Program AIYEP yang didirikan pada tahun 1982 merupakan program unggulan dari Australia-Indonesia Institute dengan dukungan dari Pemerintah Australia dan diselenggarakan melalui kemitraan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Kegiatan pertukaran pelajar ini rencananya akan dilaksanakan pada 10-31 Desember 2024 di berbagai instansi dan lembaga yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Para delegasi pemuda Australia yang mewakili AIYEP datang ke Indonesia, khususnya NTB, untuk mempelajari budaya kerja di Indonesia.

“Sebanyak 42 orang delegasi akan ditempatkan di instansi pemerintahan dengan pembagian dua orang per instansi,” jelas Harun.

Selama program berlangsung, para delegasi dapat membantu di kantor penempatan masing-masing sesuai dengan latar belakang keahlian yang mereka miliki. Rapat persiapan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi NTB serta tamu undangan lainnya.

Dengan adanya program ini diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, khususnya dalam bidang pertukaran budaya dan pengembangan sumber daya manusia. (Yyt)

“Saya merasa bangga dan terhormat berada di tempat ini, di depan anak-anakku yang patriotis. Mari kita lanjutkan dan warisi nilai-nilai patriotisme para pejuang bangsa yang telah kita nikmati saat ini,” tutur Hassanudin di Teras Udayana, Mataram.

Dengan penuh haru, Pj Gubernur menyatakan bahwa kehadirannya untuk menyaksikan gelora semangat kemerdekaan dari semua pelajar se-Kota Mataram merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan tersendiri. Ia menegaskan bahwa semua pelajar yang hadir adalah pelaku sejarah untuk masa depan yang lebih baik.

“Tentunya ini suatu kehormatan, dan kita semua yang berada di sini adalah pelaku sejarah untuk masa depan yang lebih cerah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan pengibaran 10 juta bendera ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Ia menekankan pentingnya melestarikan dan terus menggaungkan kegiatan ini, karena bendera Merah Putih bukan sekadar simbol kebanggaan dan perjuangan, tetapi juga menjadi alat perekat pemersatu bangsa Indonesia.

“Kegiatan pengibaran 10 juta bendera ini adalah yang ketiga kalinya dilakukan. Kegiatan ini harus terus dilestarikan dan digelorakan,” tegasnya.

Pj Gubernur NTB menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Mataram dan seluruh hadirin. Acara diawali dengan senam bersama di Lapangan Sangkareang, dilanjutkan dengan parade jalan bersama. Rute dimulai dari Taman Sangkareang menuju Teras Udayana, di mana gerakan pembagian bendera Merah Putih dilaksanakan.

Gerakan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Selain pembagian bendera, acara juga dimeriahkan dengan penampilan seni budaya. Para peserta terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan, yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia.

(Yyt)

Dalam sambutannya, Hassanudin menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menghadirkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien. “Rakor ini merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi yang sangat strategis untuk dilaksanakan,” ujar Hassanudin. Ia juga menginformasikan bahwa Provinsi NTB saat ini memiliki 36 perangkat daerah unit kerja dan 91 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Lebih lanjut, Pj Gubernur mengungkapkan bahwa belum semua perangkat kelembagaan di NTB telah dievaluasi. “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang PAN-RB, evaluasi minimal harus dilakukan satu kali dalam tiga tahun,” jelasnya. Hassanudin berharap Rakor ini menjadi kesempatan baik untuk mengidentifikasi permasalahan dan merancang struktur kelembagaan yang ideal, dinamis, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Nursalim, menyampaikan bahwa Rakor ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah. “Ini adalah kali pertama kami melaksanakan Rakor Evaluasi Kelembagaan setelah sekian lama. Kami berharap ada kolaborasi dan komitmen dari seluruh kabupaten/kota se-NTB untuk melakukan evaluasi minimal satu kali dalam tiga tahun,” ungkap Nursalim.

Nursalim menambahkan bahwa salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah melakukan pemetaan permasalahan dalam kelembagaan, sekaligus mengevaluasi proses, fungsi, dan ukuran organisasi perangkat daerah. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rakor Evaluasi Kelembagaan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-NTB. Para peserta diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan memberikan masukan konstruktif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, adaptif, dan berintegritas di Provinsi NTB.

(Yyt)