Audiensi yang berlangsung di Kantor BPJPH, Jakarta ini bertujuan membahas peluang sinergi dalam mendukung berbagai program terkait sertifikasi halal di Indonesia melalui media konvergensi.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala hadir bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dadang Rachmat, Wasekjen, Irmanto Lukman, Bendahara Umum Umi Sjarifah, Ketua Bidang Hukum Rukmana dan Humas Herdiana.

Sementara dari pihak BPJPH hadir mewakili Wakil Kepala Afriansyah Noor, Kepala Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Halal Dalam Negeri, Kusnanto, dan Analis Kebijakan Ahli Madya Nur Fajriah Siregar.

Pada kesempatan itu, Pengurus AMKI Pusat menyampaikan komitmen untuk berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi seputar jaminan produk halal kepada masyarakat secara inklusif dan adaptif melalui berbagai platform media, termasuk media digital dan konvensional.

“Kami melihat pentingnya peran media konvergensi dalam menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya terkait isu-isu strategis seperti jaminan produk halal,” ujar Ketua Umum AMKI Tundra Meliala.

Tundra menyatakan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari komitmen AMKI untuk turut serta mendukung ekosistem halal nasional dan internasional.

“Kami siap menjadi mitra strategis BPJPH dalam membangun kesadaran publik terhadap pentingnya produk halal, melalui jaringan media anggota AMKI di seluruh Indonesia,” ujar Alumni PPRA Lemhannas Angkatan 51 itu.

Baik Kusnanto maupun Nur Fajriah Siregar menyambut baik inisiatif AMKI dan menegaskan bahwa kerja sama dengan media sangat krusial dalam mengakselerasi target sertifikasi halal nasional.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi halal serta mempercepat pencapaian target Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,” harap Kusnanto.

Keduanya menyampaikan bahwa BPJPH terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama, termasuk dengan AMKI dalam rangka memperluas jangkauan informasi halal dan kolaborasi lainnya.

“Kami melihat potensi besar media konvergensi sebagai sarana efektif untuk menjangkau masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku UMKM. Kolaborasi ini kami harapkan mampu mempercepat pencapaian target sertifikasi halal nasional,” kata Nur Fajriah Siregar.

Audiensi ditutup dengan diskusi santai dan rencana kerja bersama serta potensi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPJPH – AMKI dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, BPJPH resmi menjadi Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 153 Tahun 2024. Peresmian status baru ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan penetapan status dan kedudukan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) pada Kementerian Agama (Kemenag) menjadi BLU pada BPJPH.

Dengan status barunya, BPJPH dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya memastikan produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar halal.

BPJPH dipimpin oleh Haikal Hassan Baras atau akrab disapa Babe Haikal dengan Wakil Kepala Afriansyah Noor.

Badan baru di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto ini bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

Dengan status barunya sebagai LPNK, BPJPH diharapkan dapat lebih independen dan fleksibel dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (*)

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan, halal tidak menyangkut agama tertentu. Saat ini, halal merupakan bagian dari gaya hidup dan peradaban modern. Bahkan, kata dia, halal telah menjadi tren di negara-negara yang mayoritas masyarakatnya bukan beragama Islam.

Namun sayangnya, Indonesia masih belum menjadi pemain utama dalam memproduksi produk halal. Menurutnya, kondisi ini bukan karena sedikitnya produk halal, tapi disebabkan rendahnya minat pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Padahal, Indonesia merupakan negara yang memiliki pasar yang besar bagi produk halal.

Berdasarkan hasil pendataannya, para pelaku masih enggan mengurus sertifikasi halal karena menganggap prosesnya ribet dan membutuhkan biaya tinggi. Dirinya menampik anggapan itu karena saat ini pemerintah telah memudahkan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi tersebut sekaligus menerapkan biaya yang terjangkau. Bahkan, bagi pelaku usaha mikro, pemerintah membebaskan biaya sertifikasi.

“Jadi enggak ada alasan untuk mahal lagi, kalau ada yang mahal laporkan Pak, saya berkali-kali laporkan itu oknum nakal yang berlagak bertingkah sebagai konsultan halal,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Lebih lanjut, dia menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) berperan penting dalam mendukung langkah percepatan sertifikasi halal. Pemda, kata dia, dapat memfasilitasi sertifikasi halal melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala daerah juga dapat menggerakkan jajarannya untuk menjadi pendamping produk halal.

Adapun bagi produk non-halal, dirinya juga mengarahkan agar tetap diberi label sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menurutnya, memberikan jaminan produk halal bukan untuk mendiskriminasi, tapi untuk melindungi dan memberikan kepastian kepada masyarakat selaku konsumen.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, sertifikasi halal bukanlah misi dari agama tertentu. Namun, langkah ini untuk memperkuat posisi Indonesia agar tidak dibanjiri produk dari luar negeri yang mencantumkan label halal. Pasalnya, banyak negara yang gencar mendistribusikan produk-produknya ke negara-negara dengan pasar produk halal yang besar.

Dirinya menegaskan, pemberian sertifikat halal tidak akan membuat para pedagang kehilangan pembeli. Masyarakat justru dapat memilih produk mana yang hendak dikonsumsi. Selain itu, sertifikat halal juga menjadi bagian dari isu kesehatan.

“Jadi kita sebenarnya dibanjiri oleh produk-produk dari luar negeri yang mereka tahu marketnya itu adalah Indonesia 87 persen masyarakatnya ingin produknya halal,” tandasnya.

(*/Rendy)