Rapat koordinasi pengamanan yang berlangsung di Ruang Rapat Biroops Polda NTB, Kamis (6/2/2025), dipimpin Kabag Binops AKBP Rohadi, S.I.K., menegaskan kesiapan aparat untuk mendukung kelancaran acara, yang akan dihadiri ribuan dokter dari seluruh Indonesia.

“Peserta muktamar akan datang melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan Pelabuhan Lembar. Panitia telah menyiapkan sistem shuttle untuk mengantar peserta ke hotel masing-masing. Proses registrasi langsung dilakukan di bandara dan Lombok Raya bagi peserta yang tiba via laut,” jelasnya.

Untuk menjaga ketertiban, seluruh peserta diwajibkan menggunakan ID card khusus, sebagai akses masuk ke lokasi acara.
“Aparat kepolisian akan fokus mengamankan dua komisi yang dianggap rawan konflik, yaitu Komisi A dan Komisi C,” ungkapnya.

Disebutkan, hingga saat ini, dua menteri telah mengonfirmasi kehadiran mereka, sementara Presiden RI dijadwalkan hadir dengan kepastian 70 persen.

“Mengingat kehadiran Presiden membutuhkan pengamanan ekstra, Polda NTB akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait pengamanan VVIP,” tandasnya.

“Polres Lombok Tengah bertanggungjawab mengamankan jalur masuk udara di Bandara Bizam dan Sirkuit Mandalika. Sementara Polres Lombok Barat mengamankan jalur masuk laut di Pelabuhan Lembar dan Senggigi,” lanjutnya.

Ia juga mengatakan jika diperlukan tambahan personel, Polres/Polresta jajaran bisa mengajukan BKO ke Polda NTB.

Selain pengamanan jalur, panitia juga telah menyiapkan area parkir di Pura Dalem, Hotel Lombok Garden, Lombok Plaza, dan Lombok Raya.

Acara puncak Muktamar IDI yang berlangsung pada 13 Februari 2025, akan diisi dengan pembukaan, agenda utama, dan hiburan. Untuk memastikan kenyamanan, panitia akan berkoordinasi dengan masyarakat sekitar agar tidak terjadi gangguan.

Sebagai langkah antisipasi, pihak keamanan juga akan menyiapkan ambulans untuk keadaan darurat. Selain itu, Ditintelkam Polda NTB telah memastikan legalitas acara sudah lengkap, sehingga panitia bisa segera mengambil surat izin kegiatan.

“Dengan persiapan matang dan koordinasi yang baik, diharapkan Muktamar IDI ke-32 di Mataram berjalan lancar dan kondusif,” tutupnya.

(Yyt)

Turut hadir Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang diwakili oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Lukmansya M,Tr,M,Than, di dampingi Pj. Gubernur Sumut Agus Fatoni dan Beserta Bupati/Walikota Se-Sumatera Utara dan OPD terkait lainnya.

Dikatakan Pj Bupati Palas, Dalam rapat ini, disampaikan Kepada seluruh kepala daerah untuk menyampaikan kewaspadaan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Dan meminta masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem selama periode Natal 2024 dan tahun baru 2025.

Untuk itu, kami berharap kepada Seluruh masyarakat Kabupaten Palas untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi di wilayah masing-masing seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Ucap Ardan Noor.

“Kita semua berharap tidak ada kejadian bencana lagi, tetapi kita harus mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan dan perlunya konsolidasi Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas,” pungkas Pj Bupati Palas. (081)

Seperti diketahui Ketahanan Pangan merupakan salah satu dari 8 program Asta Cita Presiden Prabowo, yang mana diharapkan dalam 100 hari ada pencapaian yang dihasilkan.

Dalam sambutannya, Kapolres Palas AKBP Diari Astetika S.IK melalui Wakapolres Kompol Sugianto S.Pd, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan langkah koordinatif guna mendukung program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan di Kabupaten Palas.

Rapat Koordinasi dihadiri oleh Sekdakab Palas, Para Kabag Polres Palas, Para Kasat Polres Palas, Para Kapolsek jajaran Polres Palas, Kadis Perikanan ,Kadis Pertanian Kadis Ketapang dan Kaban Kesbang Pol Palas.

Pada Kesempatan tersebut dibahas terkait kesiapan masing – masing instansi terkait dalam mendukung Program Ketahanan Pangan, dan langkah – langkah yang akan dilakukan serta mendatakan target yang harus dicapai dalam waktu cepat.

Kabag SDM AKP Sintong Simanjuntak mengatakan Selain ketahanan pangan dalam rapat koordinasi tersebut juga di sosialisasikan rencana Rekrutmen Bakomsus Polri yang akan di laksanakan di awal November ini, dan kepada peserta rapat juga diminta untuk membantu menyampaikan ke lingkungan dan keluarga yang mau berminat mengikuti Rekrutmen ini.

Dalam kesempatan tersebut Kasi Humas Iptu Arwansyah Batubara menyampaikan bahwa Polri berkomitmen melakukan penghijauan di asrama Polres dan memanfaatkan area rumdin (rumah dinas) Kapolres untuk tanaman cabai, tomat, dan akan dibuatkan kolam ikan.

“Untuk program prioritas tanaman untuk lahan besar adalah jagung, sementara tanaman untuk pekarangan rumah tangga atau instansi meliputi cabai dan tomat.” Ujarnya. (081)

Turut hadir Pj. Bupati Palas Ir. H. Ardan Noor Hasibuan MM dan di dampingi oleh Kejari Padang Lawas Sinrang, S.H, M.H., Sekdakab Palas Arpan Nasution S.Sos, Asisten I Panguhum Nasution S.Sos, M.AP, dan para pimpinan OPD lainnya.

Rapat koordinasi ini di laksanakan dalam rangka memastikan kelancaran dan keabsahan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024,

Semua penyelenggara Pemilu harus berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan Pilkada.

Dalam menanggapi dinamika yang terjadi, terutama terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, bahwa melalui surat KPU RI Nomor 1692 Tanggal 23 Agustus 2024, permasalahan ini dianggap telah selesai.

Keputusan ini telah mengakomodir putusan MK Nomor 60 serta putusan MK Nomor 70 yang terkait dengan batas usia calon kepala daerah.

Untuk itu dalam melaksanakan program yang telah dibuat, maka KPU Kabupaten Palas harus memprioritaskan setiap kegiatan yang ingin dibuat maupun dihadiri ditengah persiapan tahapan yang sedang berjalan, Apakah itu kegiatan Bawaslu RI, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. (081)

Kasatgaswil I.2 menyampaikana bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau jajaran pemerintah daerah untuk memanfaatkan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pengawasan dalam perbaikan tata Kelola pemerintahan.

Dalam hal ini sudah Menjadi tanggung jawab KPK bersama perangkat daerah untuk menuntaskan penyelesaian MCP. MCP bukan kesimpulan dalam proses penyelesaian korupsi, tapi menjadi indikator penting yang menunjukan penguatan sistem pencegahan korupsi,” ujarnya.

MCP memiliki VIII (Delapan) cakupan intervensi yaitu :

1. Perizinan
2. Pengadaan Barang Dan Jasa
3. Perencanaan Dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD),
4. Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
5. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
6. Manajemen Aset Daerah
7. Optimalisasi Pajak Daerah
8. Tata Kelola Keuangan Desa.

Maka dari itu, KPK selenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Dan Tindak Lanjut Pembangunan Sistem Pencegahan Korupsi Di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024. Ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Plh. Bupati Palas juga menyampaikan akan berkomitmen dalam rangka mendukung implementasi MCP di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan OPD terkait untuk siap melakukan pendampingan agar MCP dapat mencapai hasil yang maksimal sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.

Kemudian disampaikan juga, bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas siap transparansi dalam setiap kegiatan, sehingga tindakan korupsi dapat dicegah dan atasi untuk memajukan Sumatera Utara.

“Serta menjadikan Sumatera Utara Aman dan Bermartabat, sesuai dengan Visi dari Pemerintah Provinsi Sumatera itu sendiri “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”. Pungkaa Plh Bupati Palas. (081)

Rapat yang dipimpin oleh Ketua harian Permata MHT, H M Nuh ini dihadiri oleh Koordinator Panitia H Naman Setiawan, yang juga menjabat sebagai Camat di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian H Supli Ali, Sekjen Permata HMT dan H Hamzah Bendahara Permata MHT serta segenap panitia, di antaranya H Mar’ih, Bang Fery, Bang Jefri, Mpo Kokom, Mpo Anna dan Mpo Maryam

Rapat membahas tentang teknis pelaksanaan kegiatan mulai dari tempat pelaksanaan hingga teknis pemotongan dan pendistribusian daging qurban.

Dikatakan Sekjen Permata MHT, H Supli Ali, bahwa qurban ini adalah ibadah yang bersifat individual, kami selaku Organisasi Kemasyarakatan mengajak instansi pemerintah maupun swasta bersama-sama untuk berqurban.

“Semoga saja apa yang kita niatkan ini akan bermanfaat bagi masyarakat banyak dan kita selaku panitia akan mendapatkan ganjaran pahala,” ucap H Supli.

Sementara itu, H Naman selaku ketua panitia mengatakan, “Pemotongan massal hewan qurban insyaallah akan dilaksanakan di kawasan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

“Kita berencana melaksanakan pemotongan hewan qurban pada hari Selasa 18 Juni 2024, mengingat pada hari tersebut kita mempunyai waktu cukup luang,” jelas H Naman.

“Lokasinya dapat dipastikan, yakni di bilangan Sukabumi Selatan, tepatnya bersebelahan dengan Pasar Inpres, atau di depan Kantor Kelurahan Sukabumi Selatan,” tambah H Naman.

Sementara itu H M Nuh dalam arahannya, berharap agar pelaksanaan Qurban Idul Adha ini dapat berjalan dengan aman, sukses dan lancar.

“Semoga saja pelaksanaan qurban oleh Ormas Permata MHT nanti dengan tema “Permata Berqurban” akan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi masyarakat yang berhak menerimanya dan kita para pengurus akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT,” pungkas H M Nuh.

Perlu diketahui, Permata MHT adalah Persatuan Masyarakat Jakarta Mohammad Husni Thamrin, organisasi kemasyarakatan di Jakarta yang berdiri pada 1976, saat ini sebagai Ketua Umumnya adalah Dr. H.Marullah Matali,LC.,M.Ag. yang juga menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata.

Permata MHT hadir sebagai agen perubahan (agent of change) yang memandu masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat Betawi, mendapat kehidupan yang lebih baik. Program-programnya fokus pada bidang kesejahteraan sosial dan pendidikan. (Hel)

Dalam hal ini Mendagri meminta supaya segenap pimpinan daerah beserta jajaranya agar terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif untuk mencarikan solusi atau pun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dalam upaya mengatasi inflasi di daerahnya. Namun dalam rakor ini, sekali lagi Mendagri menegaskan kepada seluruh Pemerintah Daerah agar terus melakukan langkah – langkah konkrit yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah Pusat.

Kemudian disampaikan juga bahwa ada beberapa hal dari minggu ke minggu yang perlu diperhatikan untuk Kepala Daerah sangat diharapkan bahwa upaya-upayanya bisa semakin membaik untuk menerapkan suatu perencanaan terutama berkaitan dengan penanaman yang tentunya direncanakan dengan baik sehingga bisa berkesinambungan dan terus menerus.

Tampak hadir mengikuti Zoom Meeeting Asisten II, Drs.Marza Jennova.MM, Kepala BPS Padang Lawas , Kadis Pertanian, Kadis Peternakan,Kadis Ketapang dan para undang lainnya. (081)

Pj. Bupati Palas Dr. Edy Junaedi Harahap, S.STP., M.Si ikut menghadiri Zoom Meeting dari Jakarta dan turut hadir di Kantor Bupati Palas Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Arpan Nasution S.Sos, Asisten II Drs, Marza Jennova, MM, Asisten III Drs Amir Soleh, Kepala Bappeda, Perum Bulog, Ketapang, BPS Padang Lawas, Diskoperindag dan Peternakan serta para undangan lainnya.

“Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai respons terhadap pentingnya kerja sama lintas sektor dan lintas daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya lonjakan inflasi yang dapat merugikan masyarakat khususnya kita masyarakat Kabupaten Palas”. Demikian dikatakan Pj Bupati Palas.

Kemudian pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi yang efektif. Melalui rapat koordinasi, kita dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan strategi dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi di tingkat daerah. Pungkasnya. (081)

Kepala BNPB mengatakan, keselamatan warga masyarakat di sekitar Gunung Ruang menjadi prioritas utama. Beliau juga mengapresiasi langkah langkah terpadu yang sudah dilakukan oleh unsur TNI/Polri, Basarnas, unsur Pemprov Sulut dan Pemkab Sitaro. Memastikan langkah2 penanganan darurat bisa berjalan dengan baik dimulai dari kaji cepat, penetapan status darurat, pencarian, evakuasi dan pertolongan, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan dgn segera sarana dan prasarana vital.

Sementara itu Deputi IV Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB, Jarwansah di Manado mengatakan, BNPB hadir dan saat ini sdg melakukan perjalanan ke Tagulandang utk memastikan secara langsung penanganan korban terdampak. Terutama berkaitan dgn pelaksanaan evakuasi, pengungsian dan ketersediaan logistik kebutuhan dasar.
Bersamaan dgn itu BNPB juga ikut membawa dukungan bantuan seperti
Dana operasional DSP Rp.350 jjuta kepada Pemkab Sitaro, juga bantuan logpal :

Tenda Pengungsi 5 set
Tenda Keluarga 100 unit
Light tower : 4 unit
genset : 4 unit
Sembako : 300 paket
makanan siap saji : 300 paket
hygine kit : 300 paket
matras : 300 lembar
selimut : 300 lembar
kasur lipat : 150 lembar
masker : 300 box
velbed : 50 unit
toilet portable : 10 paket
Survival kit pengungsi : 300 paket
Seperti yang sudah diberitakan,
Kronologi terjadinya erupsi pada periode 1-17 April 2024. Kegempaan yang tercatat di gunung Ruang sebanyak 1439 kali, gempa fulkani 569 kali gempa vulkanik dangkal 6 kali gempa tektonik lokal,dan 167 kli gempa tektonik jauh, gempa terasa tercatat 4 kali dgn skala 1MMI jumlah ke gempaan terutama gempa vulkanik dalam yg terjadi pada priode 1-17 April 2024 menunjukan kenaikan yg signifikan di bandingkan dgn bulan Maret 2024. Kegempaan pada tanggal 16 April 2024 pada pukul 00:00 – 12:00 Wita jumlah gempa vulkanik dalam mengalami eskalasi 493 gempa vulkanik dangkal 5 kali kejadian. gempa tektonik lokal 2 kejadian dan gempa tektonik jauh 1 kali kejadian. Kegempaan 17 April 2024 pada pukul 12:00-24:00 jumlah gempa fulkanik dalam 373 kejadian, gempa vulkanik dangkal 564 kejadian,gempa tektonik 1 kejadian. Pada pukul 12.00 sd 20.15 gempa erupsi 1 kejadian, dan Tremor vulkanik terus menerus dgn amplitudo maximum 50-55 Mm. Pada 16 April pukul 13.00 wita dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. pada tanggal 18 April 2024 level 3 siaga menjadi level 4 awas.
Menjawab pertanyaan, Ia.mentatakn, dampak yg di timbulkan dri erupsi :

a. Aktifitas perkantoran dan masyarakat tdk berjalan dgn normal.
b. Bangunan dan rumah msyarakat banyak yg mengalami kerusakan (bocor akibat lontaran batu vulkanik.
c. Akses jalan tertutup oleh debu vulkanik dan bebatuan sedang sampai krikil.
d Jalur pelayaran tujuan Manado Tagulandang terganggu

e. Korban Jiwa : Nihil
f. Kerugian Materil banyak rumah mengalami kerusakan bagian atap

g. Jumlah Pengungsi pertama : 159 KK ( 495 jiwa ) terdiri dari sbb:

1) Kampung Laingpatehi 73 KK.

( 247 jiwa )

a) Laki Laki : 158 Org

b) Perempuan : 89.Org

2) Kampung Pumpente :
86 KK ( 248 Jiwa )
a) Laki2 laki : 166 Jiwa,
b) Perempuan 82 jiwa

3) Tempat pengungsian sb :
a) Yang mengungsi di keluarga Sebanyak : 453
b) Yang mengungsi di gedung sekolah SMP 1 Tagulandang : 42 Org.

4) Pengungsi erupsi ke dua sebanyak 700 Jiwa sehingga Jumlah pengungsi seluruhnya menjadi 1.195

Penanganan yg sudah di lakukan:
a. Melaksanakan himbauan kepada masyarakat untuk waspada
b. Melaksanakan evakuasi terhadap masyarakat
c.Menempatkan tempat pengungsian di daerah yg di anggap aman.
d. Membuat Posko
e. Membuat dapur umum
f. Memberikan bantuan

Hambatan apa dan himbauan kpd warga apa utk menghindari kemungkinan yg tidak diinginkan sbb :
Masi terdapat masyarakat yang tidak mau mendengar himbauan dari pemerintah setempat. (*)

Rapat tersebut dihadiri oleh Kapolda Kaltim Irjen. Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Yudawan Roswinarso, Irdam VI/MLW Brigjen TNI Udiyanto, Pj Gubernur Kaltim yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Forkopimda Kaltim, dan pejabat utama Polda Kaltim.

Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan Polda Kaltim dalam memberikan pengamanan dan pelayanan selama Hari Raya Idul Fitri 1445H di wilayah Kalimantan Timur.

Kapolda Kaltim menyampaikan bahwa berdasarkan survei Kementerian Perhubungan RI, jumlah masyarakat yang akan mudik pada Tahun 2024 diprediksi akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, rapat koordinasi lintas sektoral digelar hari ini untuk menyusun skema antisipasi pengamanan pada Operasi Ketupat Mahakam 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 16 April 2024.

Selain itu, Polda Kaltim juga akan memberikan perhatian khusus pada daerah wisata selama libur panjang setelah Idul Fitri untuk memastikan pengamanan, ujar Kapolda.

Polda Kaltim telah menyiapkan langkah-langkah progresif terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Sasaran Operasi Ketupat Mahakam Tahun 2024 mencakup masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah, arus mudik, daerah rekreasi atau wisata, jalan tol, rest area, dan tempat hiburan.

“Dengan memperhatikan mobilitas masyarakat, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar dapat menjamin kelancaran dan keamanan,” tutup Kapolda Kaltim Irjen. Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si.
(Yyt)