Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan, serta dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kita mengharapkan integritas, profesionalisme, serta dedikasi yang penuh untuk memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara ini,” ujar Tomsi.

Ia mengingatkan, jabatan yang diberikan bukan sekadar bentuk kepercayaan, tetapi juga merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab moral dan kinerja nyata. Karena itu, seluruh pejabat diminta menjaga komitmen terhadap nilai-nilai pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Tomsi juga menyoroti peran pejabat yang dilantik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program-program prioritas Presiden. Ia menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap visi besar pemerintahan, dan menjadikannya pedoman dalam merancang serta menjalankan kebijakan teknis di unit kerja masing-masing.

“Tentunya harus kita ketahui semua apa-apa saja program prioritas Bapak Presiden, apalagi yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing [unit kerja],” ucap Tomsi.

Ia mencontohkan dua program unggulan pemerintah saat ini, yakni program pembangunan tiga juta rumah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program MBG memiliki dampak ekonomi yang luas, termasuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Ini tentunya akan menghidupkan roda-roda perekonomian di daerah,” jelas Tomsi.

Lebih lanjut, Tomsi juga mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk terus mengembangkan diri dan tidak cepat berpuas diri dengan posisi yang telah dicapai. Ia mendorong mereka untuk adaptif terhadap dinamika di lingkungan kerja dan mampu mengambil inisiatif tanpa harus selalu menunggu instruksi dari atasan.

“Di tempat yang baru itu terus mengembangkan diri dengan baik, mempelajari pekerjaannya dan perhatikan lingkungan, bahwa kita ini tidak bekerja [secara] statis,” tuturnya.

Selain itu, Tomsi juga mengungkapkan rencana pemberian beasiswa untuk pendidikan yang lebih tinggi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri, baik di dalam maupun luar negeri. Kemendagri berencana mengalokasikan anggaran untuk beasiswa S2 dan S3 dalam negeri, serta kursus persiapan untuk seleksi beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk studi luar negeri.

“Mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan di program anggaran tahun depan, dimulai Januari, kita juga sudah, saya minta untuk dianggarkan berkaitan dengan beasiswa,” jelasnya.

Terakhir, Tomsi berharap para pejabat yang dilantik dapat bekerja secara lebih terencana, berorientasi pada hasil, dan mendukung penuh program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap bahwa mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang, kita akan lebih mampu merencanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Dan itu semua kembali kepada bagaimana kita mengikuti program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat,” tandasnya.

(*/Rendy)

“Bila dibandingkan Riau kemudian Babel dan beberapa provinsi lain ini masih memiliki suatu harapan yang jauh lebih cerah,” katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029 di Anjong Mon Mata, Kota Banda Aceh, Rabu (9/7/2025).

Ia mengatakan, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mempercepat realisasi belanja, yang akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), persentase realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Aceh masih sebesar 25,45 persen, sementara rata-rata provinsi nasional berada di angka 27,04 persen.

“Kalau posisi Aceh masih aman dan diharapkan dengan belanja yang lebih ngebut lagi, lebih cepat lagi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh yang jauh lebih baik,” ujarnya.

Selain itu, Tomsi menyoroti angka inflasi Provinsi Aceh pada bulan Juni 2025 yang tercatat sebesar 2,19 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 1,87 persen. Menyikapi hal tersebut, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat segera mengambil langkah-langkah strategis. Pasalnya, inflasi yang tinggi berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama karena berkaitan langsung dengan harga kebutuhan pokok.

“Tentunya masih dapat kita melakukan upaya-upaya untuk bisa masuk ke dalam rata-rata [nasional], kami hanya mengingatkan sekilas untuk angka-angka sebagai penyegaran kembali,” tambahnya.

Tomsi juga berharap Pemda di wilayah Aceh dapat mempermudah proses perizinan usaha guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Ia mengapresiasi daerah di Provinsi Aceh yang telah memiliki MPP.

“Ada dua kabupaten/kota yang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar, saya ucapkan terima kasih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tomsi juga menyoroti penanganan stunting di Provinsi Aceh. Ia mengimbau Pemda Aceh untuk mengoptimalkan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan gizi masyarakat, termasuk bagi balita dan ibu hamil. Ia menekankan agar program penanganan stunting dilakukan secara optimal dengan fokus pada tujuan.

“Yang betul-betul program menyentuh masyarakat tolong maksimalkan di tujuan, kalau tujuannya itu stunting, ya stunting,” pungkasnya.

Turut hadir dalam Musrenbang tersebut, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, para bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh, serta pejabat terkait lainnya.

(*/Rendy)

Hal itu ditegaskan Tomsi pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah.

Tomsi mengatakan, siklus musim di Indonesia yang hanya terdiri dari musim hujan dan kemarau seharusnya dapat dipetakan dengan baik, terutama untuk menyusun strategi penanganan harga bahan pokok secara lebih terencana. Ia meminta Pemda tidak lagi bersikap reaktif atau menjadi “pemadam kebakaran” saat harga kebutuhan pokok melonjak. Pemda diharapkan mampu merencanakan langkah antisipatif berbasis data dan kalender musim yang sudah bisa diprediksi secara rutin setiap tahun.

“Coba kita susun planning kita dengan baik, kita susun rencana kita dengan baik ke depan. Ini benar-benar berharap termasuk yang di daerah juga kepala daerah ada kepala dinasnya ada,” ujarnya dalam rapat yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/7/2025).

Ia mencontohkan langkah antisipasi yang dapat dilakukan Pemda dalam menghadapi lonjakan harga cabai. Jika perlu dilakukan penanaman di daerah masing-masing, maka hal itu harus segera dilaksanakan. Begitu pula dengan menjalin kerja sama antarwilayah untuk memastikan pasokan tetap tersedia, sehingga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Jangan biarkan masyarakat kita mendapatkan harga mahal baru kita mikir, baru kita sibuk, nah itu namanya pemadam kebakaran,” jelasnya.

Selain itu, Tomsi juga menyoroti pentingnya Pemda dalam menyediakan cadangan pangan. Bagi daerah yang anggarannya memadai, cadangan tersebut dapat dipersiapkan melalui Bulog masing-masing. Cadangan ini akan membantu masyarakat untuk mengendalikan harga bahan pokok ketika terjadi lonjakan.

Di lain sisi, Tomsi juga menyoroti peran Pemda dalam mendukung program tiga juta rumah bagi MBR. Ia kembali mengingatkan daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Tomsi mencatat daerah yang belum mengeluarkan Perkada tentang pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Yalimo. Sedangkan satu daerah lainnya, yakni Kabupaten Sorong Selatan, belum menerbitkan Perkada tentang pembebasan retribusi PBG. Ia mengimbau keempat daerah tersebut agar segera menerbitkan Perkada.

“Tolong ini segera diterbitkan untuk Perkadanya. Kalau ini juga sudah lima minggu enggak jadi-jadi, kami berharap kepala daerah betul-betul perhatian,” tandasnya.

Sebagai tambahan informasi, pada rapat sesi pembahasan pengendalian inflasi dan program tiga juta rumah, hadir secara langsung sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait. Mereka di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti; Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran; Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono; serta Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis.

(*/Rendy)

Dalam amanatnya di hadapan para peserta retret yang mengenakan seragam PDL Praja, Tomsi menyampaikan bahwa kegiatan orientasi atau retret kepala daerah bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan juga sarana untuk mendisiplinkan diri. Selama kegiatan, para kepala daerah akan mengurus kebutuhan pribadinya secara mandiri sebagai bagian dari latihan disiplin kerja.

“Biasa sehari-hari ada yang nemenin, ada yang setrika, bersih-bersih sepatu, sekarang ngurus sendiri, sama seperti dulu lagi. Kemudian dimulai yang biasa bangun siang, sekarang bangun pagi. Olahraga biar sehat, itu juga untuk melatih supaya kita biasa rapat pagi. Kemudian dilanjutkan dengan materi,” katanya.

Tomsi menjelaskan, materi retret akan mencakup tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, regulasi yang berlaku, serta kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan nasional. Selain itu, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para kepala daerah untuk saling mengenal dan bertukar informasi terkait daerah masing-masing.

“Diharapkan dapat menjadi suatu tim yang baik. Dan dalam pelaksanaannya bisa saling membantu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berprinsip good governance. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwa setiap kabupaten itu tidak bisa berdiri sendiri,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Misalnya, dalam program pengendalian inflasi, kerja sama antardaerah penting ketika ada komoditas yang mengalami lonjakan harga.

“Kalau di sini ada cabai banyak, di sini cabai mahal, iya kan? Ini bisa saling berhubungan. Kenapa? Kita melayani masyarakat supaya masyarakat kita mendapatkan sembako dengan harga yang murah, dengan harga yang terjangkau,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tomsi berpesan bahwa retret ini juga menyentuh aspek nasionalisme. Setiap daerah perlu mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan daerahnya sendiri. Pemahaman ini penting agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan dapat maju bersama. “Ini juga tentunya harus dapat dipahami dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.

(*/Rendy)

Dalam kesempatan itu, Tomsi memaparkan perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Pada minggu III Juni 2025, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tercatat masih ada 191 Pemda yang belum mengusulkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sementara itu, dalam program pembangunan 3 juta rumah, sebanyak 5 Pemda belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta 6 Pemda belum menetapkan Perkada terkait pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), tercatat sebanyak 723 Puskesmas di bawah koordinasi Pemda belum melaksanakan kegiatan tersebut. Pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, masih terdapat 3.875 desa atau kelurahan yang belum melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. Sementara dalam program Sekolah Rakyat, tercatat 189 Pemda belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan.

Ia menekankan pentingnya inisiatif dari Pemda untuk melaksanakan berbagai program prioritas tersebut. Pada Sekolah Rakyat, misalnya, Tomsi mengungkapkan bahwa sekolah tersebut akan dibangun dan dibiayai operasionalnya oleh pemerintah pusat, sementara Pemda hanya perlu menyiapkan lahan dan tenaga pengajar.

“[Pemda] diminta untuk masing-masing daerah mengusulkan lokasi [Sekolah Rakyat], dengan harapan, kalau itu dibangun, pemerintah daerah yang untung, di mana masyarakatnya yang termiskin, anak-anaknya bisa sekolah dengan gratis dan diasramakan,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto. Turut hadir secara daring perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Kejaksaan Agung, serta TNI/Polri dan Pemda.

(*/Rendy)

Hal itu disampaikan Tomsi dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung di Gedung Balairung DKI Jakarta, Selasa (15/4/2025). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Selain itu, penandatanganan juga dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City.

“Atas nama Kementerian Dalam Negeri, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kedua pemerintahan provinsi yang telah melaksanakan kerja sama kolaborasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tomsi menyadari bahwa tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan secara sektoral, sehingga dibutuhkan kerja sama yang kuat. Karena itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung merupakan langkah maju dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif.

“Semoga kolaborasi ini dapat melahirkan suatu program-program yang konkret,” harapnya.

Tomsi mengatakan, Kemendagri akan terus memantau keberhasilan dari kerja sama tersebut. Ia berharap kerja sama ini dapat mendukung kemajuan yang berkelanjutan, sehingga nantinya bisa ditiru oleh provinsi lain. Dengan demikian, terbangun kemajuan bersama yang didasari oleh semangat gotong royong secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dari kedua provinsi. Hadir pula Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA.

(*/Rendy)

“Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Dia menyebutkan sejumlah daerah yang inflasinya masih terbilang tinggi. Di tingkat provinsi, daerah itu yakni Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Papua Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Tolitoli, Nabire, Kerinci, Kampar, Gorontalo, Labuhanbatu, Pasaman Barat, dan Lampung Timur. Sementara di tingkat kota, yaitu Padangsidimpuan, Kotamobagu, Sibolga, Denpasar, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Medan, Bukttinggi, Dumai, dan Bengkulu.

Lebih lanjut, Tomsi mencatat, masih ada 42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024. Hal ini mengindikasikan daerah tersebut belum melakukan upaya pengendalian. “Saya minta teman-teman kepala daerah perhatikan ini,” ujarnya.

Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.

“Banyak komoditi yang tidak bisa dipenuhi oleh lokal, oleh sebab itu harus melaksanakan koordinasi dengan daerah penghasil komoditi tersebut,” jelasnya.

(*/Rendy)

“Pelantikan kali ini menandai langkah Saudara-Saudari menjadi pejabat administrator dan fungsional yang memasuki sebuah pengalaman dan amanah baru di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Tomsi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Lebih lanjut, Tomsi menjelaskan isu strategis dan kebijakan prioritas tersebut di antaranya pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, penguatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha, serta penanganan stunting dan kemiskinan. Selain itu, pentingnya menjaga stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan, serta dukungan fasilitasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Kemudian melakukan fasilitasi percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Tomsi mengatakan, berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini membutuhkan dukungan dari seluruh pegawai Kemendagri. Pasalnya, banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam konteks memperkuat peran dan kedudukan Kemendagri. Tomsi berharap, aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri dapat mengikuti perubahan pola dan budaya kerja yang diterapkan, dengan mengedepankan kolaborasi dinamis lintas sektoral.

Dalam kesempatan itu, dirinya menyampaikan pesan khusus kepada PPPK yang baru dilantik. Menurutnya, mereka yang dilantik merupakan individu terpilih hasil seleksi secara ketat. Mereka merupakan bagian penting dari masa depan dan keberlanjutan Kemendagri dalam menghadapi kondisi dan tantangan yang semakin kompleks.

“Kami yakin dan percaya kemampuan Saudara-Saudari akan sangat berguna dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kemendagri,” ujarnya.

Di lain sisi, Tomsi menekankan pentingnya memberikan perhatian dan prioritas terhadap pengembangan kompetensi ASN secara keseluruhan. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat adaptasi dan pengembangan ASN yang mengedepankan prinsip merdeka belajar. ASN Kemendagri juga diharapkan dapat mengembangkan diri secara mandiri.

“Saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik. Selamat menjalankan tugas dengan jiwa integritas dan pelekatan nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif),” tandas Tomsi.

(*/Rendy)

Mendagri mengaku banyak dibantu oleh Suhajar selama menjalankan berbagai tugas. Dia menegaskan, Suhajar merupakan pejabat yang memiliki loyalitas tinggi dengan mendukung semua kebijakan pimpinan. Berbagai tugas yang diberikan diselesaikan dengan baik oleh Suhajar tanpa membebani pimpinan.

“Kita sudah 4 tahun setengah bersama, saya kalau A ya A, kalau B ya B, jadi pengalaman membuat saya seperti itu, jadi saya sampaikan beliau ini kuadran satu, semua yang saya minta saya tugaskan beliau semua tidak ada yang tidak beres, beres semua, melebihi, beyond expectation,” jelas Mendagri.

Mendagri mengatakan, loyalitas yang diberikan Suhajar tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi mengejawantah dalam tindakan nyata. Jabatan Sekjen yang diembannya hampir 3 tahun menjadi waktu yang cukup untuk melihat loyalitas dan kinerja Suhajar.

“Saya melihat Bapak loyalty yang sangat luar biasa, ketulusan Bapak membantu saya, sebelum saya datang ke kantor Bapak pasti sudah duluan, belum pernah Bapak keduluan saya kecuali Bapak ada tugas luar,” kenang Mendagri.

Dirinya menilai, Suhajar merupakan pejabat yang memiliki pengalaman panjang dan sangat memahami urusan Kemendagri. Pengalaman itu membuat seorang Suhajar memiliki jaringan yang luar biasa. Suhajar juga memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi karena mampu memahami arahan pimpinan dan menjalankannya dengan benar. Dengan pengalaman dan kemampuan tersebut, Mendagri meminta Suhajar agar tetap membantu urusan Kemendagri yang perlu segera diselesaikan.

“Beliau cepat sekali menangkap dan mengerti yang sudah saya maksud, dan susah saya mau menyampaikannya, hampir jaringan Bapak luar biasa di mana-mana mempermudah saya, dan tadi itu yang lebih penting lagi beliau sangat paham menjadi bawahan yang baik, selain menjadi pimpinan yang baik,” jelas Mendagri.

Dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Suhajar atas kinerja yang selama ini diberikan. Mendagri menganggap Suhajar sebagai seorang guru yang banyak mengajarkan banyak hal kepada dirinya.

“Kita berharap melalui acara ini akan menimbulkan motivasi baru, kegiatan ini pun pengakhiran masa tugas Bapak dan pergantian pejabat juga sangat diperlukan oleh setiap organisasi yang modern karena memerlukan adanya refreshing sekaligus untuk proses regenerasi,” tandasnya.

(*/Rendy)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam sambutannya mengatakan, bulan suci Ramadan menjadi momentum untuk berbuat baik dan memberikan kemudahan bantuan sosial bagi masyarakat sebagaimana amanah agama. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kehidupan saling bantu-membantu dan bahu-membahu mesti dilaksanakan.

“Marilah kita tak jemu-jemunya bersyukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya, Alhamdulillah kita senantiasa aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Baik di lingkungan kita maupun bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekitar kita,” katanya.

Dia menyampaikan, DWP Kemendagri merupakan persatuan istri pegawai negeri sipil (PNS) yang dimaksudkan untuk membantu para suami. Dia menekankan, kesuksesan seorang suami bisa terjadi karena ditopang oleh istri yang kuat di belakangnya. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Presiden BJ Habibie bersama istrinya Ainun Habibie.

“Kita melihat bagaimana orang sangat yakin bahwa Pak Habibie itu sukses karena ada istrinya di belakangnya yang sangat kuat menopang di belakangnya,” tuturnya.

Suhajar mengingatkan, PNS laki-laki harus mendorong istrinya agar aktif mengikuti kegiatan DWP. Ini mengingat kesibukan PNS terkadang membuat lupa melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dan DWP dapat menjaga keseimbangan tersebut. Apalagi, kesuksesan PNS secara menyeluruh bergantung dari bagaimana dia menjaga keseimbangan hidup di tiga tempat: rumah tangga, tempat kerja, dan di lingkungan masyarakat.

“Karena suasana kehidupan di rumah tangga itu nanti akan mewarnai tensi kehidupan di kantor. Jadi kalau di rumah tangganya adem tenang, nanti di kantor juga adem tenang,” ujarnya.

Tak lupa, atas nama pembina DWP Kemendagri, Suhajar mengucapkan terima kasih kepada anggota DWP yang selalu kompak melakukan kegiatan bermanfaat. Kegiatan berbagi seperti bakti sosial dan bazar Ramadan kali ini merupakan kegiatan yang sangat baik, dan dimensi kesalehan sosial dalam ajaran agama harus selalu terus dikembangkan.

“Saya memberikan apresiasi kepada Ibu-Ibu atas kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Nanti Insyaallah pada hari Kamis kita akan melaksanakan Nuzulul Al-Qur’an, jadi saya mengundang kawan-kawan DWP yang hari ini Kamis datang lagi, buka bersama di masjid kita,” pungkasnya.

(*/Rendy)