Hal itu disampaikan Dadan kepada awak media usai menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah Gelombang II di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

“Saya kira itu yang saya sampaikan dan terutama kami ingin agar koordinasi dengan para kepala daerah bisa berjalan lebih intens, lebih sinergi, lebih harmoni dan bersama-sama menyukseskan program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, percepatan program MBG sangat bergantung pada tiga faktor utama: ketersediaan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Saat ini, alokasi anggaran telah tersedia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, sebanyak 30.000 petugas tengah menjalani pelatihan dan direncanakan akan ditugaskan ke berbagai daerah pada akhir Juli 2025.

“Percepatan akan sangat terjadi secara nyata nanti di akhir Juli, awal Agustus karena [petugas sudah dikirim] terutama untuk daerah-daerah 3T ya, terpencil, terluar, tertinggal,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa forum retret kepala daerah memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui forum ini, informasi yang sebelumnya belum tersampaikan secara menyeluruh kepada kepala daerah dapat dijelaskan secara langsung. Dampak positif dari retret telah terlihat sejak pelaksanaan gelombang I.

Menurutnya, sinergi dengan Pemda sangat krusial mengingat penerima manfaat dan infrastruktur pelaksana berada di daerah. Oleh karena itu, Pemda memegang peran sentral dalam pelaksanaan program MBG, yang juga melibatkan banyak perangkat daerah. “Pasti kepala daerah yang harus berperan lebih banyak di dalam program ini untuk melakukan harmonisasi,” ujarnya.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah menyampaikan kondisi pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing kepada Kepala BGN. Mereka juga mengemukakan berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut. Menanggapi hal itu, Dadan memberikan sejumlah solusi yang dapat diterapkan Pemda untuk mengatasi permasalahan di lapangan.

(*/Rendy)

Keduanya memantau langsung proses perizinan PBG, mulai dari proses pengambilan nomor antrean, penginputan data mandiri oleh pemohon, hingga penerbitan sertifikat PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selama proses tersebut, baik Mendagri maupun Menteri PKP banyak menyimak sekaligus berdialog dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan, Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, serta pejabat terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Mendagri mengapresiasi layanan perizinan PBG Kabupaten Badung yang berlangsung cepat dan berkualitas. Pelayanan perizinan PBG bagi MBR tersebut diketahui menghabiskan waktu selama 17 menit 28 detik yang mencakup layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Pelayanan ini juga dianggap unggul karena dikerjakan oleh tenaga teknis yang telah tersertifikasi.

“[Pelayanan PBG di Badung] ini sudah termasuk konfirmasi tersebut (KKPR). Artinya kalau sepertinya [waktu keseluruhan layanan PBG Kabupaten Badung] dipotong KKPR, itu kurang. Hanya 11 menit [sehingga lebih cepat],” ujar Mendagri yang disambut tepuk tangan oleh seluruh masyarakat yang hadir.

Dirinya mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar mengoptimalkan layanan perizinan PBG tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas. Dalam konteks itu, Kabupaten Badung dinilai andal lantaran telah mengoptimalkan kedua aspek tersebut dengan memanfaatkan inovasi tata ruang digital. Dengan begitu, proses pelayanan dapat termonitor melalui sistem yang tersedia.

Mendagri mengingatkan Pemda agar tetap menjalankan layanan PBG mengacu pada target 10 hari kerja. Ia menghargai apabila Pemda mampu mengoptimalkan layanan tersebut lebih cepat dari target tersebut, namun dengan kualitas yang tetap terjaga.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menegaskan, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi PBG khusus untuk MBR. Sedangkan untuk masyarakat di luar kategori MBR tetap dikenai biaya retribusi sebagaimana ketentuan peraturan. Apalagi BPHTB dan PBG merupakan salah satu instrumen dari pendapatan asli daerah (PAD).

“BPHTB dan PBG [yang dibebaskan] hanya, hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, untuk mereka punya rumah,” tandasnya.

Sebagai informasi, hadir pada kegiatan tersebut, Pangdam IX/Udayana Mayjen Muhammad Zamroni, Kapolda Bali Irjen. Pol. Dainel Adityajaya, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Ida Bagus Surya Suamba, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, dan Badung.

(*/Rendy)

Kunjungan Kepala Staf Kepresidenan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program yang menjadi bagian dari pilot project Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya terkait penyediaan makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah sekitar Lanud Husein Sastranegara.

Dalam kesempatan tersebut, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, didampingi Danlanud, mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Husein Sastranegara. Beliau melihat dari dekat proses penyediaan makanan bergizi dan bertatap muka dengan para relawan yang sedang menyiapkan makanan tersebut.

Dalam kunjungannya, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan apresiasi kepada Lanud Husein Sastranegara atas dukungan penuh terhadap Badan Gizi Nasional dalam melaksanakan program makanan bergizi bagi siswa sekolah.

Beliau juga berpesan kepada seluruh pihak pendukung program makanan bergizi untuk selalu menjaga kebersihan, baik dalam proses penyajian maupun di lingkungan dapur.

Kunjungan Kepala Staf Kepresidenan beserta rombongan diakhiri dengan meninjau program makanan bergizi di SD Angkasa 1 dan SMP Angkasa Husein Sastranegara. (*)