Dailami mengatakan, pemberian alat kontrasepsi tersebut merupakan kebijakan sesat yang justru bisa mendorong pelajar dalam pergaulan bebas.

“Sudah jelas, kalau dalam Islam itu seks bebas atau zina dilarang. Jadi, tidak usah malah difasilitasi kalau memang belum menikah,” ujarnya, melalui keterangan tertulis, Senin (5/8).

Dailami menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) harus dievaluasi lagi.

“Terutama pada Pasal 103 Ayat 4 yang menyatakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja, paling sedikit terdiri atas deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi,” terangnya.

Menurutnya, lebih bijak jika pemerintah terus mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi tentang larangan seks bebas atau zina kepada pelajar maupun mahasiswa.

“Perlu lebih dimasifkan lagi, baik kaitan dari sisi kajian agama maupun bahayanya dari sisi kesehatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar atau remaja tegas harus dilarang. Bahkan, semestinya jika ada yang menjual kepada pelajar atau remaja belum menikah semestinya ada sanksi.

“Saya juga mengkritik alat kontrasepsi yang bisa mudah diperoleh dan dijual bebas. Bahkan, di gerai minimarket alat kontrasepsi dijual tanpa ada persyaratan tertentu dari pembeli,” tegasnya.

Dailami berharap, penjualan alat kontrasepsi ini dapat dilakukan pengaturan secara baik untuk mencegah akses pelajar atau generasi muda dari seks bebas.

“Menurut hemat saya, meski mereka bisa terlindung dari penyakit atau kehamilan karena seks bebas. Tapi, yang harus direnungkan adalah kita memfasilitasi mereka dalam perbuatan dosa atau dilarang agama,” pungkasnya.(*/hel)

“Supaya tidak ada disinformasi, pihak-pihak terkait harus bisa membuka komunikasi dengan baik,” ujar Prof. Dailami melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Lebih jauh dikatakan Prof. Dailami , meskipun terdapat kesalahan dalam proses perekrutan karena melanggar regulasi, namun sebaiknya guru-guru yang memang berkompeten dan punya kemampuan bisa dibantu mendapatkan pekerjaan serupa, misalnya di sekolah-sekolah swasta.

“Pengabdian sebagai guru ini kan bisa di mana saja, tidak harus di sekolah negeri. Saya dapat informasi ada sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang masih membutuhkan guru,” terang Prof. Dailami yang juga Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam As-Asyafiiyah ini.

Dijelaskan, nantinya sekolah-sekolah swasta yang memang membutuhkan tenaga pendidik bisa segera diinventarisir dan melaksanakan prosedur penerimaan di sekolah masing-masing.

“Kan ada 107 orang yang tidak lagi dipekerjakan. Nanti dari 107 ini silakan dites lagi kemampuannya di sekolah swasta yang membutuhkan. Kalau memang dinilai layak dan mumpuni, saya yakin pasti diterima,” tegasnya.

Berdasarkan informasi dari pemberitaan di media, lanjut Prof. Dailami, sebelumnya diduga mereka berdasarkan subjektifitas karena tidak ada pengumuman dan tes resmi dari Dinas Pendidikan.

“Kalau tidak ada pengumuman resmi, dari mana mereka tahu ada informasi lowongan di sekolah itu? Kemungkinan awal kan pasti dari komunitas di sekolah itu, bisa keluarga, saudara atau teman,” paparnya.

Menurut Prof. Dailami, mereka yang merekrut juga harus dimintai keterangan. Apakah membuat kontrak sebagai guru honorer secara resmi atau tidak?

“Kalau perekrutan hanya dilakukan secara lisan atau tidak di atas materai tentu guru yang direkrut juga tetap harus berbesar hati menerima keputusan ini,” ungkapnya.

Ia berharap, nantinya guru-guru yang memang berkompeten dan memenuhi persyaratan dapat mengikuti pentahapan sebagai tenaga Kontrak Kerja Individual (KKI) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Bahkan, bisa mengikuti tes sebagai Calon Aparatur Sipil Negara untuk formasi guru.

“Hanya memang, solusi dari ketiga opsi itu kan tidak bisa serta merta saat ini. Harus menunggu proses penganggaran dan kebutuhan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Sementara ya setidaknya masih bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta dan mendapatkan penghasilan,” pungkas Prof. Dailami. (*/hel)

Diwakili oleh Ana Yuliana, senator asal DKI, Fahira Idris yang juga ketua umum Bang Japar memberikan penghargaan tersebut kepada Mpok Kokom.

“Saya mewakili Ibu Fahira Idris selaku anggota DPD DKI Jakarta dan juga Ketua umum Bang Japar, memberikan penghargaan kepada Ibu Komariah alias Mpok Kokom atas prestasinya menata rias para peserta karnaval,” kata Ana, pada Sabtu (13/7/2024).

Fahira Idris menyampaikan titip salam dan memberikan apresiasinya. “Semoga ini menjadi penyemangat untuk terus berkarya khususnya buat Betawi. Beliau tidak bisa hadir memberikan penghargaan ini secara langsung karena ada agenda lain yang bersamaan,” terang Ana.

Selain kepada Mpok Kokom, Fahira juga memberikan penghargaan kepada Farida Lastuti, selaku pengelola Kampung Betawi di arena PRJ. Festival yang bertajuk “semarak warna warni Jakarta Fair 2024” diselenggarakan oleh JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Perlu diketahui, Gelaran ‘Kampung Betawi’ seluas 1.000 meter persegi di area JIExpo Kemayoran ini merupakan hibah bagi mengembangkan Budaya Betawi selama berlangsungnya perhelatan PRJ. Dan sekaligus untuk ketiga kalinya pelaksanaan ‘Kampung Betawi’ ini bekerjasama antara Bamus Betawi dengan KLC Pimpinan Mpok Farida. (*/hel)