Bupati Mesuji Elfianah menyampaikan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

“Rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi-misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih,” kata Elfianah.

Elfianah juga menyampaikan Visi dan Misinya yang tertuang dalam RPJMD tersebut berdasarkan pada permasalahan pembangunan dan isu strategis pada lingkungan dinamis, yaitu menuju Mesuji Daerah yang maju, Kondusif, Sejahtera dan Berkeadilan dan visi nya mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang merata, terintegrasi dan berkelanjutan.

Mewujudkan transformasi ekonomi yang maju dan inklusif berbasis sistem agribisnis,Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, adil dan profesional.

Meningkatkan kondisi lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman untuk pengembangan usaha dan investasi.

Istri dari Khamamik yang juga mantan orang nomor satu di Mesuji itu menambahkan Dokumen RPJMD tersebut masih bersifat rancangan awal. Ia berharap mendapat saran yang membangun.

“Kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari seluruh anggota DPRD serta masyarakat luas agar RPJMD ini benar-benar menjadi landasan pembangunan yang mampu menjawab tantangan daerah ke depan,” tegasnya.

Pantauan Lintasmerahputih.com paripurna tersebut terlihat berbeda dari biasanya. Dihari itu, Bupati Perempuan Pertama Mesuji kelahiran Desa Sungai Cambai itu ternyata berulang tahun ke-51.

Suasana seketika menjadi cair ketika para pimpinan, anggota DPRD dan Forkopimda memberi ucapan selamat ulang tahun dan menggelar ‘surprise’ tiup lilin.

Selamat Ulang Tahun Bupati Mesuji Elfianah “ucap Jodi ketua DPRD Mesuji dengan mengucap

“Bismillahirrohmanirrohim, semoga ibu bupati diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan selalu oleh Allah SWT dalam melaksanakan amanah sebagai kepala daerah, terwujud visi dan misinya, tercapai Kabupaten Mesuji Maju dan menyokong impian pemerintah Provinsi Lampung menuju Indonesia emas” tutup ketua dewan.

(Okta)

Paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Buru, Bambang Langlang Buana, didampingi Wakil Ketua I Sunardi Idris dan Wakil Ketua II Jaidun Saanun.

Dalam rapat tersebut, Bambang menyebutkan, seluruh tahapan Pilkada telah usai, dan pada akhirnya Kabupaten Buru telah menghasilkan pasangan Bupati dan Wabup terpilih periode 2025-2029.

Selanjutnya, Ketua DPRD Buru membacakan Keputusan KPU terkait dengan penetapan Bupati dan Wabup terpilih.

“Dengan mengharapkan ridha Allah SWT, DPRD secara resmi mengumumkan, menetapkan Ikram Umasugi dan Sudarmo sebagai pasangan Bupati dan Wabup Buru terpilih 2024. Saya mengajak semua untuk menyambut kehadiran pemimpin daerah yang baru dengan doa tulus dan ikhlas, sehingga mereka berdua dapat mengemban amanah dengan baik,” ujar Ketua DPRD Buru.

Menurutnya, sebagai warga negara yang baik dan taat asas, tentunya suka cita dan kebanggaan atas terpilihnya bupati dan wabup, mestinya harus dibarengi dengan memberikan ucapan selamat serta harapan akan masa depan Kabupaten Buru yang lebih baik.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Buru, yang telah menyalurkan hak politiknya dalam Pemilukada pada 27 November 2024 lalu. Setiap suara yang diberikan membuka jalan dan ketetapan lahirnya pemimpin baru di era yang baru,” ungkapnya.

Ia juga berharap, bupati dan wabup terpilih ini dapat membina keharmonisan dalam bermitra dan menjadi rekan kerja profesional.

“Kepada kedua saudaraku Ikram Umasugi dan Sudarmo, kami mengucapkan selamat telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wabup Buru terpilih. Harapan kami semoga nantinya kita dapat membina keharmonisan dalam bermitra dan menjadi rekan kerja profesional dalam menetapkan kebijakan bersama, sesuai visi misi yang disampaikan,” pungkasnya.(SM)

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), M. Rum Soplestuny, menyatakan ketidakhadiran Pj Bupati Buru Syarif Hidayat dalam rapat paripurna rekomendasi LKPJ Tahun Anggaran 2024 telah menimbulkan kekecewaan di kalangan pimpinan dan anggota dewan.

Ia meminta Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku untuk segera mengevaluasi kinerja Pj Bupati selama menjabat, khususnya dalam aspek pengelolaan pemerintahan Kabupaten Buru.

Dalam Paripurna itu, Pansus LKPJ juga menyoroti beberapa persoalan penting, seperti kondisi Lapangan Pattimura di Kota Namlea yang terbengkalai dan dipenuhi rumput liar setinggi satu meter.

Menurutnya lapangan ini seharusnya menjadi fasilitas olahraga yang dirawat dengan baik, bukan dibiarkan terbengkalai.

Masalah lain yang disoroti adalah pengembalian anggaran sebesar Rp17 miliar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Kabupaten Buru ke pemerintah pusat, yang seharusnya anggaran tersebut dimanfaatkan oleh dinas.

Ketidaksanggupan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan ini dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam pengelolaan keuangan daerah. (SM)

Acara Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Memperingati HUT ke-79 RI di buka secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Hj. Elfianah.

“Sesuai Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara RI Nomor: B-04/M/S/TU.00.03107/2024 tentang Penyampaian Tema, Logo, Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI akan dilaksanakan pukul 10.18 WIB, dilanjutkan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pukul 13.30 WIB,” ujar nya.

Beliau menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 esok pagi, bangsa Indonesia memperingati HUT ke-79 RI dengan tema “Nusantara Baru Indonesia Maju”, hari yang bersejarah dan tidak pernah dilupakan, selalu di kenang, selalu diperingati, karena mulai tanggal, bulan, dan tahun tersebut Indonesia lahir, Indonesia bebas dari cengkeraman penjajah yang menindas, menjajah dan merampas hak azasi bangsa Indonesia memperingati waktu itu.

Selanjutnya Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI, dalam pidato nya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan berbagai pencapaian dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia selama setahun terakhir serta rencana strategis untuk pembangunan nasional ke depan.

Pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden RI sangat relevan dengan kondisi saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas pembangunan di daerah, beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 ini menjadi momentum untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan kinerja kita dalam melayani masyarakat.

Dengan semangat kemerdekaan yang ke-79 ini, Pemerintah Daerah harus senantiasa berkomitmen untuk terus bekerja keras dan berinovasi dalam mewujudkan suatu daerah yang lebih maju, mandiri dan sejahtera.

Acara yang berlangsung di ruang sidang DPRD Mesuji tersebut dihadiri oleh Penjabat Bupati Mesuji, segenap pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah dan para Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Mesuji, serta tamu undangan lainnya, Pungkasnya. (okta/)

Rapat Paripurna dihadiri Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Bekasi dari berbagai fraksi. Hadir pula Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Jajaran Pejabat Eselon II dan III Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebagai fondasi utama dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Presiden Jokowi, APBN 2025 disusun dengan fokus utama pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

“APBN 2025 akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian nasional, memastikan inklusivitas dalam pembangunan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan,” tegas Presiden.

Presiden juga menyoroti pentingnya investasi pada sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta inovasi teknologi. Menurutnya, sektor-sektor ini adalah kunci untuk mendorong daya saing Indonesia di kancah global.

“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBN memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan masa depan bangsa,” ujar Presiden.

Karena itu, Presiden Jokowi, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan APBN 2025. Sinergi antara berbagai tingkat pemerintahan diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

Presiden Jokowi berharap dengan APBN 2025 sebagai motor penggerak, Indonesia mampu menciptakan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, yang dapat menjawab tantangan zaman serta membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pidatonya juga, Presiden Jokowi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan nasional kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota, kepada Bapak Prabowo Subianto menuju Nusantara Baru, Indonesia Maju.

(*/Ahmad Zarkasi)

Hadir dalam kegiatan tersebut PJ Bupati Palas di Wakili Sekdakab Palas Arpan Nasution, S.Sos., Ketua DPRD Palas Amran Pikal Siregar, S.Sos, Perwira Pengubung Palas Kodim 0212/TS Kapten Inf Ahmad Saleh Harahap, Kejari diwakili oleh Paul D.B Sinulingga, Ketua PA Palas Bainar Ritonga S.Ag, Para Anggota DPRD Palas, Para Staf Ahli Bupati Palas, Para Pimpinan OPD Palas, Para Camat Se-Kabupaten Palas, Para Tamu Undangan dan Insan Pers.

Saat menonton prosesi sidang tahunan MPR RI secara live streaming, terlihat Presiden Joko Widodo, Wapres Maaruf Amin, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan pejabat tinggi lainnya memasuki ruang sidang di Gedung Nusantara, MPR/ DPR RI, Senayan, Kota Jakarta Pusat.

Diawali oleh Bambang Soesatyo, memimpin prosesi awal dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Usai pidato MPR, dilanjut pidato Puan Maharani.

Kini, giliran Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa selama 10 tahun terakhir Indonesia terus mampu membangun daerah-daerah seperti jalan tol, jembatan, dan akses masyarakat lainnya.

“Selama pandemi Covid-19 pun, Indonesia mampu pulih lebih cepat dibanding negara-negara lain. Dari situ, pertumbuhan ekonomi juga terus bertumbuh,” kata presiden.

Ia mengatakan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar juga telah bermanfaat bagi masyarakat selama 10 tahun ini. Pencapaian kinerja positif disebutkannya pula di sejumlah sektor seperti sektor pertambangan dan sektor teknologi.

“Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Dengan kerja gotong royong bersama itu, kita mampu melompat lebih tinggi lagi,” kata presiden, dengan mengenakan pakaian adat Betawi.

Dalam pidatonya itu, ia juga menyampaikan pada 20 Oktober 2024 akan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ia berharap kepemimpinan selanjutnya dapat membawa Indonesia lebih maju lagi.

“Izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepada Bapak Prabowo. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai kepemimpinan Bapak Prabowo,” pungkasnya.

Usai mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden, Sumanto mencatat 10 poin. Diantaranya setiap aktifitas kepemimpinan negara perlu kebersamaan, prinsip membangun dari pinggiran dan membangun dari desa, pembangunan untuk mewujudkan keadilan pemerataan untuk memenuhi kebutuhan primer sekunder & tersier dalam kehidupan, hilirisasi & nasionalisasi terhadap potensi Sumber Daya Alam untuk menjaga stabilitas nasional, penguatan sektor energi hijau untuk menjaga lingkungan berkelanjutan dan mudah di akses, penguatan sistem siber yang kuat dan berdaulat, penguatan produk UMKM untuk masuk ke dalam Pasar Global, transformasi hukum yang berkeadilan dengan perubahan beberapa produk hukum & tranformasi terhadap SDM penegak hukum, Gotong Royong & kebersamaan serta menjaga persatuan bangsa untuk membangun bangsa, penguatan posisi Indonesia untuk meningkatkan perdamaian dunia & peran serta negara menjaga stabilitas dunia.

Dalam kesempatan tersebut Kasi Humas Iptu Armansyah Batubara Mengatakan Rapat Paripurna istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT RI Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Tema “Nusantara Baru Indonesia Maju” berjalan dengan baik dan lancar, tuturnya. (081)

Salah satunya intrupsi dari Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim, dalam intrupsinya anggota dewan yang akrab disapa ARH mempersoalkan beberapa kebijakan Pj. Wali Kota yang telah membuat kegaduhan di masyarakat.

“Hampir setahun Pj. Wali Kota menjadi kepala daerah di Kota Bekasi ini, saya melihat fenomenanya selalu ramai dan gaduh seperti, soal mutasi pejabat, PPDB Online, dan saat ini dapur DPRD juga dibuat sedang tidak kondusif oleh Pj. Wali Kota,” ucapnya

Terkait persoalan di dapur DPRD, kata ARH, Pj. Wali Kota Bekasi telah menunjuk Plt Sekwan tanpa ijin atau mendapat rekomendasi dulu dari pihak DPRD. Padahal pimpinan DPRD dan pimpinan semua fraksi telah sepakat menunjuk H. Syahroni menempati posisi Sekretaris Dewan (Sekwan). Tapi sampai saat ini Pj. Wali Kota Bekasi belum juga merestui.

“Ini bukan persoalan H. Syahroni, tapi soal harga diri DPRD dalam mengambil keputusan yang tidak dihargai oleh eksekutif,” ucap anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan.

ARH juga mengkritik pimpinan DPRD yang lemah dalam mempertahankan keputusan yang telah diambil bersama terkait Sekwan. Karena itu ia meminta pimpinan DPRD punya keberanian dalam mengambil sikap terhadap kebijakan Pj. Wali Kota Bekasi yang bikin kegaduhan di masyarakat.

“Kalau kebijakan soal mutasi dan PPDB online sudah dibikin gaduh, soal dapur DPRD mau dibikin gaduh juga, maka saya akan melawan, saya minta pimpinan DPRD untuk mengambil sikap,” tegasnya.

Karena itu, mari sama sama kita jaga marwah DPRD kita di mata eksekutif agar lembaga DPRD kita lebih dihargai, pungkasnya.

(Ahmad Zarkasi)

Kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Palas yang dibuka Ketua DPRD Palas Amran Pikal Siregar selaku Pimpinan Sidang Rapat Paripurna.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Palas dengan Agenda Penetapan KUA-PPAS TA. 2025, Penetapan Perubahan KUA-PPAS TA. 2024 dan Penetapan Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Palas.

Pada kesempatan tersebut Pj Bupati Palas Ir. Ardan Noor Hasibuan MM, mengucapkan kepada Anggota DPRD Palas yang sudah bekerja keras membahas perubahan KUA – PPAS 2024 dan Ranperda sehingga telah dituangkan pada Nota kesepahaman antara pemerintah Kabupatem Padang Lawas (Pemkab Palas) dan DPRD Palas untuk kepentingan masyarakat Palas.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Palas di hadiri oleh Seketaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Arfan Nasution, S.Sos, mewakili Ketua Kejaksaan Negeri Palas, mewakili Ketua Pengadilan Negeri Palas, Danramil Barumun mewakili Dandim 0213 Tapanuli Selatan, Pabung Palas dan Anggota DPRD Palas sebanyak 24 orang hadir pada Rapat Paripurna.

Kasi Humas Polres Palas Iptu Arwansyah Batubara mengatakan Kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Palas berjalan dengan aman dan lancar selanjutnya ditutup oleh pimpinan sidang dengan menetapkan 3 (tiga) agenda Rapat Paripurna. (081)

Rapat Paripurna ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Palas H. Irsan Bangun Harahap, S.E. di dampingi oleh wakil Ketua II DPRD Kabupaten Palas Sufriady Halomoan Hasibuan S. Pd MM, dan turut hadir para Asisten, mewakili Kejari Kabupaten Palas, mewakili Pabung Palas para Pimpinan OPD Kabupaten Palas serta para undangan lainnya.

Pj. Bupati Palas Ir. H. Ardan Noor Hasibuan MM dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas (Sekdakab Palas) Arpan Nasution S.Sos dalam sambutanya menyampaikan dengan berpedoman kepada RKPD Kabupaten Palas h tahun 2025 maka tema RKPD Kabupaten Palas “Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia” dengan prioritas:

1. Peningkatan perencanaan, efektivitas implementasi, dan pengawasan pembangunan;
2. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah;
3. Penerapan pelayanan publik terpadu terintegrasi secara elektronik;
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar;
5. Peningkatan mutu dan pelayanan fasilitas kesehatan;
6. Peningkatan upaya perbaikan gizi masyarakat dan intervensi pencegahan stunting;
7. Peningkatan akses sanitasi dan air bersih bagi beresiko stunting; keluarga
8. Peningkatan sarana dan prasarana sektor pertanian, perkebunan dan perikanan;
9. Menggalakkan destinasi wisata daerah;
10. Peningkatan verifikasi dan validasi data kemiskinan dan miskin ekstrem;
11. Peningkatan penyelenggaraan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi;
12. Peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan ibu kota menuju kecamatan;
13. Peningkatan perumahan layak huni; cakupan
14. Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah;

Kemudian peraturan daerah inisiatif DPRD, adalah merupakan salah satu kewajiban pihak eksekutif dan legislatif yang secara konstitusional harus kita penuhi untuk kitα tetapkan bersama. Kami berharap program yang telah disusun ini terlaksana dengan baik melalui kerja sama dan sinergitas Pemerintah Kabupaten Palas bersama DPRD dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, tambahnya.

Dan semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, perlindungan dan kesehatan serta mampu dalam mengemban tugas dan pengabdian demi pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Palas, ujarnya.

Kemudian untuk selanjutnya mari kita bahas bersama-sama antara legislatif dan eksekutif guna mencapai kesepakatan demi kemajuan pembangunan Kabupaten Palas yang kita cintai ini, tutupnya. (081)

Ada beberapa catatan penting yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seperti mengoptimalkan aset daerah yang ada, dan kebijakan untuk APBD tahun mendatang.

Hal itu disebutkan Djamaludin Bugis, selaku perwakilan fraksi PKB dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buru.

Ia mengatakan Penjabat Bupati kedepannya harus memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) serta meninjau ulang kebijakan APBD tahun mendatang.

“Kami meminta evaluasi terkait status lahan-lahan milik Pemda yang belum jelas,” ujar Jamaludin.

PKB juga menggarisbawahi pentingnya menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan analisis yang akurat.

Aset daerah yang potensial belum menghasilkan PAD yang diharapkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD masih rendah dan perlu ditingkatkan,” tambahnya

Keterlambatan pelaksanaan program akibat perencanaan yang kurang matang menjadi perhatian utama.

Daya serap anggaran dalam pelaksanaan beberapa program masih lambat dan pengawasan ke lapangan perlu diperbaiki,” kritik Jamaludin.

PKB menekankan agar perencanaan keuangan didasarkan pada skala prioritas kebutuhan pembangunan dan pemerataan.

“Pembangunan harus merata dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan hanya kebutuhan birokrasi,” tegasnya.

Meskipun memberikan sejumlah kritik, PKB menyatakan menerima dan mendukung penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2023.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah,” tutupnya. (SM)