Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus mengecam keras jika kebijakan tersebut betul dilakukan pihak rumah sakit karena mencederai rasa keadilan dan hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan perintah agama.

“Ini adalah perilaku SARA yang tidak boleh ditolerir. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi berat jika terbukti,” ujarnya, Senin (2/9).

Dailami menjelaskan, berdasarkan pemberitaan beredar, salah seorang dokter bedah senior dari Universitas Indonesia, Diani Kartini sampai mengundurkan diri karena adanya SARA di RS Medistra.

“Tentu ini menjadi salah satu bukti yang bisa memperkuat kebenaran informasi. Ibu Diani sampai rela mengundurkan diri demi menjaga marwah Islam dan keteguhannya menggunakan jilbab,” terangnya.

Menurutnya, rumah sakit sudah seharusnya tidak boleh pilih-pilih pasien maupun pegawai berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Sebab, Indonesia sudah menyepakati Bhinneka Tunggal Ika.

“Adanya kebijakan rumah sakit yang bersifat SARA sangat membahayakan persatuan dan kesatuan, serta menganggu ketenangan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Ia meminta, pihak rumah sakit segera memberikan klarifikasinya dan memastikan tidak ada kejadian serupa terulang di kemudian hari.

“Tidak perlu ditutup-tutupi. Terpenting, adalah kalau benar terjadi kesalahan tersebut yang harus meminta maaf dan memastikan tidak ada aturan larangan berjilbab bagi pegawai maupun pasien rumah sakit,” pungkasnya.(*/hel)

Pasalnya, kegiatan yang sejatinya adalah bagian dari rangkaian memperingati HUT Kota. Jakarta harusnya dapat memperlihatkan wajah Jakarta sebagi kota religius dan berbudaya. Hal tersebut disampaikan Senator RI Dapil Jakarta Prof. DR. H. Dailami Firdaus SH, LLM, MBA.

“Selayaknya Jakarta Internasional Marathon dapat dimulai atau dilaksanakan setelah ibadah sholat Subuh. Bukan pada pukul 4 pagi atau sebelum ibadah sholat subuh. Apalagi lokasi startnya tidak jauh dari masjid Istiqlal,” tutur Prof. Dailami kepada pers di Jakarta, Senin (25/6/2024).

Sebagai kota yang masyarakatnya religius harusnya, lanjut Prof. Dailami, Pemerintah Daerah Jakarta mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut secara matang.

“Bukan hanya sekedar mengejar momentum saja dan bangga dengan pencapaian jumlah peserta saja, namun juga harus dapat mengedepankan wajah daripada masyarakat ibukota yang religius humanis dan beradab,” tambah cucu ulama terkemuka alm. KH Abdullah Syafi’ie ini.

Menurut Prof. Dailami, masalah ini harus jadi pelajaran berharga bagi pemda Jakarta juga panitia penyelenggara dan instansi terkait lainnya untuk dapat menyesuaikan waktu kegiatan agar tidak berbenturan dan mengesampingkan hal-hal yang fundamental yaitu waktu ibadah.

Sepeti diketahui, JAKIM 2024 berlangsung Minggu 24 Juni 2024, start di Monas dan finish di Gelora Bung Karno. (*/hel)