Ketua PKK Desa Mulya Agung, Ibu Melur Octari, yang juga merupakan Anggota DPRD Mesuji terpilih, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut.

“Kami sangat berterima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam acara ini. Lomba administrasi PKK adalah kesempatan penting untuk memperkuat peran PKK dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Ibu Melur usai acara.

Turut hadir tim PKK dari Kecamatan Simpang Pematang yang berperan sebagai juri sekaligus pembina dalam lomba ini. Kehadiran mereka memberikan bimbingan dan penilaian objektif, dengan tujuan meningkatkan kualitas administrasi PKK di setiap desa.

Acara ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan kinerja para kader PKK dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Selain itu, lomba ini juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar desa di Kecamatan Simpang Pematang, guna menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

[Udin]

“Pertama adalah willingness, kemauan, will kemampuan untuk mau menggerakkan, mengaktifkan atau tidak, itu dulu start-nya,” ucap Mendagri pada acara Pelantikan Penjabat (Pj.) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Banten di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (27/5/2024).

Mendagri menjelaskan, kemauan merupakan hal pertama yang harus dimiliki oleh Pj. Ketua TP PKK Provinsi. Dengan kemauan, banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya menjadi koordinator untuk menggerakkan PKK di kabupaten/kota dan desa.

Poin kedua adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah faktor penting yang harus dimiliki oleh Pj. Ketua TP PKK Provinsi. Meskipun masing-masing individu memiliki pengalaman yang berbeda dalam memimpin, Pj. Ketua TP PKK Provinsi dapat membentuk tim kerja yang dapat membantu pelaksanaan program. Dengan demikian, organisasi tersebut akan bergerak lebih baik.

Kemudian, poin terakhir ialah anggaran. “Darahnya organisasi itu adalah finance, budget, uang, tidak ada organisasi yang bisa hidup tanpa pembiayaan,” ujar Mendagri.

Pembiayaan ini, kata Mendagri, bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ataupun pihak swasta. Bila memanfaatkan pembiayaan dari pemerintah, hal terpenting yang harus dilakukan ialah melaporkan pertanggungjawaban keuangan.

Dirinya pun mengimbau kepada Pj. Ketua TP PKK Provinsi yang baru dilantik dapat memanfaatkan jabatannya dengan baik. “Kemudian dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 7 bulan ke depan, sekali lagi [akan] sayang jabatan, amanah yang diberikan kepada Ibu-Ibu kalau tidak dimanfaatkan. [Karena itu perlu] kita manfaatkan untuk memberikan kebaikan bagi orang banyak,” tandas Mendagri.

(*/Rendy)