Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Sudaryanto, menyampaikan bahwa Provinsi Banten memiliki luas wilayah sekitar 952.949 hektare, dengan estimasi jumlah bidang tanah mencapai 5.004.771 bidang, serta jumlah penduduk sekitar 12,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 78,79% bidang tanah telah terdaftar, sementara 21% sisanya masih belum terdaftar.

“Setelah tanah disertipikatkan, tugas kita sebagai Gugus Tugas adalah memberdayakan tanah tersebut, baik yang dimiliki masyarakat, badan hukum, maupun investor, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menjadi tanah terlantar,” ujar Sudaryanto.

Ia juga menekankan bahwa GTRA memiliki kewenangan strategis dalam penataan aset dan akses. Salah satu agenda penting dalam rapat ini adalah pembahasan status tanah-tanah yang masuk kategori tanah terlantar, seperti pada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

“Oleh karena itu, peran GTRA sangat strategis dalam menertibkan pertanahan di Banten. Mari kita dukung bersama agar tim GTRA dapat bekerja secara optimal demi memastikan tanah-tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” lanjutnya.

Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati menambahkan Banten tumbuh diantara dinamika industrial yang masif. “Pertanian rakyat ada di Banten, luas lbs di Banten 197 ribu hektar, ini potensi karena ada industri, perumahan, sawah itu adalah ketahanan pangan yang sekarang sedang digalakan oleh Bapak Presiden dengan asta citanya, yakin asta cita kedua dan keenam, tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, dan instansi terkait lainnya. Kemudian melakukan identifikasi dan validasi objek Reforma Agraria, memastikan subjek penerima tanah benar-benar masyarakat yang berhak, mengembangkan skema pemberdayaan ekonomi, membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang melibatkan masyarakat sipil. “Ini adalah rapat pertama saya sebagai Ketua GTRA. Posisi ini sangat strategis bagi kepala daerah. Saya meminta kepada seluruh aparatur saya, opd-opd (Organisasi Perangkat Daerah-red) saya, agar mengoptimalkan peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Banten,” tegas Gubernur Andra Soni.

Turut hadir Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya; Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama; Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia; Heri Mulyanto; Para Pejabat Administrator Kanwil BPN Banten; Para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten; forkopimda serta tamu undangan lainnya. (*)

Kedatangan Menteri AHY disambut hangat oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad bersama Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, Kepala Kantah Kota Bekasi, Amir Sofwan, dan seluruh unsur Forkopimda Kota Bekasi.

Dalam kunjungannya itu menteri AHY memberikan Sertifikat Eletronik ke para penerima sebagai berikut :
1. Aset Pemerintah Kota Bekasi;
2. Ki Olot Kisan untuk Rumah Adat Kranggan dan Museum Adat Kranggan;
3. Hak Milik Tanah untuk Sdr. Jacky Japaron di Kelurahan Jatiranggon;
4. Hak Milik Tanah untuk Sdr. Ujang Hidayatullah di Kelurahan Jatiraden;
5. Tanah Wakaf Masjid An Nur;
6. Tanah Wakaf Yayasan Pendidikan Islam Baiturahim;
7. Tanah Wakaf Musholla Al-Hiro;
8. Rumah Ibadah Gereja Advent Hari Ketujuh Indonesia;
9. Kantor BMN & BUMN: Badan Kepegawaian Negara, PT. KAI, dan PT. PLN Persero yang berlokasi di Kota Bekasi.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam sambutannya saat memberikan sertifikat elektronik mengatakan, Optimalisasi pelayanan Sertifikat Eletronik merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk pemenuhan hak masyarakat selaku pemilik aset tanah dalam keabsahannya terhadap Sertifikat Tanah.

Maka dari itu, kata AHY, di setiap Kantor Pertanahan di Kota/Kabupaten, khususnya wilayah Jawa Barat, sudah disediakan pelayanan pembuatan Sertifikat Eletronik maupun pelayanan pembuatan Sertifikat Tanah _on the spot_.

Menurut AHY, hal ini merupakan upaya Kementerian ATR/BPN untuk memaksimalkan pelayanan berbasis transformasi digital guna melindungi masyarakat dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset tanahnya, serta membantu masyarakat dari jeratan mafia tanah, sehingga masyarakat merasa lebih aman.

Karena itu AHY meminta dukungan masyarakat terhadap upaya Kementerian ATR/BPN dalam optimalisasi pelayanan sertifikat elektronik.

“Lindungi lahan masing-masing, tentunya tidak ada yang mau menjadi korban mafia tanah, tapi dukungan berupa kesadaran diri masing-masing sangat diperlukan, apalagi pelayanan sudah lebih dimudahkan,” ujar AHY.

Sementara itu Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyambut baik optimalisasi pelayanan Sertifikat Eletronik di Kota Bekasi. Gani pun mengucapkan terima kasih dan selalu mendukung program-program dari Kementerian ATR/BPN.

“Terima kasih atas dedikasi Menteri AHY dan para jajaran dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kepemilikan aset tanah bagi masyarakat, khususnya di Kota Bekasi,” ucapnya.

Pemerintah Kota Bekasi, Gani Muhammad melanjutkan, bersama unsur terkait siap mendukung segala program unggulan Kementerian ATR/BPN dalam pelayanan dan pembangunan berkelanjutan.

“Terima kasih juga kepada Kantah Kota Bekasi yang telah memaksimalkan sarana prasarana pelayanan publiknya. Semoga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya,” pungkasnya.

(*/Ahmad Zarkasi)