Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 76/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur. Adapun Ramses menggantikan Ridwan Rumasukun yang akan memasuki purna tugas sebagai pejabat struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua. Sementara Rudy menggantikan Apolo Safanpo yang mengundurkan diri dari jabatan Pj. Gubernur Papua Selatan untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Kemendagri tidak menghalangi hak politik untuk memilih, termasuk dipilih. Namun ada tata caranya, untuk ASN, TNI, dan Polri, sebelum tanggal penetapan pasangan calon resmi 22 September [2024] itu sudah harus mengundurkan diri,” ujar Mendagri.

Khusus untuk Pj. kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang, Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) agar menyampaikan pengunduran diri kepada dirinya paling lambat 40 hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon, yakni jatuh pada 17 Juli 2024 lalu.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan terima kasih atas sumbangsih dan dedikasi yang ditorehkan Apolo Safanpo dan Ridwan Rumasukun selama menjabat. Mendagri juga menyampaikan selamat kepada Ramses Limbong dan Rudy Sufahriadi. Dirinya percaya, Ramses bakal mampu melanjutkan transisi kepemimpinan di Provinsi Papua. Apalagi Ramses juga telah memiliki rekam jejak dan pengalaman di Papua.

Lebih lanjut, Mendagri juga meyakini Rudy bakal lebih optimal dalam memimpin Papua Selatan. Apalagi Rudy diketahui juga memiliki pengalaman panjang di berbagai daerah saat menjabat di kepolisian.

“Pengalaman panjang sebagai Kapolda beberapa kali, beliau di teritorial. Dan Papua bukan tempat yang asing bagi Pak Rudy,” tambahnya.

Sebagai informasi, Ramses Limbong merupakan pejabat pimpinan tinggi madya di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. Sementara Rudy merupakan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

(*/Rendy)

Adapun kelima nama tersebut yakni Samsuddin Abdul Kadir sebagai Pj. Gubernur Maluku Utara, Al Muktabar sebagai Pj. Gubernur Banten, Mohammad Rudy Salahuddin sebagai Pj. Gubernur Gorontalo, Bahtiar sebagai Pj. Gubenur Sulawesi Barat, dan Zudan Arif Fakrulloh sebagai Pj. Gubenur Sulawesi Selatan.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 60/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Banten, dan Gorontalo.

Dalam sambutannya, Mendagri mengatakan kelima Pj. gubernur merupakan kandidat yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, mereka juga telah melalui seleksi yang melibatkan sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri.

Dengan melewati proses panjang tersebut, Mendagri percaya para Pj. gubernur yang dilantik mampu melaksanakan amanah dengan baik.

“Rekan-rekan yang dilantik saya ucapkan selamat diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden, karena ini adalah ditandatangani langsung oleh Bapak Pesiden dengan Keppres, dan kemudian ini kita percaya sekali lagi adalah amanah dari Allah SWT,” kata Mendagri.

Mendagri meminta Pj. gubernur yang baru dilantik untuk lebih fokus memahami dan memajukan wilayah masing-masing. Mereka juga diminta untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat setempat.

Khusus kepada Pj. gubernur yang berasal dari Kemendagri, Mendagri berharap mereka dapat memperkaya pengalaman di daerah, sehingga ke depan dapat lebih baik dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melekat pada Kemendagri.

“Pejabat-pejabat dari Kemendagri ini [perlu] memiliki pengalaman di daerah. Dengan makin banyak pengalaman di daerah maka akan memahami daerah dan kemudian setelah itu bisa membuat kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri juga berharap, Pj. gubernur yang baru dilantik mampu meningkatkan perekonomian dan menjalankan program unggulan di daerah masing-masing. Untuk itu, kerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dan adat, diminta untuk semakin ditingkatkan.

Berikutnya, mereka juga diminta untuk mengawal dan menyukseskan pelaksanaan agenda nasional yang sangat penting, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November mendatang. Terakhir, Mendagri juga mengingatkan para Pj. gubernur untuk segera menyiapkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sekaligus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

(*/Rendy)