Dalam kunjungan ini hadir penasehat Plt PWI Kampar, Akhir Yani, Plt Ketua, Rina Dianti Hasan, Wakil Ketua Organisasi beserta anggota Plt PWI Kampar.

“Program rumah subsidi ini merupakan kerjasama PWI Pusat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukimam Republik Indonesia,”ujar Plt Ketua Rina Dianti Hasan, Jumat (1/8/2025).

Rina mengatakan bahwa program pemerintah dibawah Ketua umum PWI Pusat, Hendy Ch Bangun merupakan angin segar bagi para wartawan untuk memiliki akses terhadap kepemilikan rumah.

“Disamping itu, program perumahan subsidi ini juga menegaskan bahwa kedudukan Plt PWI Kampar merupakan perpanjangan tangan PWI Pusat di daerah,” jelasnya.

Rina menyebut bahwa perumahan subsidi ini sudah memasuki tahap finalisasi dengan pihak Bank Tabungan Negara (BTN).

Perumahan Fath residence mempunyai spesifikasi rumah tipe 36 dengan luas 102 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, dan taman.

Untuk jumlah rumah, pihak Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Riau sudah menyediakan 8 Unit rumah subsidi untuk Wartawan Kampar.

“Dengan tingginya antusiasme, tidak menutup kemungkinan kuota rumah akan ditambah,” ujarnya.

Rina menyebut kepemilikan rumah subsidi ini sangat mudah dengan DP Rp0 dan Administrasi Rp0. Lokasi sangat strategis, dan akses menuju perumahan cukup mudah.

Kedepannya, kata Rina, Plt PWI Kampar akan menyampaikan hasil kunjungan kerja ini kepada stakeholder yang berada diwilayah Kabupaten Kampar.

“Dalam waktu dekat kami akan melajukan audiensi dengan Bupati Kampar terkait program kerja kedepan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Plt PWI Riau, DR H Eka Putra mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Plt PWI Kampar.

Ia mengingatkan untuk segera melengkapi berkas, agar pada bulan Agustus ini dapat dilakukan akad kredit.

“Mari kita manfaatkan program ini secara optimal,” pungkasnya. (*)

Sidang sempat memanas saat kuasa hukum tergugat melontarkan pertanyaan yang dinilai menggiring opini mengenai legitimasi kepengurusan PWI hasil Kongres Luar Biasa (KLB). Majelis hakim pimpinan , Achmad Rasyid Purba, pun langsung menegur dan mengingatkan agar hal tersebut disampaikan dalam kesimpulan, bukan dalam pemeriksaan saksi.

Taty yang kini berusia 75 tahun menegaskan bahwa Ketua Umum PWI Pusat adalah Hendry Ch Bangun, hasil Kongres PWI di Bandung. Ia menyatakan tidak mengetahui detail soal KLB selain dari pemberitaan di media.

“Saya hanya tahu PWI yang sekarang dipimpin Pak Hendry, sesuai hasil Kongres Bandung. Soal KLB, saya hanya dengar dari berita saja,” ujar Taty dalam kesaksiannya.

Dalam keterangannya, Taty juga mengungkapkan sejarah panjang keberadaan PWI di Gedung Dewan Pers. Ia menyebut, sejak mulai bekerja di PWI pada tahun 1970, kantor sempat berpindah dari Jalan Veteran ke Gedung Dewan Pers di Jalan Kebon Sirih pada tahun 1982. Sejak saat itu, PWI berkantor di gedung tersebut tanpa pernah mengalami penyegelan hingga tahun 2024.

“Selama saya bekerja, tidak pernah ada penyegelan kantor,” ujarnya.

Taty juga menceritakan dampak langsung penyegelan terhadap pekerjaannya. Ia hanya diperbolehkan masuk ke kantor pada 30 Oktober 2024 untuk mengambil kop surat, amplop, dan beberapa pakaian, tanpa diberi akses lebih lanjut.

Selain tidak dapat menjalankan aktivitas organisasi seperti biasa, PWI juga dilarang mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) selama penyegelan berlangsung

Kuasa Hukum PWI Kritik Ketidakadilan

Tim kuasa hukum PWI Pusat dari ‘O.C. Kaligis & Associates’ menyampaikan bahwa penyegelan kantor PWI di Gedung Dewan Pers tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan terhadap organisasi lain yang juga berkantor di sana.

“Selama puluhan tahun, tak pernah ada penyegelan seperti ini. Ini tentu menjadi perhatian karena mengganggu kegiatan organisasi,” ujar Muhammad Faris usai sidang.

Anggota tim kuasa hukum lainnya, Faisal Nurrizal menambahkan bahwa saksi Taty dihadirkan karena pengalamannya yang panjang dan pemahaman historis mengenai keberadaan PWI.

“Beliau tahu betul sejarah PWI. Kalau tadi ada pertanyaan yang melebar, wajar saja kalau beliau tidak tahu. Bahkan majelis hakim tadi sudah menilai banyak pertanyaan tidak relevan,” ungkapnya didampingi penasihat hukum lainnya Umi Sjarifah, Rukmana dan Victor.

Tim kuasa hukum PWI mengapresiasi sikap objektif majelis hakim dalam mengarahkan jalannya persidangan agar tetap fokus pada substansi perkara. Mereka juga memastikan akan menghadirkan dua saksi tambahan pada sidang berikutnya yang dijadwalkan pada Rabu (16/7/2025) mendatang.(*)

Dalam persidangan ini, tim kuasa hukum PWI dari “Law Firm O.C. Kaligis & Associates” menyerahkan empat bukti tambahan. Keempat bukti itu berupa: foto dan video proses penyegelan kantor PWI Pusat, salinan surat permohonan pembukaan kembali kantor, serta dokumen asli tanda terima surat yang dikirimkan kepada Dewan Pers.

“Bukti video dan foto yang kami sampaikan merupakan fakta nyata tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Dewan Pers terhadap kantor PWI Pusat, yang dipimpin oleh Ketua Umum sah hasil Kongres PWI di Bandung, Bapak Hendry Ch Bangun,” ujar Muhammad Faris, anggota tim kuasa hukum PWI, kepada wartawan usai sidang.

Bukti tambahan ini diklaim memperkuat gugatan PWI atas dugaan tindakan melawan hukum, khususnya terkait penyegelan kantor PWI yang terjadi pada 30 September 2024.

Menurut Faris, penyegelan itu dilakukan secara sepihak dan tidak memiliki dasar kewenangan yang sah.

Selain bukti visual, dua bukti lainnya berupa salinan surat tertanggal 19 Mei 2024 yang berisi permohonan pembukaan kembali kantor, serta tanda terima surat dari pengiriman ulang dokumen kepada Dewan Pers. Faris menyebutkan bahwa tidak ada tanggapan dari pihak Dewan Pers terhadap surat pertama, sehingga PWI kembali mengirimkan surat kedua yang kini dijadikan bagian dari bukti penguat.

“Padahal, di dalam kantor masih terdapat dokumen penting milik organisasi. Penolakan untuk membuka kantor menunjukkan ketidaksiapan Dewan Pers menyelesaikan permasalahan secara baik-baik,” tambah Faris, yang hadir bersama rekan kuasa hukum lainnya Umi Sjarifah, Rukmana, dan Victor.

Faris menegaskan, pihaknya tetap membuka diri terhadap upaya damai, selama itikad baik ditunjukkan pihak tergugat. Ia menyampaikan bahwa permohonan mereka sangat sederhana, yakni pembukaan kembali kantor agar PWI bisa berfungsi secara normal.

“Kami tentu sepakat jika ada upaya damai. Yang paling penting kantor bisa kembali dibuka agar PWI menjalankan perannya, termasuk menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan. Permintaan kami sangat sederhana,” jelasnya.

Sementara itu, dalam sidang yang sama, tim penasihat hukum Dewan Pers turut menyerahkan 14 bukti surat kepada majelis hakim. Pihak tergugat juga akan menyampaikan bukti tambahan dalam persidangan selanjutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 25 Juni 2025 mendatang.(*)

Bimtek berlangsung selama tiga hari (22-24 Mei 2025) bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua, bertujuan untuk meningkatkan peran kehumasan sebagai corong informasi pembangunan di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan.

Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng), Fransisco Marsela,S.E mengatakan Bimtek ini merupakan upaya Pemkab Mamberamo Tengah, dalam peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang kehumasan.

Diharapkan ASN Kabupaten Mamteng yang bertugas di Bagian Humas dan Protokoler mampu adaptasi, menyesuaikan diri dengan perkembangan informasi diera teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Melalui Bimtek ini, para ASN Humas dan Protokoler Mamteng, memahami kerja-kerja jurnalistik dan bisa membangun hubungan kerja secara profesional dengan pers dan media.

“Di era digital saat ini, seluruh staf Humas dituntut mampu beradaptasi dan profesional dalam menjalankan tugasnya dengan baik dalam penyebarluasan informasi. Humas dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas. ASN bagian humas harus mampu menyiapkan materi informasi pembangunan melalui siaran pers supaya layak dipublikasikan di media massa maupun media milik pemerintah daerah,”ujar Fransisco disela-sela pembukaan Bimtek, Kamis (22/5/2025).

Ia menekankan pentingnya pemutakhiran pengetahuan dan keterampilan bagi para staf, agar fungsi kehumasan sebagai penyampai informasi pembangunan, program kerja, serta visi dan misi Pemkab dapat dijalankan secara efektif.

Sementara itu, Ketua PWI Papua, Hans Bisay, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Pemkab Mamberamo Tengah dan PWI dan. Ia menilai pelatihan seperti ini penting untuk membentuk tim humas yang profesional.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan Pemkab Mamberamo Tengah kepada PWI Papua. Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk memperkuat kapasitas staf kehumasan dan kerjasama dengan pers dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada publik,” ujarnya.

Hans juga berharap pelatihan jurnalistik ini menjadi awal kerjasama Pemda Mamberamo Tengah dengan PWI dalam proses peningkatan kompetensi yang berkelanjutan di bidang fotografi dan videografi bagi pegawai humas dan protokoler Mamberamo Tengah.

“Sinergi ini perlu terus dilanjutkan dan rutin dilakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik dan penyebaran informasi pembangunan,” tutupnya.

Bimtek jurnalistik ini diikuti 13 ASN Humas Dan Protokoler Kabupaten Mamberamo Tengah, dengan pemateri PWI Papua. (*)

Road to HPN menuju Puncak Acara Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 9 Februari 2025.

Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rudy Agus Purnomo Raharjo menyatakan pinjaman online ilegal sangat berbahaya bagi masyarakat.

Rudy dalam paparannya pada acara Seminar Nasional “Peran Media dalam Pencegahan Pinjol dan Judol” kerja sama PWI Pusat dan Universitas Sahid Jakarta Selatan merinci pinjol ilegal itu menjerat nasabah dengan bunga tinggi.

Belum lagi seluruh data handphone nasabah pinjol ilegal bisa tersedot dan tersebar ke hal layak. Serta perilaku penagih pinjol ilegal ini tidak beretika.

OJK telah memberangus 2.900 pinjol ilegal, menutup 228 rekening dan 1.400 WhatsApp. Namun OJK belum bisa memberantas habis pinjol ilegal dengan alasan suplai and demand di masyarakat.

“Satu ditutup yang lain timbul karena ada suplai and demand. Faktor ekonomi juga berpengaruh sehingga kenapa pinjol ilegal itu marak,” ujar Rudy Agus Purnomo Raharjo pada Seminar Nasional Road to HPN 2025 di Universitas Sahid Kampus Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Rudy Agus Purnomo menambahkan faktor edukasi masyarakat yang masih rendah menjadi faktor. Ia mengeluarkan data tingkat literasi 65 persen tapi inklusi 75 persen. “Tafsirnya masyarakat membeli produk dan layanan tapi tingkat literasi rendah,” ujarnya.

Ketua LKBPH PWI Pusat HM Untung Kurniadi mengatakan masyarakat banyak terjerat pinjol ilegal karena kemudahan persyaratan dan cepat cair. Untung menyebutkan ada yang hanya menunggu satu jam, pinjaman itu sudah bisa cair dengan syarat yang tidak ribet. Korban pinjol terbanyak adalah ibu-ibu dan guru karena banyak tunggangan.

Bukan hanya itu, wartawan pun banyak terjerat pinjol ilegal. Untung menceritakan pengalaman saat dampingi wartawan terjerat pinjol ilegal untuk lapor polisi.

Dasar yang dipegang, kata Untung adalah pernyataan Mahfud MD yang menyebutkan hutang pinjol ilegal tak perlu dibayar.

Namun laporan polisi itu tidak diterima dengan alasan masuk dalam kategori pelanggaran perdata.
“Jadi sebenarnya hutang pinjol itu bisa enggak dibayar kah? Tolong nanti Dekan Hukum Usahid menjelaskan,” ujar HM Untung Kurniadi.

Dekan Fakultas Hukum Usahid
Dr Yuherman SH, MH langsung merespon. Ia mengatakan hutang pinjol ilegal itu secara norma tetap harus dibayar. Akan tetapi, tagihan hutang pinjol ilegal itu tidak bisa dibayar melalui pengadilan. Karena itu sama saja dengan hutang judi online yang tidak bisa dibayar melalui pengadilan.

“Pengadilan hanya menyoroti perilaku judi dengan pasal 303, tapi hutang judinya tidak bisa dibawa ke pengadilan,” ujar Dr Yuherman SH, MH.

Dekan Fikom Universitas Sahid Jakarta Dr Mirza Ronda, M Si mengatakan peran media sangat penting dalam mencegah pinjol ilegal dan judol.

Media harus terus mengawal sampai akhir sehingga informasi itu bisa sampai ke masyarakat.

Mirza mencontohkan kesuksesan media dalam mengawal isu pagar laut di Tangerang. Media terus mengikuti dan mengkonfirmasi pihak terkait sehingga semua terbongkar.

“Kalau kasus judi online yang kemarin sudah melibatkan Komdigi itu harusnya terus dikawal sampai persidangan. Sehingga isu itu menjadi top of mind. Itu peran media,” ujar Mirza Ronda.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengatakan pinjol ilegal dan judol bukan hanya marak di Indonesia. Masyarakat Singapura, kata Hendry pun banyak yang terjerumus dalam judi online. Korbannya pun sama kebanyakan dari kaum ibu.

“Di Indonesia besar karena kita ini kebanyakan masyarakat pemimpi. Padahal kalau mau banyak uang kerja keras,” ujar Hendry Ch Bangun.

Rektor Universitas Sahid Jakarta, Prof. Dr. Ir Giyatmi dalam sambutannya mengatakan media punya peran penting dan menjadi garda terdepan dalam mencegah pinjol ilegal dan judol di tengah masyarakat. Dirinya berharap seminar nasional ini bisa berlanjut dengan membuat riset sederhana terkait faktor yang menyebabkan masyarakat terjerat pinjol ilegal dan judol.

“Kami berharap seminar ini dapat menggali peran media dalam pencegahan pinjol ilegaldan judol,” ujar Prof Dr. Ir Giyatmi. (*)

Acara launching dihadiri Pj. Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad yang sekaligus melaunching website resmi milik PWI Bekasi Raya, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, Robert, Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Saut Hutajulu dan Subkor Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi Muchlis.

Gani Muhammad dalam sambutannya sangat mengapresiasi atas diluncurkannya website resmi milik PWI Bekasi Raya ini. Menurut Gani, ini suatu bukti bahwa Organisasi Wartawan ini dikelola secara baik dan profesional hingga daerah lain pun tahu mengenai pemberitaan di Kota Bekasi.

Ia mengatakan, bahwa pemberitaan dalam segala aspek dari manapun harus dikaji melalui sistem profesionalisme jurnalistik, artinya pemberitaannya berkompeten berdasarkan fakta tidak menggiring opini berdasarkan sumber informasi yang tidak jelas.

Gani Muhammad mengajak PWI Bekasi Raya bersinergi dengan Pemerintah Kota Bekasi melalui Humas Pemerintah Kota Bekasi dan Diskominfo Kota Bekasi.

“Semoga melalui website resmi ini bisa terus membuat Kota Bekasi lebih baik kedepannya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pj. Wali Kota Bekasi yang telah menyempatkan hadir sebelum menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kota Bekasi.

“Saya berharap kerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi harus terjalin dan mengarahkan dalam pemberitaan yang berimbang dan lugas,” pungkasnya.

(*/Ahmad Zarkasi)

Lomba tahunan sejak 1974 ini memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah untuk lima juara kategori utama dan dua pemenang penghargaan khusus.
“Anugerah Adinegoro adalah ajang penghargaan jurnalistik tertinggi di Indonesia. Pemenang Adinegoro mencerminkan karya jurnalistik nomor satu,” ujar Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Terpisah dari HPN

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2024 digelar terpisah dari Hari Pers nasional (HPN) yang diselenggarakan setiap 9 Februari. Menurut Hendry Ch Bangun, penyelenggaraan terpisah dari HPN, bertujuan menonjolkan karya jurnalistik terbaik di tengah disrupsi yang terus berlangsung.

“Anugerah Adinegoro 2024 memang diadakan terpisah dengan HPN untuk lebih menghidupkan spirit jurnalistik Adinegoro, tidak hanya di kalangan wartawan muda, tapi juga masyarakat luas,” kata Hendry Ch Bangun.

Untuk wartawan Indonesia dan Pers Kampus

ANUGERAH JURNALISTIK ADINEGORO 2024 terbuka untuk semua wartawan Indonesia yang menerbitkan karyanya di media massa Indonesia pada kurun waktu 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jadi, Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2024 akan memperlombakan lima kriteria karya jurnalistik utama, yaitu:
1. Karya Jurnalistik Media Cetak
2. Karya Jurnalistik Media Daring/Siber
3. Karya Jurnalistik Media Video
4. Karya Jurnalistik Media Audio
5. Karya Jurnalistik Foto

Bahkan pada tahun ini, untuk pertama kali Anugerah Jurnalistik Adinegoro mengajak pers kampus di Indonesia untuk meraih Penghargaan Khusus. Penghargaan ini untuk menyambut gairah jurnalisme di kampus-kampus dan mendorong minat kaum milenial serta Generasi Z terhadap jurnalisme dan kepedulian terhadap kehidupan di sekitarnya.

Pemenang masing-masing kategori akan mendapat Piala Adinegoro dan penghargaan dalam bentuk lainnya.
PWI Pusat juga untuk pertama kalinya mengundang karya dari jurnalisme masyarakat (citizen journalism) melalui unggahan di media sosial. Dua kategori itu memperebutkan Penghargaan Khusus dan hadiah uang Rp25 juta.

“Agar gaung event Anugerah Adinegoro lebih bunyi dan tetap update mengikuti tren, PWI juga memberikan penghargaan khusus untuk pers kampus dan jurnalisme warga,” ujar Hendry Ch Bangun.

Tema Anugerah Jurnalistik Adinegoro adalah Pers dan Demokrasi, sedangkan untuk pers kampus dan jurnalisme warga adalah Gen Z Peduli Jadi Warga Dunia.

Peserta bisa mengirimkan karyanya mulai 1 Agustus hingga 31 Desember 2024 di https://s.id/ADINEGORO2024. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada 15 Januari 2025.

Kriteria Lomba
Karya peserta harus berupa karya jurnalistik mendalam (indepth news) yang memenuhi kriteria “Investigasi, Kolaborasi, dan Inovasi,” yang menitikberatkan pada karya jurnalistik investigatif yang inovatif dan kolaboratif.

Karya Jurnalistik Investigasi Kolaborasi Inovasi merujuk pada proyek jurnalistik yang melibatkan penyelidikan mendalam tentang sebuah isu atau topik, dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pihak, dan memanfaatkan inovasi dalam metodologi, teknologi, atau cara penyajian.

Karya ini bisa menggabungkan upaya dari beberapa jurnalis, outlet media, dan kadang-kadang organisasi nonprofit atau akademisi untuk mengungkap fakta yang kompleks atau tersembunyi yang memiliki dampak sosial signifikan.
Inovasi dapat berupa penggunaan alat data canggih, platform interaktif untuk menampilkan informasi, atau teknik penceritaan baru yang meningkatkan pengalaman audiens dan pemahaman terhadap topik yang diselidiki.

Adapun karya jurnalistik pers kampus/mahasiswa lebih mengutamakan kepedulian Generasi Z menjadi warga dunia. Hal ini sejalan dengan spirit Adinegoro yang awal kariernya dari kampus STOVIA, kemudian melanglang dunia untuk menceritakan satu semangat bahwa orang Indonesia bisa setara dengan warga dunia. (*/hel)

Pesan tersebut disampaikan saat peringatan HUT ke-63 IKWI di Kantor IKWI PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).

“IKWI yang terbentuk pada tanggal 19 Juli 1961 memiliki sejarah panjang. IKWI lahir didorong oleh semangat menjalin hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan di lingkungan keluarga pers,” ujar Andi Dasmawati.

Ia mengucapkan rasa syukur sampai hari ini IKWI baik tingkat pusat maupun daerah tetap kompak menjalankan visi misi organisasi melalui berbagai program kerjanya.

“Organisasi kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. IKWI akan terus aktif menjalankan program dengan mengadakan kegiatan-kegiatan positif,” terang Andi.

Pada kesempatan itu, ia mengajak semua yang hadir untuk mendoakan para tokoh IKWI yang telah berpulang.

“Mari kita doakan untuk para pendahulu kita yang telah berpulang, para tokoh IKWI yang telah menjaga eksistensi IKWI sampai saat ini,” ajak wanita kelahiran Makassar itu.

Andi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara HUT ke-63 IKWI. Secara khusus, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia dan pengurus serta semua yang mendukung acara.

“Terima kasih semuanya, tetap kompak bersatu bersama IKWI,” pungkas lulusan Universiti Teknologi Malaysia itu.

Sekjen IKWI Pusat, Novi Enebelty, menambahkan, acara ini menjadi bukti bahwa IKWI masih solid sampai saat ini.

“Acara HUT ke-63 IKWI ini merupakan bukti nyata bahwa kami tetap kompak dan solid. Tak hanya menjaga silaturahmi, berbagai program telah kita agendakan, salah satunya agenda rutin IKWI berbagi,” ucap Novi.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun yang menghadiri acara mengatakan, HUT ke-63 IKWI adalah ulang tahun yang luar biasa.

“Untuk maju, IKWI harus mampu melakukan kegiatan yang positif bagi anggota, khususnya terkait keluarga dan kesejahteraan wartawan,” ucapnya.

“Saya sebagai pengurus pusat, akan terus mendorong dan membantu semampu kami, karena awal kelahiran IKWI selalu bersama dengan PWI,” sambung Hendry.

Penyemangat Suami

Hadir secara daring tokoh IKWI Sri Romadhiyati Harmoko dan Dr. (H.C) Prita Kemal Gani dalam acara yang mengusung tema “Mengenal Lebih Dekat Tokoh Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI)”.

Dalam sambutannya Sri Romadhiyati Harmoko berpesan bahwa menjadi istri wartawan harus mampu menjadi penyemangat suami karena tugasnya yang memang tak mengenal waktu.

“Kalau dulu, media masih cetak. Untuk tayang di atas jam 10.00, maka kadang suami pulang sampai larut,” tutur istri Menteri Penerangan era Presiden Soeharto itu mengenang.

Sementara itu, tokoh IKWI Prita Kemal Gani, menceritakan pengalaman ketika mendampingi suami dan mendidik anak-anak.

Selain diskusi, acara HUT ke-63 IKWI ditandai dengan pemotongan tumpeng.

HUT ke-63 IKWI terselenggara berka kerja sama dengan Pertamina, BJB, Sinar Mas Land, Fiesta, Djarum Foundation, FIF Group, Sudut Pandang, RoyalMediaComm dan LSPR Institut of Communication & Business. (*)

“Kami menyatakan bersama bahwa tidak ada konflik antara DK dan PH. Kita menghormati tupoksi masing-masing. Yang kedua DK menyebutkan dalam rapat pleno diperluas bahwa tidak ada korupsi yang ada dugaan pelanggaran administrasi. Ketiga kami akan menindaklanjuti keputusan rapat pleno diperluas,” kata Hendry dalam siaran pers nya di Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jakarta pada Kamis (27/6/2024) siang.

Sedangkan Sasongko mengatakan, persoalan dugaan pelanggaran administrasi UKW telah selesai. Rekomendasi DK telah ditindaklanjuti dan telah dibawa dalam rapat pleno diperluas. Sedangkan disinggung apakah ada indikasi korupsi dalam penyelenggaraan UKW, Sasongko mengungkapkan bahwa dirinya sejak awal tidak pernah menyebut ada korupsi. “Sejak awal kita tidak pernah mengatakan ada korupsi. Ada dugaan pelanggaran PDPRT,” katanya.

Sementara itu rapat pleno diperluas PWI Pusat menetapkan tiga keputusan. Yang pertama, mengesahkan pengunduran diri 4 (empat) orang pengurus pusat PWI yakni Iskandar Zulkarnain dari dewan kehormatan, Muhamad Ihsan dari wakil bendahara umum, Syarif Hidayatullah sebagai direktur UMKM dan Sayid Iskandarsyah sebagai sekretaris jenderal.

Keputusan yang kedua adalah rapat pleno diperluas memberikan mandat kepada ketua umum untuk melaksanakan perubahan pengurus pusat PWI di seluruh jenjang kepengurusan. Dan keputusan ketiga adalah menolak keputusan dewan kehormatan tentang sanksi pemberhentian sementara terhadap Sayid Iskandarsyah.

Ketua Dewan Pakar PWI Agus Sudibyo bersyukur karena dengan sikap dewasa, jiwa besar Pengurus Harian Harian PWI Pusat dan Dewan Kehormatan bisa bersepakat mengakhiri persoalan internal sehingga bisa solid dalam menjawab tantangan masa depan.(*/hel).

Maka dari itu, dengan adanya Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) diharapkan membentuk wartawan yang tak hanya mahir menulis, tapi juga kemampuan berpikir kritis saat merespons apa yang terjadi di masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun saat membuka SJI kerja sama PWI – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi (Kemendikbudristek) di hotel New Puri Garden Semarang, Selasa 25 Juni 2024.

Pembukaan SJI dihadiri Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah (Jateng) Sunarto mewakili Pj Gubernur Jateng, Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS bersama pengurus harian, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jateng Sri Mulyadi, Rektor Unwahas Prof Dr H Mudzakkir Ali MA, Dekan FH Unissula Dr H Jawade Hafidz SH MH, perwakilan rektor USM, Unika Soegijapranata, dan UIN Walisongo.

Hendry Bangun berharap SJI membuka wawasaan kebangsaan wartawan. Dia yakin jika wartawan memiliki kebangsaan seperti para tokoh wartawan pendahulu seperti BM Diah, maka dalam melakukan tugas jurnalistik berorientasi bagaimana menjaga keutuhan dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

”Kita kadang lupa akan spirit kebangsaan. Ketika atlet nasional hanya meraih perak dalam kompetisi olahraga, disebutnya gagal. Perak dianggapnya aib. Tapi media di Singapura, atletnya meraih juara ketiga saja ditulis besar. Di sini kita didorong untuk menggunakan frame kebangsaan dalam bekerja,” tambah mantan Ketua Siwo PWI Pusat itu.

Ada dua hal yang dia titipkan untuk peserta SJI, yaitu mendapatkan peluang dan menguasai platform digital, serta menjaga kualitas karya jurnalistik. Menurutnya, jurnalisme yang mampu bertahan dalam kondisi apapun adalah jurnalisme yang berkualitas.

*Hadapi Kecerdasan Buatan*

Sementara itu, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Kabid Pembinaan Pendidikan Khusus Disdikbud Jateng Sunarto berharap, melalui SJI ini, peserta bisa mampu beradaptasi menghadapi era kecerdasan buatan (artificial intelligence).

”Harapannya SJI juga meningkatkan semangat independensi, menambah daya kritis, dan multitasking di tengah perkembangan teknologi,” katanya.

Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Mohammad Nasir menjelaskan, bahwa SJI yang digelar dengan kepanitiaan PWI Jateng sebagai tuan rumah ini bertujuan menanamkan jiwa kritis, kebangsaan, serta meningkatkan integritas dan multitasking pada wartawan muda.

Dia menyebut, SJI akan berjalan secara estafet ke sejumlah provinsi di Indonesia.

Nasir juga mengapresiasi PWI Jateng yang secara berkesinambungan menggandeng sejumlah perguruan tinggi di Kota Semarang untuk mendidik mahasiswa mengenalkan ilmu jurnalistik melalui sekolah jurnalistik.

Sementara itu, Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS mengatakan, SJI hadir di tengah tantangan yang dihadapi profesi wartawan sekarang.

Dosen jurnalistik itu lalu mencontohkan peristiswa yang menjadi tantangan profesi seperti oknum wartawan yang mengaku membekingi CPO Ilegal di Dumai, oknum wartawan yang titip siswa pada panitia penerimaan peserta didik baru di Semarang dengan ancaman; serta kisah wartawan yang diduga memeras sejumlah perangkat desa.

”Betapa penting SJI, karena bisa menjawab kemelut profesi setiap saat terjadi di sekeliling kita. SJI akan mendiagnosis tak hanya persoalan teknis, tapi juga persoalan etis, meningkatkan wawasan, integritas. Sehingga kinerja wartawan bisa dipertanggungjawabkan secara teknik dan etik,” tandasnya.

Sementara itu, hari pertama SJI pada Selasa (25/6) menghadirkan pengajar Hendry Ch Bangun yang mendidik tentang Wawasan Kebangsaan dalam Jurnalistik, selanjutnya Marah Sakti Siregar (Filosofi Wartawan), dan Ahmed Kurnia (Teknik Wawancara). (*/red)