Mengusung tema “Relawan: Nafas dan Urat Nadi PMI” sebagai pengingat bahwa kekuatan utama PMI ada pada semangat dan dedikasi para relawan.

Sarasehan dihadiri oleh relawan dari lima kota madya dan kabupaten wilayah di Jakarta. Tampak hadir Ketua PMI Kota Jakarta Utara dan Ketua PMI Kota Jakarta Pusat, pengurus serta perwakilan PMI Provinsi DKI Jakarta.

Dalam sambutannya Ketua PMI Kota Jakarta Utara Rijal menekankan agar relawan berani untuk menyatakan pendapat terkait ke PMI-an.

“Silakan menyampaikan kritikan kepada PMI apabila ada hal-hal yang dirasakan merugikan relawan itu sendiri,” ujar Rijal, Sabtu (19/7/2025).

Rijal menambahkan, para relawan tetap menjungjung kesopanan dan adab dalam prilaku selama bertugas.

Hasil sarasehan relawan PMI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

A. Dukungan Prinsip dan Kepemimpinan

1. Menjaga Nilai Dasar dan Profesionalisme: Menegaskan kesetiaan pada prinsip-prinsip dasar Gerakan dan mendukung implementasi program kerja Ketua PMI Provinsi secara profesional dan terbuka.

2. Penguatan Solidaritas Relawan: Mendorong kolaborasi antarrelawan dan ruang koordinasi bersama guna memperkuat keterlibatan relawan dalam program-program kemanusiaan.

3. Kepemimpinan Representatif: Mendorong agar minimal 50% pengurus PMI Provinsi berasal dari unsur relawan aktif yang memiliki kapasitas dan komitmen.

4. Menjaga Netralitas dan Independensi: Menolak intervensi politik praktis dan tetap fokus pada pelayanan kemanusiaan yang inklusif.

5. Partisipasi dalam Program dan Kebijakan: Berkomitmen aktif dalam mendukung berbagai kegiatan PMI, termasuk edukasi, tanggap darurat, pelayanan kesehatan, dan penguatan kapasitas relawan.

B. Rekomendasi Teknis Strategis

1. Perlindungan Relawan: Mengusulkan perlindungan jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan) bagi relawan Posko PB se-DKI Jakarta.

2. Dukungan Akomodasi & Operasi: Fasilitasi kebutuhan logistik untuk KSR Markas Kepulauan Seribu, termasuk gedung, alat, dan transportasi.

3. Penguatan Kapasitas Bencana: Penyelenggaraan pelatihan rutin yang terstandarisasi untuk relawan kebencanaan.

4. Digitalisasi Operasi: Pengembangan sistem digital dashboard operasional relawan dan logbook kegiatan.

5. Markas & Sarana Latihan Terpadu: Pembangunan markas latihan yang terintegrasi dengan kebutuhan spesialisasi relawan.

C. Spesialisasi dan Inovasi

1. Emergency Medical Services (EMS): Penguatan pelatihan lanjutan (Advanced Prehospital Trauma Life Support), armada ambulans, dan kerja sama rumah sakit rujukan.

2. Rescue Taktis dan Vertikal: Pelatihan Urban Search and Rescue (USAR), Vertical Rescue, dan simulasi bencana kompleks.

3. Tactical Rescue: Peningkatan kemampuan evakuasi di zona konflik serta penerapan prinsip Safer Access Framework.

Catatan Tambahan

1. Sertifikasi relawan dari PMI perlu ditingkatkan kualitas dan pengakuannya secara nasional dan internasional, mengacu pada standar ISO.

2. Perlu diadakannya forum temu relawan untuk menjaring gagasan dan evaluasi implementasi program pelayanan kemanusiaan di lapangan. (*)

Kegiatan ini akan dilangsungkan pada Senin, 2 Juni 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, dengan mengusung tema “Menyongsong 498 Tahun Kota Jakarta dan Lembaga Adat Masyarakat Betawi”.

Tokoh Betawi Fauzi Bowo mendukung kegiatan yang diinisiasi oleh Kaukus Muda Betawi tersebut. Sejak awal, Foke, sapaan karibnya, menyarankan digelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD)⁠, sarasehan, dan seminar untuk memberi masukan soal lembaga adat dan pemajuan budaya Betawi. Bahkan, ia juga mengingatkan untuk belajar dari lembaga adat yang sudah ada di daerah-daerah lain.

“Sejak awal saya mendukung Kaukus Muda Betawi tersebut untuk melaksanakan FGD⁠, sarasehan, dan seminar untuk memberi masukan soal lembaga adat dan pemajuan budaya Betawi,” sebut Foke, dalam keterangannya, pada Minggu (1/6/2025).

“Kita juga harus belajar dari lembaga adat yang sudah ada di daerah-daerah lain,” tambah Foke

Dirinya menyarankan, para intelektual, profesor, dan pusat studi Betawi di berbagai kampus harus memberikan masukan serta pengayaan terhadap konsep yang sejak dirumuskan termasuk raperda (rancangan peraturan daerah) pemajuan budaya Betawi.

“Para intelektual, profesor, dan pusat studi Betawi di berbagai kampus ayo berikan masukan dan pengayaan terhadap konsep yang sejak dirumuskan termasuk raperda pemajuan budaya Betawi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Penasihat Kaukus Muda Betawi, Kiai Haji (KH) Lutfi Hakim menjelaskan, kegiatan Sarasehan ini merupakan kelanjutan dari dua program sebelumnya: Sarasehan I di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, pada 2022 dan Sarasehan II di Pondok Pesantren Al Hamid Cilangkap, Jakarta Timur.

Menurutnya, Sarasehan III menjadi langkah lanjutan yang dirancang untuk memperkuat kelembagaan adat Betawi sebagai bagian integral dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berbudaya.

“Kami melihat tantangan ke depan menuntut Lembaga Adat Masyarakat Betawi tidak hanya eksis sebagai simbol, tapi hadir secara substantif dalam proses pembangunan dan kebijakan daerah,” ujar Kiai Lutfi.

Acara ini dijadwalkan akan dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan lembaga adat. Selain itu, para tokoh Betawi, akademisi, perwakilan ormas, serta profesor-profesor Betawi akan turut diundang untuk memperkaya perspektif dalam forum tersebut.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), KH Lutfi Hakim juga menegaskan keabsahan regulasi daerah terkait Lembaga Adat Masyarakat Betawi akan diuji dan didiskusikan melalui forum ini. Sejumlah akademisi akan dihadirkan sebagai narasumber untuk memberikan masukan objektif, konstruktif, dan strategis.

“Di usia ke-498 ini, Jakarta membutuhkan peta jalan budaya yang kuat. Baik regulasi maupun pimpinan adat Betawi sudah terbentuk. Maka perlu diperkuat dengan kebijakan yang adaptif dan berpihak,” ungkapnya.

Salah satu fokus penting dalam Sarasehan III adalah dorongan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Revisi ini dinilai penting untuk memperluas ruang partisipasi dan memperkuat perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, serta pembinaan budaya Betawi secara komprehensif.

Terpisah, Pembina Kaukus Muda Betawi, Beky Mardani, turut memberikan pandangan senada. Menurutnya, Sarasehan ini merupakan forum silaturahmi dan tukar gagasan yang sangat dibutuhkan dalam proses memajukan budaya Betawi di tengah dinamika Jakarta sebagai kota global.

“Saat ini Jakarta sedang menata diri sebagai kota global yang berbudaya. Maka penting bagi kita membangun sinergi lintas komponen Betawi agar memiliki satu orientasi dan perspektif yang sama dalam menjaga dan memajukan budaya kita,” jelas Beky yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB)

Beky menekankan revisi Perda 4/2015 tidak boleh hanya menjadi kepentingan birokratis, tetapi harus menjadi bagian dari cita-cita bersama masyarakat Betawi. Terlebih, dua tahun ke depan, Jakarta akan memasuki usia ke-5 abad, momen penting yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat identitas dan ketahanan budaya lokal.

“Komitmen bersama dari seluruh elemen Betawi adalah kunci untuk mendorong percepatan revisi Perda ini. Ini bukan soal kepentingan segelintir pihak, tapi kehormatan budaya kita,” pungkasnya.

Dengan semangat menyambut 498 tahun Jakarta, Sarasehan III menjadi titik tolak baru bagi masyarakat Betawi untuk lebih terlibat aktif dalam pembangunan, melalui penguatan lembaga adat dan regulasi budaya yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.(*/hel)

Acara tersebut dihadiri oleh puluhan pegiat dan pelaku seni perempuan di Jakarta, dari berbagai bidang seni, mulai dari musik, teater, seni rupa, hingga sastra.

Pada pertemuan itu, DKJ mendengar dan menampung segala aspirasi pegiat seni perempuan. Terungkap, sejumlah hal seperti kesetaraan gender dan pelecehan seksual hingga intelektual, masih dihadapi seniman perempuan dalam berkarya.

Sejumlah seniman perempuan mengungkap pengalamannya dalam menghadapi hal tersebut. Nadine Nadila, pelaku teater, mengungkap pelecehan dalam berseni telah dialaminya bahkan sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama dan “dilumrahkan” oleh sebagian orang.

“Saya menyesal baru mempelajari soal kesetaraan gender baru-baru ini, padahal pengalaman yang mengguncang mental itu saya alami dari saat sekolah. Bahkan awalnya tidak tahu. Pencerahan-pencerahan ini harus sampai ke pelajar juga,” kata dia.

“Dulu diberi tahu, ini yang harus dibayarkan untuk bisa bikin teater yang bagus. Pernah curhat sama teman perempuan. Tapi kata dia, ‘Tidak apa-apa, kalau sama sutradara itu, pasti jadi,” lanjut dia.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar edukasi soal pencegahan pelecehan seksual dilakukan pada usia kelompok pelaku teater sedini mungkin. “Pelajar yang rentan, masih lugu, jadi harus dibekali.”

Kartika Jahja dari Institute Ungu mengungkapkan seniman perempuan masih menghadapi stempel “expired date” selama berkarya. Ketika sudah dicap expired, tutur dia, seniman perempuan dianggap tidak lagi sesuai standar.

“Pelecehan intelektual masih ada di bidang tertentu yang dianggap belum bisa dilakukan perempuan. Seperti sound engineer. Sulitnya pelatihan-pelatihan di bidang tertentu karena dianggap bidang laki-laki. Hal ini menghambat regenerasi pegiat seni perempuan,” kata Kartika.

Composer perempuan dari Perempuan Komponis: Forum & Lab, Gema Swaratyagita, juga mengungkap hal yang serupa. Dia mengatakan diskriminasi dialami oleh komponis perempuan yang menjadi seorang ibu. Diskriminasi dimulai sejak mereka hamil dengan diksi, “Tidak mungkin langsung berkarya setelah melahirkan, minimal 2 tahun. Makanya banyak yang berhenti berkarya setelah jadi ibu. Stuck, tidak menciptakan karya baru,” ujar Gema.

Anggota Komite Seni Rupa dan Komisi Simpul Seni Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Aquino Hayunta menjelaskan temuan-temuan ini akan dipetakan dan dibahas bersama Puan Seni untuk dicarikan jalan keluar dan ke mana masalah tersebut akan dibawa.

Bendahara Puan Seni Indonesia, Irawita, mengatakan tidak menutup kemungkinan pertemuan serupa akan digelar untuk membahas hasil pemetaan yang dilakukannya bersama DKJ.(*/hel)