Tema ini diangkat menangkap isi terkini tentang pentingnya kesehatan mental terutama bagi kaum muda (Gen Millennial dan Gen Z). Memastikan kesehatan mental yang baik sangat penting bagi pengembangan SDM dari usia pelajar hingga SDM muda. Kesehatan mental berpengaruh besar terhadap keberhasilan proses belajar, kinerja dan produktivitas, serta kesejahteraan individu di tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Pada gilirannya, kesehatan mental yang baik memungkinkan SDM untuk menghadapi tantangan dan menyiapkan Indonesia Emas 2045.

Diskusi dibagi dalam 3 sesi (a) gambaran umum tentang kesehatan mental kaum muda dikaitkan dengan faktor utama seperti dampak media sosial, dan load kerja SDM muda (b) data kesehatan mental dari lembaga data temuan WPH (WorkPlace Happiness) serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental generasi muda (3) alternatif apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental di kalangan generasi muda serta urgensi kebijakan dan regulasinya.

Narasumber dalam talkshow ini adalah, Dr Wahyu Riawanti, MP (Badan Diklat DIY), Elna Febi Astuti (Lembaga Hukum dan Pemberdayaan Manusia Noken Solutions) dan Febriana Emilda, S.Kep ners. M.P.H. (Bapelkes Pemda DIY). Berperan sebagai host adalah Dr. Hani Subagio, M.M (UPN Veteran Yogyakarta) dan moderator oleh Dr, Herman Felani M.A dari Universitas Islam Indonesia. Semua pembicara adalah alumni Program Pemantapan Nilai Kebangsaan (PPNK) LEMHANNAS RI Angkatan 218 tahun 2025.

Melalui keterangannya, Minggu (1/6), Elna Febi Astuti Lembaga Hukum dan Pemberdayaan Manusia Noken Solutions) mengatakan, kesehatan mental sudah menjadi darurat banyak orang sakit secara mental tapi tidak paham, karena sakit mental tidak terlihat seperti sakit fisik. Individu yang tidak sehat secara mental perlu pendampingan ahli untuk memastikan kesehatan Gen Z maupun orang tuanya, yang pada contoh diskusi ini adalah ibu single parent. “Perempuan kepala keluarga yang mungkin tidak punya akses dan tidak memahami literasi kesehatan mental karena beban ganda mencari nafkah dan mengurus anak,” ujarnya.

Selanjutnya menurut Dr Wahyu Riawanti, MP, Pertanyaan pentingnya adalah peran pemerintah dalam mengusung isu kesehatan mental dalam peraturan dan regulasi mengingat pentingnya mental capital dalam suatu bangsa terutama untuk menyiapkan Generasi Emas.

Oleh Ibu Febriana Emilda, S.Kepners. M.P.H dinyatakan bahwa, Kondisi kesehatan mental dikonfirmasi oleh data di mana data kesehatan mental DIY pada 2023 dan 2024 lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Data dan hasil diskusi ini bisa menjadi pijakan awal untuk mematangkan dan menguatkan regulasi seperti Psikolog Puskesmas dan program Integrasi Layanan Primer (ILP) serta program lain yang akan diwujudkan.

Talkshow ini diselenggarakan oleh Taplai 2028 sesuai pernyataan oleh moderator, Herman Felani, yang disampaikan secara terpisah yaitu tentang tujuan dialog yang merupakan bagian dari upaya untuk membumikan pesan kebangsaan yang disuarakan bersama dengan ide-ide konkret dan relevan bagi masyarakat luas.

Secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh Alumni Taplai 218 yang meliputi multi platform dan media baik dialog langsung, webinar, talk show radio maupun TVRI seperti yang disampaikan oleh Hani Subagio, selaku host. (*/Red)

Sebanyak enam puluh orang nelayan hadir untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada gedung Aula Katsuwo UPT PPP Pondokdadap ini. Pemaparan materi disampaikan oleh Prof. Ir. Djamhari Sirat, MSc., Ph.D, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Adapun IKRAN sendiri merupakan inovasi terbaru Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam menyediakan solusi komunikasi radio khusus bagi nelayan. IKRAN ini pada awalnya diinisiasi karena adanya laporan mengenai interferensi komunikasi terhadap frekuensi dinas penerbangan yang disebabkan oleh penggunaan frekuensi dan perangkat yang tidak sesuai peruntukkannya oleh nelayan.
Maka dari itu, IKRAN merupakan solusi berupa program komunikasi inklusif di sektor perikanan untuk komunikasi radio umum berupa pengiriman dan/atau penerimaan informasi yang bersifat umum selain informasi marabahaya, kedaruratan atau keselamatan, menggunakan perangkat telekomunikasi dengan media Spektrum Frekuensi Radio untuk mendukung kegiatan sektor perikanan.

Kewajiban memiliki IKRAN bagi nelayan kini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.8 tahun 2023 tentang Komunikasi Radio Umum untuk Mendukung Sektor Perikanan. IKRAN merupakan saran wajib yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha perikanan, diantaranya:

A.Pelaku usaha pada subsektor penangkapan ikan;
B. Pelaku usaha pada subsektor pengangkutan ikan;
C. Pelaku pendukung pada subsektor penangkapan & pengangkutan ikan; pekerja di atas kapal
penangkap/pengangkut ikan pengangkut ikan di pelabuhan, TPI, dan sentra nelayan
D. Operator stasiun radio di pelabuhan perikanan.

Petugas di pelabuhan perikanan yang melakukan Komunikasi Radio Umum
Adapun pelaku usaha perikanan yang ditemukan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedepannya, penerapan IKRAN diharapkan mampu mendorong nelayan untuk menggunakan frekuensi komunikasi sesuai yang diberikan agar tidak timbul lagi permasalahan intervensi saluran radio nelayan yang mengganggu
komunikasi udara. Selain itu, dengan adanya IKRAN, nelayan juga diharapkan mampu menjadi pelopor (agen perubahan) tertib penggunaan frekuensi radio, dimana nelayan yang telah bersertifikat diharapkan mampu mengajak rekan di sektor perikanan untuk menggunakan frekuensi IKRAN dalam berkomunikasi. ( Vian )