“Konsisten dengan komitmen bersejarahnya demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan supaya Prancis mengakui Negara Palestina,” ucap Macron dalam pernyataannya di media sosial X, dipantau di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Ia melanjutkan, “Saya akan membuat pernyataan ini di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, September mendatang.”

Macron menegaskan bahwa gencatan senjata, pembebasan semua sandera, dan pengantaran bantuan kemanusiaan adalah hal yang sangat dibutuhkan rakyat Gaza saat ini.

“Prioritas yang mendesak saat ini adalah untuk mengakhiri perang di Gaza dan menghantarkan bantuan kepada masyarakat sipil,” ujar dia.

Lebih lanjut, demiliterisasi Hamas serta jaminan keamanan dan pembangunan kembali bagi Gaza adalah tujuan selanjutnya, kata Macron.

Ia mengatakan bahwa dalam jangka panjangnya, komunitas internasional harus bahu-membahu memastikan berdirinya Negara Palestina dan menjamin negara tersebut dapat bertahan.

Namun demikian, Macron berharap Palestina berperan dalam mewujudkan keamanan kawasan dengan “menerima demiliterisasi dan mengakui penuh Israel”.

Presiden Prancis itu mengungkapkan bahwa langkah ini selaras dengan kehendak rakyat Prancis untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.

“Ini adalah tanggung jawab kami – sebagai warga Prancis, bersama warga Israel, Palestina, serta mitra Eropa dan mitra sedunia – untuk membuktikan bahwa perdamaian masih mungkin tercapai,” kata Macron, menambahkan.

Macron juga menyatakan telah menyampaikan surat terkait niat Prancis mengakui Palestina tersebut kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.

Surat tersebut, yang tersedia dalam versi Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa Ibrani, turut diunggah bersama pernyataan komitmen pengakuan Palestina yang disampaikan Macron di media sosial X.

Laporan The Telegraph pada 4 Juli lalu mengungkapkan bahwa Prancis dan Inggris sempat berselisih mengenai waktu maupun pendekatan yang paling tepat terkait pengakuan Palestina.

Presiden Macron disebut ingin mengakui Palestina lebih dini dan hendak mendorong Perdana Menteri Keir Starmer melakukan hal yang sama. Namun, sumber dari pemerintah Inggris menyatakan pihaknya masih segan terhadap isu pengakuan itu.

Setelah memberi pernyataan resmi, lalu berfoto bersama para pekerja seni dan budayawan, Presiden Prabowo dan Presiden Macron sempat diminta foto bersama oleh para wartawan peliput kunjungan resmi di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (20/5/2025)

“Pak Presiden, Pak, foto selfie Presiden. President Macron, Sir, please,” seru para wartawan di pelataran Candi Borobudur.

Prabowo dan Macron yang tengah asyik berdiskusi, awalnya tidak mendengar seruan awak media itu. Kemudian, salah satu pewarta memanggil nama Didit untuk meminta bantuan agar permintaan foto bersama dapat dipenuhi.

Tak lama berselang, Didit yang menyadari namanya dipanggil, seraya menganggukan kepalanya, dan memberi aba-aba agar wartawan dapat menunggu. Ia pun mendekati sang ayah, Presiden Prabowo, dan menyampaikan permintaan foto bersama itu.

Prabowo kemudian berjalan mendekat ke area tempat para wartawan meliput, sambil berkelakar dan menunjukkan gerakan khas silatnya.

Macron pun segera menyusul dan mendekat ke sisi kanan Presiden Prabowo, yang juga diikuti oleh Brigitte Macron, serta para pekerja seni yang akhirnya berkumpul untuk foto bersama awak media.

“Mana hapenya yang mau buat foto,” tanya Didit kepada kumpulan awak media.

Meski suasana sangat ramai dan riuh karena para wartawan saling berdesakan mendekat ke arah dua Presiden, Didit tetap tenang memegang ponsel yang sudah diberikan kepada wartawan untuk mengambil gambar.

Setidaknya ada lebih dari 30 wartawan nasional, baik dari platform televisi, portal daring, hingga foto yang meliput momen bersejarah Presiden Prabowo dan Presiden Macron yang mengunjungi situs bersejarah Candi Borobudur.

Rangkaian kegiatan di Magelang, dari Akademi Militer hingga Candi Borobudur ini menjadi penutup dari kunjungan resmi Presiden Macron selama di Indonesia sejak 27-29 Mei 2025.

Indonesia menjadi salah satu tujuan negara lawatan kenegaraan Presiden Macron di kawasan Indo-Pasifik, setelah Vietnam. Usai kunjungan di Indonesia, Macron melanjutkan lawatannya ke Singapura.

“Borobudur bukan laboratorium eksperimen. Ini adalah warisan dunia, tempat suci, dan monumen hidup yang harus dijaga dengan hormat,” tegas Ketua Umum Dharmapala Nusantara, Kevin Wu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Mereka mempertanyakan urgensi intervensi fisik tersebut, meskipun diklaim bersifat non-permanen dan tidak merusak. Menurut Kevin, alasan aksesibilitas, bahkan untuk kunjungan kenegaraan, tidak sebanding dengan potensi risiko terhadap situs budaya yang memiliki nilai spiritual, moral, dan simbolis tinggi ini.

Dharmapala Nusantara menilai, solusi aksesibilitas seharusnya tidak mengorbankan prinsip konservasi.

“Teknologi seperti Virtual Reality dan Augmented Reality bisa menjadi jawaban. Tanpa menyentuh batuannya, kita tetap bisa membuka pemahaman yang mendalam tentang Borobudur,” tambah Kevin didampingi Sekjen Eko Nugroho R dan Pengurus Dharmapala Nusantara lainnya.

Organisasi ini juga mengkritik pendekatan yang cenderung teknokratis dan terburu-buru dalam penanganan situs budaya. Menurut mereka, pengalaman mendaki Borobudur bukan hanya soal mencapai puncak, tetapi memahami makna setiap relief melalui pradaksina. Tanpa itu, kunjungan hanya menjadi wisata biasa tanpa nilai kontemplatif.

Sebagai langkah lanjutan, Dharmapala Nusantara mengeluarkan seruan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Istana Kepresidenan, Menteri Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri BUMN, dan Komisi VIII DPR RI. Mereka meminta agar rencana pemasangan stairlift dihentikan, serta mendesak agar Borobudur dijaga sesuai prinsip pelestarian warisan dunia.

Seruan ini juga ditembuskan kepada berbagai pihak strategis, termasuk Kepala Perwakilan UNESCO di Indonesia, Balai Konservasi Borobudur, PT Injourney, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Ditjen Bimas Buddha, Kedutaan Besar Prancis, media nasional, dan seluruh masyarakat pemerhati cagar budaya.

“Borobudur telah bertahan lebih dari seribu tahun. Jangan biarkan ia dikompromikan demi kenyamanan sesaat. Tanggung jawab kita hari ini adalah menjaga agar generasi mendatang masih bisa menyaksikannya dalam keutuhan aslinya,” tutup Kevin.(***)

Pesawat Republik Indonesia bernomor seri PK-GRD yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo, Yogyakarta, Kamis (29/5/2025) sekitar pukul 09.38 WIB.

Sebelum Presiden, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya terlebih dahulu keluar dari pesawat dan menuruni tangga.

Setelah itu, Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja safari putih dan topi biru menuruni tangga, diikuti oleh biksu muda, Bhante Dhirapunno yang mengenakan kasaya oranye, serta Didit Hediprasetyo yang mengenakan jaket Timnas Indonesia berwarna hitam.

Presiden dan putranya menaiki mobil Maung Garuda putih bersama menuju ruang tunggu di Terminal VIP Bandara YIA.

Presiden Prabowo akan menyambut Presiden Macron dan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron yang hingga berita ini dilaporkan masih dalam perjalanan via udara.

Adapun Presiden Prabowo akan mendampingi Presiden Macron dan Brigitte mengunjungi Akademi Militer (Akmil) Magelang guna meninjau laboratorium bahasa, serta pendidikan dan latihan militer, kemudian kunjungan dilanjutkan ke Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia yang dimiliki Indonesia.

Rangkaian kegiatan di Magelang ini menjadi penutup kunjungan resmi Macron selama di Indonesia sejak 27-29 Mei 2025. Indonesia menjadi salah satu negara lawatan kenegaraan Presiden Macron di kawasan Indo-Pasifik, setelah Vietnam. Usai kunjungan di Indonesia, Macron melanjutkan lawatannya ke Singapura.

Dalam panggilan telepon, Macron dan al-Sudani menyampaikan kekhawatiran serius tentang meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, menurut pernyataan dari Istana Elysee pada Sabtu (12/10/2024).

Mereka menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk mencegah konflik regional lebih lanjut.

Macron juga menyampaikan solidaritas dengan warga sipil yang terkena dampak serangan Israel dan menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan Lebanon.

Kedua pemimpin juga berjanji untuk memperkuat hubungan bilateral di semua sektor.

Secara terpisah, Macron melakukan percakapan telepon dengan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri.

Presiden Prancis itu menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas intensitas serangan Israel terhadap Lebanon dan dampaknya yang “dramatis” terhadap warga sipil. Dia menekankan perlunya gencatan senjata yang mendesak di Lebanon.

Selain itu, Macron menegaskan kembali komitmen Prancis untuk menjaga kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan Lebanon sesuai dengan Resolusi PBB 1701.

Dia mendesak semua partai politik untuk bersatu “pada momen kritis ini” guna memilih seorang presiden yang akan bertindak sebagai “penjamin persatuan nasional.”

Dia juga mengingatkan bahwa sebuah konferensi internasional untuk mendukung Lebanon akan diadakan di Paris pada 24 Oktober.

Macron selanjutnya menyatakan kemarahannya atas “penargetan yang tidak adil” terhadap Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) dan menegaskan kembali komitmen kuat Prancis terhadap misi tersebut.

Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran di seluruh Lebanon terhadap apa yang diklaimnya sebagai target Hizbullah sejak 23 September, menewaskan sedikitnya 1.437 orang, melukai lebih dari 4.123 orang lainnya, dan membuat lebih dari 1,34 juta orang mengungsi.

Serangan udara tersebut merupakan eskalasi dari perang lintas batas selama setahun antara Israel dan Hizbullah sejak dimulainya serangannya di Jalur Gaza, di mana Israel telah menewaskan lebih dari 42.200 korban, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, sejak serangan Hamas tahun lalu.

Meski ada peringatan internasional bahwa Timur Tengah berada di ambang perang regional di tengah serangan gencar Israel terhadap Gaza dan Lebanon, pasukan Zionis memperluas konflik dengan melancarkan serangan ke Lebanon selatan pada 1 Oktober.

Partai sayap kiri berhaluan keras La France Insoumise (LFI) mengajukan usulan tersebut pada September, dengan menuduh Macron menghalangi proses politik setelah pemilihan umum kilat yang digelar pada 30 Juni dan 7 Juli.

LFI mengeklaim bahwa tindakan Macron itu memperlambat proses politik dan mengabaikan hasil pemilu.

Setelah penolakan awal pekan lalu oleh Komite Hukum Majelis Nasional, yang adalah majelis rendah parlemen, usulan ini juga ditolak oleh Konferensi Presiden, yang terdiri dari presiden Parlemen Eropa dan para pemimpin kelompok politik.

Keputusan tersebut secara efektif mengubur usulan pemakzulan serta mencegah usulan itu masuk ke dalam agenda parlemen.

Mathilde Panot, seorang anggota parlemen dari LFI, mengkritik keputusan tersebut saat konferensi pers. Macron, ujarnya, menghindar dari debat di Majelis Nasional terkait “perilaku berbahaya dan tidak stabil”, dan mengabaikan hasil pemilu.

Ia juga mengkritik partai sayap kanan ekstrem National Rally (RN) beserta mantan pemimpin partai itu, Marine Le Pen, karena mendukung penolakan usulan pemakzulan tersebut.

“Kami tidak akan menyerah. Kami akan terus mengajukan usulan ini hingga pemakzulan tersebut dibahas di Majelis Nasional,” ujar Manuel Bompard, koordinator nasional LFI, di platform X.

LFI merupakan bagian dari aliansi sayap kiri New Popular Front (NFP) selama pemilu.

Setelah hasil pemilu diumumkan, anggota partai tersebut mengkritik Macron karena tidak mencalonkan kandidat NFP, Lucie Castets, sebagai perdana menteri meskipun aliansi tersebut memperoleh kursi terbanyak.

Macron membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu awal setelah RN sayap kanan meraih lebih dari 31 persen suara dalam pemilihan Parlemen Eropa pada 9 Juni, dengan mengalahkan blok sentris.

“Saya telah melihat berita bohong mengenai Prancis setelah penangkapan Pavel Durov. Prancis sangat berkomitmen pada kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, pada inovasi, dan pada semangat kewirausahaan–dan akan tetap begitu,” tulis Macron di media sosial X pada Senin (26/8/2024).

Ia mengatakan bahwa penangkapan Durov di tanah Prancis terjadi sebagai bagian dari penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung.

“Itu sama sekali bukan keputusan politik. Terserah kepada hakim untuk memutuskan masalah tersebut,” ujarnya.

Durov ditangkap pada Sabtu (23/8/2024) sekitar pukul 8 malam ketika ia turun dari jet pribadinya di Bandara Bourget di Paris.

Pria keturunan Prancis-Rusia berusia 39 tahun itu, yang terdaftar sebagai orang yang dicari di Prancis, baru saja tiba dari Azerbaijan.

Otoritas yudisial Prancis memutuskan pada Minggu (25/8/2024) malam untuk memperpanjang masa penahanan Durov, yang dibatasi hingga 96 jam, demikian laporan Le Point.

Di akhir masa penahanannya, Durov harus dibebaskan atau dibawa ke hadapan hakim untuk kemungkinan didakwa.

Setelah melakukan penyelidikan awal, Kepolisian Peradilan Nasional Prancis mengeluarkan surat perintah penggeledahannya.

Penyelidikan difokuskan pada dugaan kurangnya moderasi Telegram, yang menurut polisi memungkinkan aktivitas kriminal terus berlanjut tanpa hambatan di aplikasi perpesanan tersebut.

Saat Attal menemui Macron di Istana Kepresidenan Elysee untuk menyampaikan pengunduran dirinya, Macron justru meminta Attal bertahan sebagai kepala pemerintahan “untuk saat ini”, menurut sumber Elysee kepada stasiun penyiaran BFMTV.

Selain berterima kasih atas kontribusi Attal dalam kampanye pemilu lalu, Macron juga memintanya tetap bertugas untuk “memastikan stabilitas negara”.

Attal sebelumnya menyatakan niat mengundurkan diri usai hasil awal putaran kedua pemilu legislatif, yang mengindikasikan koalisi politiknya di parlemen kalah, terbit.

“Malam ini, fraksi politik yang saya wakili dalam kampanye ini gagal mendapat suara mayoritas. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan pengunduran diri saya kepada presiden besok pagi,” kata Attal, Ahad (7/7/2024).

Meski demikian, Attal menyatakan kelegaan karena “tak ada kubu ekstrem”.

Ia merujuk pernyataannya itu pada partai ekstrem kanan Rassemblement National (RN) dan koalisi sayap kiri Front Populer Baru (NFP), yang mendapat jumlah kursi mayoritas di Majelis Nasional.

Berdasarkan hasil pemilu dari Kementerian Dalam Negeri Prancis, NFP menjadi koalisi terbesar di parlemen usai mendapat 180 kursi dan aliansi pro-Macron, Ensemble, berada di posisi kedua dengan 159 kursi,

Meski hampir semua survei menjelang pemilu menunjukkan RN paling mungkin menjadi partai terbesar di parlemen, RN justru berada di posisi ketiga dengan hanya mendapat 142 suara.

Hasil pemilu menunjukkan tiga koalisi utama tersebut tidak akan bisa membentuk pemerintahan sendiri di Majelis Nasional, yang beranggotakan 577 orang.

Presiden Macron menyatakan pembubaran parlemen setelah RN memenangkan lebih dari 31 persen suara serta mengalahkan koalisi sayap tengah yang didukungnya dalam pemilu Parlemen Eropa pada 9 Juni tahun ini.

Dalam putaran pertama pemilu legislatif dadakan pada 30 Juni, 76 caleg langsung terpilih tanpa perlu maju ke putaran kedua.

Saat itu, RN mendapat 29,26 persen suara dan 37 caleg mereka langsung terpilih, NFP berada di posisi kedua dengan 28,06 persen suara dan 32 caleg langsung terpilih.

Koalisi Ensemble hanya mendapat 20,04 persen dengan dua caleg terpilih.

Dalam sebuah artikel yang dilansir surat kabar Le Monde, para penandatangan menuliskan, “Kami, warga negara, meminta Presiden Republik dan seluruh komunitas internasional untuk mengakui Negara Palestina tanpa penundaan lebih lanjut”.

Ratusan cendekiawan itu menyatakan bahwa “konflik Palestina-Israel, yang sudah berlangsung selama lebih dari seabad, telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diterima sejak 7 Oktober, diikuti peristiwa-peristiwa berikutnya”.

Oleh karena itu, mereka mendesak komunitas internasional, khususnya Prancis, untuk “menanggapi secara tegas dan pasti”.

Mereka juga menekankan bahwa “Prancis, yang dikenal karena posisinya yang unik di antara bangsa-bangsa, harus menjadi contoh bagi mereka yang belum berani mengambil langkah ini”.