“Bahwa di dalam mukernas ini saya garisbawahi, tidak sama sekali membahas calon ketua umum,” tegas Mardiono menjawab pers usai mukernas itu, Sabtu (14/12/2024) malam.

Mardiono mengatakan mukernas kali ini membahas beberapa isu di antaranya wacana penggantian AD/ART dan persiapan untuk menggelar Muktamar X yang diperkirakan usai Lebaran 2025.

Mardiono mengaku tidak mengetahui alasan mengapa muncul nama-nama calon Ketua Umum PPP di beberapa media massa belakangan ini.

Keramaian di media massa akan bursa calon ketua PPP, lanjut Mardiono, berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi dalam mukernas itu.

“Tidak satu pun para peserta mukernas ini, menyebut para calon ketua umum. Jangankan sampai tiga, empat atau satu pun, sekali pun, tidak ada yang disebut dan para peserta mukernas ini adalah bagian dari para pemegang hak kedaulatan partai,” kata Mardiono.

Kendati demikian, Mardiono tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya PPP akan memiliki pemimpin baru, bahkan yang berasal dari luar partai.

Walau kesempatan tersebut terbuka, Mardiono tetap menilai hal tersebut sukar untuk terjadi.

Hal itu, tambahnya, karena perlu sosok yang mengetahui dinamika dan peta internal partai untuk mampu memimpin PPP.

“Menurut pandangan pikiran saya dan rekan-rekan memang sulit untuk bisa dipahami. Kader yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi ini saja, belum tentu bisa memahami secara totalitas, apalagi misalnya orang lain. Tetapi sesekali lagi, itu tidak menutup,” kata Mardiono.

“Inilah indahnya politik, kita menghormati perbedaan-perbedaan di dalam posisi politiknya,” ucap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditemui di Parkir Timur Senayan, Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Kendati dua partai yang sempat berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024 itu beralih haluan dan memilih bergabung dengan KIM, Hasto menyatakan bahwa partainya tetap kokoh berada di jalan kerakyatan.

“PDIP tetap akan kokoh di dalam jalan kerakyatan, kami akan bangun demokrasi yang sehat, kami akan membangun demokrasi yang berkedaulatan rakyat agar setiap anak bangsa bisa memacu prestasinya dalam semua aspek kehidupan,” ucap Hasto.

Namun demikian, Hasto tidak menjawab secara pasti mengenai posisi PDIP akan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Menurutnya, keputusan itu akan diambil oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Ya, posisi PDIP itu jalan kerakyatan. Kita lihat bagaimana national call memanggil kami dan itu akan diputuskan Ibu Megawati Soekarnoputri, termasuk di dalam kongres yang akan datang. Tugas kita sekarang adalah menggerakkan kekuatan moral, kekuatan kebenaran. Tugas kita mendorong dengan bulan Agustus ini tidak ada orang yang takut intimidasi,” katanya.

Sebelumnya, PPP dan Perindo menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8) malam.

Setelah pertemuan itu, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menegaskan, PPP berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain itu, partainya juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan Partai Gerindra dalam Pilkada 2024.

“Kami telah memiliki komitmen dengan Partai Gerindra, yaitu untuk menjalin kerja sama di Pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; dan ini telah berjalan sejak proses pencalonan pilkada itu dilakukan. Itu sudah berjalan. Jadi, masih ada beberapa tempat lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo mengatakan partainya resmi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Betul, resmi mendukung pemerintahan yang sah, Prabowo-Gibran,” kata Angela.

Angela mengatakan, partainya harus mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk bisa berkontribusi lebih bagi negara.

“Memang kami melihat, Partai Perindo ke depannya ini harus terus mendukung pemerintahan karena kita ingin berkontribusi lebih lagi, ya, tentunya harus bergabung dengan pemerintah,” ucapnya.

Prabowo menyampaikan hal itu usai menerima kunjungan Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024) malam.

“Baru saja saya menerima kedatangan Pak Mardiono, sahabat lama saya, dan beliau menyampaikan keputusan PPP untuk bergabung dengan kami dalam koalisi kami. Mendukung pemerintahan yang insyaallah akan saya pimpin Oktober yang akan datang,” ucap Prabowo.

Presiden RI Terpilih Periode 2024–2029 itu menyambut baik keputusan PPP. “Saya menyampaikan terima kasih, rasa gembira saya, atas nama teman-teman koalisi kita,” katanya.

Prabowo mengatakan bahwa dalam kepemimpinannya akan mengutamakan kolaborasi, kerja sama, dan persatuan dari semua unsur pemangku kepentingan Indonesia. Kerja sama itu untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

“Saya kira intinya itu dan kita merasa kerja sama ini sangat besar manfaatnya, dan sudah terlihat di banyak daerah. Kita sudah bersinergi, saya kira begitu,” imbuh Prabowo.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan bahwa keputusan partainya untuk bergabung dengan koalisi Prabowo karena proses Pilpres 2024 telah selesai.

Sebelumnya, PPP tidak mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024.

“Tetapi karena itu (pilpres) sudah kita lakukan, sudah selesai, sudah ada keputusan, maka PPP tidak ada alasan lain harus mendukung kepada Presiden Terpilih Bapak Prabowo agar bisa menjalankan semua program kerja yang hari ini telah ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, untuk bagaimana mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia,” katanya.

Mardiono menegaskan PPP berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, PPP juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan Partai Gerindra pada Pilkada 2024.

“Kami telah memiliki komitmen dengan Partai Gerindra, yaitu untuk menjalin kerja sama pada pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan ini telah berjalan sejak proses pencalonan pilkada itu dilakukan. Itu sudah berjalan. Jadi, masih ada beberapa tempat lagi,” ucap Mardiono.

Setelah sebelumnya PKS dan PAN memberikan dukungan yang ditandai dengan pemberian surat rekomendasi. Kini giliran DPP PPP memberikan surat rekomendasi ke duet paslon Herkos-Gus Shol yang disingkat “Risol” menjadi paslon Wali Kota/Wakil Wali Kota Bekasi.

Surat rekomendasi diserahkan Waketum DPP PPP Ermalena
di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024) yang dihadiri oleh kedua pasangan koalisis PKS-PPP tersebut didampingi jajaran pengurus masing-masing.

Usai menyerahkan rekomendasi, Waketum DPP PPP Ermalena menegaskan, rekom ini berisi perintah dan perintahnya cuma satu yakni, memenangkan pasangan Herkos-Sholihin di Pilkada Kota Bekasi 2024 dengan melakukan kerja kerja politik dan memperkuat konsolidasi untuk pemenangan.

“Karena itu saya meminta pasangan ini sungguh sungguh menjalankan rekom dengan kompak. Selamat berjuang,” tandasnya.

Dengan turunnya rekomendasi dari PPP ini, makin memperlancar jalan pasangan ini bisa lolos berlaga di Pilkada Kota Bekasi 2024. Karena telah mengantongi total 13 kursi, jika ditambah PAN 5 kursi bertambah lagi menjadi total 18 kursi. Sedangkan syarat lolos sesuai ketentuan KPU hanya 10 kursi DPRD Kota Bekasi.

(Ahmad Zarkasi)

Pembentukan fraksi tersebut dideklarasikan dan ditanda tangani Jum’at sore (12/7/2024) oleh ketua DPD PAN Kota Bekasi Fathur Rohman Duata dan Ketua DPC PPP Kota Bekasi H. Sholihin.

Ketua DPD PAN Kota Bekasi, Fatur Rohman Duata mengatakan bahwa kesepakatan membentuk fraksi bersama antara PAN dan PPP dilakukan untuk kemajuan Kota Bekasi.

“PAN dan PPP membentuk fraksi bersama supaya sama sama maju dan bermanfaat untuk Kota Bekasi, juga dalam rangka membesarkan kedua belah pihak,” katanya.

Fathur menegaskan, dengan terbentuknya Fraksi Amanat Pembangunan, maka antara PAN dan PPP telah bernaung dalam satu rumah. Dengan demikian maka dua partai ini akan senantiasa selalu bersama dan saling membantu.

“Kita duduk disini dalan satu rumah, jangan ada yang saling berkhianat. Satu rumah artinya saling membantu dalam kebersamaan. Makin kompak orang akan makin segan,” tegas dia.

Ketika ditanya mengenai arah dukungan politik di Pilkada. Fatur menyebut saat ini belum bisa diungkapkan dengan gamblang. Pasalnya, meski PPP mengusung Sholihin sebagai Bakal Calon Wali Kota, tetapi PAN bisa saja memunculkan kadernya sendiri untuk maju sebagai Calon Wali Kota.

“Intinya ya itu, kita ini satu rumah yang harus saling mendukung dan tidak boleh berkhianat. Kita akan bicarakan ini lebih lanjut nanti,” jelasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua DPC PPP Kota Bekasi, H. Sholihin, menceritakan tentang terbentuknya gabungan fraksi antara PAN dan PPP di DPRD Kota Bekasi.

Ketua DPC PPP yang berencana akan maju menjadi Balon Wali Kota Bekasi dalam Pilkada mendatang, menceritakan, sebelumnya dirinya sowan ke ketua DPD PAN Kota Bekasi meminta izin untuk bergabung dalam satu fraksi di DPRD Kota Bekasi.

“Kami sowan ke Pak Fatur, minta izin ingin bergabung dalam satu fraksi dengan PAN, niat kami baik agar di fraksi ini PAN-PPP makin besar,” kata ketua DPC PPP Kota Bekasi yang akrab disapa Gus Shol.

Gus Shol kemudian menceritakan juga tentang sejarah bagaimana PAN dan PPP juga pernah bersatu pada 2009 dalam satu fraksi bernama Fraksi Amanat Persatuan.

“Nah, dengan orientasi demi pembangunan di Kota Bekasi, maka tahun ini PAN dan PPP kembali bersatu dalam Fraksi Amanat Pembangunan,” tutupnya.

(Ahmad Zarkasi)

“Karena saya juga bertanya bahwa ini pileg, pilpres, sudah dinyatakan selesai, tetapi tentu saya ingin menanyakan, bapak bertiga bagaimana? ‘Saya masih terus mau ikut sama PDI Perjuangan’,” kata Megawati menirukan jawaban ketiga partai tersebut dalam pidato politik pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Megawati berterima kasih atas kesetiaan PPP, Hanura, dan Perindo.

“Saya tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sebetulnya, harusnya, begitulah tata krama yang namanya di negara kita ini,” ujarnya.

Pada mulanya dia mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak bisa membentuk sistem koalisi karena sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan sistem presidensial.

“Jadi, bukan parlementer. Jadi, sebetulnya kita ini tidak ada koalisi, lalu oposisi. Jadi, memang agak susah sebetulnya. Karena kalau tidak ikut, lalu apa, ya? Jadi, saya bilang kepada mereka bertiga, kerja sama. Karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer,” ucap Megawati.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo tampak hadir dalam pembukaan Rakernas V PDI Perjuangan itu.

Dalam pidatonya, presiden kelima RI itu juga menyinggung sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia, menentukan sikap politik harus dicermati dengan saksama.

“Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup, dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat,” ucap Megawati.

Mencermati suara akar rumput tersebut, kata Mega, merupakan bagian dari skala prioritas rakernas kali ini. Selain pemantapan sikap politik, Rakernas V PDI Perjuangan juga membahas pemenangan Pilkada 2024 dan perumusan program kerakyatan.

Rakernas V PDI Perjuangan mengangkat tema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang dengan subtema Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya. Rakernas itu digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, hingga Minggu (26/5/2024).

Dia mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP menyatakan penolakan tersebut setelah mencermati, meneliti, dan membandingkan rekapitulasi daerah pemilihan (dapil) demi dapil secara seksama dengan yang ditampilkan pada rapat pleno nasional sejak tanggal 8 hingga 20 Maret 2024.

“DPP sudah diminta menarik seluruh saksi PPP di KPU dan tidak menandatangani hasil pleno KPU sebagai bagian dari penggunaan hak konstitusional partai,” kata Romahurmuzy dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Romi (sapaan akrabnya) mengatakan bahwa partainya mendapatkan perbedaan angka yang cukup signifikan antara total perolehan nasional yang ditampilkan di layar pleno KPU dengan pembandingan di beberapa dapil.

Berdasarkan data internal, menurutnya, perolehan suara PPP jauh melampaui ambang batas parlemen atau di atas 4 persen.

Oleh karena itu, PPP sedang menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan gugatan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam rangka mengembalikan suara PPP yang digembosi di beberapa dapil.

Menurutnya, permasalahan tersebut justru muncul setelah terjadinya pencoblosan. “Bahwa PPP menghormati hasil kerja seluruh unsur penyelenggara pemilu di semua tingkatan,” katanya.

Sebelumnya, KPU RI pada Rabu (20/3/2024) telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam penetapan tersebut, PPP tercatat mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen dari total suara sah nasional sebesar 151.796.631 suara.

Dengan perolehan tersebut, PPP tidak lolos karena jumlah suaranya tidak mencapai angka 4 persen atau lebih sesuai syarat ambang batas parlemen.