Megawati, saat menyampaikan pidato politik pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024) menyebut fenomena itu menjadi pekerjaan rumah dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan.

“Jadi kalau sikap politik partai, ke depan tidaklah ringan dan juga bagaimana beratnya pekerjaan rumah untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan karena menurut saya, saya bilang sekarang itu hukum versus hukum. Hukum yang mengandung kebenaran berkeadilan, melawan hukum yang dimanipulasi,” ucapnya.

Menurut dia, fenomena itu terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Heran saya, KPU kok, enggak ngerti saya, kok bisa nurut? Padahal Komisi Pemilihan Umum. Kan harusnya dia pasti luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia), pasti jurdil (jujur dan adil). Jadi apa, netral? Eh, enggak. Pusing, dah,” kata Megawati.

“Bawaslu mana saya dengar semprit? Tidak ada. Kan mestinya semprit itu keras banget ‘kan, prat, prit, apalagi yang kemarin (Pemilu 2024) mestinya prat, prit. Enggak ada. Sepi, sunyi, sendiri,” sambung dia.

Selain itu, Megawati juga menyinggung kasus yang menimpa aktivis lingkungan di Pulau Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan. Menurut Megawati, Daniel menyerukan isu lingkungan, tetapi justru dipenjara karena dinilai menyebarkan kebohongan.

“Seperti yang saya bilang tadi, hukum versus hukum. Dianya yang benar-benar aktivis lingkungan, katanya dibilang dia bohong. Loh kan gampang, itu yang tadi saya bilang, pembuktian itu ‘kan juga sering dipalsukan. Akhirnya, toh, ya bebas,” ujarnya.

Ia menyayangkan hal itu. “Saya bilang ke para penegak hukum, bebaskan dia, gimana sih? Kayak apa nanti yang namanya pecinta lingkungan versus yang merusak, umpanya mereka merusak hutan, malah yang ditangkap yang membela,” ucapnya.

Diketahui, Rakernas V PDIP mengangkat tema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang dengan subtema Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya.

Igor Dirgantara menilai arah pidato presiden ke-5 Republik Indonesia itu lebih condong merespons atau mengkritisi jalannya pemerintahan yang saat ini terselenggara. Sementara itu, pemerintahan Prabowo Subianto baru terbentuk pada bulan Oktober mendatang.

“Sudah jelas tidak menentukan posisi PDI Perjuangan itu oposisi atau enggak, belum. Jadi, jawabannya itu belum tentu,” kata Igor saat dihubungi di Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Menurut dia, potensi PDI Perjuangan menjadi oposisi pun masih ada. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan partai itu bisa bergabung dengan pemerintahan.

Igor mengatakan bahwa partai ini akan lebih tegas menentukan posisinya pada Kongres PDI Perjuangan mendatang.

Terlebih lagi, lanjut dia, hubungan Megawati dan Prabowo sejauh ini tidak ada permasalahan. Selain itu, Prabowo pun saat ini mengusung agenda rekonsiliasi demi persatuan nasional.

Ia menyebutkan beberapa petinggi PDI Perjuangan juga banyak yang menyampaikan bahwa rakernas kali ini tidak memutuskan partai tersebut akan menjadi oposisi pemerintah atau tidak.

“Jadi, Kongres PDI Perjuangan bisa menentukan apakah partai ini bergabung dengan Prabowo atau di luar pemerintahan, jadi ini tawar-menawar politik juga,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat Rakernas V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024), mengatakan bahwa sikap partainya terhadap pemerintahan ke depan harus dicermati secara saksama, yakni dengan mendengarkan suara akar rumput.

Menurut dia, cara tersebut demi terlembaganya demokrasi yang sehat. Dalam menyikapi politik ke depan, Megawati menyebut PDI Perjuangan merupakan partai politik yang mementingkan kontrol dan penyeimbang.

“Karena saya juga bertanya bahwa ini pileg, pilpres, sudah dinyatakan selesai, tetapi tentu saya ingin menanyakan, bapak bertiga bagaimana? ‘Saya masih terus mau ikut sama PDI Perjuangan’,” kata Megawati menirukan jawaban ketiga partai tersebut dalam pidato politik pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Megawati berterima kasih atas kesetiaan PPP, Hanura, dan Perindo.

“Saya tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sebetulnya, harusnya, begitulah tata krama yang namanya di negara kita ini,” ujarnya.

Pada mulanya dia mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak bisa membentuk sistem koalisi karena sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan sistem presidensial.

“Jadi, bukan parlementer. Jadi, sebetulnya kita ini tidak ada koalisi, lalu oposisi. Jadi, memang agak susah sebetulnya. Karena kalau tidak ikut, lalu apa, ya? Jadi, saya bilang kepada mereka bertiga, kerja sama. Karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer,” ucap Megawati.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo tampak hadir dalam pembukaan Rakernas V PDI Perjuangan itu.

Dalam pidatonya, presiden kelima RI itu juga menyinggung sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia, menentukan sikap politik harus dicermati dengan saksama.

“Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup, dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat,” ucap Megawati.

Mencermati suara akar rumput tersebut, kata Mega, merupakan bagian dari skala prioritas rakernas kali ini. Selain pemantapan sikap politik, Rakernas V PDI Perjuangan juga membahas pemenangan Pilkada 2024 dan perumusan program kerakyatan.

Rakernas V PDI Perjuangan mengangkat tema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang dengan subtema Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya. Rakernas itu digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, hingga Minggu (26/5/2024).