Tim Subdit I Industri dan Perdagangan (Indagsi) berhasil menggrebek markas sindikat di Dusun Kemang Kuning, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa pada Senin, 13 Januari 2025. Lima dalang utama kini mendekam di tahanan setelah bertahun-tahun mengeruk keuntungan dari pupuk yang seharusnya membantu petani.

#Modus Licin Sindikat Terbongkar

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. FX Endriadi, S.I.K., mengungkap bahwa kasus bermula dari laporan masyarakat tentang praktik penjualan pupuk subsidi di luar mekanisme resmi. Para pelaku dengan licin menjual pupuk subsidi tanpa mengikuti Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah ditetapkan.

“Kami menerima laporan bahwa terjadi penjualan pupuk subsidi yang tidak sesuai peruntukannya. Setelah dilakukan penyelidikan dan pendalaman sejak Januari hingga Juni 2025, kami berhasil mengamankan lima orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Kombes Pol. FX Endriadi di Mataram, Kamis (10/7/2025).

#Lima Tersangka Terjerat Pasal Berlapis

Kelima tersangka berinisial J, H, AT, NS, dan R kini harus berhadapan dengan jeratan hukum yang tidak main-main. Mereka diduga kuat menjual pupuk subsidi pemerintah secara ilegal serta menyalurkannya di luar jalur resmi.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan barang bukti yang cukup mencengangkan: 105 karung pupuk subsidi jenis Urea dan 60 karung pupuk jenis Phonska. Total 165 karung pupuk yang seharusnya membantu petani malah dijual untuk meraup keuntungan pribadi.

“Para tersangka ini terbukti menjalankan praktik ilegal dengan menjual pupuk subsidi tanpa izin resmi dan mendistribusikan pupuk tersebut di luar mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

#Ancaman Hukuman Maksimal 5 Tahun Penjara

Operasi yang dipimpin langsung oleh Kasubdit I Indagsi, Kompol Moh. Nasrulloh, S.I.K., ini kini memasuki tahap penyidikan lebih lanjut. Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum yang berat:

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955;

Pasal 2 ayat (1–4)Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;

Pasal 34 ayat (2) dan (3) juncto Pasal 23 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Ancaman hukuman yang menanti para tersangka adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Ekonomi.

#Dukung Asta Cita Prabowo-Gibran

Tindakan tegas terhadap penyelewengan pupuk bersubsidi pemerintah ini sejalan dengan Program Asta Cita Pemerintah Prabowo-Gibran. Untuk mewujudkan program tersebut, semua lembaga terkait harus mendukung, termasuk Kepolisian dalam hal mengawal regulasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Berdasarkan hal tersebut, Polda NTB secara konsisten mengawal dan melakukan penyelidikan atas informasi-informasi yang diterima dari masyarakat. Penyelidikan tersebut membuahkan hasil dengan mengungkap pelaku yang diduga melakukan penyelewengan terhadap pupuk bersubsidi.

“Penanganan kasus ini merupakan implementasi nyata dari Asta Cita Presiden RI, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan mendorong kesejahteraan petani melalui distribusi pupuk subsidi yang tepat sasaran. Seluruh tersangka dan barang bukti telah kami amankan. Kami terus berkomitmen untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada mereka yang berhak,” pungkas Kombes Pol. FX Endriadi.

#Polda NTB Ajak Masyarakat Awasi Penyaluran Pupuk

Polda NTB mengimbau masyarakat untuk ikut serta mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan dan segera melaporkan jika menemukan indikasi penyelewengan. Hal ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen Polda NTB dalam mendukung Asta Cita Presiden RI, khususnya pada aspek ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di wilayah Nusa Tenggara Barat.

(Yyt)

Peluncuran ini menjadi angin segar bagi masyarakat NTB, khususnya para pelaku usaha kecil di sektor pertambangan yang selama ini beroperasi dalam ketidakpastian hukum. Kini, hadirnya IPR menjadi solusi legal dan berkelanjutan yang diharapkan mampu mengangkat taraf ekonomi rakyat sambil menjaga kelestarian lingkungan.

#Dukungan Penuh Polda NTB untuk Koperasi

Dalam sambutannya, Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan gerakan sosial yang berakar pada nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan.

“Polda NTB mendukung penuh koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang dapat menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat. Ini bentuk nyata dari komitmen kita untuk menciptakan iklim usaha yang aman, tertib, dan kondusif di NTB,” ujar Kapolda.

Ia juga mengajak generasi muda untuk menjadikan koperasi sebagai wadah usaha yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila demi kemandirian ekonomi masyarakat.

#Gubernur: Koperasi Soko Guru Bangsa

Sementara itu, Gubernur NTB Dr. Lalu Iqbal dalam pidatonya mengingatkan bahwa hanya Indonesia satu-satunya negara yang secara eksplisit mencantumkan koperasi dalam konstitusinya. Hal itu mencerminkan tekad para pendiri bangsa untuk menjadikan koperasi sebagai fondasi utama perekonomian nasional.

“Ekonomi bisa runtuh karena krisis, tetapi selama koperasi masih berdiri, maka ekonomi Indonesia tidak akan ambruk. Koperasi adalah soko guru bangsa,” tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa penyerahan IPR tersebut sebagai langkah konkret yang lahir dari inisiatif Kapolda NTB dan telah melalui proses panjang hingga akhirnya layak dilaksanakan.

“Ini menjadi IPR pertama yang diberikan kepada koperasi di Indonesia dan diharapkan bisa menjadi model nasional,” katanya.

#Solusi Pertambangan Ilegal

Pemerintah daerah berharap model koperasi tambang rakyat akan menjadi solusi permanen atas persoalan pertambangan ilegal yang telah berlangsung puluhan tahun. Dengan sistem yang legal dan berwawasan lingkungan, dampak negatif terhadap lingkungan seperti penggunaan merkuri dan eksploitasi liar dapat ditekan.

Koperasi Selonong Bukit Lestari pun menjadi harapan baru. Dengan telah dikantonginya IPR, mereka diharapkan dapat menjalankan aktivitas pertambangan secara bertanggung jawab dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Momentum ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi langkah awal dalam mengubah wajah pertambangan rakyat di NTB—dari yang semula dipandang liar dan tidak tertata, kini menuju arah yang legal, aman, dan menyejahterakan.

“Kalau kita tidak mulai sekarang, kita tidak akan pernah menemukan solusi. Tetapi hari ini NTB sudah memulainya,” tandas Gubernur NTB dengan penuh optimisme.

#Terobosan Strategis Nasional

Tenaga Ahli Madya Deputi V KSP RI Brigjen TNI (Purn) Irianto yang turut hadir menyebut langkah NTB itu sebagai sebuah terobosan strategis yang sejalan dengan program-program nasional dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

“Inisiatif ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam melegalkan aktivitas pertambangan rakyat melalui koperasi. Kuncinya adalah sinergi antara penambang, aparat, media, dan seluruh pemangku kepentingan,” tuturnya.

Semoga langkah ini menjadi berkah dan inspirasi bagi seluruh daerah di Indonesia.

(Yyt)