“Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri ingin mengucapkan selamat datang untuk para jemaah haji kita, dari Indonesia yang sudah menunaikan ibadah haji di Makkah. Dan khusus untuk para jemaah dari Provinsi Bangka Belitung,” ujar Ribka saat menyambut kedatangan jemaah haji di Bandara Depati Amir, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Babel, Kamis (19/6/2025).

Ia menambahkan, Pemprov Kepulauan Babel memfasilitasi penerbangan domestik kepulangan jemaah dari Embarkasi Palembang menuju Asrama Haji Pangkalpinang dengan menggunakan jasa sewa Garuda Indonesia Airlines. Langkah tersebut diyakini memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah haji.

“Kami dapatkan informasi bahwa Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur sudah memfasilitasi jemaah kita dengan Pesawat Garuda, tentunya bagaimana memberikan kesejahteraan maksimal untuk jemaah haji,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Babel Hellyana merasa bersyukur Wamendagri Ribka dapat turut menyambut kedatangan jemaah haji di daerahnya. Ia berharap jemaah yang telah menunaikan ibadah haji dapat membawa keselamatan dan keberkahan bagi bangsa Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Babel.

“Semoga semuanya menjadi haji yang mabrur dan mabruroh,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pelaksana Harian (Plh.) Ketua Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji (PPIH) Kantor Wilayah Kementerian Agama Bangka Belitung Abdul Rohim menjelaskan bahwa jemaah yang tiba pada Kamis (19/6/2025) berasal dari empat kabupaten, yakni Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.

Ia membenarkan, penerbangan dari Palembang ke Bandara Depati Amir menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airlines yang disewa oleh Pemprov Kepulauan Babel. “Jadi oleh pihak provinsi kemarin itu dicarterkan Garuda, tidak pakai yang lain. Sebagai pelayanan maksimal provinsi untuk jemaah haji,” ujarnya.

(*/Rendy)

Ribka menjelaskan, salah satu tugas kepala daerah yakni membina masyarakat di wilayahnya tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan.

“Tugas sebagai wali kota maupun wakil wali kota ialah bagaimana menjaga kedamaian dan ketertiban masyarakat, memastikan pelaksanaan pembangunan, hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN). Harus menjadi seorang leader (pemimpin) yang bisa membangun daerah melalui sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur,” ujar Ribka dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Ribka berharap ke depan tidak ada lagi pernyataan provokatif oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota di Tanah Papua. Pasalnya, hal itu dapat mengakibatkan konflik yang memecah belah masyarakat.

“Jangan lagi buat statement yang bersifat provokatif. Tugas kepala daerah ialah membangun daerahnya, agar masyarakat dapat hidup tenang dan melakukan aktivitasnya setiap hari,” jelasnya.

Ribka menjelaskan, pada dasarnya semua warga negara Indonesia (WNI) dapat hidup bebas di mana saja di wilayah Indonesia, termasuk mengenyam pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Regulasi tersebut menegaskan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

“Oleh sebab itu, pemerintah harus hadir untuk membina warganya. Mohon ini tidak diulangi lagi statement-statement provokatif yang mengandung SARA,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, kepala daerah perlu memastikan masyarakat dari berbagai latar belakang hidup damai. Hal ini termasuk warga Papua New Guinea (PNG) di wilayah perbatasan RI–PNG di Kota Jayapura yang tidak boleh diusir secara paksa. Sebaliknya, hal ini perlu dilaporkan kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Papua agar dikoordinasikan dengan dinas teknis terkait. Dengan demikian, pemerintah terkait dapat melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

“Sebab, kita harus menjaga persahabatan antarnegara. Apalagi, PNG merupakan negara tetangga dari pemerintah Indonesia. Terlebih lagi, saat ini Bapak Presiden Prabowo Subianto sedang membangun persahabatan dengan semua negara,” sambung Ribka.

Ribka berpesan kepada masyarakat di wilayah Pegunungan yang hendak melakukan demonstrasi di Kota Jayapura untuk menahan diri. Ia mengimbau agar persoalan tersebut dapat dibicarakan baik-baik dengan Wali Kota Jayapura.

“Kepada Wali Kota Jayapura, ini warning terakhir. Tidak boleh lagi melakukan dua hal itu yakni membuat pernyataan provokatif dan mengusir warga,” pungkasnya.

(*/Rendy)

“Memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dan pemilu kada (Pilkada-red) berlangsung dengan profesional dan berintegritas,” katanya di Gedung Pusat DKPP RI, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Dalam menjalankan tugasnya, DKPP tak jarang harus menegakkan kode etik terhadap aparatur di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bahkan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Berkat kinerjanya, DKPP juga berhasil mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berlangsung aman dengan partisipasi pemilih yang tinggi.

Ribka menerangkan, sepanjang tahun 2024 DKPP telah menerima sekitar 790 pengaduan kode etik penyelenggara pemilu dan memeriksa sebanyak 983 penyelenggara. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pengawasan publik serta kompleksitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia semakin meningkat.

“DKPP memegang peranan yang strategis dalam menegakkan integritas melalui penegakan kode etik penyelenggara pemilu dan menjaga kepercayaan publik,” jelasnya.

Melalui penyelesaian perkara dan pemberian sanksi yang tegas, DKPP juga telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan independensi. Ia mengapresiasi Ketua DKPP beserta jajarannya atas kerja keras dalam menindaklanjuti aduan pelanggaran kode etik. Selain itu, DKPP juga dinilai aktif mendorong pemahaman etika penyelenggara pemilu kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Ribka menyampaikan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga penyelenggara pemilu untuk memperkuat sistem pelaksanaan pesta demokrasi ke depan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih modern, adil, dan partisipatif, dibutuhkan penguatan implementasi kode etik dan profesionalisme, inovasi dalam sistem penyelenggaraan, serta penyempurnaan berbagai aturan dan regulasi.

“Tugas ini kita bersama memastikan bahwa pesta demokrasi bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga legitimasi, perlu mendapatkan kepercayaan rakyat, karena dilaksanakan dengan adil, transparan, dan bermartabat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, anggota KPU Parsadaan Harahap, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

(*/Rendy)

Dalam amanatnya membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ribka mengajak jajaran pegawai di lingkungan Kemendagri dan BNPP untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Hal ini sebagaimana salah satu butir Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah,” ujar Ribka.

Ia mengungkapkan, memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut penting, terutama dalam menghadapi tantangan di era global yang semakin kompleks, seperti penyebaran paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi.

Oleh karena itu, melalui Asta Cita, semua pihak perlu merevitalisasi kembali nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, mulai dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang digital. Dalam dunia pendidikan, Pancasila perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga pendidikan juga harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas, tangguh, dan kuat.

“Di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Ia melanjutkan, di bidang ekonomi, pembangunan perlu dipastikan agar tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, melainkan menjadi berkah bagi orang banyak. Selain itu, nilai keadilan sosial juga harus menjadi orientasi utama. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati berkah dari kemajuan bangsa.

Di sisi lain, dalam ruang digital, nilai-nilai penting seperti etika, toleransi, dan sikap saling menghargai harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Ribka mengajak jajaran pegawai untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi melalui literasi digital dan semangat gotong royong.

“Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekadar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila,” tandasnya.

(*/Rendy)

“Saya hadir di sini hanya untuk memastikan NPHD terkait dengan PSU-nya. Yang mana dari pemerintahan Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Boven Digoel kepada pihak penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri,” ujar Ribka.

Ia menegaskan, pelaksanaan PSU merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, seluruh pihak harus turut mengawal proses tersebut agar berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Agar nantinya bisa sukses dalam pelaksanaannya. Kita semua saat ini bertanggung jawab mengawal hal ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ribka juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan PSU. Ia berharap proses yang telah berlangsung menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Saya harap segala keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat ini dapat membuat semangat agar tidak ada lagi PSU-PSU di kemudian hari,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan, seluruh keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, dan disaksikan langsung oleh Wamendagri Ribka, bersifat mengikat serta wajib dipedomani dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unsur penyelenggara pemilu. “Kita akan terus mengawal hal tersebut,” tegasnya.

Apolo juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Wamendagri Ribka dalam proses pengambilan keputusan penting terkait kepastian anggaran PSU.

“Suatu kehormatan bagi kami untuk Ibu Wamendagri yang telah hadir langsung memimpin rapat terkait kepastian anggaran PSU di Boven Digoel,” ujar Apolo.

Rapat tersebut menghasilkan keputusan penting mengenai alokasi anggaran PSU. Total anggaran yang disepakati sebesar Rp30 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel dan didukung oleh APBD Provinsi Papua Selatan.

Dana tersebut akan dialokasikan kepada lembaga penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel, serta unsur pengamanan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan PSU.

Turut hadir dalam rapat tersebut di antaranya Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Selatan.

(*/Rendy)

“Itu doa kita bersama mudah-mudahan itu (proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua) selesai,” ujarnya pada Rapat Koordinasi (Rakor) PSU Tahun 2025 di Provinsi Papua yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis (15/5/2025).

Hal ini mengingat Provinsi Papua merupakan satu-satunya provinsi yang belum memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif hasil Pilkada Serentak 2024. Sebab itu, pihaknya memberikan atensi terhadap pelaksanaan PSU di Provinsi Papua.

Ia mengimbau para pemangku kepentingan agar mencermati penyebab terjadinya PSU, sehingga persoalan tersebut tidak kembali terulang. Hal ini diakuinya sebagai tantangan bagi para pemangku kepentingan terkait.

“Sehingga ini memang betul-betul kita harus melaksanakan sebaik mungkin supaya ini (PSU) kemudian tidak berulang,” jelasnya.

Namun demikian, Ribka menekankan pentingnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tetap melakukan mitigasi apabila PSU tersebut kembali berulang. Ini khususnya terkait dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini lantaran ada peserta Pilkada di suatu daerah yang melayangkan gugatan terhadap hasil PSU.

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Ramses Limbong menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan PSU berjalan aman dan lancar. Komitmen ini salah satunya dengan mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya bersikap netral, sehingga tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Ia berharap sikap tersebut juga dijalankan oleh jajaran TNI maupun Polri di Provinsi Papua.

“Baik itu melalui perkataan, perbuatan, atau tindakan apa pun termasuk juga melalui medsos (media sosial),” jelasnya.

Pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran netralitas sekecil apa pun yang dilakukan oleh ASN di Provinsi Papua. Ia mendukung pelanggaran netralitas yang masuk dalam ranah pidana diproses lebih lanjut.

“Tentunya adalah ranah proses hukum atau ranah hukum yang memfasilitasi untuk itu (pelanggaran netralitas ASN),” jelasnya.

Di lain sisi, dirinya mengajak semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PSU agar bekerja dengan baik sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ia membuka diri kepada seluruh pemangku kepentingan terkait untuk berkoordinasi ketika menghadapi hambatan selama PSU berlangsung.

Sebagai informasi, Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige Renwarin, dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito. Hadir pula Ketua KPU Provinsi Papua Diana Dorthea Simbiak, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Amandus Situmorang dan Haritje Latuihamallo, serta sejumlah pejabat Pemprov Papua.

(*/Rendy)

Lebih lanjut, Ribka menjelaskan, mitigasi tersebut salah satunya dilakukan dengan memastikan ketersediaan anggaran. Pemerintah daerah (Pemda) dan pihak penyelenggara harus menjamin kesiapan dana yang mencukupi. “Nah, ini juga mungkin perlu menjadi atensi kita semua, Pak Ketua KPU, Bawaslu,” jelas Ribka.

Upaya lainnya, lanjut Ribka, yaitu meningkatkan koordinasi antarpihak-pihak terkait di daerah, khususnya penyelenggara Pilkada. Selain itu, menyosialisasikan produk perundang-undangan terkait PSU kepada pasangan calon dan masyarakat. Langkah ini penting untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai aturan dan prosedur PSU. Dengan demikian, nantinya dapat mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan partisipasi yang bertanggung jawab.

Mitigasi lainnya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap daerah yang melaksanakan PSU. Ribka mengatakan, dirinya bersama Wamendagri Bima Arya Sugiarto kerap turun ke daerah yang melaksanakan PSU sebagai bentuk monitoring dan evaluasi. “Yaitu bagian daripada bagaimana kita mitigasi terkait dengan pelaksanaan PSU,” ujarnya.

Tak hanya itu, mitigasi juga dilakukan dengan memaksimalkan ketertiban dan keamanan di daerah yang melaksanakan PSU. Hal ini merupakan upaya untuk meminimalkan potensi terjadinya konflik. “Ini juga terus kami berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik,” terangnya.

Dalam paparannya, Ribka menyampaikan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) per 24 Februari 2025, terdapat 24 daerah yang diperintahkan untuk melaksanakan PSU. Dari jumlah tersebut, 14 daerah melaksanakan PSU secara menyeluruh, sementara 10 daerah lainnya hanya sebagian. Selain itu, dua daerah juga tercatat harus menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang.

Hingga saat ini, sebanyak 19 daerah telah melaksanakan PSU sesuai jadwal. Sementara lima daerah lainnya belum melaksanakan PSU, dan dua daerah lainnya belum menyelenggarakan Pilkada ulang. Ribka berharap pelaksanaan PSU ke depan bisa lebih berkualitas dan tidak berpotensi berulang. “Kami harapkan semoga mungkin [ke] depan bisa ada perbaikan-perbaikan,” tandasnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto dan pejabat Kemendagri lainnya. Hadir pula Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Ketua DKPP Heddy Lugito. Adapun rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang didampingi sejumlah wakil ketua Komisi II DPR RI.

(*/Rendy)

Pada kesempatan tersebut, Ribka membacakan langsung pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Ribka menegaskan, peringatan Hardiknas bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat. Hal ini juga sebagai wujud pemenuhan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.

“Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu,” katanya.

Dia melanjutkan, sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi dan hak sipil yang melekat pada setiap individu, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa.

“Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan (homo educandum) yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual,” terangnya.

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang akan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil serta makmur. Melalui pendidikan, Presiden berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan.

“Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan,” ungkapnya.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, guru diharapkan menjadi agen pembelajaran sekaligus agen peradaban. Guru tidak hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai mentor dan konselor bagi murid. Guru adalah sosok orang tua yang senantiasa mendampingi murid dalam suka dan duka serta memandu mereka meraih cita-cita luhur. Karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, hingga media massa.

“Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional mari kita saling bergandeng tangan, bahu membahu, dan bergotong royong mewujudkan ‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’. Semoga Tuhan meridai,” pungkasnya.

(*/Rendy)

“Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran penting sebagai saluran pelayanan publik, yang mampu memberikan layanan optimal kepada masyarakat,” ujar Ribka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Untuk membangun BUMD yang profesional, Ribka menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Terlebih, di tengah persaingan yang semakin ketat, BUMD dituntut untuk memiliki daya saing agar mampu bertahan dan unggul menghadapi kompetitor.

“Agar BUMD dapat berfungsi secara optimal maka diperlukan etos kerja yang tinggi. Sifat dinamis dan tidak birokratis, efisien dan efektif, orientasi pada pasar, kemudian reputasi yang baik, profesionalisme, serta pengurangan intervensi negatif terhadap BUMD,” ujarnya.

Ribka mengakui, saat ini masih terdapat BUMD yang belum sehat secara keuangan. Karena itu, ia menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan yang ketat agar keberadaan BUMD tidak menjadi beban fiskal daerah.

Berdasarkan data yang dikantonginya, saat ini terdapat 1.057 BUMD yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air. Total aset yang dimiliki mencapai Rp1.170,1 triliun, dengan ekuitas Rp236,5 triliun. Dari aktivitas usahanya, BUMD secara kolektif mencatatkan laba sebesar Rp29,5 triliun, dan dividen yang disetorkan kepada daerah mencapai Rp13,02 triliun.

Selanjutnya, dari sisi SDM, BUMD dikelola oleh 1.911 orang yang menjabat sebagai direksi dan 1.993 orang sebagai dewan pengawas atau komisaris. Selain itu, diketahui total jumlah pegawai yang bekerja di BUMD mencapai 154.609 orang.

Sebagai informasi, pada rapat tersebut Ribka membahas empat hal penting yang perlu mendapat perhatian dari daerah, yakni penyelenggaraan pemerintahan daerah, dana transfer ke daerah (TKD), pengelolaan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pengelolaan kepegawaian.

Dalam kesempatan itu, Ribka didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hadir pula dalam rapat itu sejumlah gubernur di Indonesia.

(*/Rendy)

Berdasarkan keterangan yang diterima  di Jakarta, Sabtu (12/4/2025), dia menyebut bahwa Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akan melaksanakan PSU pada 16 April 2025.

Sementara delapan daerah lainnya, yakni Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu), akan melangsungkan PSU pada 19 April 2025.

Ribka menerangkan daerah-daerah tersebut telah mengikuti arahan terkait persiapan pelaksanaan PSU. Seluruh pihak terkait, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, jajaran KPU, Bawaslu, TNI, hingga Polri, telah memastikan bahwa persiapan PSU telah mencapai 99 persen dan tinggal menunggu pelaksanaannya.

“Sehingga sekali lagi saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan ucapan terima kasih karena semua pemerintah daerah sudah siap untuk melaksanakan PSU,” kata Ribka dalam keterangannya usai memimpin Rapat Persiapan PSU di Gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Untuk mengoptimalkan persiapan, ia telah mengimbau daerah agar melakukan mitigasi terhadap kemungkinan tantangan saat pelaksanaan PSU. Salah satunya adalah potensi cuaca buruk yang perlu diantisipasi melalui koordinasi dengan BMKG dan BPBD.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak, khususnya peserta pilkada, untuk memiliki sikap bijaksana dalam menerima hasil pemilihan. Ia mendorong agar semua pihak dapat legowo dan berjiwa besar menerima apa pun hasilnya.

Pasalnya, jika masing-masing pihak terus saling mengajukan gugatan setelah PSU, dikhawatirkan dapat memperlambat jalannya pelayanan publik di daerah.

Ribka juga mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait yang menyelenggarakan pilkada agar benar-benar menyiapkan gelaran tersebut dengan baik. Dia menilai pengawasan dan pembinaan perlu dijalankan secara optimal guna menghasilkan pilkada yang berkualitas.

“Supaya kualitas dari pemilu (pilkada) ini benar-benar dilaksanakan secara sungguh-sungguh seperti itu. Supaya tidak terus kita melakukan pengulangan PSU, supaya demokrasi kita itu baik,” jelasnya.