Ikhlas dengan nomor urut 2 ini sebelumnya telah menyatakan kemenangan usai perhitungan suara di tanggal 27 November.

Adapun perhitungan angka kemenangan diantaranya :
Paslon Nomor Urut 1 (MANDAT) dengan angka 20.934 (26,89,%)
Paslon Nomor Urut 2 (IKLHAS) dengan angka 22, 384, (28.75,%)
Paslon Nomor Urut 3 (BASIS) dengan angka 12,493,(16.05%) dan
Paslon Nomor Urut 4 (AMANAH) dengan angka 22,049,(28, 32,%).

Dengan angka tersebut maka pasangan IKHLAS dengan nomor urut 2 telah menyatakan kemenangan itu berdasarkan angka 22,384 (28.75,%).

Usai IKHLAS menyatakan kemenangan itu ke esokan hari di tanggal 28 November, Paslon Nomor Urut 4 Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Amustafa Besan dan Hamsa Buton atau (AMANAH) kini telah menyatakan kemenangan nya dengan nilai angka terbaru saat surat suara semua berhasil dikumpulkan.

Pencapaian kemenangan itu dengan nilai presentasi mencapai 30,28 %. Dalam Konfrensi pers Amustafa Besan mengatakan 30,28% merupakan hasil data terbaru yang terkumpul dari beberapa kecamatan Yakni Kecamatan Lolongguba, kecamatan Waelata, kecamatan Fenaleisela, kecamatan Air Buaya Dan kecamatan Teluk kaeyeli.

Amanah telah menang mutlak dan memperoleh suara terbanyak pertama dari ketiga Paslon Kandidat lainnya,”sebut Amus.

Selanjutnya Amus katakan kepada seluruh pendukung, simpatisan dan tim-tim nya untuk tidak melakukan Pawai di Kota Namlea sebelum ada keputusan dari KPU Kabupaten Buru.(SM)

Hasto juga mengatakan PDIP telah melakukan pemetaan di seluruh wilayah di Indonesia beberapa hari yang lalu. Berdasarkan laporan yang didapatkannya, keinginan rakyat untuk menegakkan demokrasi sangat kuat.

“Sehingga dari pemetaan terakhir, kami cukup optimis bisa mencapai target yang ditetapkan,” kata Hasto saat ditemui awak media di kawasan Kebagusan, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Selain itu, ia juga menyampaikan dinamika yang terjadi di berbagai wilayah. Ia menyebut berdasarkan laporan pemantauan dari Medan, Sumatera Utara, saat ini sedang dilanda hujan.

“Itu hujan sangat deras terjadi banjir akibat kebijakan-kebijakan tata ruang yang selama ini tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.

Kemudian, di Jawa Tengah terjadi ketegangan di Surakarta dan Boyolali. Sementara pelaksanaan pilkada di Jawa Timur terpantau relatif kondusif.

Data dari KPU, Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Total pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak ini mencapai 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Penetapan tersebut dikeluarkan Pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2024 yang ditanda tangani
Presiden Prabowo Subianto

“Menetapkan hari Rabu tanggal 27 November sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,” demikian bunyi poin satu dari Keppres yang ditandatangani di Jakarta tanggL 21 November 2024.

Penetapan hari libur ini berlaku untuk seluruh instansi pendidikan, termasuk sekolah. Sementara untuk sektor swasta, keputusan libur diserahkan kepada kebijakan masing-masing perusahaan dengan tetap memperhatikan hak pilih karyawan.

Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan bagi pekerja pada hari pemungutan suara.
Dalam SE tersebut, pengusaha diwajibkan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bagi perusahaan yang tetap beroperasi pada hari tersebut, pengaturan jadwal kerja harus disesuaikan agar tidak menghalangi karyawan menggunakan hak pilihnya.

Bagi Pekerja yang bekerja pada hari libur Pilkada berhak mendapatkan upah lembur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat tiga poin penting yang harus diperhatikan oleh pengusaha dan pekerja berdasarkan SE Menteri Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut ;

Pertama, pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mencoblos, meskipun jadwal kerja tetap berjalan.

Kedua, bagi pekerja yang terjadwal bekerja pada hari tersebut, perusahaan harus mengatur ulang jadwal agar tidak menghambat partisipasi dalam pemilihan.

Ketiga, pekerja yang masuk pada hari libur nasional Pilkada berhak atas upah lembur dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan tingkat daerah. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin daerah periode 2024-2029.

(Ahmad Zarkasi)

Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 33 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional.

Dalam salinan Keppres yang dilihat melalui laman jdih.setneg.go.id, di Jakarta, Jumat, (22/11/2024) penetapan hari pemungutan suara pilkada sebagai hari libur nasional, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang menyebutkan pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Komisi Pemilihan Umum sendiri telah menetapkan Rabu, 27 November 2024, sebagai hari pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024.

Oleh karena itu Rabu 27 November 2024 ditetapkan sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

Keputusan Presiden ini ditetapkan di Jakarta, 21 November 2024 dan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Acara yang dihadiri sekitar 3.000 anggota KPU dari seluruh Indonesia ini menjadi ajang penting untuk memperkuat koordinasi dan mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada serentak.

Ketua KPU Kabupaten Nduga, Yosef, yang turut hadir, mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan pemerintah, termasuk tunjangan 50% yang diberikan kepada anggota KPU. “Ini adalah bentuk apresiasi yang sangat berarti, mengingat tugas kami yang semakin berat dalam menyukseskan Pilkada serentak ini,” ujarnya.

Namun, Yosef juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Pemilu yang baru. Hal ini menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dalam menjalankan tugasnya. “Banyak masyarakat yang belum paham UU Pemilu yang baru, sehingga KPU harus terus melakukan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada kritik yang tidak mendasar terhadap kami,” tegas Yosef.

Yosef juga berharap masyarakat Kabupaten Nduga dapat bijak dan tidak terprovokasi oleh isu-isu negatif yang beredar seputar Pilkada. Ia menekankan bahwa para calon yang akan maju dalam Pilkada nanti adalah putra-putri terbaik Nduga, yang memiliki komitmen untuk memajukan dan menyejahterakan daerah tersebut. “Mari kita dukung proses Pilkada ini dengan bijak dan penuh rasa tanggung jawab,” imbuhnya.

Acara Konsolidasi Nasional ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar anggota KPU di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan menjadi ujian besar bagi demokrasi Indonesia. Dengan dukungan penuh dari berbagai lembaga negara dan sosialisasi yang terus digalakkan, KPU optimistis Pilkada serentak 2024 akan berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. (*/Gm)

Togap mengungkapkan setidaknya terdapat empat indikator pelaksanaan Pilkada Serentak dinilai berhasil. “Di antaranya berlangsung aman dan lancar, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa, serta roda pemerintahan tetap berjalan lancar,” terang Togap pada Rapat Koordinasi Sinergitas dalam Rangka Menyukseskan Pilkada Serentak di Provinsi Papua Selatan yang berlangsung di Hotel Swissbell Merauke, Jumat (9/8/2024).

Selain itu, Togap menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memastikan berbagai dukungan terpenuhi, terutama menyangkut kebutuhan anggaran. Ini berkaitan dengan kesiapan penyelenggara Pilkada di daerah tersebut. Tak hanya itu, Pemda dan pihak terkait lainnya perlu memperhatikan kerawanan konflik sehingga dapat dicegah.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi mengatakan, perlunya sinergisitas dari berbagai pihak agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar dan aman. “Kita perlu memperkuat sinergitas dan kolaborasi dari pemerintah, penyelenggara pemilu, TNI/Polri agar Pilkada Serentak di Papua Selatan berjalan dengan sukses. Selain itu, perlu segera mengidentifikasi kemungkinan munculnya konflik yang dapat mengganggu jalannya Pilkada,” jelas Rudy.

Rapat kemudian ditutup dengan penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai 2024 di Provinsi Papua Selatan. Penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan Pilkada 2024 di Provinsi Papua Selatan berlangsung lancar, aman, dan damai.

Turut menandatangani deklarasi tersebut di antaranya Pj. Gubernur Papua Selatan, Plh. Dirjen Polpum Kemendagri, Ketua MRP Papua Selatan, Pj. Sekda Papua Selatan, KPU Papua Selatan, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Selatan, Bupati dan unsur Forkopimda Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta elemen masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan tersebut juga dihadiri Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri.

(*/Rendy)