Kasatgaswil I.2 menyampaikana bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau jajaran pemerintah daerah untuk memanfaatkan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pengawasan dalam perbaikan tata Kelola pemerintahan.

Dalam hal ini sudah Menjadi tanggung jawab KPK bersama perangkat daerah untuk menuntaskan penyelesaian MCP. MCP bukan kesimpulan dalam proses penyelesaian korupsi, tapi menjadi indikator penting yang menunjukan penguatan sistem pencegahan korupsi,” ujarnya.

MCP memiliki VIII (Delapan) cakupan intervensi yaitu :

1. Perizinan
2. Pengadaan Barang Dan Jasa
3. Perencanaan Dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD),
4. Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
5. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
6. Manajemen Aset Daerah
7. Optimalisasi Pajak Daerah
8. Tata Kelola Keuangan Desa.

Maka dari itu, KPK selenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Dan Tindak Lanjut Pembangunan Sistem Pencegahan Korupsi Di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024. Ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Plh. Bupati Palas juga menyampaikan akan berkomitmen dalam rangka mendukung implementasi MCP di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan OPD terkait untuk siap melakukan pendampingan agar MCP dapat mencapai hasil yang maksimal sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.

Kemudian disampaikan juga, bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas siap transparansi dalam setiap kegiatan, sehingga tindakan korupsi dapat dicegah dan atasi untuk memajukan Sumatera Utara.

“Serta menjadikan Sumatera Utara Aman dan Bermartabat, sesuai dengan Visi dari Pemerintah Provinsi Sumatera itu sendiri “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”. Pungkaa Plh Bupati Palas. (081)

Acara gerakan intervensi serentak percepatan penurunan stunting dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin.

Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting merupakan aksi serentak bersama Pencegahan Stunting melalui Pendataan, Penimbangan, Pengukuran, Edukasi bagi seluruh ibu hamil dan balita.

Plh Bupati Palas, mengatakan Dalam hal ini, kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan. Dinas kesehatan Kabupaten Palas bersama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) akan melakukan koordinasi pelaksanaan intervensi masalah gizi dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan intervensi serentak.

Turut hadir ketua darma wanita Kabupaten Palas, kepala bapeda, plt kadis kesehatan, mewakili kepala DP2KBP3A, ketua satgas stanting Kabupaten Palas, camat, kapus sibuhuan, pengurus PKK Kabupaten Palas, dan kepala desa sialambue serta para undangan lainya. (081)