga.

Sementara itu, dari pihak Bank DKI hadir Komisaris Utama Bahrullah Akbar, Direktur Kepatuhan Ateng Rivai, serta Direktur Keuangan dan Strategi Romy Wijayanto. Mereka menyambut baik kunjungan PWI Jaya dan mengapresiasi berbagai gagasan yang disampaikan.

Dalam diskusi yang berlangsung, PWI Jaya menyampaikan beberapa pokok pemikiran terkait peningkatan kerja sama antara media dan institusi perbankan. Kesit B Handoyo menekankan pentingnya sinergi antara media dan perbankan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Komisaris Utama Bank DKI, Bahrullah Akbar, juga menyatakan kesediaannya untuk terus mendukung program-program PWI Jaya. Bahrullah menekankan peran media sangat krusial dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen dari kedua belah pihak untuk terus menjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih erat di masa mendatang. Diharapkan, melalui kolaborasi ini, kedua institusi dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia perbankan di Indonesia. (*/hel)

Kegiatan ini berfokus pada penyampaian Materi pendalaman Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024, SPI, dan IPAK 2023.

Pj Gubsu Hassanudin dalam sambutannya sangat mengapresiasi KPK yang telah melaksanakan kegiatan rakor di Provinsi Sumut. Dengan kegiatan rakor saya berharap KPK dapat memberikan dukungan kepada kami untuk pencegahan korupsi di Sumut. Banyak hal yang telah dicapai pemerintah Sumut kami selalu bertekad mencegah terjadinya korupsi mohon dukungan dari KPK, ujarnya.

Berdasarkan data capaian di Sumatera Utara untuk progres pengadaan barang dan jasa telah berjalan 99 persen, management ASN 95 persen, Pengawasan APIP 93 Persen, BUMD area Perizinan 74 Persen, tambahnya.

“Untuk pembayaran pajak daerah di Sumut telah mempergunakan E – Samsat Sumut bermartabat untuk memudahkan pembayaran pajak dan menghindari pungli. lanjutnya. ia berharap dukungan KPK RI untuk koordinasi dan kerjasama dengan pelaku kepentingan lainnya, akhir sambutannya.

Penilaian MCP Kabupaten Padang Lawas (Palas), Tahun 2023 terdiri dari 8 area 30 indikator dan 63 sub indikator dengan capaian tahun 2023 sebesar 72%.

Area MCP terdiri dari :
1. perencanaan dan penganggaran apbd dengan capaian 94%.
2. pengadaan barang dan jasa dengan capaian 66%.
3. pelayanan perizinan dengan capaian 74%.
4. pengawasan apip dengan capαιαn 63%
5. manajemen asn dengan capaian 48%.
6. Optimalisasi pajak daerah dengan capaian 59%.
7. pengelolaan bmd dengan capaian 93%.
8. tata kelola desa dengan capαιαn 71%.

Pj. Bupati Palas akan mengajak seluruh stakeholder Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Pemkab Palas) siap mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), dalam setiap program kerjanya yang bertujuan untuk memajukan Sumut, serta menjadikan Sumut Aman dan Bermartabat, sesuai dengan Visi dari Pemprovsu itu sendiri “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”.

Selain itu, Pj. Bupati Palas juga menyampaikan bahwa Pemkab Palas siap transparansi dalam setiap kegiatan, sehingga tindakan korupsi dapat dicegah dan atasi, tambahnya.

Turut hadir mendampingi Pj. Bupati Palas Sekdakab Palas Arpan Nasution S. Sos, Inspektur Kabupaten Palas Harjusli Fahri Siregar S.STP., M.Si dan para pimpinan OPD terkait. (081)