• Pemerintah: Dengan menciptakan kebijakan yang mendukung kebebasan pers dan melindungi hak-hak wartawan, pemerintah dapat berperan penting dalam meningkatkan harkat dan martabat /derajat wartawan.

• Masyarakat: Dukungan masyarakat terhadap karya jurnalistik dan penghargaan terhadap profesi wartawan juga dapat meningkatkan harkat dan derajat mereka.

• Persatuan Wartawan Indonesia (PWI): Sebagai organisasi profesi, PWI dapat berperan dalam meningkatkan kemampuan dan profesionalisme wartawan, serta memperjuangkan hak-hak mereka.

• Media: Dengan memberikan kesempatan kepada wartawan untuk berkembang dan meningkatkan kualitas karya jurnalistik, media dapat membantu meningkatkan harkat dan derajat wartawan.

• Wartawan itu sendiri: Dengan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, serta menjalankan kode etik jurnalistik, wartawan dapat meningkatkan harkat dan derajat mereka sendiri.

Beberapa contoh wartawan terkenal di Indonesia yang telah mengharumkan nama profesi wartawan antara lain :
• Adam Malik: Wartawan Harian Merdeka dan salah satu pendiri LKBN Antara dan pernah menjadi Wakil Presiden RI.
• Harmoko: Wartawan Harian Mimbar Kita dan Merdeka serta pernah menjabat Mentri Penerangan RI.
• Goenawan Mohamad: Pendiri dan mantan pemimpin redaksi Majalah Berita Tempo yang juga penulis puisi dan esai.
• Leila S. Chudori: Wartawan Tempo yang juga penulis novel dan skenario film.
Dan masih ada yang lain, penulis mohon maaf tidak dapat menyebut semuanya.

Di tengah arus informasi yang kian deras dan kompetitif, wartawan tetap memegang peran sentral sebagai penjaga kebenaran, penyalur informasi, dan pilar utama demokrasi. Namun, apakah kita—sebagai bangsa dan sebagai individu—sungguh-sungguh menghargai profesi ini sebagaimana mestinya?

Bayangkan suasana di Gedung Putih, Washington DC, atau di Kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street. Setiap kali ada pertemuan pers, suasananya selalu tertib, profesional, dan penuh penghormatan terhadap para jurnalis. Mereka diposisikan sebagai mitra, bukan pelengkap acara. Mikrofon disiapkan, kursi disusun, pencahayaan diatur dengan baik. Bukan semata-mata demi estetika, melainkan sebagai bentuk penghargaan atas profesi mereka dan sebagai cermin dari budaya bangsa yang menghargai tata pergaulan sipil.

Lalu, mari kita tengok realitas yang terjadi di tanah air. Wartawan-wartawan istana—mereka yang setiap hari meliput kegiatan Presiden dan pemerintahan pusat—seringkali terlihat duduk di luar pagar istana, bahkan di lantai, hanya demi bisa menyimak informasi atau pernyataan resmi yang disampaikan lewat layar televisi. Sebuah pemandangan yang mengusik nurani: di negeri sendiri, di pusat kekuasaan republik ini, para jurnalis tidak diberi ruang dan tempat yang layak untuk menjalankan tugasnya.

Ironisnya, pemandangan ini tak ubahnya seperti suasana di ruang kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, yang merupakan pintu masuk negara dan wajah pertama bangsa kita di mata dunia. Di sana, sering terlihat penumpang yang baru tiba—termasuk jemaah umrah—duduk bersila di lantai, makan dari kotak nasi bungkus, menikmati makanan Padang dengan tangan kosong, tanpa alas, tanpa meja, di tengah lalu lintas manusia yang ramai. Sebuah potret yang mencerminkan bukan hanya kekurangan fasilitas, tapi juga kurangnya kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga martabat publik.

Apakah ini karena keterbatasan anggaran? Ataukah lebih dalam lagi—kita mengalami krisis nilai? Krisis dalam memahami apa itu rasa hormat, penghargaan terhadap profesi, dan bagaimana membangun peradaban yang bermartabat?

Profesi wartawan adalah profesi mulia. Dalam situasi krisis sekalipun, para jurnalis tetap bekerja—mencari kebenaran, mengungkap realitas, menyampaikan fakta. Mereka adalah saksi sejarah dan pengantar kesadaran publik. Maka ketika kita sebagai bangsa tidak menyediakan ruang yang layak bagi mereka, maka yang direndahkan bukan hanya profesi wartawan, tetapi juga martabat kita sendiri.

Inilah saatnya kita bertanya lebih dalam: Apakah kita telah membangun masyarakat yang memiliki nilai dan norma sosial yang benar? Apakah kita memiliki rasa hormat terhadap profesi dan tugas yang dijalankan dengan dedikasi tinggi?

Tentu, tugas ini tidak hanya berada di pundak wartawan atau masyarakat, tetapi juga pada pihak-pihak yang memiliki otoritas, termasuk Istana. Juru Bicara Presiden, Sekretariat Negara, dan seluruh aparat komunikasi pemerintah harus mulai memikirkan ulang bagaimana cara mereka membangun relasi yang sehat dan terhormat dengan media. Bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menciptakan ruang yang menghargai mereka yang berperan menyampaikannya.

Bangsa yang besar bukan hanya dilihat dari kekuatan militernya atau kemajuan ekonominya, tetapi dari cara ia memperlakukan orang-orang yang menjaga integritas dan akal sehat publik. Wartawan adalah bagian dari itu. Memberikan mereka ruang yang layak, tempat yang terhormat, dan akses yang memadai adalah langkah kecil yang mencerminkan kematangan budaya dan peradaban kita.

Mari kita mulai membenahi dari hal-hal yang tampak sepele, namun sesungguhnya mencerminkan nilai yang sangat dalam: rasa hormat. Sebab dari sanalah kehormatan bangsa kita bisa tumbuh—bukan hanya di mata dunia, tapi juga di mata kita sendiri.

Mengangkat martabat Wartawan sekaligus merupakan menjaga kehormatan bangsa itu sendiri.

(Oleh : Heru Riyadi, SH. MH.
Dewan Penasehat AMKI Pusat dan LKBH PWI Pusat.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Banten.) 

Kedatangan Sayid ini untuk konsultasi sekaligus memberi Kuasa Kepada Kuasa Hukum terkait laporan pidana.

Dalam kesempatan ini Sayid mengatakan hari ini dirinya mendatangi Kantor Tan Law Firm menemui Tanjung SH selaku Kuasa Hukum untuk melaporkan kasus Pidana.

Di tempat yang sama, Tanjung SH, dari Tan Law Firm mengatakan, Kantor Hukum Tan Law Firm kedatangan Sayid Iskandarsyah Ketua Dewan Pakar PWI Pusat untuk berkonsultasi dan menyerahkan Kuasa kepada kami terkait kasus Pidana.

Lanjut Tanjung SH, pihaknya akan menindaklanjutinya dengan mempelajari berkas-berkas yang telat diterimanya. (*)

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid) diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya dengan nomor B/1609/VI/RES.1.11/2025/Direskrimum, tertanggal 10 Juni 2025. Dokumen itu ditandatangani oleh Kasubdit Kamneg, AKBP Akta Wijaya Pramasakti.

“Penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap laporan tersebut. Hasilnya, belum ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga penyelidikan dihentikan terhitung sejak 10 Juni 2025,” demikian bunyi keterangan resmi dalam SP2 Lid.

Menanggapi hal ini, Hendry Ch Bangun menyampaikan rasa syukurnya. Ia menyebut keputusan ini sebagai bentuk kerja profesional aparat penegak hukum.

“Saya berterima kasih kepada penyidik Polda Metro Jaya. Mereka bekerja sesuai SOP, memeriksa saksi-saksi, menggelar perkara, dan menyimpulkan tidak ada peristiwa pidana,” kata Hendry dalam Rapat Pleno PWI yang digelar secara luring dan daring, Jumat, 20 Juni 2025.

Ia menegaskan, tuduhan penggelapan dan korupsi yang sebelumnya dialamatkan kepadanya telah mencemarkan nama baik pribadi dan organisasi. Dengan dihentikannya penyelidikan, Hendry berharap reputasi PWI bisa pulih.

Sebelumnya, Hendry Ch Bangun bersama Sayid Iskandarsyah dilaporkan atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 374 KUHP. Namun tuduhan itu kini telah gugur setelah penyidik menyatakan tak ditemukan unsur pidana.

“Konflik internal di tubuh PWI bermula dari tuduhan ini. Nama saya dan nama organisasi menjadi rusak. Dengan terbitnya surat penghentian penyelidikan, saya berharap semuanya kembali jernih,” ujarnya.

“Saya lagi memikirkan langkah untuk melapor balik. Lagi saya pertimbangkan,” lanjut Hendry.(***)

“Surat itu palsu. PWI Pusat tidak pernah menerbitkannya. Itu dibuat oleh kelompok yang mengaku sebagai pengurus PWI, padahal mereka tidak memiliki dasar hukum,” tegas Hendry Ch Bangun di Jakarta, Selasa (27/5).

Menurut Hendry, satu-satunya dasar hukum yang sah adalah SK Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nomor: AHU-0000946.AH.01.08.Tahun 2024 tertanggal 9 Juli 2024. Dalam SK tersebut, Hendry Ch Bangun tercatat sebagai Ketua Umum dan Muhammad Iqbal Irsyad sebagai Sekretaris Jenderal PWI Pusat.

“Legalitas kami jelas. Tidak ada satu pun pengajuan dari pihak yang mengklaim KLB Jakarta yang disahkan negara. Bahkan setelah sembilan bulan berlalu, mereka tidak berani menggugat ke PTUN. Karena mereka tahu pasti akan kalah,” lanjutnya.

SK Masih Berlaku, Blokir Bukan Pencabutan

Menanggapi isu pemblokiran SK AHU oleh Kemenkumham, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Hendra J Kede, menjelaskan bahwa pemblokiran hanya mencegah perubahan, bukan mencabut SK tersebut.

“Blokir itu bukan pencabutan. SK AHU masih sah dan berlaku penuh. Tidak bisa diubah, tetapi tetap legal,” jelas Hendra, yang juga merupakan pengurus LKBPH PWI Pusat.

Ia juga menyebut bahwa kelompok KLB Jakarta memelintir informasi seolah-olah SK PWI sudah tidak berlaku. “Itu tafsir serampangan. Semua ahli hukum tahu bedanya blokir dan cabut,” ujarnya.

Putusan Sela PN Jakpus Akui Kepengurusan Hendry-Iqbal

Lebih lanjut, Hendra menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lewat Putusan Sela perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Jak.Pst menyebutkan Noeh Hatumena sah sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat. Hal ini memperkuat SK PWI Pusat yang menonaktifkan Sasongko Tedjo dan mengangkat Noeh Hatumena sebagai Plt DK PWI sejak 5 Agustus 2024.

“Kami mengacu pada putusan pengadilan. Majelis Hakim secara eksplisit menerima Noeh Hatumena sebagai Plt Ketua DK yang sah. Berarti, pengadilan menolak mengakui Sasongko sebagai Ketua DK,” ujar Hendra.

Putusan sela lainnya terkait perkara Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Jak.Pst juga menolak eksepsi Dewan Pers yang menyebut Hendry sudah diberhentikan sebagai anggota PWI. Majelis hakim memutuskan bahwa Hendry Ch Bangun dan Iqbal Irsyad memiliki legal standing menggugat, sekaligus menolak dalil bahwa Hendry tidak lagi sah memimpin PWI.

Polisi Naikkan Status Kasus Pemalsuan Surat DK PWI

PWI Pusat juga melaporkan dugaan pemalsuan surat oleh Sasongko Tedjo dan Nurcholis ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat oleh Tatang Suherman selaku Sekretaris Dewan Kehormatan dan telah naik ke tahap penyidikan. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan Polres Jakarta Pusat tertanggal 17 Maret 2025.

“Sudah ada dua alat bukti yang cukup. Artinya, penyidik meyakini telah terjadi peristiwa pidana. Selanjutnya tinggal tunggu penetapan tersangka,” jelas Hendra J Kede.

Kepengurusan Sah dan Diakui Negara

Hendry Ch Bangun menegaskan, tidak ada dualisme dalam tubuh PWI Pusat. Kepengurusan yang sah tetap mengacu pada SK Kemenkumham dan telah diperkuat putusan pengadilan. Susunan resmi pengurus PWI Pusat saat ini adalah:

Ketua Umum: Hendry Ch Bangun

Sekretaris Jenderal: Muhammad Iqbal Irsyad

Bendahara Umum: Muhammad Nasir

Plt. Ketua DK: Noeh Hatumena

Wakil Ketua DK: Mahmud Matangara

Sekretaris DK: Tatang Suherman

Ketua Dewan Penasehat: Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan

Sekretaris Dewan Penasehat: Zulkifli Gani Ottoh

“Kami imbau semua pihak tidak terprovokasi oleh informasi dan surat palsu. Semua data hukum dan putusan pengadilan sudah sangat jelas,” tutup Hendry Ch Bangun. (*)

“PWI Pusat memberikan apresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mendukung Liga Jakarta U-17 yang melibatkan PWI Jaya dan SIWO Jaya. Ini merupakan suatu terobosan baru dalam upaya membangun kembali prestasi sepak bola DKI Jakarta di ajang nasional,” kata Ketua PWI Pusat, Hendry CH Bangun yang bersama Plt Ketua PWI Jaya, Ariandono Dijan Winardi dan Plt Ketua SIWO Jaya yang juga Ketua Panpel, Azhari Nasution mendampingi Pramono.

Menurut Hendry CH Bangun, PWI Jaya dan SIWO Jaya memang harus terlibat dalam membangun prestasi olahraga. Makanya, dia memuji konsep Liga Jakarta U-17 yang mengedepankan pembinaan sepak bola muda.

“Liga Jakarta U 17 yang menggelar 306 pertandingan ini benar-benar sebagai ajang mengasah kemampuan dan menambah jam terbang pemain muda. Dan, saya yakin lewat Liga Jakarta U-17 ini akan lahir pemain berkualitas yang bukanya hanya mampu mengangkat prestasi sepak bola DKI Jakarta tetapi juga menembus Timnas Indonesia,” jelas Hendry.

Ariandono menambahkan Liga Jakarta U 17 ini dilahirkan dalam upaya membangkitkan pembinaan sepak bola di DKI Jakarta. Bahkan, panitia juga akan menyiapkan data base dan menyusun peringkat pemain untuk disumbangkan bagi Asprov PSSI DKI Jakarta dan juga Dispora DKI Jakarta.

“Liga Jakarta U-17 hadir sebagai pengobat dahaga pemain-pemaim muda yang merindukan jam terbang. Di sini, setiap klub akan menjalani 34 laga (home and away). Karena, konsepnya adalah pembinaan maka peserta dibebaskan biaya pendaftaran,” ujar Ariandono. (*)

“(Dukungan PWI–Red) Ini tercermin dari kegiatan HPN 2025 yang telah disepakati antara Panitia Pelaksana (Panpel) HPN Pusat dan Daerah,”ujar Ketua Umum (Ketum) PWI Pusat Hendry Ch Bangun pada Rapat Persiapan HPN 2025 di Jakarta, Senin (13/1). Rapat dipimpin Ketua Panpel HPN 2025 Pusat, Raja Pane.

Rapat juga mendengarkan laporan kegiatan “soft launching” HPN 2025 di Banjarmasin, Jumat (10/1/2025) lalu. Kegiatan itu ditandai penyerahan foto logo dan maskot HPN 2025 dari Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun kepada Sekdaprov Kalsel Dr Roy Rizali Anwar ST MT.

Sektor pertanian adalah salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Kalsel. Saat ini, Kalsel bersama Kementerian Pertanian tengah menyiapkan lahan pertanian sekitar 500 ribu hektar untuk mendukung program swasembada pangan— Program unggulan Presiden Prabowo. Ini juga program prioritas Pemprov Kalsel menuju daerah lumbung pangan di Kalimantan. HPN 2025 diharapkan dapat berkontribusi positif dalam menyukseskan program pemerintah tersebut.

Ketua Panpel Pusat HPN 2025 Pusat, Raja Pane menyatakan sejumlah program sudah disepakati akan mengisi kegiatan HPN 2025. Di antaranya seminar “Pers Mendorong Terwujudnya Ketahanan Pangan Nusantara” yang dijadwalkan akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor pertanian, mulai dari Menko Pangan Zulfikli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Nasution, Gubernur Kalsel H Muhidin, akademisi dari Universitas Lumbung Mangkurat hingga Kelompok Tani Andalan di Kalsel.

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan PWI mendukung program pemerintah bukan untuk “menjilat”. Ini untuk menjaga kedaulatan negara. Ini untuk menegaskan kembali bahwasanya ideologi PWI adalah Merah Putih. NKRI. Sesuai spirit Kongres PWI pertama di Surakarta tahun 1946 lalu.

“Oleh karena itu, selain memberikan dukungan positif, PWI tetap akan bersikap kritis dan melakukan kontrol sosial,”ujar Hendry Bangun.

Setelah menghadiri “soft launching” HPN 2025 di Banjarmasin dan melihat langsung dukungan Pemprov Kalsel, Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan bersyukur. Kalsel, tambahnya, memang pantas jadi tuan rumah HPN 2025. Persiapannya luar biasa. “Ini keputusan yang tepat,”katanya.

Hendry Bangun meminta Panpel HPN 2025 Pusat memanfaatkan sisa waktu jelang peringatan HPN 2025 secara optimal. Presiden Prabowo diharapkan hadir dalam acara puncak HPN 2025 yang mengambil tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”.

HPN 2025 juga memiliki sejumlah program lainnya, baik yang didedikasikan untuk kemajuan pers nasional maupun pembangunan Indonesia. Seperti seminar nasional bertajuk “Ekonomi Pancasila Prabowonomics”.

Setiap tahun, peringatan HPN dilaksanakan pada 9 Februari, yakni hari kelahiran PWI. Terkait HPN 2025, peringatan HPN-nya akan disesuaikan dengan dinamika yang ada.

“Tapi tanggal berapa pun diadakan, HPN adalah PWI. PWI adalah HPN sesuai Keppres tahun 1985,”demikian penegasan Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun. (*)

Apresiasi ini diungkapkan Hendry Ch Bangun saat meninjau kebun yang berlokasi di Jalan Pelita V Landasan Ulin Utara, bersama jajaran PWI Pusat serta Pengurus PWI Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Jumat (10/1/2025).

Hendri menegaskan, program ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Menurutnya, program ini merupakan aksi nyata PWI Kalsel ini dalam ikut mendukung program nasional.

Di kebun milik salah satu pengurus PWI Kalsel tersebut sudah ada persemaian cabai, pepaya, jagung, tomat, serta jeruk. Rencananya hasil panen nanti akan dibagikan untuk wartawan saat pelaksanaan HPN.

“Saya sangat mengapresiasi PWI Kalsel. Program ini patut dijadikan percontohan untuk diterapkan pengurus PWI se-Indonesia,” ungkap Hendry yang kedatangannya didampingi Sekjen PWI M Iqbal, Bendahara Umum PWI Pusat M Nasir, Wakil Sekjen Raja Parlindungan Pane yang juga Ketua Panitia HPN 2025, Sekretaris Panitia HPN 2025 M Sarwani dan Wakil Ketua Bidang Seminar HPN 2025 Christiana Chelsia Chan.

Lebih jauh dijelaskannya, wartawan tak hanya memproduksi karya jurnalistik, tetapi juga bisa terlibat dalam aksi-aksi nyata mendukung program ketahanan pangan.

“PWI Kalsel betul-betul memanfaatkan lahan yang dimiliki. Ini menjadi contoh positif bagi PWI provinsi lain nantinya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Kalimantan Selatan, Zainal Helmie menjelaskan, kegiatan wartawan menanam ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyemarakkan Hari Pers Nasional.

PWI Kalsel sudah menyiapkan lahan untuk menanam sayur-sayuran hingga buah-buahan.

“Lahan ini milik wartawan PWI, kita tanami cabai, timun hingga sayur-sayuran lainnya agar lahan tersebut bisa produktif,” kata Zainal Helmie.

Selain di kawasan Banjarbaru, PWI Kalsel juga akan mengerahkan seluruh anggotanya untuk memanfaatkan lahan milik PWI seluas lima hektare di Jejangkit, Barito Kuala.

Program Kelompok Wartawan Menanam ini juga sejalan dengan program Presiden RI Prabowo Subianto dalam program swasembada pangan.

Upaya ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan sebagai lumbung pangan wilayah Kalimantan terutama IKN.

“Kita sangat mendukung program Pemprov Kalsel dalam sektor pangan, menyusul Kalimantan Selatan telah ditetapkan sebagai lumbung pangan,” ungkapnya.

Terkait dengan puncak peringatan Hari Pers Nasional yang dijadwalkan akan digelar di Kalimantan Selatan pada Februari mendatang, PWI Kalsel mengajak seluruh masyarakat pers bisa menyukseskan hajatan besar yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto bisa hadir dalam acara Puncak Hari Pers Nasional nanti,” kata Helmie.

Dalam siaran persnya, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo mengatakan Hendry telah menyalahgunakan jabatannya dengan bertindak secara sepihak dan sewenang-wenang dalam merombak susunan Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat PWI, serta menggelar rapat pleno yang diperluas secara menyalahi aturan.

Hendry juga dinilai melanggar Kode Perilaku Wartawan (KPW), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Peraturan Dasar (PD), dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, dan dinilai melakukan pelanggaran itu secara berulang.

Dalam pertimbangannya, Dewan Kehormatan menyebutkan bahwa pengurus, terutama Ketua Umum, seharusnya menunjukkan keteladanan dalam melaksanakan kewajiban menaati PD, PRT, KEJ, dan KPW PWI sebagai Konstitusi Organisasi PWI.

Sebelumnya melalui Surat Keputusan Nomor :20/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 tertanggal 16 April 2024, Dewan Kehormatan juga telah memberikan sanksi peringatan keras kepada Hendry.

Pada 11 Juli 2024 Dewan Kehormatan juga memberi peringatan agar Hendry membatalkan/mencabut keputusan perombakan Pengurus PWI Pusat yang menyangkut Pengurus Dewan Kehormatan.

Lalu, Hendry pun tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Dewan Kehormatan pada 15 Juli 2024.

Dengan demikian, Dewan Kehormatan PWI menugaskan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulmansyah Sekedang untuk mengadakan Rapat Pleno Pengurus Pusat untuk menunjuk Pelaksana Tugas guna menyiapkan Kongres Luar Biasa. (*/red/ant)

“Semoga pengurus baru bisa amanah dan menjalankan roda organisasi dengan baik. PWI ini organisasi besar. Semua harus menjaga marwah, nama baik PWI dan taat pada Kode Etik Jurnalistik,” kata Hendry Ch Bangun dalam siaran persnya pada Rabu (10/7/2024) di Jakarta.

Perubahan pengurus harian meliputi Iqbal Irsyad yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, menggantikan Sayid Iskandarsyah. Sebelumnya, Iqbal Irsyad adalah Ketua Satgas Anti Hoax. M. Nasir, yang sebelumnya memegang posisi Ketua Bidang Pendidikan, kini menjadi Bendahara Umum menggantikan Marthen Selamet. Marthen Selamet kini menjabat sebagai Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan, menggantikan Sarwani. Sarwani sendiri berpindah posisi menjadi Wakil Bendahara Umum.

Di Dewan Kehormatan, Tatang Suherman menggantikan Nurcholis sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan (DK). Mahmud Matangara menggantikan Uni Lubis sebagai Wakil Ketua DK. Selain itu, M. Noeh Hatumena, Hendro Basuki, dan Berman Nainggolan L Radja kini menjadi anggota Dewan Kehormatan.

Rapat Pleno Diperluas yang dihadiri oleh Ketua Umum PWI, Hendry Ch. Bangun, Sekretaris Jenderal, Sayid Iskandarsyah, Bendahara Umum, Marthen Selamet, serta beberapa pengurus kunci lainnya, menghasilkan keputusan penting yakni memberikan persetujuan dan mandat kepada ketua umum untuk melakukan perubahan susunan dan personalia pengurus pusat pada seluruh tingkatan. Rapat yang diselenggarakan di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, ini juga mencakup pengesahan pengunduran diri beberapa pengurus pusat, termasuk Sayid Iskandarsyah dari posisi Sekjen.

Dengan adanya perubahan ini, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun, berharap dapat memperkuat organisasi dalam menghadapi tantangan dunia jurnalistik ke depan serta meningkatkan sinergi antar lembaga dan kerja sama dengan berbagai pihak. (*)

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Raja Pane, menyambut rombongan dari PWI Sumbar. Sementara itu, Sekretaris LKBPH PWI Pusat, Naek Pangaribuan, beserta para pengurus lainnya juga turut hadir.

Raja Pane menjelaskan bahwa pendirian LKBPH PWI tidak hanya sebagai departemen semata. “LKBPH PWI dapat berkoordinasi dengan Dewan Pers dan lembaga negara lainnya untuk memberikan bantuan hukum sengketa pers, terutama kepada anggota PWI yang mengalami permasalahan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik,” ujar Raja Pane.

Naek Pangaribuan menambahkan bahwa LKBPH PWI dibentuk berdasarkan amanat Kongres di Bandung dan dikuatkan dalam HPN 2024. “Lembaga ini penting untuk memberikan bantuan hukum saat terjadi sengketa pers dan melindungi wartawan dalam menjalankan tugas kewartawanan,” terang Naek. Ia menambahkan, “Apalagi kita lihat kejadian di Sumatra Utara, di mana wartawan mengalami teror dan penganiayaan. Untuk itulah pentingnya lembaga ini.”

Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, menyambut baik adanya LKBPH PWI. “Anggota PWI di Sumbar sangat antusias dengan LKBPH PWI. Banyak yang bertanya mengenai syarat dan ketentuan pembentukan LKBPH PWI,” ujar Navies.

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai korelasi kerja antara LKBPH PWI Sumbar dan LKBPH PWI Pusat. Di akhir pertemuan, Widya Navies berharap ada petunjuk lebih lanjut terkait pembentukan LKBPH PWI. “Mungkin diperlukan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembentukan serta tupoksi kerja LKBPH PWI agar kami di daerah lebih paham,” tandasnya.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara PWI Sumbar dan PWI Pusat dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada wartawan di seluruh Indonesia.