Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol  Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/5/2025), mengatakan  digelarnya operasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram dengan nomor STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.

Brigjen Pol waTrunoyudo menegaskan bahwa operasi ini merupakan komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” katanya.

Operasi ini, kata dia, dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung dengan kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif.

Lalu, jenis kejahatan yang menjadi fokus penindakan di antaranya adalah pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Brigjen Pol Trunoyudo menuturkan bahwa Polri akan bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan operasi ini.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor adalah hal yang penting guna menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/3/2025) mengatakan bahwa mutasi tersebut termuat dalam enam surat telegram yang diterbitkan pada 12 Maret 2025.

Enam surat telegram tersebut bernomor ST/488/III/KEP./2025, ST/489/III/KEP./2025, ST/490/III/KEP./2025, ST/491/III/KEP./2025, ST/492/III/KEP./2025, dan ST/493/III/KEP./2025.

Sandi mengatakan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan strategi penguatan kelembagaan.

“Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ucapnya.

Dari total 1.255 personel yang dimutasi, sebanyak 881 personel mendapat promosi jabatan, di antaranya terdapat dua perwira tinggi (pati) menduduki jabatan strategis di Mabes Polri, yaitu Irjen Polisi Anwar sebagai Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri dan Irjen Polisi Suwondo Nainggolan sebagai Asisten Logistik Kapolri.

Lalu, terdapat 10 kepala kepolisian daerah (kapolda) yang baru ditunjuk, di antaranya adalah Brigjen Polisi Mardiyono sebagai Kapolda Bengkulu, Irjen Polisi Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulawesi Selatan, dan Irjen Polisi Nanang Avianto sebagai Kapolda Jawa Timur.

Kemudian, terdapat 57 polisi wanita (polwan) mendapatkan promosi jabatan dengan 10 polwan di antaranya menduduki posisi Kepala kepolisian resor (kapolres).

Beberapa nama yang menonjol, di antaranya adalah Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kadek Citra Dewi sebagai Kapolres Jembrana Polda Bali, AKBP Veronica sebagai Kapolres Salatiga Polda Jawa Tengah, dan AKBP Heti Patmawati sebagai Kapolres Lampung Timur Polda Lampung.

“Polwan memiliki peran yang semakin strategis dalam kepemimpinan di Polri. Promosi ini menunjukkan bahwa Polri terus memberikan ruang bagi polwan untuk berkembang dan berkontribusi lebih luas,” kata Sandi.

Selain promosi, mutasi ini juga mencakup 74 personel berangkat pendidikan, 88 personel selesai pendidikan, 77 personel menjalani tugas khusus, 51 personel dikukuhkan dalam jabatan baru, dan 63 personel memasuki masa pensiun.

Sandi mengatakan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari strategi Polri untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan efektivitas kinerja di berbagai lini.

Dengan mutasi ini, diharapkan Polri semakin profesional, modern, dan terpercaya dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Kami ingin memastikan Polri tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Mutasi ini adalah bagian dari strategi memperkuat organisasi agar semakin profesional dalam melayani masyarakat,” tambahnya.

“Jumlah personel seluruhnya sekitar 164.278 orang. Untuk dari Mabes Polri sendiri 1.165 personel kemudian dari jajaran Polda sekitar 90 ribu personel lebih, kemudian instansi terkait 70 ribu lebih,” kata Wakil Asisten Utama (Waastama) Kapolri Bidang Operasi, Irjen Pol. Endi Sutendi usai rapat lintas kementerian dan lembaga soal persiapan menjelang Ramadhan 1446 H di Kantor Kemenko Politik dan Keamanan (Polkam) Jakarta, Senin (24/2/2025).

Endi menjelaskan ribuan personel itu dikerahkan untuk menjaga beberapa objek vital seperti terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara hingga beberapa titik jalur tol yang akan dipakai pemudik.

Para personel, lanjut Endi, bertugas untuk memastikan masyarakat yang ada di titik pusat keramaian itu bisa melaksanakan mudik dengan aman.

Tidak hanya itu, para personel itu juga akan dikerahkan untuk mengantisipasi puncak arus berangkat dan arus balik mudik Lebaran 2025.

“Untuk puncak arus mudik diperkirakan 28 Maret 2025 sampai tanggal menjelang lebaran tanggal 30 Maret 2025, kemudian arus baliknya tanggal 8 April 2025 ke atas,” jelas Endi.

Diharapkan kehadiran para personel lalulintas itu dapat membantu masyarakat dalam mengurai kemacetan sehingga penumpukan kendaraan tidak terjadi terlalu lama.

Dengan adanya pengerahan personel tersebut, dia berharap kegiatan mudik selama Lebaran 2025 dapat berjalan dengan baik, lancar dan aman.

“Dua oknum polisi tersebut yaitu AKP Zakaria dan AKBP Bintoro,” kata Komisioner Kompolnas Mochammad Choirul Anam saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

AKBP Bintoro sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan dan AKP Zakaria sebagai Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel dalam mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan AN dan MBH.

Sedangkan, untuk AKBP Gogo Galesung yang juga mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel dan mantan Kasubnit Resmob Polres Jaksel Ipda Novian Dimas terkena demosi masing-masing delapan tahun dan penempatan khusus (patsus) selama 20 hari.

Anam juga menambahkan AKP Zakaria diberi sanksi yang lebih berat karena mempunyai peran yang aktif dalam kasus itu. Zakaria bahkan disebut mengetahui tata kelola uang yang diberi oleh tersangka pembunuhan, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo.

“Dia (Zakaria)  adalah bagian dari struktur cerita dari pejabat lama ke pejabat baru, sehingga rangkaian peristiwa dari awal ke akhir tahu, dia juga tahu bagaimana tata kelola uang itu,” paparnya.

Dia juga menyebutkan di dalam sidang tersebut, konstruksi perkara dijelaskan secara detail oleh Komisi Kode Etik.

“Jika didasarkan konstruksi perkara, kasus itu dinilainya masuk ke dalam kategori penyuapan, bukan pemerasan,” jelas Anam.

Sementara itu untuk AKP Mariana (eks Kanit PPA Satreskrim Polres Jaksel), Anam menyebutkan masih berproses karena masih ada pemeriksaan saksi-saksi.

“Jumlahnya masih banyak, sekitar 16 orang saksi. Ini masih cukup lama,” ucapnya.

“Iya, sedang dalam proses lanjutan yang kemarin. Mohon doanya biar tuntas semuanya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Sementara itu, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengatakan bahwa pada hari ini majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menyidangkan tiga oknum polisi, salah satunya adalah Kasubdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Yusticia.

“Untuk sidang hari ini, melanjutkan yang kemarin, ada kasubdit, terus ada dua lagi dari unit yang sama. Hari ini tiga,” ucapnya.

Diketahui, AKBP Malvino sempat menjalani sidang pada Selasa (31/12/2024). Akan tetapi, lantaran berjalan hingga Rabu (1/1/2025) dini hari, sidang diskors dan dilanjutkan pada hari ini.

Anam menambahkan bahwa pada sampai hari ini, hanya ada dua personel yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) atau pemecatan, yaitu Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Donald Parlaungan Simanjuntak dan satu orang kanit.

“Mereka melakukan banding untuk (putusan, red.) itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mulai menggelar sidang pelanggaran etik pada Selasa (31/12/2024).

Sidang itu akan dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan lantaran ada 18 orang anggota polisi yang diamankan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah warga negara Malaysia itu.

Belasan personel polisi tersebut diketahui terdiri atas personel Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, dan Kepolisian Sektor Metro Kemayoran.

Capaian itu disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024 yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Adapun jumlah kasus PPA pada tahun 2024, kata dia, tercatat sebanyak 23.699 perkara. Jumlah itu menurun jika dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 27.043 kasus.

“Pada tahun 2024, terdapat sebanyak 23.699 perkara. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3.344 kasus atau 12,3 persen jika dibandingkan tahun 2023,” ucapnya.

Selain itu, disebutkan Kapolri bahwa jenis kejahatan yang banyak dilaporkan sepanjang tahun 2024 adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu sebanyak 11.028 perkara.

Lebih lanjut, Kapolri menyebutkan bahwa Polri melalui Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) telah berhasil menyelesaikan 621 perkara. Jumlah tersebut meningkat 331 perkara apabila dibandingkan tahun 2023 yang hanya menyelesaikan 290 perkara.

Peningkatan jumlah penyelesaian perkara ini, kata Kapolri, berpengaruh pada menurunnya angka korban TPPO.

Jenderal bintang empat itu menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024, Polri mencatatkan adanya 1.794 korban. Jumlah tersebut menurun 1.306 orang atau 42 persen jika dibandingkan jumlah korban pada tahun 2023 yang sebanyak 3.104 orang.

“Melalui upaya dalam pemberantasan TPPO yang didukung oleh stakeholder terkait, diharapkan mampu mengurangi dan menutup celah-celah jalur ilegal yang dijadikan jalur penyelundupan orang sehingga dapat mengurangi pendapatan negara,” ucapnya.

Adapun pada tahun 2024, Polri juga resmi meluncurkan Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) pada Bareskrim Polri yang berfokus pada penanganan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan serta perdagangan orang.

Pada Selasa ini, Polri menggelar acara Rilis Akhir Tahun (RAT) 2024. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa PJU Polri, salah satunya adalah Wakapolri Komjen Pol Ahmad Dofiri, anggota Kompolnas, anggota KPU, dan beberapa tamu undangan lainnya.

“Benar, sesuai pada komitmen pimpinan Polri melalui Divisi Propam Polri yang sudah disampaikan telah menindak tegas, dan hari ini dimulai di sidang etik,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko kepada awak media di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Dikatakan oleh Trunoyudo, sidang itu akan dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan lantaran ada 18 oknum polisi yang diamankan terkait kasus tersebut.

Belasan personel polisi tersebut diketahui terdiri atas personel Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, dan Kepolisian Sektor Metro Kemayoran.

Selain itu, lanjut dia, sidang etik akan dipantau oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Sementara itu, anggota Kompolnas Muhammad Choirul Anam menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Abdul Karim yang melibatkan Kompolnas dalam penanganan kasus ini.

“Kami mendapatkan undangan dan kami hadir, dan ini akan kami kawal prosesnya. Tentu saja koridor yang kemarin kami klarifikasi dengan paminal itu menjadi suatu pegangan kami,” ucapnya.

Sebelumnya, Irjen Pol. Abdul Karim mengatakan bahwa belasan oknum polisi tersebut menjalani penempatan khusus di Divisi Propam Mabes Polri dan akan menjalani sidang etik pada pekan ini.

Karim juga mengklarifikasi bahwa jumlah korban dalam kasus ini adalah sebanyak 45 orang dan ada dua warga negara Malaysia yang secara resmi melaporkan kasus ini kepada Divisi Propam Polri.

Klarifikasi itu disampaikan untuk membantah adanya kabar yang menyebutkan bahwa jumlah korban dalam kasus ini adalah sebanyak 400 orang.

“Jadi, dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan, perlu kami luruskan bahwa korban warga negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi kami secara scientific, kami temukan sebanyak 45 orang,” ucapnya.

Selain korban, diklarifikasi pula bahwa jumlah barang bukti yang telah diamankan dalam kasus tersebut adalah sebesar Rp2,5 miliar.

Sebelumnya, terdapat unggahan di akun X @Twt_Rave, yang mengunggah sejumlah oknum polisi diduga melakukan penangkapan dan pemerasan terhadap penonton dari Malaysia.

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (30/12/2024), Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa mutasi tersebut tertuang dalam empat Surat Telegram (ST) dengan nomor ST/2775/XII/KEP./2024, ST/2776/XII/KEP./2024, ST/2777/XII/KEP./2024, dan ST/2778/XII/KEP./2024.

Keempat surat telegram tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Beberapa personel yang dimutasi di antaranya adalah Irjen Pol. Suharyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, dimutasikan menjadi Pati Polda Sumatera Barat dalam rangka pensiun. Jabatan Kapolda Sumatera Barat pun diisi oleh Brigjen Pol. Gatot Tri Suryanta yang sebelumnya menjabat sebagai Irwil V Itwasum Polri

Lalu, Irjen Pol. Yan Sultra Indrajaya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Irwasum Polri, dimutasikan menjadi Pati Itwasum Polri. Posisi Wakil Irwasum Polri pun diisi oleh Irjen Pol. Merdisyam yang sebelumnya menjabat sebagai Wakabaintelkam Polri.

Adapun posisi Wakabaintelkam Polri yang kosong, diisi oleh Irjen Pol. Yuda Gustawan yang sebelumnya menjabat sebagai Sahslisospol Kapolri.

Selanjutnya, Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirtipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Desy Andriani, dimutasikan menjadi Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.

Jabatan Dirtipid PPA-PPO yang kosong, diisi oleh Brigjen Pol. Nurul Azizah yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Program Sarjana STIK Lemdiklat Polri.

Selain itu, lima polisi wanita (polwan) juga mendapatkan promosi jabatan menjadi kapolres, yaitu AKBP Anita Indah Setyaningrum menjadi Kapolres Magelang Kota Polda Jateng, AKBP Ratna Quratul Ainy menjadi Kapolres Semarang Polda Jateng, AKBP Novita Eka Sari menjadi Kapolres Bantul Polda DI Yogyakarta, AKBP Yunita Stevani menjadi Kapolres Bintan Polda Kepulauan Riau, dan AKBP Eliana Papote menjadi Kapolres Timor Tengah Utara Polda NTT.

“Inilah orkestra dari berbagai pihak, tapi jujur, saya melihat adalah salah satu kontributor terbesarnya adalah Polri. Terima kasih banyak kepada Polri,” katanya.

Mendagri menyampaikan, pelaksanaan pengamanan dan kegiatan yang dilakukan Polri sebelum, selama, dan setelah Pemilu 2024 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2014. Bahkan, tahun ini hampir tidak ada konflik yang signifikan. Pilkada Serentak pada 27 November lalu juga berjalan dengan baik.

“Saya juga kemarin waktu di DPD, kemarin diundang Komite I, mereka semua menyampaikan apresiasi, apresiasi kepada Mendagri. Saya bilang, enggak, ini bukan Mendagri, ini kerja semua bersama, termasuk rekan-rekan Polri dan TNI yang bergerak untuk mengamankan semuanya,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan agar jajaran Polri baik di pusat maupun daerah tidak lengah setelah pelaksanaan Pilkada. Pasalnya, masih ada beberapa daerah atau titik-titik rawan konflik yang perlu diwaspadai. Termasuk bersama-sama mengawal keamanan berbagai sengketa yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdampak langsung pada daerah.

“Buat tim kecil untuk memonitor semua perkembangan di MK. Hal-hal yang kira-kira akan berbahaya, yang akan berdampak di satu daerah, segera informasikan kepada Kapolda di daerah itu, sehingga cepat antisipasi,” terangnya.

Selain pengamanan usai Pilkada, Mendagri juga mengingatkan Polri untuk menjaga keamanan menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Berbagai moda transportasi baik di darat, laut, dan udara perlu mendapat perhatian dari sisi keamanan penumpang, salah satunya dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung keselamatan.

“Saya minta untuk beberapa daerah tolong rekan-rekan awasi terutama yang Polair, supaya mereka (moda transportasi laut) betul-betul jangan sampai ada over kapasitas. Ini gelombang cukup besar di beberapa daerah dan kemudian wajibkan, tolong wajibkan seluruh operatornya untuk menyiapkan life vest, pelampung penyelamat,” ungkapnya.

Beberapa waktu yang lalu, pihaknya juga telah berkoordinasi secara virtual bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membentuk Desk Nataru dengan dukungan Polri. Desk tersebut bertugas menyiapkan pelayanan bagi pemudik, menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bahan bakar masing-masing wilayah, memastikan kelancaran aktivitas, dan menjaga ketertiban sosial.

“Kemudian menyiapkan layanan bagi pemudik, sarana/prasarana bersama-sama dengan Polri membuat pos-pos. Kemudian dampak hidrometeorologi dan vulkanologi karena sekarang yang lagi aktif adalah hujan, curah hujan yang cukup tinggi,” tandasnya.

(*/Rendy)

Kapolda bertanggung jawab atas keamanan di wilayah provinsi tertentu, dengan tanggung jawab utama menjaga keamanan, ketertiban, dan langsung bertugas di bawah naungan Kapolri.

Keberadaan Kapolda menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas nasional, mengingat setiap daerah memiliki tantangan keamanan yang berbeda.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan rotasi jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang tercatat dalam surat telegram bernomor ST/2517/XI/KEP./2024, yang diterbitkan pada 11 November 2024.

Mutasi ini mencakup penggantian 55 pejabat tinggi dalam berbagai posisi strategis termasuk tiga Kapolda baru di Polri.

Berikut ini adalah daftar nama-nama Kapolda di seluruh Indonesia setelah mutasi 11 November 2024, dan diperbarui 9 Desember 2024:

Daftar nama Kapolda di Indonesia

1. Kapolda Aceh, Irjen Pol Achmad Kartiko, merupakan lulusan Akpol angkatan 1991.

2. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, , berasal dari Akpol angkatan 1994.

3. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, merupakan lulusan Akpol angkatan 1992.

4. Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, berasal dari Akpol angkatan 1991.

5. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah, merupakan lulusan Akpol angkatan 1989.

6. Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, berasal dari Akpol angkatan 1991.

7. Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Anwar, merupakan lulusan Akpol angkatan 1991.

8. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi, berasal dari Akpol angkatan 1991.

9. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo, merupakan lulusan Akpol angkatan 1991.

10. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, berasal dari Akpol angkatan 1993.

11. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, merupakan lulusan Akpol angkatan 1990.

12. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto, berasal dari Akpol angkatan 1994.

13. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Akhmad Wiyagus, merupakan lulusan Akpol angkatan 1989.

14. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, berasal dari Akpol angkatan 1996.

15. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Pol Suwondo Nainggolan, merupakan lulusan Akpol angkatan 1994.

16. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto, berasal dari Akpol angkatan 1990.

17. Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya, merupakan lulusan Akpol angkatan 1991.

18. Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Hadi Gunawan, berasal dari Akpol angkatan 1991.

19. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, merupakan lulusan Akpol angkatan 1990.

20. Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, berasal dari Akpol angkatan 1994.

21. Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Djoko Poerwanto, lulusan Akpol angkatan 1989.

22. Kapolda Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, merupakan lulusan Akpol angkatan 1992.

23. Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, lulusan Akpol angkatan 1990.

24. Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, berasal dari Akpol angkatan 1990.

25. Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Roycke Harry Langie, lulusan Akpol angkatan 1994.

26. Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi, berasal dari Akpol angkatan 1989.

27. Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho, lulusan Akpol angkatan 1991.

28. Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Dwi Irianto, berasal dari Akpol angkatan 1991.

29. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono, lulusan Akpol angkatan 1991.

30. Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Adang Ginanjar, lulusan Akpol angkatan 1989.

31. Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Midi Siswoko Wau, lulusan Akpol angkatan 1993.

32. Kapolda Maluku, Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan, lulusan Akpol angkatan 1989.

34. Kapolda Papua, Brigjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin, berasal dari Akpol angkatan 1991.

33. Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Edison Isir, lulusan Akpol angkatan 1996.

35. Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, lulusan Akpol angkatan 1991.

36. Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papare, merupakan lulusan Akpol angkatan 1995.