“Nanti malam, jam tujuh saya berangkat ke Yogya langsung bergerak ke Magelang untuk menghadiri acara retret,” kata Rano di Jakarta, Rabu.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah tiba di lokasi penyelenggaraan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Senin (24/2).

Retret telah dibuka pada Jumat, 21 Februari 2025 yang diikuti oleh 503 kepala daerah se-Indonesia, baik itu gubernur, wali kota maupun bupati, yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto secara serentak pada Kamis (20/2).

Namun, pada Kamis malam, Ketua Umum (Ketum) partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi surat yang ditanda tangani langsung oleh dirinya.

Melalui surat itu, Megawati meminta agar seluruh kader PDI Perjuangan yang merupakan kepala daerah untuk menunda perjalanan ke Akmil Magelang.

Alhasil, tidak seluruh kader PDIP yang menjabat kepala daerah datang ke Akmil Magelang pada Jumat (21/2), namun pada Senin (24/2) siang ada beberapa nama yang tetap memilih untuk menghadiri retret.

Sebelumnya, Rano Karno juga merespons soal acara penutupan retret yang mengundang wakil kepala daerah untuk datang ke Magelang pada 27 Februari itu.

Rano mengatakan dirinya memang diundang oleh Kemendagri.

“Saya diundang memang tanggal 27 (Februari). Ingat, wakil diundang itu 27 hanya untuk penutupan,” kata Rano.

Peringatan itu menjadi salah satu pesan yang ditekankan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat menjadi pembicara pada kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut. “Ya pada intinya, anjuran untuk tidak korupsi, gitu aja, kalau korupsi tak sikat,” ujarnya di hadapan awak media usai memberikan pemaparan kepada kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025) malam.

Dalam arahannya, Jaksa Agung Burhanuddin menekankan pentingnya para kepala daerah menjalankan tugas dengan baik dan menghindari tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Ia menegaskan bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat kemajuan. Dampaknya mencakup perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan investasi, serta menurunnya kualitas sarana dan prasarana.

“Menciptakan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga merusak kepercayaan publik yang memicu kualitas roda pemerintah,” terangnya.

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi harus dihindari. Strategi pencegahannya perlu dimulai dari diri sendiri dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Selain itu, kepala daerah diharapkan menjadi pelopor dalam upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan teladan bagi masyarakat. Mereka juga perlu menerapkan prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari mengingatkan adanya potensi tindak pidana korupsi yang perlu diwaspadai, termasuk dalam layanan perizinan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat.

Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya pengawasan dalam perencanaan dan penganggaran sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, ia juga memaparkan berbagai temuan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pihaknya.

(*/Rendy)

“Sensus ekonomi 2026 ini akan memotret secara pasti dan persis kondisi ekonomi Indonesia dan di daerah Bapak/Ibu semua,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025) malam.

Untuk itu, Amalia meminta dukungan dari para kepala daerah, meliputi gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tersebut. Menurutnya, upaya tersebut akan bermanfaat bagi daerah lantaran mampu mengetahui potret ekonomi di daerah masing-masing.

Amalia menjelaskan, kepala daerah dapat memanfaatkan data statistik untuk membentuk kebijakan berbasis data dan fakta. Dengan demikian, proses pembangunan akan berlangsung optimal dan berdampak. Di samping itu, kepala daerah juga akan mampu mengetahui data pasti di daerah lainnya.

“Ibaratnya kalau penyakit, dengan memahami data dan statistik secara menyeluruh maka diagnosa yang Bapak/Ibu lakukan itu nantinya tidak hanya mengobati gejalanya saja tetapi kami berharap dengan data dan statistik yang Bapak/Ibu pahami secara menyeluruh ini dapat menyembuhkan sumber penyakitnya secara langsung, bukan hanya mengobati gejalanya,” imbuhnya.

Dalam forum tersebut, Amalia menjelaskan, data statistik yang biasanya dilakukan untuk mengukur survei pembangunan dibagi menjadi dua, yakni makro dan mikro. Data makro berarti data yang disajikan berdasarkan klasifikasi nasional, provinsi, kota, tetapi bukan berdasarkan individu.

Sebaliknya, data mikro merupakan yang biasanya digunakan untuk pensasaran program pembangunan hingga di level individu. Dengan kata lain, data tersebut juga kerap diartikan sebagai data by name by address.

“Yang kemudian di akhir tahun yang lalu kami BPS ditugaskan untuk membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN,” tandasnya.

(*/Rendy)

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menjelaskan, pada pembekalan ini kepala daerah dibagi menjadi 16 kelompok yang mempresentasikan berbagai wilayah di Indonesia. Kepala daerah tersebut mendiskusikan berbagai isu aktual beserta solusi untuk mengatasinya. Hal ini seperti isu tentang kondisi geopolitik yang memengaruhi kebijakan ekonomi di daerah masing-masing.

“Bagaimana menjadikan itu sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan misalnya bagaimana diversifikasi komoditas yang perlu didorong termasuk juga mempermudah bagi proses investasi di masing-masing daerah tersebut,” ujar Ace di hadapan awak media di Lembah Tidar Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

Ia menekankan, kepala daerah perlu mengedepankan kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan. Di samping itu, banyaknya kekayaan alam yang melimpah perlu pula dijadikan prioritas kebijakan. Apalagi saat ini pemerintah pusat juga terus mendorong upaya hilirisasi dan reindustrialisasi terhadap komoditas-komoditas tersebut.

Menurut Ace, materi yang disampaikan kepada kepala daerah dapat dijadikan referensi apabila nantinya mereka telah bekerja langsung di masyarakat. Di samping itu, pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait juga bakal mendorong sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah daerah.

“Jadi kerangka umum dari kepentingan nasional di mana kami mendorong agar para kepala daerah memiliki karakter negarawan tersebut, kemudian nanti bagaimana pelaksanaan teknokratisnya itu nanti akan dibahas bersama dengan para menteri-menteri terkait yang akan berlangsung selama lima hari ke depan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan, selama pelaksanaan retret, kepala daerah tampak saling berdialog satu sama lain, juga dengan pemateri dari Lemhannas. Di samping itu, para kepala daerah juga diajak untuk memahami perspektif dari daerah lainnya, seperti daerah di Pulau Kalimantan, Sumatra, hingga wilayah timur Indonesia.

Para kepala daerah tersebut, kata dia, juga bakal menerima materi lainnya dari para menteri Kabinet Merah Putih. Mereka akan mendapatkan perspektif baru mengenai berbagai isu-isu strategis, khususnya berkaitan dengan Asta Cita Presiden.

(*/Rendy)

Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan, kegiatan retret kepala daerah sangat penting lantaran menjadi momentum para kepala daerah untuk saling mengenal. Dengan koordinasi tersebut, kepala daerah dapat mengimplementasikan program kerja secara sinkron dan sinergis.

“Kepala daerah enggak bisa bekerja sendiri. Gubernur enggak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan bupati, wali kota. Bupati, wali kota enggak bisa bekerja tanpa dukungan dari gubernur. Antarbupati juga enggak bisa bekerja sendiri,” ujar Mendagri.

Dalam retret ini, Mendagri memuji sejumlah daerah yang telah memanfaatkan forum tersebut untuk melakukan pendekatan informal antarkepala daerah. Dirinya berharap, kebersamaan yang terjalin akan dapat membantu kepala daerah untuk mengurangi sekat-sekat yang selama ini kerap terjadi.

Lebih lanjut, Mendagri menguraikan, pada retret yang berlangsung hari ini akan ada sejumlah pemateri yang dihadirkan. Di antaranya Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas) TB. Ace Hasan Syadzily, hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Dirinya percaya, berbagai materi yang diberikan akan membantu daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Menurut pengamatan kami, ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menapakkan langkah untuk menuju kepemimpinan di tempat daerah masing-masing,” imbuhnya.

Di lain sisi, imbuh Mendagri, forum tersebut juga menjadi momentum kepala daerah untuk mengenal lebih dekat jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Pasalnya, para menteri tersebut dijadwalkan akan memberikan materi terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan dipilihnya Lembah Tidar Akmil Magelang lantaran tempat tersebut memiliki sejarah yang panjang bagi bangsa. Kepala daerah, lanjut Mendagri, dapat memanfaatkan momentum retret ini untuk belajar tentang sejarah tersebut.

Turut hadir dalam pembukaan retret ini, Gubernur Lemhannas TB. Ace Hasan Syadzily, Gubernur Akmil beserta para pejabat utama Akmil, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, serta para pejabat tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga.

(*/Rendy)

“Nah itu tanya sama DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” kata Rano kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

Pria disapa Bang Doel ini menegaskan pihaknya hanya menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai wakil gubernur. Maka itu, pihaknya enggan berkomentar lebih lanjut.

“Tugas saya sekarang wakil gubernur,” ujarnya.

Pada Jumat ini, Rano Karno menjadi Gubernur DKI sementara selama seminggu mengingat Pramono menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2/2025).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu menyebut, “mengingat pasal 28 ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

Setelah pelantikan pada Kamis, sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.