Hadir dalam acara ini, Diennaryati Tjokrosuprihatono, mantan Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Ekuador pada periode 2017-2020.
Menurutnya, budaya Betawi terbukti dapat go international jika dikelola secara profesional dan dikemas dengan baik.

“Dalam menyambut Jakarta sebagai kota global, budaya Betawi perlu beradaptasi dan berkembang meskipun banyak yang harus dibenahi,” ungkapnya.

Dienny menceritakan, bahwa ketika mengadakan halal bihalal bersama masyarakat Indonesia dan umat muslim Ekuador, usai melaksanakan shalat Ied bersama di Masjid As-salam yang ada di Quito, ia menampilkan budaya Betawi.
Dalam acara open house dan halal bihalal bersama masyarakat Indonesia dan sahabat Indonesia dari Ekuador di Wisma Duta itu hadir sejumlah pejabat pemerintah Ekuador, pebisnis, seniman, perwakilan sahabat muslim Ekuador serta chef ternama dari Ekuador.

Dirinya menambahkan, bahwa hidangan yang disiapkan pun khas kuliner Betawi. “Saya orang Betawi sehingga setiap aktivitas kehidupan mengamalkan nilai-nilai Budaya Betawi,” ungkapnya.
Ia juga menceritakan, bagaimana masyarakat Indonesia dan seluruh tamu asing yang hadir menyerbu hidangan mulai dari lontong, opor ayam, rendang, sate Betawi, bakso, otak-otak, kerupuk sampai berbagai kue-kue manis pun laris dinikmati tamu yang umumnya belum mengenal berbagai masakan khas Indonesia.

Dalam acara ini tampil sebagai pembicara adalah Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) Beky Mardani, serta dosen Institut Sains dan Teknologi Nasioal (ISTN) Daisy Radnawati, dengan moderator wartawan senior, Lahyanto Nadie.

MENGIKUTI TREND

Dalam sambutannya Beky Mardani mengatakan, bahwa upaya pelestarian budaya Betawi pengemasannya harus mengikuti trend, mengikuti perkembangan teknologi mutakhir, termasuk kecerdasan buatan (A.I.,Artificial Intelligence) dengan memaksimalkan peran media sosial yang menjadi pusat rujukan generasi masa kini. Tanpa menghilangkan esensi nilai nilai yang melekat pada kebudayaan Betawi.

Ketua Umum LKB tersebut dengan penuh semangat menyampaikan idenya dalam sarasehan yang bertajuk “Benteng Utama Budaya Betawi Siap Mendukung Jakarta sebagai Kota Global”.

Acara sarasehan berlangsung di tengah kemeriahan menyambut milad (ulang tahun) Perkampungan Betawi ke-24, yang jatuh 15 September 2024 ini. Pada tahun 2000, 15 September, Gubernur Sutiyoso memulai pembangunan kawasan ini.
Sarasehan mengkaji beragam wacana, konsep dan aktivitas keseharian budaya Betawi di masa kini dan masa depan. ”Kampung Betawi ini memiliki empat fungsi, pelestarian, pembinaan, pemanfaatan dan pengembangan budaya Betawi.  Hari ini kita syukuri, sambil terus dibenahi, ” kata Beky Mardani.

TEMPAT STUDI

Perkampungan Betawi di Srengseng Sawah, kata Beky, kini telah menjadi tempat studi budaya bagi mahasiswa yang berkampus di sekitarnya, seperti Universitas Pancasila, UI, ISTN dan lainnya dan kawasan di ibukota lainnya. “Dari penelitian, 72% yang datang untuk wisata budaya” katanya, sembari kunjungan anak anak sekolah juga rutin berdatangan. ”Di sini bisa dilihat, prototip rumah Betawi pinggir, tengah dan pesisir, ada lengkap,” papar Beky Mardani, yang juga mantan aktifis mahasiswa dan jurnalis teve swasta ini.

Merujuk pada gagasan pembangunannya, Kampung Betawi di Setu Babakan tak cuma menjadi lokasi wisata budaya melainkan juga edukasi pengembangan budaya. Dengan luas lahan 289 hektare, terdiri daratan dan air (setu) yang menyatu dengan pemukiman warga, Kampung Budaya Betawi memiliki kelebihan dan kekurangan. “Kami berharap agar warga di sekitar ini juga merasa memiliki kampung Betawi ini dan mendapat manfaat dari keberadaan kampung budaya ini,” ucap Beky.

Merespon pada perkembangan terkini, setelah Jakarta tak lagi menjadi ibukota, Kampung Betawi dan Setu Babakan siap menjadi ikon global, dengan menawarkan gagasan; menyelenggarakan festival budaya sebagai agenda tahunan, meningkatkan diplomasi budaya dan kolaborasi dengan seniman internasional dan terus ‘branding’ masyarakat Betawi sebagai masyarakat terbuka dan kaya akan keberagaman.

Menyadari perkembangan teknologi informasi yang efektif dan fungsional, Beky berharap Situs Perkampungan Betawi juga bisa dihadirkan secara virtual, ”Supaya bisa dilihat oleh mereka yang tidak bisa datang ke sini. Ada semacam tour virtual budaya Betawi,” ucap Beky.

”Sarana ada, pelaku ada . Tinggal action,” paparnya.

MODIFIKASI ELEMEN BETAWI

Pembicara ke dua, Dr. Daisy Radnawati, S.T., M.Si., pakar arsitektur lanskap dari ISTN, menyatakan terjadi distrupsi luar biasa dalam perkembangan budaya, tak hanya Betawi melainkan juga seluruh budaya tradisional di dunia global.
“Rasanya perlu diselenggarakan seminar international tentang Budaya Betawi – fokus membahas budaya Betawi,” ujarnya.

Pengaruh budaya Tionghoa,  Arab yang berbaur menjadi Betawi seperti apa nantinya?
Wakil rektor ISTN ini menyebut tantangan semua pihak terkait, bagaimana menjaga keseimbangan modernisasi dan menjaga tradisi.

“Saya dibesarkan di Betawi, lahir dan besar di wilayah Betawi. Dulu ada tradisi warga bareng ke mushala. Sekarang, warga jalan bareng masih ada tapi sudah bukan ke mushala, ” kenangnya.

Daisy mengaku telah buku Peran Batik dalam Pelestarian Budaya dan menawarakan desain yang menghadirkan elemen budaya betawi di berbagai perabotan rumah, sebagai karya kreasi dan modifikasi, tanpa melanggar nilai budaya dan simbol sakral di dalamnya.
Sependapat dengan Beky Mardani, Daisy menyatakan perlunya memanfaatkan dan belajar dengan A.I. (artificial intelligence) dan dunia digital untuk mempromosikan Budaya Betawi ke kancah global.

”Saya sudah coba, bikin lagu pakai AI satu menit bisa. Yang penting promt-nya sesuai dengan khas Betawi,” pungkasnya. (*/hel)

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana mengatakan, berbagai persiapan sudah dilakukan untuk memastikan perayaan ini menjadi momen yang istimewa bagi masyarakat Jakarta, khususnya dalam memperkenalkan dan melestarikan budaya Betawi.

“Kegiatan ini merupakan perayaan yang penting bagi keberlangsungan budaya Betawi. Kami juga akan melibatkan komunitas dan seniman lokal untuk menggaungkan semangat perlindungan, pelestarian, dan pengembangan kearifan lokal Jakarta, yaitu budaya Betawi,” ujar Iwan di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Iwan mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai acara khusus dan pertunjukan budaya untuk memeriahkan HUT ke-497 Kota Jakarta. Para penampil, akan diprioritaskan dari masyarakat di sekitar Perkampungan Budaya Betawi (PBB), sebagai komitmen dalam memberdayakan komunitas lokal di kawasan Setu Babakan.

“Nantinya, kegiatan ini diadakan sejak pagi hingga malam hari. Akan ada bazar produk-produk UMKM binaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan berbagai pagelaran seni seperti Tari Betawi, Musik Keroncong, Gambang Kromong, dan Lenong Betawi,” kata Iwan.

Tidak hanya itu, pameran pakaian Betawi bertajuk ‘Mengikat Warna Menjalin Makna – Pakaian Betawi dari Masa ke Masa’ juga akan dihadirkan sebagai elemen penting dalam kehidupan manusia, serta menjadi cerminan jati diri kelompok masyarakat, khususnya etnis Betawi. Ada juga gelaran Drama Tari dari Suku Dinas (Sudin) Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan berkolaborasi dengan Sanggar Tari se-Jakarta Selatan, berjudul ‘Ratu Gelatik Kepak Sayap dari Selatan’.

Sementara itu, Plt. Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampung Budaya Betawi Rusmantoro mengungkapkan, pihaknya telah bersinergi dengan berbagai instansi pemerintah seperti Sudin Kebudayaan, Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta sanggar dan non-sanggar di wilayah Jakarta dalam menyukseskan penyelenggaraan HUT ke-497 Kota Jakarta. Berbagai upaya penyebaran informasi dilakukan melalui media sosial, radio, TV, serta media offline seperti poster, spanduk, dan metode getok tular kepada masyarakat luas.

“Melalui persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, Perkampungan Budaya Betawi siap untuk menyemarakkan HUT ke-497 Jakarta, sekaligus menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Betawi. Semoga Perkampungan Budaya Betawi dapat melayani masyarakat luas sebagai salah satu pusat informasi dan kreasi kearifan lokal Jakarta sesuai amanah yang diterima, sejalan dengan kemajuan zaman,” pungkas Rusmantoro.(*/hel)

“Pelaksananya Dinas Kebudayaan,  Pak Iwan Henry Wardhana yang bertanggung jawab soal ini. Saya hanya menyiapkan Panduan Rancang Kota Kawasan Setu Babakan,” kata Kepala Dinas CPTRP Heru Hermawanto, Jumat, (15 /3/ 2024).

Menurut Heru, Walikota Jakarta Selatan harus menjadikan kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan menjadi Kegiatan Strategis Daerah (KSD). “Jika perlu sampai ke gubernur,” katanya lagi.

Ia mengatakan hal tersebut menindaklanjuti protes Ketua Lembaga Kebudayan Betawi (LKB) Beky Mardani yang menyatakan bahwa PBB Setu Babakan dapat gagal seperti di Condet lantara banyak cluster yang dibangun di kawasan itu.

Kegundahan Beky lantaran kondisi PBB Setu Babakan makin memprihatinkan. Ia mencontohkan bahwa makin banyak cluster yang marak dibangun. “Saat ini saja sudah lebih dari 60 cluster, satu pun tidak ada yang bernuansa Betawi” ujarnya.

Rumah cluster merupakan jenis perumahan yang dibangun di lingkungan yang sama, dengan bentuk bangunan berdesain modern yang serupa. Meskipun terdapat sejumlah rumah yang modelnya sama, namun jumlah unit pada komplek tersebut biasanya terbatas.
Padahal PBB Setu Babakan dirancang oleh Pemerintah DKI Jakarta sebagai kawasan yang berfungsi melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi.

“Rumah yang ada di kawasan ini harus seluruhnya berarsitektur Betawi, sesuai Pergub Nomor 151 tahun 2007,” tegasnya.

BAHAS BERSAMA

Heru menjelaskan bahwa strategi yang paling utama adalah kepedulian. “Disbud peduli nggak? Kalau nggak peduli pasti tidak akan jalan,” katanya.

Ia menyarankan jika ada kesulitan dalam pembangunan PBB Setu Babakan para pemangku kepentingan perlu membahas bersama sehingga hasilnya baik. Dinas CKTRP membuat Panduan Rancang Kota yang dapat diubah.

“Ini bukan kitab suci yang tidak bisa diubah,” tegasnya.

Menurut Heru, Walikota Jakarta Selatan Munjirin juga harus peduli terhadap pengembangan PBB Setu Babakan.

“Pak Wali selanjutnya akan menugaskan Bapeko dan Pak Kadisbud yang menjadi leading sector-nya.”

Soal cluster tumbuh dan berkembang di PBB Setu Babakan, menurut Heru, tak dapat dihindari karena izin dari PTSP tetap keluar. Di kawasan seluas 289 hektare itu tak semuanya milik Pemprov DKI Jakarta sehingga lahan milik penduduk dapat izin bagi pengembang untuk membangun cluster.

IZIN DARI PTSP

Rudi Saputra, Ketua RW 09, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa yang menjadi persoalan ini adalah akibat dari PTSP memberikan izin.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Menurut Rudi, pengembang mengurus izin melalui online kemudian izin diberikan. “Bisa saja pengembang mengelabui PTSP,” katanya, Rabu, (13/3/ 2024).

Ia menjelaskan bahwa mungkin saja PTSP memberikan izin karena persyaratan sudah terpenuhi. Namun di lapangan tak seusai gambar untuk mengajukan perizinan. “Ini merusak dan jelas tidak boleh ada cluster di kawasan PBB Setu Babakan,” katanya.

Rudi menjelaskan bahwa pembangunan cluster di wilayahnya juga akibat campur tangan anggota DPRD. Misalnya, warga keberatan atas pembangunan cluster itu, tapi anggota DPRD melakukan intervensi sehingga proyek dapat berjalan terus.

Hal itu dapat terjadi karena permohonan izin dari pengembang tidak melalui RT dan RW sehingga langsung ke PTSP secara online.

“Jika melalui RT dan RW maka pengawasan dari warga lebih ketat.”
Pengajian secara online sudah sesuai dan tentu akan dapat mendapatkan izin, tapi di lapangan harus diawasi oleh Dinas Citata. Namun Kepala Dinas Citata mengatakan hal itu bukan wewenangnya.

“Saya hanya ‘koki’ yang membuat PRK,” kata Heru. (*/hel)

Mengapa Beky begitu sewot? Kegundahan Beky lantaran kondisi PBB Setu Babakan makin memprihatinkan. Ia mencontohkan bahwa makin banyak cluster yang marak dibangun.

“Saat ini saja sudah lebih dari 60 cluster, satu pun tidak ada yang bernuansa Betawi” ujarnya.

Rumah cluster merupakan jenis perumahan yang dibangun di lingkungan yang sama, dengan bentuk bangunan berdesain modern yang serupa. Meskipun terdapat sejumlah rumah yang modelnya sama, namun jumlah unit pada komplek tersebut biasanya terbatas.

Padahal PBB Setu Babakan dirancang oleh Pemerintah DKI Jakarta sebagai kawasan yang berfungsi melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi. “Rumah yang ada di kawasan ini harus seluruhnya berarsitektur Betawi, sesuai Pergub Nomor 151 tahun 2007,” tegasnya.

Beky mengingatkan bahwa jauh sebelum munculnya PBB Setu Babakan sebenarnya daerah Condet Jakarta Timur pun pernah dijadikan kawasan cagar budaya melalui SK Gubernur No. D. IV-1511/e/3/74 bertanggal 30 April 1974. Saat itu gubernurnya Ali Sadikin, yang menjabat sejak 1966 hingga 1977.

Penetapan Condet sebagai kawasan cagar budaya di masa itu agar aset kultural atas praktik budidaya pertanian dan perkebunan yang ketika itu masih cukup eksis dilakukan masyarakat setempat, yang kental budaya khas masyarakat Betawi, dapat dipertahankan dan dilestarikan.

Lebih istimewa lagi lokasi Condet di tepi Sungai Ciliwung yang mengalir pernah ditemukan benda-benda arkeologis, seperti kapak perimbas dan aneka peralatan yang biasa digunakan manusia purba. Temuan itu diperkirakan milik masyarakat hunian yang hidup di tepian sungai Ciliwung dan diduga sebagai nenek moyang masyarakat Betawi.

Saat ini kondisi Condet tidak lagi mencerminkan sebagai Kampung Betawi karena masyarakatnya semakin majemuk dan bangunannya semrawut.

“Jelas Condet gagal sebagai Cagar Budaya Betawi,” ujar Beky yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Barat itu.

BANYAK PENYIMPANGAN

Sementara itu, PBB Setu Babakan di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan yang ditetapkan lewat Perda No. 3 Tahun 2005.

Ketua Forum Pengkajian dan Pengembangan PBB Abdul Syukur menjelaskan bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. 92 tahun 2000 tentang Penataan Lingkungan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Berdasarkan SK tersebut akhirnya mulailah dibangun embrio PBB pada tanggal 15 September 2000.
“Namun belakangan ini banyak penyimpangan dari rencana awal. Banyak masukkan dari Forum Jibang tidak digubris oleh Pemda,” katanya.

Padahal, menurut Syukur, PBB Setu Babakan adalah benteng terakhir mempertahankan kebudayaan Betawi. “Itu komitmen kami sebagai penduduk inti kota Jakarta.” ucapnya.

Ia menjelaskan setelah PBB Setu Babakan berusia hampir seperempat abad tetapi belum ada perkembangan yang signifikan.
Sekretaris Forum Ji Bang, Indra Sutisna menjelaskan bahwa dari luas 289 hektare, baru 80 hektare yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.  Kawasan milik Pemprov terdiri dari Zona Embrio, Kampung Muhammad Husni Thamrin, Kampung Abdurrahman Saleh, Kampung Ismail Marzuki, dan Kampung KH Noer Alie.
Menurut Indra, penyebaran pembangunan cluster hampir merata di setiap RW terutama 7, 8, dan 9.
“Sedangkan di RW 06 lebih sedikit,” ujarnya.

Ketua RW 09 Srengseng Sawah Rudi Saputra mengakui bahwa banyak perubahan yang tidak sesuai di wilayahnya. “Banyak cluster yang dibangun karena mendapatkan izin dari PTSP.” Terang Rudi.

Rudi mencontohkan tentang Kebijakan Strategis Daerah (KSD) 66 yang sudah disiapkan tetapi tidak digunakan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA), padahal proyek itu dikawal oleh Walikota Jakarta Selatan. “Lahan seluas 9 hektare itu berubah fungsi menjadi areal makam Covid-19. Sebaiknya koordinasi antar dinas lebih efektif lagi.” Pungkasnya.

Pengusaha yang juga tokoh Betawi Sibroh Malisi menyarankan agar Pemda segera melakukan pembebasan lahan. “Segera lakukan pembebasan, jika tidak maka masyarakat membangun sesuai selera masing-masing,” kata pemilik RS Sibroh Ali Malisi.

Lahan yang berpotensi dibeli oleh Pemprov DKI adalah berlokasi berdekatan dengan lahan yang saat ini telah dimiliki oleh Pemprov di Kampung KH Noor Ali, DKI yang direncanakan untuk membangun SMKN 74 Jakarta, wilayah RT 001/07 (timur Setu Babakan), sebelah barat jembatan Kampung Ismail Marzuki, bantaran barat Setu Babakan, sisa lahan di Setu Mangga Bolong, dan lingkungan rencana taman di RT 003, dan 008 di RW 09 Srengseng Sawah.

Namun Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan Marullah Matali pernah mengemukakan bahwa untuk saat ini belum ada anggaran untuk pembebasan lahan tersebut.

Ia berjanji akan meningkatkan koordinasi antar dinas yang memiliki aset, tugas, dan wewenang di PBB Setu Babakan yaitu Dinas Kebudayaan, Pertamanan dan Hutan Kota, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), SDA, UMKM, Dinas Cipta. (*/hel)