Intrupsi pertama datang dari Anggota Komisi IV Fraksi PAN, Evi Mafriningsianti, dalam istrupsinya Evi mempersoalkan kebijakan Pj Wali Kota Bekasi terkait PPDB online yang tidak pro rakyat lantaran banyak lulusan SD yang tidak bisa masuk SMP Negeri.

“Mohon perhatiannya agar kebijakan pemerintah daerah terkait PPDB online ini harus benar benar Pro Rakyat Kecil,” tandasnya.

Sama sama kita ketahui, lanjut Evi, daya tampung sekolah negeri yang sangat terbatas ini yakni, hanya 30 persen harus benar benar bisa mengakomodir para anak anak didik, terutama yang tidak mampu.

“Lulusan tingkat SD ke SMP mencapai 44 ribu, sedangkan daya tampung siswa hanya mencapai 13.600 atau sekitar 30 persen. Nah yang 30 persen ini harus benar benar bisa mengakomidir siswa, terutama yang tidak mampu,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Sardi Effendi, dalam intrupsinya menyoroti animo masyarakat Kota Bekasi yang sangat tinggi untuk memasukan anaknya ke sekolah negeri. Namun Ia mempertanyakan kenapa ditengah tingginya animo masyarakat itu Rombongan Belajar (Rombel) dari 9 Rombel dikurangi jadi 7.

“Tahun lalu Rombelnya 9 sekarang kok jadi 7, padahal animo masyarakat sekarang ini sangat tinggi memasukan anaknya ke sekolah negeri,” ucapnya

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Fraksi Golkar, Faisal, yang juga melakukan intrupsi mengaku kecewa dengan sikap yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad mengenai kondisi pendidikan di Kota Bekasi. Dirinya pun mengaku sudah menjelaskan kondisi tersebut ke Pj. Wali Kota Bekasi namun tidak ditanggapi.

“Dan terbukti hari ini kebijakan nya jauh dari yang kami (DPRD-red) harapkan. Terlebih banyak masyarakat tidak mampu dipaksa untuk memasukan anak nya ke sekolah swasta,” ucapnya kecewa.

(Ahmad Zarkasi)

Mereka berunjuk rasa memprotes atas ketidakberesan pelaksanaan PPDB online yang menyebabkan ribuan calon pesera didik baru jenjang SD dan SMP terancam tidak bisa bersekolah alias putus sekolah.

Dalam unjuk rasa yang dipusatkan didepan gerbang Pemkot Bekasi, mereka melontarkan beberapa tuntutan, sebagai mana disampaikan Sekretaris LSM GMBI Kota Bekasi Asep Sukarya, antara lain :

1. Menuntut dibatalkan MoU antara BMPS dengan Pj Walikota Bekasi terkait Kesepakatan tambahan (adendum)  tentang penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar.

2. Menuntut dibongkar terkait adanya dugaan data siluman yang dikeluarkan oleh disdik kota bekasi.

3. Mendorong dinas pendidikan kota Bekasi  untuk menginventarisir/mendata jumlah anak yang tidak mampu/putus sekolah.

Asep Sukarya mengaku khawatir, carut marut pelaksanaan PPDB Online Tahun 2024/2025 menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Kota Bekasi.

“Apalagi kisruhnya ditandai dengan mundurnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi ditengah kekisruhan pelaksanaan PPDB,” ucapnya.

(Ahmad Zarkasi)