Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan, kebijakan ini diambil guna menghidupkan kembali aktivitas ekonomi dan menarik lebih banyak warga ke kawasan ikonik di Jakarta Pusat tersebut.

“Misalnya dari Blok M ke Pasar Baru, dari Tebet ke Pasar Baru, dari Kelapa Gading ke Pasar Baru. Itu semua akan kita buka trayeknya,” ujar Pramono di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat, Jumat (20/6/2025).

Menurut dia, langkah ini merupakan hasil survei kebutuhan masyarakat terhadap rute yang belum banyak dilayani secara langsung.

“Setelah disurvei, ternyata rute-rute seperti ini sangat dibutuhkan warga. Kalau aksesnya mudah, Pasar Baru jadi lebih hidup,” katanya.

Pramono menambahkan, selain akses transportasi, kawasan Pasar Baru juga akan ditata kembali. Fokusnya adalah pada kemudahan parkir, perbaikan pedestrian dan peningkatan kenyamanan pengunjung.

“Wajah Pasar Baru akan kita ubah. Parkirnya kita permudah, jalur pejalan kaki diperbaiki. Supaya orang betah,” kata Pramono.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi revitalisasi kawasan bersejarah di Jakarta, selain Glodok yang segera diperbaiki setelah proyek MRT selesai.

“Pokoknya kalau kolaborasi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan siapa saja siap,” ujar Pramono di Jakarta, Selasa (17/6/2025) malam.

Sebelumnya pada Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa menangani perbaikan infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sendirian.

Menurutnya, dibutuhkan dana sekitar Rp1,2 triliun untuk membangun ulang kawasan itu secara menyeluruh.

“Baru tahun ini pemerintah provinsi turun tangan. Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan Rp 1,2 triliun. Tetapi tidak mungkin Jawa Barat Rp 1,2 triliun untuk recovery (memulihkan) satu kecamatan, karena kita sangat luas kecamatannya lebih dari 600 kecamatan,” ujar Dedi.

Dedi menyebut Parung Panjang selama ini menjadi kawasan hulu yang memasok material bangunan untuk proyek-proyek besar di Jakarta dan Tangerang.

Namun, dampak distribusi material tersebut menyebabkan infrastruktur rusak parah dan warga sekitar menderita, salah satunya terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Dedi juga menilai, perlu ada kesadaran kolektif dari daerah penerima manfaat, khususnya Jakarta dan Banten, untuk ikut bertanggung jawab membenahi kerusakan yang ditimbulkan akibat pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka.

“Harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang dengan DKI, pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier effect (efek berlipat) dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti, itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan penderitaan bagi rakyat Jabar, harus ada recovery yang dilakukan secara bersama,” kata Dedi.

Ia juga menegaskan bahwa penerimaan CPNS ini telah melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan, kompetitif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Hal ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah lulus seleksi menjadi putra-putri terbaik yang akan memberikan layanan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hari ini, Saudara-saudara secara resmi bergabung dalam keluarga besar Pemprov DKI Jakarta. Dengan diterimanya petikan Keputusan Gubernur, Saudara-saudara mengemban tanggung jawab sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan turut membangun masa depan Jakarta,” ujarnya.

Gubernur Pramono menjelaskan, formasi CPNS tahun ini diikuti oleh ribuan pelamar dari berbagai daerah. Hingga tahap akhir, telah terisi sebanyak 3.419 formasi dari total 4.413 formasi yang tersedia, dengan rincian: 3.369 CPNS dari formasi umum, 35 CPNS dari formasi lulusan terbaik, dan 15 CPNS dari formasi disabilitas. Seluruh CPNS akan mulai bertugas pada 2 Juni 2025.

“Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2024 terasa semakin inklusif dengan hadirnya 15 CPNS dari formasi disabilitas. Ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam membuka ruang dan kesempatan bagi seluruh warga untuk berkontribusi dalam pembangunan kota,” imbuhnya.

Gubernur Pramono menyampaikan, Jakarta tengah bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Dalam mendukung visi besar tersebut, dibutuhkan ASN yang mampu beradaptasi cepat terhadap tantangan, memiliki komitmen tinggi dalam bekerja, serta berorientasi pada pelayanan publik berskala global. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan birokrasi yang efektif. Ia menginstruksikan para CPNS untuk membangun koordinasi yang harmonis, terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kepada para CPNS, jalani tugas dengan dedikasi, semangat belajar, dan semangat melayani. Perkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan wawasan yang relevan dengan perkembangan zaman. Asah keterampilan soft skill melalui interaksi sosial dan pengalaman sehari-hari, serta tingkatkan hard skill melalui pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun fungsional,” paparnya.

Gubernur Pramono juga berpesan agar para CPNS memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat menyelesaikan masa tugas dengan baik dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PNS.

“Saya berharap Saudara-saudara sekalian—semua yang sekarang ini berdiri di hadapan saya—bercita-cita, bermimpi, dan bekerja keras untuk bisa mencapai posisi seperti para pejabat yang ada di hadapan Saudara-saudara sekalian. Ada Pak Sekda, ada Pak Inspektur, Kepala Dinas, dan sebagainya. Saudara harus bisa sampai di tempat itu. Saya mendorong agar ASN atau PNS kita benar-benar dapat berkarya dengan baik, taat pada aturan, dan taat pada hukum,” ujarnya.

Menurut Gubernur Pramono, menjadi ASN Pemprov DKI Jakarta bukanlah hal yang mudah. Selain harus berkompetisi menjadi yang terbaik, ASN Pemprov DKI Jakarta juga dituntut untuk bekerja secara transparan, kredibel, akuntabel, dan terbuka karena semua proses dapat diakses dengan mudah. Artinya, CPNS DKI Jakarta dituntut untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan demi kemajuan Jakarta yang sedang bertransformasi menjadi kota global.

“Nikmatilah menjadi PNS Jakarta ini, karena sungguh tidak mudah. Jika Saudara-saudara bersungguh-sungguh, Pemerintah DKI Jakarta juga akan memberikan kesempatan dan ruang bagi Saudara-saudara untuk bisa belajar, melanjutkan pendidikan, dan melihat dunia. Inilah kesempatan yang tidak datang berkali-kali. Kesempatan ini tidak dimiliki oleh semua orang,” jelasnya.

Ia juga menginstruksikan agar para Pimpinan Perangkat Daerah memberikan pembinaan yang intensif kepada CPNS yang baru bergabung. Dengan bimbingan yang tepat, mereka akan menjadi aset berharga yang mampu meningkatkan kinerja instansi maupun Pemprov DKI Jakarta secara keseluruhan.

“Selamat bertugas dan mengabdi membangun Kota Jakarta menuju kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selamat mengabdi membangun Jakarta menuju kota global dan sekaligus kota yang maju,” pungkas Gubernur Pramono.(*/hel)

“Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam UU sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi,” kata Pramono saat menjadi inspektur upacara Hari Pendidikan Nasional di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Menurut dia, pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia dan peradaban bangsa.

Di Jakarta sendiri, Pramono kembali melakukan pemutihan ijazah tahap kedua bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional.

“Pada tahap pertama sejumlah 117 siswa telah diberikan bantuan program pemutihan ijazah, dan pada hari ini tahap kedua sejumlah 371 siswa menerima bantuan. Sehingga sampai dengan hari ini sebanyak 488 siswa telah menerima program pemutihan ijazah senilai kurang lebih Rp1,69 miliar,” kata Pramono.

Pramono mengatakan, program tersebut akan terus dilanjutkan sampai 6.652 ijazah yang tertahan di sekolah dapat diselesaikan.

Dia berharap mereka yang ijazahnya sempat tertahan karena kesulitan biaya dapat meneruskan pendidikannya atau memanfaatkan ijazahnya untuk mencari pekerjaan.

“Dalam konteks ini, hari ini secara khusus saya ingin memberikan apresiasi kepada Basnas Bazis DKI Jakarta yang telah bersinergi dengan Pemerintah Jakarta memberikan bantuan untuk pembiayaan pemutihan ijazah ini,” ujarnya

Pramono Pramono di Jakarta, Jumat, menyebutkan, dirinya memang sudah mendengar keluhan kemacetan yang sering terjadi dari Fatmawati hingga One Bell Park tersebut.

Menanggapi keluhan tersebut, Pramono langsung menginstruksikan Wali Kota Jakarta Selatan dan pihak terkait untuk segera menangani masalah penyempitan jalan di kawasan tersebut.

“Saya langsung tadi menginstruksikan kepada wali kota Jakarta Selatan dan seluruh pihak yang ada untuk segera menyelesaikan itu,” kata

Pramono juga menekankan bahwa persoalan ini tidak boleh ditunda lebih lama mengingat dampaknya yang besar terhadap kelancaran lalu lintas.

Bahkan, dengan tegas dia meminta agar persoalan ini segera diselesaikan tahun ini dan tidak berlarut-larut hingga tahun depan.

“Saya betul-betul mendapatkan banyak komplain mengenai Jalan RS Fatmawati sampai One Bell Park. Yang penyumbatannya kurang lebih 350 meter, selesaikan,” ujar Pramono.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi respon cepat Pramono dalam menindaklanjuti aspirasi warga mengenai kemacetan di lokasi tersebut.

Ia berharap pemerintah tidak hanya mencatat aspirasi masyarakat, tetapi juga benar-benar merealisasikannya.