Empat pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

“Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), dan Pulau Mangkir Ketek (Kecil) secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh,” kata Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (17/6/2025).

Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas melalui sambungan video konferensi yang diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara/Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Prasetyo melanjutkan dokumen-dokumen yang dirujuk pemerintah terkait kewilayahan itu mengacu pada dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Aceh.

“Oleh karena itu, kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya, bagi Pemerintah (Provinsi) Aceh, bagi Pemerintah (Provinsi) Sumatera Utara, ini menjadi solusi yang kita harapkan mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat,” sambung Prasetyo Hadi.

Prasetyo juga berharap adanya keputusan Presiden Prabowo itu dapat mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.

“Jadi, kami harapkan dinamika ini segera kita akhiri, dan kita kembali bersatu, masyarakat Sumatera Utara, masyarakat Aceh yang kita semua tahu bahwa provinsi ini berdekatan, dan saling bersaudara,” kata Prasetyo.

Polemik mengenai batas wilayah empat pulau itu muncul setelah Kementerian Dalam Negeri menetapkan keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Keputusan Kemendagri itu kemudian ditolak oleh Pemerintah Provinsi Aceh. (*)

Safrizal menceritakan, proses verifikasi telah dilakukan sejak 2008. Saat itu, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi melakukan verifikasi pulau di Provinsi Sumut dan Aceh. Tim tersebut terdiri dari Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) – kini Badan Informasi Geospasial (BIG), Dishidros TNI AL, pakar toponimi, serta pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Hasil verifikasi saat itu menunjukkan bahwa di Provinsi Sumut terdapat 213 pulau, termasuk Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Gubernur Sumut saat itu melalui surat bernomor 125/8199 tertanggal 23 Oktober 2009.

Pada tahun 2008 itu pula dilakukan verifikasi di Provinsi Aceh, yang menunjukkan terdapat 260 pulau, namun tidak mencakup empat pulau tersebut. Hasil verifikasi itu kemudian dikonfirmasi oleh Gubernur Aceh melalui surat bernomor 125/63033 tertanggal 4 November 2009. Namun, dalam lampiran surat tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh mencantumkan perubahan nama empat pulau, yakni Pulau Rangit Besar menjadi Mangkir Besar, Rangit Kecil menjadi Mangkir Kecil, Malelo menjadi Lipan, dan Panjang tetap sama.

“Jadi dokumen yang kita baca, kita pelajari, jadi empat pulau yang kita baca memiliki nama yang sama identik dengan pulau yang ada di Sumut. Namun dari hasil pencocokan Tim Pusat dengan menggunakan GIS, empat pulau yang dikonfirmasi Gubernur Aceh tersebut [mempunyai] koordinat berbeda dengan empat pulau di Provinsi Sumatera Utara,” ujar Safrizal dalam keterangan persnya di hadapan awak media yang berlangsung di Gedung H Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Adwil Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Kemudian, pada 2017 Kemendagri menetapkan bahwa empat pulau tersebut masuk dalam cakupan wilayah Provinsi Sumut. Hal ini ditegaskan melalui Surat Dirjen Bina Adwil Kemendagri Nomor 125/8177/BAK tertanggal 8 Desember 2017.

Pada tahun 2018, Gubernur Aceh menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bernomor 136/30705 tertanggal 21 Desember 2018, perihal revisi koordinat empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya, pada 2019 Gubernur Aceh kembali menyampaikan surat kepada Mendagri bernomor 136/22676 tanggal 31 Desember 2019 perihal fasilitasi penyelesaian garis batas laut antara Aceh dan Sumut.

Safrizal menambahkan, pada 2020, Kemendagri bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), KKP, Pushidrosal, BIG, LAPAN, dan Direktorat Topografi TNI AD menggelar rapat. Hasil rapat tersebut menyepakati bahwa status empat pulau tersebut berada dalam cakupan wilayah Provinsi Sumut.

“Akhir di tahun 2020–2021, tim pusat bersidang dan memutuskan dan yang kemudian dituangkan ke dalam Kepmendagri di tahun 2022 menjadi wilayah Sumatera Utara. Kepmendagri 2022 itu kemudian diulang dengan Kepmendagri yang dikeluarkan pada April 2025 dengan isi yang sama,” imbuhnya.

Ia menekankan, Kemendagri terbuka terhadap berbagai masukan dari semua pihak, termasuk bila keputusan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi tersebut diuji melalui persidangan. Nantinya, Kemendagri akan mematuhi putusan pengadilan.

“Kami open mind, kalau nanti diputuskan, misalnya oleh pengadilan bahwa itu [status administrasi empat pulau itu di wilayah] Aceh, kami akan mengubah kodenya menjadi wilayah Aceh. Jadi terbuka, karena masih sama-sama dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.

(*/Rendy)

Turut hadir Asisten III Drs. Amir Sholeh Nasution, para pimpinan OPD terkait/Camat, mewakili Kakan Kemenag Kabupaten Padang Lawas dan para undangan terhormat lainnya.

Bupati Palas Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, dalam hal Ini diwakili Oleh Asisten II Drs, Marza Zeinova MM, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Palas Mahzalena Putra Mahkota Alam Hasibuan beserta Pengurus meyambut kedatangan Tim Supervisi Desa/Kelurahan Provinsi Sumut, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumut diwakili oleh Budi Prayogi beserta para rombongan.

Mengawali sambutan, Bupati Palas yang di wakili oleh Asisten II menyampaikan atas nama pemerintah dan Kabupaten Palas dan masyarakat mengucapkan selamat datang kepada ketua tim supervisi desa binaan/kelurahan provinsi Sumatera Utara beserta seluruh rombongan yang telah berkenan hadir di Kabupaten Padang Lawas dalam rangka pembinaan terhadap PKK Kabupaten.

Dengan terlaksananya acara ini merupakan hasil kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh unsur TP PKK baik dari provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ketingkat desa.

Sehingga besar harapan kami kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini memberikan banyak manfaat bagi Kabupaten Palas khusunya kepada desa binaan. seperti yang kita ketahui bersama, gerakan PKK dapat memberikan andil dan turut serta ambil bagian dalam upaya meningkatkan dan
mensejahterakan keluarga menuju masyarakat maju dan mandiri, tambahnya.

Pada hari ini ada 5 desa dan 1 kecamatan yang ikut kegiatan supervisi desa binaan yaitu desa ujung batu III, desa bunut, desa tanjung, desa ulu air, desa tamiang dan kecamatan barumun, ujarnya.

Untuk itu, kepada ibu ibu PKK baik kabupaten, kecamatan sampai ke desa, mari jadikan kegiatan ini sebagai upaya untuk menambah pengetahuan kita, mari kita luruskan niat sebagai langkah awal untuk membangun daerah kita ini, desa maju indonesia maju. Mari jadikan kegiatan ini untuk menambah keterampilan masyarakat kita, mari berdayakan masyarakat melalui sepuluh program pokok pkk, harapnya.

Dan manfaatkanlah kehadiran tim supervisi provinsi Sumut yang saat ini bersama-sama dengan kita untuk menggali berbagai potensi dan inovasi pembangunan masyarakat yang tentunya sesuai diterapkan di daerah kita. Kepada tim supervisi TP PKK provinsi sumatera utara kami sangat berharap bimbingannya serta saran dan masukan kepada kami, bagaimana caranya agar Kabupaten Palas bisa menang dan memuaskan mendapatkan hasil yang pada saat tim monitoring melaksanakan penilaian di Kabupaten Palas, harapnya lagi.

Disamping itu dalam pelaksanaan pembinaan ke desa tentu masih ada kelemahan dan kekurangannya. Karena itu diharapkan partisipasi seluruh pihak baik itu OPD terkait, camat, kepala desa dan unsur lapisan masyarakat lainya agar senantiasa bekerjasama dalam mewujudkan desa binaan sebagai desa percontohan yang unggul dan keunggulannya dapat dicontoh oleh desa lainnya, tambahnya lagi.

Terutama kepada OPD terkait, berikan bukti nyata, mari turun ke desa, berikan edukasi dan informasi yang sesuai agar bantuan yang saudara berikan bermanfaat bagi masyarakat, ujarnya lagi.

Dan kepada masyarakat desa binaan, tetар semangat dan jaga kekompakan, mari kita berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan ini bukan hanya sekedar perlombaan tetapi yang lebih penting masyarakat mendapatkan banyak manfaat, masyarakat desa menjadi lebih maju, kreatif dan berdaya serta menjadi lebih sejahtera, ajaknya.

Akhir sambutannya, semoga Allah SWT tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita, untuk tetap bersama membangun Palas yang kita cintai ini. “Luruskan Niat Teruslah Bermanfaat Padang Lawas Maju”. (081)

Ny. Mahzalena Putra Mahkota Alam Hasibuan menjadi Ketua TP PKK dan Ketua Tim Posyandu dan Ketua Dekranasda Kabupaten Palas dilantik bersamaan dengan 31 Ketua TP PKK dan Ketua Tim Posyandu dan Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota lainnya se- Sumatera Utara periode 2025-2030.

Kegiatan pelantikan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu serta Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota adalah Istri/Suami Bupati/Wali Kota atau Pihak yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Pembina TP PKK dan Penasihat TP Posyandu Provinsi.

Hadir pada pelantikan ini Gubernur Sumut M Bobby Afif Nasution dan wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Bupati Palas Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE serta Bupati da wakil bupati yang mengikuti prosesi pelantikan serentak Hadir juga pengurus TP PKK Pusat, serta tamu-tamu kehormatan lainnya. (081)

Pj. Bupati Palas Ir. H. Ardan Noor Hasibuan MM dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas (Sekdakab Palas) Arpan Nasution S.Sos menerima secara langsung apresiasi dan penghargaan yang diserahkan oleh sekretaris Utama BKKBN Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si.

Turut hadir mendampingi Sekdakab Palas, Inspektur Kabupaten Palas, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Bappeda serta OPD terkait.

Kegitan ini merupakan pelaksanaan Program Bangga Kencana sebagai upaya menggerakkan masyarakat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, yang melibatkan peran serta berbagai pihak di berbagai tingkatan wilayah, baik dari unsur pemerintah, swasta, lembaga swadaya organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra kerja lainnya dan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 31 Tahun 2024.

Dalam rangka ini bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara memberikan Apresiasi dan Penghargaan Program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting bagi para Penerima Apresiasi Dan Penghargaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting bagi Pemerintah Daerah, Pengelola Program, Stakeholder, Mitra Kerja, dan Tenaga Lini Lapangan Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional Ke-31 Tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024.

Lanjut Sekdakab Palas, Kemudian Apresiasi dan Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Palas sebagai berikut :
1. Kategori Pelayanan KB Serentak dalam Rangka HUT IBI meraih juara I.
2. Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik Kategori IMP (PPKBD/Sub PPKBD) meraih Harapan II oleh Rasmi.
3. Apresasi TA Satgas Stunting terbaik Tahun 2024 meraih terbaik II oleh Ahmad Sarifuddin Rambe, S.H.I
4. Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik Kategori Penyuluh KB Non PNS meraih Harapan II oleh Shinta Permata Hasibuan. Pungkasnya. (081)

Rombongan bergerak ke lokasi pembukaan Musrenbang dari Rumah Dinas Gubernur yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan. Becak motor merupakan kendaraan khas Sumut. Oleh sebab itu, betor dipilih sebagai kendaraan yang membawa Pj Gubernur Sumut bersama rombongan.

Selain itu, becak juga merepresentasikan transportasi umum masyarakat Sumut. Becak diartikan sebagai harapan masyarakat akan pembangunan Sumut. Karena itu becak juga digunakan sebagai kendaraan yang membawa rombongan kepala daerah menuju lokasi Musrenbang.

Hassanudin pun mengharapkan, Musrenbang dapat membawa kesepahaman seluruh pemegang kebijakan di Sumut, terutama mengenai arah pembangunan yang akan dilakukan. Pembangunan Sumut tidak akan terwujud tanpa sinergi seluruh pemangku kebijakan. (081)