Acara ini dibuka dengan sambutan dari Dr. Adin Bondar, S.Sos., M.Si., Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional RI, yang menekankan pentingnya literasi dalam membangun generasi unggul di masa depan. Adin memaparkan bahwa Indonesia akan segera memasuki masa bonus demografi, di mana 65% masyarakatnya berada pada usia produktif. “Kita harus mempersiapkan mereka dengan kecakapan literasi sejak dini. Aktivitas literasi seperti membaca dan mendongeng tidak hanya membangun kemampuan kognitif, tetapi juga mencegah penyusutan neuron pada otak anak,” ujar Adin. Ia juga menjelaskan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI, seperti layanan digital iPusnas dan Bintang Pusnas Edu, yang terbukti mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indonesia menjadi 69,42 pada tahun 2022.

Herlina Mustikasari, MA., PhD., selaku Ketua Umum PP GPMB 2023-2027, menyampaikan pandangannya mengenai potret gerakan literasi di Indonesia. Ia menyoroti adanya kesenjangan dalam budaya literasi di berbagai wilayah Indonesia, di mana DKI Jakarta menunjukkan tingkat literasi tertinggi, sedangkan Papua masih jauh tertinggal. Herlina menekankan pentingnya Rumah Literasi GPMB sebagai salah satu inisiatif utama untuk memperluas akses bacaan berkualitas dan meningkatkan budaya literasi di seluruh negeri. Rumah Literasi GPMB, lanjutnya, bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga pusat kegiatan literasi yang dapat memperkuat kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Dalam sesi berikutnya, Nuradi Indrawijaya, Founder Mata Aksara sekaligus Penerima Nugra Jasa Dharma Pustaloka Perpusnas RI 2016, memaparkan tentang Rumah Literasi GPMB sebagai Perwujudan Gerakan Literasi Masyarakat. Nuradi menjelaskan pentingnya literasi yang dimulai dari keluarga, dengan kegiatan sederhana namun berdampak besar, seperti membaca bersama, diskusi buku, dan menghidupkan budaya membaca di rumah. “Rumah Literasi GPMB menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mengakses bacaan dan berbagi pengetahuan, menciptakan ekosistem literasi yang aktif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, M. Kh. Rachman Ridhatullah, S.Sos., M.Si., Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran dan Founder Padepokan Dakwah Kreatif Bandung, memaparkan teknik fundraising sebagai salah satu solusi pembiayaan gerakan literasi. Rachman menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam menyelenggarakan program literasi adalah keterbatasan anggaran, namun solusi dapat ditemukan melalui berbagai metode penggalangan dana, termasuk kemitraan dengan sektor swasta, CSR perusahaan, hingga pemanfaatan platform digital. Rachman menekankan pentingnya kolaborasi antara komunitas literasi dan pihak swasta untuk memastikan keberlangsungan program literasi di berbagai daerah.

Dr. Ir. Adiyati Fathu Roshonah, M.Pd., Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Jakarta, menutup sesi narasumber dengan membahas urgensi membangun keluarga literat melalui gerakan literasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa keluarga memegang peran krusial dalam pembentukan kebiasaan literasi sejak dini. “Literasi bukan hanya tentang membaca, tetapi tentang membangun kebiasaan berpikir kritis dan menyerap informasi yang berkualitas. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menstimulasi anak-anak mereka dengan bacaan yang mendidik, mulai dari masa pra-nikah hingga usia emas anak,” tegas Adiyati.

Doni Renaldi, S.H., Kepala Bidang Humas PP GPMB Nasional, menyampaikan pandangannya mengenai suksesnya acara ini. Doni menegaskan bahwa seminar ini mencerminkan komitmen kuat PP GPMB dalam mendorong kolaborasi lintas sektor. “Acara ini membuktikan bahwa PP GPMB aktif menggalang kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. Peserta luring terdiri dari mahasiswa/i, tokoh literasi, penggiat literasi, hingga komunitas Taman Baca Masyarakat (TBM), sementara peserta daring yang mengikuti melalui YouTube dan Zoom berasal dari latar belakang yang lebih beragam. Sinergi ini juga terlihat dalam kepanitiaan, yang melibatkan duta baca, generasi Z, GPMB DKI, dan komunitas literasi, semuanya bekerja sama untuk menyukseskan acara ini,” ujar Doni, ketika ditemui oleh rekan media di sela-sela acara.

Seminar ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana peserta dari berbagai kalangan, termasuk pegiat literasi, akademisi, dan komunitas, berdiskusi mengenai tantangan dan peluang dalam membangun budaya literasi di Indonesia. Seminar Nasional PP GPMB 2024 menegaskan bahwa dengan kolaborasi yang kuat dari semua pihak, literasi di Indonesia dapat berkembang pesat, memberikan fondasi bagi bangsa yang lebih berdaya saing dan siap menghadapi tantangan global. (*)

Siaran pers Panitia HUT ke-9 Sudut Pandang,pada Sabtu, (24/8/2024)di Jakarta menyebutkan, lokasi Taman Impian Jaya Ancol dipilih sebagai tempat seminar, terutama karena sampai saat ini kawasan Ancol masih menjadi salah satu icon wisata favorit di Jakarta.

Adapun pemilihan tema “Mewaspadai Kejahatan Investasi Bodong” bertujuan untuk memberikan pencerahan sekaligus sebagai upaya preventif terkait maraknya aksi kejahatan investasi bodong di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini.

Melalui seminar ini masyarakat diharapkan dapat memahami modus penipuan berkedok investasi, mengenali ciri-ciri perusahaan bodong, dan upaya hukum jika menjadi korban investasi bodong.

Melalui seminar tersebut, para narasumber yang merupakan praktisi hukum berbagi pengalaman dalam menangani kasus investasi bodong hingga berhasil mengembalikan uang hasil penipuan kepada korbannya.

Pengalaman tersebut akan menjadi edukasi agar masyarakat tidak lagi menjadi korban penipuan investasi bodong. Masyarakat juga akan dapat mengetahui bahwa uang korban penipuan investasi bodong dapat dikembalikan, dan tidak lagi menjadi aset sitaan negara.

Narasumber seminar adalah Praktisi Hukum Spesialis Kasus Investasi Bodong Oktavianus Setiawan, SH, CMED, CMLC, CRIP; pakar Hukum Pidana, Advokat Senior, Dosen dan Pengamat Hukum Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA; CEO Ritz Academy Roy Shakti; Pemerhati Siber HMU Kurdiadi; Wartawan Senior Aat Surya Safaat, dengan Host Anita Fitria.

Seminar nasional tersebut dihadiri oleh praktisi hukum, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan mahasiswa dengan jumlah peserta sekitar 100 orang.

Salah satu narasumber, Oktavianus Setiawan merupakan kuasa hukum korban kasus penipuan investasi bodongrobot trading Fahrenheit, DNA Pro, Fin 888, Rajacoin, dan Net89. Dalam kasus robot trading Fahrenheit, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghukum pelaku dengan pidana penjara selama 10 tahun serta menetapkan uang dan aset sitaan kejahatan puluhan miliar dikembalikan kepada korban.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal atau bodong mencapai Rp139,67 triliun sepanjang 2017 hingga 2023.

Bicara investasi itu sendiri tentunya juga membutuhkan kepastian hukum. Melalui seminar ini disepakati pandangan bahwa investor harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Bila sudah ada kepastian hukum, otomatis akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun Media Sudut Pandang itu sendiri adalah perusahaan berbadan hukum pers yang menerbitkan majalah bulanan dan media online Sudutpandang.id. Keduanya telah tersertifikasi administratif dan faktual oleh Dewan Pers.

Media ini diterbitkan di Jakarta pada 17 Agustus 2015 oleh beberapa praktisi media. Awalnya berupa majalah yang terbit bulanan. Seiring berjalannya waktu, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, masih dalam naungan PT Majalah Sudut Pandang, kemudian diterbitkan media online Sudutpandang.id.

Tak sekadar melengkapi keberadaan majalah, media siber yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini menjadi media referensi terpercaya.

Berbekal semangat kemerdekaan, Media Sudut Pandang hadir dan terlahir dari jerih payah serta perjuangan tanpa lelah. Suka dan duka dengan berbagai dinamika selama sembilan tahun terlewati.

Majalah Sudut Pandang setiap bulannya tersebar di instansi Pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Perguruan Tinggi dan kalangan praktisi hukum.

Begitu juga dengan Sudutpandang.id. Media siber ini telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, TNI-Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan menjadi ruang bagi mahasiswa dan praktisi hukum untuk mengemukakan pandangannya tentang berbagai hal aktual yang menyangkut kepentingan publik.

Media ini juga melakukan kerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi dalam pelatihan jurnalistik dan komunikasi.

Sesuai tagline “Menyajikan Berita dengan Santun”, Sudut Pandang hadir untuk mengedukasi, mencerahkan, dan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik. Mayoritas wartawannya telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk melegitimasi jurnalis yang kompeten sesuai regulasi Dewan Pers.

Para awak media Sudut Pandang mayoritas tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Media ini diisi sumber daya manusia mumpuni dalam menjalankan tugas jurnalistik di bawah komando Dewan Redaksi, Aat Surya Safaat, wartawan senior yang pernah bertugas sebagai Kepala Biro Kantor Berita ANTARA di New York.

Selain itu Aat juga pernah menjadi Direktur Pemberitaan LKBN Antara, dan sejak beberapa tahun terakhir mendapat amanah sebagai Asesor UKW PWI, juga dipercaya duduk di Tim Monev Akselerasi Pengembangan KEK Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Media ini dari sisi redaksi pemberitaan dipimpin oleh Umi Sjarifah sebagai Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab. Wartawati yang saat ini tergabung dalam Lembaga Konsultan Bantuan dan Penegakan Hukum (LKBPH) PWI Pusat dan Anggota Satgas Anti Hoax PWI Pusat itu selalu menjaga Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan.

Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pencapaian selama ini. Namun, kesemuanya tak lantas membuat segenap personil Sudut Pandang jumawa. Langkah masih panjang. Sudut Pandang terus berbenah diri dengan memperluas jaringan yang kini sudah hadir di 12 provinsi. (*)

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional KPI Tahun 2024 bertema “Melalui Penguatan Lembaga, Kita Wujudkan Penyiaran Kuat dan Bermartabat”.

Kastorius mengungkapkan, output dari urusan pemerintahan umum adalah terciptanya stabilitas, kesatuan, dan kerukunan bangsa. Dalam konteks demokrasi, KPI berperan sebagai “rem kebebasan” yang terkadang disalahartikan. Demokrasi, menurutnya, mesti mempunyai batas-batas yang jelas sehingga bisa berdampak positif terhadap masyarakat.

“Sebenarnya dari kacamata Kemendagri, fungsi dari Komisi Penyiaran ini sangat begitu strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum,” katanya dalam acara yang digelar secara hybrid dari Nusantara Hall I ICE BSD Tangerang, Banten, Selasa (25/6/2024) tersebut.

Dia menambahkan, baik KPI Pusat maupun KPID berperan pula dalam memberikan literasi penyiaran kepada masyarakat. Dalam hal ini, Kemendagri sangat terbantu dengan keberadaan KPI Pusat dan KPID, khususnya di bidang yang berkaitan dengan peristiwa nasional seperti pemilihan umum (Pemilu), termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sebentar lagi akan digelar.

“Pelembagaan daripada KPID di daerah bukan hanya sekadar soal anggarannya, tetapi juga soal posisinya di dalam kelembagaan-kelembagaan pemerintahan dan proses politik di daerah,” jelasnya.

Kastorius juga menjelaskan tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam penguatan lembaga independen pengawas penyiaran tersebut. Pertama, secara struktural KPI harus menjadi lembaga yang terintegrasi dan baik secara sumber pendanaan. Kedua, adanya sosialisasi atau edukasi tentang keberadaan KPI Pusat dan KPID, khususnya di era disrupsi teknologi informasi.

“Saya kira kita ini paham tujuan luhur dari keberadaan KPI ini, baik secara historis maupun ke masa depan itu sangat penting, harus kita perjuangkan. Bahkan kalau ada tantangan sekarang karena disrupsi teknologi, justru harus diberikan sumber dana yang lebih kepada KPI untuk menjawab tantangan itu,” ujarnya.

Ketiga, memperkuat kelembagaan KPID dengan menanamkan komitmen kepada kepala daerah terhadap demokrasi, dan penyiaran media massa sebagai unsur yang penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lanjutnya, perlu kerja sama atau sinergi antarpihak, khususnya dengan masyarakat penyiaran.

“Banyak agenda di daerah yang sebenarnya harus digarap, pertanyaannya kembali ya itu, KPID atau KPI Pusat perlu merumuskan kembali peran dan fungsinya di tengah-tengah arus globalisasi, di tengah-tengah arus disrupsi teknologi dan juga penetrasi berbagai platform yang memang mulai agak sangat dalam mempenetrasi, khususnya [terhadap] generasi muda kita,” tegasnya.

Adapun dalam seminar ini juga hadir narasumber lainnya seperti Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Kharis Almasyhari; Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Geryantika Kurnia; serta Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet Purnomo Sucipto.

(*/Rendy)