Kronologi kejadian pada hari Jum’at tanggal 23 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib, ada tiga orang warga Lingkungan VI, Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Palas terkena sambaran petir, ketika sedang bermain di lapangan belakang Cafe El Ghani Lingkungan VI, Padang Luar.

Dalam hal ini, Pj. Bupati Palas memastikan pelayanan RSUD Sibuhuan dan memberikan santunan kepada korban yang tersambar petir.

Turut hadir mendampingi Plt. Bupati Palas, Sekdakab Palas Arpan Nasution S.Sos, Asisten I Panguhum Nasution S.Sos,M.AP, Asisten III Drs Amir Soleh Nasution, Plt Kadinkes Padang lawas dan OPD lainnya.

Nama-nama korban yang tersambar petir sebagai berikut:

1. Emmi Wahyuni Lubis Umur 17 Tahun
2. Rizki Rahmadani Tanjung Umur 16 Tahun
3. Juni Roma Rezeki Lubis Umur 16 Tahun

Setelah melaksanakan kunjungan kemudian Pj. Bupati Palas bersama rombongan melanjutkan untuk melakukan kunjungan/sidak ke dinas kesehatan Kabupaten Palas.

Kunjungan/sidak ini dilakukan untuk melihat kedisiplinan, suasana kerja pegawai dan kantor dalam memberikan pelayanan dan bantuan untuk masyarakat Kabupaten Palas. (081)

Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim, dihadiri Sekretaris Komisi 2 Alimudin serta anggota Komisi 2, Agus Rohadi, Jayadi dan Andika. Di hadiri pula pejabat dinas Pemkot Bekasi terkait antara lain, DBMSDA, Distaru, LH dan Satpol PP. Turut hadir pemangku wilayah setempat, Camat Bekasi Utara, Sumpono Brama dan Lurah Harapan Jaya, Moh. Soleh.

Dalam dialog dengan pihak manajemen PT. Bridgestone yang dipimpin Senior Manager HRGA, Denny Wahyu, Komisi 2 DPRD Kota Bekasi menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan PT. Bridgestone antara lain, belum memilki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan pabrik sebagai diatur dalam PP No. 16 Tahun 2021. Pelanggaran lainnya belum dibuatnya Folder air di lokasi pabrik untuk mencegah banjir. Padahal sesuai site plan folder tersebut sudah direkomendasikan dari pihak DBMSDA untuk dibuat.

Ketua Komisi 2 yang akrab disapa ARH pun menyesalkan pabrik berkelas Internasional ini tidak memiliki SLF bangunan yang merupakan hal mendasar yang harus dilengkapi semua perusahaan di Kota Bekasi, tak terkecuali PT. Bridgestone ini karena menyangkut keselamatan kerja.

“Gak habis pikir saya, masa perusahaan yang sudah bertarap internasional ini belum memiliki SLF,” ucapnya menyesali.

Bukankah, lanjut ARH, ketentuan pemberlakuan SLF ini untuk seluruh bangunan perusahaan di Indonesia, termasuk di Kota Bekasi sudah ada aturannya pula PP No. 16 Tahun 2024.Tapi, mengapa pihak PT Bridgestone belum juga melengkapi. Padahal ini hal yang sangat penting, karena fungsinya memberikan jaminan keselamatan bagi pekerja di perusahaan tersebut.

“Terhadap pelanggaran ini PT. Bridgestone bisa dikenakan sanksi penyegelan dan pencabutan izin,” tandasnya.

Selain SLF, Komisi 2 juga menemukan pelanggaran aturan tidak adanya folder air untuk mencegah banjir, padahal pembuatan folder itu sudah direkomendasikan pihak DBMSDA melalui site plan yang dikeluarkan untuk dibuat.

“Folder ini juga sangat penting karena secara prinsif mengandung aturan tentang keselamatan. Kalau belum dibuat ya harus segera dibuat,” ucap anggota Komisi 2 Andika.

Terkait pelanggaran ini Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim mengatakan akan melakukan rapat kordinasi dahulu untuk membuat rekomendasi dalam pemberian sanksi. “Saya berharap pemerintah Kota Bekasi punya ketegasan dalam menyikapi masalah ini,” katanya.

Menanggapi hal itu pihak PT. Bridgestone melalui Senior Manager HRGA, Denny Wahyu mengatakan, pihaknya sangat merespon sidak anggota DPRD Kota Bekasi ke perusahaannya. Ia pun berjanji akan segera melengkapi semuanya secepatnya.

“Untuk SLF kita sudah lakukan bertahap, pertama untuk pabrik di Karawang dulu, selanjutnya di Bekasi dan sudah proses pengajuan pada bulan Mei 2024. Untuk Folder juga kita akan buat secepatnya, lahannya sudah ada masing kosong,” ucapnya.

(Ahmad Zarkasi).

Tujuannya tidak lain untuk memantau sekaligus memastikan tingkat kedisiplinan ASN, PPPK dan Non ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara pasca libur Lebaran di tahun 2024.

Hal ini dilaksanakan Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Η.

Dalam menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB Nomor 236 Tahun 2024, Nomor 1 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, telah ditetapkan tanggal hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Kemudian lokasi sidak difokuskan di layanan publik masyarakat seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, RSUD Sibuhuan dan Dinas Kesehatan dengan melaksanakan tugas kedinasan dikantor dan melayani masyarakat dengan kehadiran 100 %. Kemudian setiap layanan Administrasi Pemerintah paling banyak dengan kehadiran 50 %”. Demikian disampaikan Sekdakab Palas.

Turut Hadir mendampingi Sekdakab Palas, Asisten I Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Palas Panguhum Nasution, S.Sos, M.AP, Asisten II Perekonomian Dan Pembangunan Kabupaten Palas g Drs. Marza Jennova,MM, Asisten III Drs, Amir Soleh Hasibuan serta para pimpinan OPD di Lingkungan Pemkab Palas. (081)

Sidak tersebut dilakukan guna memastikan pihak SPBU siap melayani permintaan konsumen selama libur dan mudik lebaran.

Kapolres Palas, AKBP Diari Astetika, S.I.K melalui Kasat Reskrim, AKP Hitler Hutagalung, SH, MH mengatakan, pihak bersama pemerintah melalui Disperindag sudah melakukan sidak di tiga SPBU di sekitaran Sibuhuan.

Setiap SPBU yang dikunjungi pihaknya meminta dilakukan pemeriksaan takaran dan memastikan BBM tidak tercampur air.

“Sejauh ini, SPBU yang kita kunjungi takarannya telah sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Hitler, di SPBU 14 227 348, Desa Hutalombang, Kecamatan Lubuk Barumun.

Ia menyebut, pihak SPBU memastikan stok BBM untuk lebaran aman namun terkendala pada pengiriman ke Palas,maka terjadi keterlambatan sebentar.

Sementara itu, Plt Kadis Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Fahri I Simamora mengimbau, pihak SPBU untuk mengutamakan pengisian BBM kepada pengendara roda dua dan empat menjelang arus mudik dan arus balik lebaran.

“Utamakan pengemudi kendraan untuk mengisi BBM, menjelang lebaran atau pasca lebaran nantinya,”katanya.

Pihaknya juga sudah menyurati beberapa SPBU untuk tidak melakukan kecurangan dan tidak melayani pembeli dengan diregen tanpa surat ijin,tandasnya. (081)