“Satu hal lagi yang menjadi perhatian kami adalah pemenuhan kebutuhan tempat bermain anak, karena salah satu hal yang kurang di Jakarta sekarang ini adalah tempat bermain anak,” kata Pramono usai menanam pohon di Kolong Tol Cakung, Jakarta Timur, Selasa (27/5/2025).

Pramono juga sudah memerintahkan Kepala Dinas Pertamanan dan Huta Kota DKI Jakarta M Fajar Sauri dan jajaran untuk memperbanyak taman-taman yang di dalamnya termasuk kawasan untuk anak bermain.

“Saya minta kepada Pak Fajar dan juga tim diperbanyak taman-taman yang seperti ini, untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita bermain,” ujar Pramono.

Menurut Pramono, pembangunan fasilitas bermain anak menjadi wadah interaksi sosial untuk menikmati ruang terbuka hijau sehingga fasilitas taman juga harus diperhatikan demi kenyamanan anak.

“Fasilitasnya juga, jika memungkinkan, harus diperbaiki, termasuk ketersediaan air bersih. Saya harapkan semakin banyak tempat yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bermain dan berekreasi secara produktif,” jelas Pramono.

Selain itu, Pramono menyebut, RPTRA menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk bermain, belajar dan berinteraksi dengan teman-teman.

“Adanya RPTRA, kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak, dapat meningkat melalui kegiatan yang positif dan bermanfaat,” ucap Pramono.

Lalu, RPTRA juga menyediakan ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati oleh warga Jakarta dan sekitar untuk berolahraga, bersantai dan menikmati kesejukan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanam sebanyak 163 pohon tabebuya hingga jatimas di kolong Tol Cakung, Jakarta Timur sebagai salah satu upaya konsisten untuk menciptakan kota lebih hijau.

Jenis pohon yang ditanam meliputi 103 tabebuya kuning (tabebuia chrysantha), 40 jatimas (cordia sebestena), 10 buni (antidesma bunius) dan 10 salam (syzygium polyanthum).

Merujuk laman resmi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPPA) DKI Jakarta, sejak 2015 hingga 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah mendirikan 324 RPTRA yang terdapat di 44 kecamatan dan 173 kelurahan.

Jumlah tersebut sudah melampaui target yang awalnya berjumlah 267. Dari total RPTRA tersebut, 253 RPTRA dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 71 lokasi dibangun menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Data yang dihimpun menyebutkan, hingga 2023, luas RTH di DKI Jakarta baru mencapai sekitar 5,18 persen hingga 5,36 persen dari total luas wilayah, atau setara dengan 33,33 hingga 34,45 juta meter persegi.

Angka ini masih jauh dari target ideal sebesar 30 persen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Distribusi RTH per wilayah kota administrasi (2023) adalah Jakarta Timur baru 26,2 persen dari total RTH DKI, Jakarta Selatan (24,87 persen), Jakarta Utara (20,93 persen), Jakarta Pusat (12,69 persen) dan Jakarta Barat (8,64 persen).

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Keterpaduan Kelompok Kegiatan (Poktan) Sebagai Laboratorium PKK yang diadakan daring dan luring di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

“Ini menjelang pilkada, sekalian titip, RPTRA tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye. Silahkan kalau untuk kegiatan kesehatan, untuk mengentaskan stunting,” kata dia.

Saat berkeliling di wilayah Jakarta, Heru akan menanyakan kepada camat dan lurah terkait kegiatan yang dilakukan warga di RPTRA. Ini demi memastikan tak ada kegiatan di RPTRA yang bersifat politis.

Saat ini tercatat terdapat sebanyak 324 RPTRA di seluruh Jakarta. Adapun kegiatan yang dinaungi RPTRA antara lain Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKBPAUD), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), perpustakaan anak, tempat berolah raga, tempat bermain serta kegiatan kreatif anak.

Lalu, kegiatan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kegiatan kesenian, layanan kebencanaan dan kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman atau prasarana dan sarana yang ada.

“Nanti kalau saya keliling wilayah, saya ketemu lurah, saya akan tanyakan ini. Tanyakan RPTRA digunakan untuk apa saja,” ujar Heru.

Dia lalu meminta para lurah di Jakarta agar menjaga kondisi RPTRA tetap terawat. Hal ini karena lurah saat ini tidak mengurusi perpindahan penduduk dan KTP sehingga salah satu tugas lurah, yakni mengurusi kegiatan RPTRA.

“Saya titip camat, lurah, tolong diperhatikan (RPTRA). Kami bersepakat lurah adalah manajer kota, wilayah. Keliling lihat RPTRA, wilayah, harus jadi kebanggaan. Ada kelurahan tidak ada RPTRA, itu tantangan buat lurah, camatnya juga,” kata dia.

Heru mengapresiasi lurah-lurah yang sudah berinisiatif menggandeng para pengusaha di sekitarnya untuk merawat RPTRA melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kalau perlu ada logo (perusahaan), tidak apa-apa,” ujar dia yang berencana menambah anggaran untuk perawatan RPTRA dan taman di Jakarta.