Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, S.Ag., M.H., kepada Karoops Kombes Pol. Abu Bakar Tertusi, S.I.K., S.H., M.Han. yang mewakili Polda NTB dalam acara Rapat Konsolidasi Daerah Evaluasi Kinerja Badan Ad Hoc Pemilu Serentak 2024 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Kamis (23/01/2025).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas peran aktif dan dedikasi Polda NTB dalam memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan aman dan lancar. Mulai dari Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot).
Karoops Polda NTB Kombes Pol. Abu Bakar Tertusi ditemui usai acara menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan KPU. Ia mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran kepolisian di Provinsi NTB untuk terus meningkatkan kinerja.

“Kami (Polri) berkomitmen memastikan kondusifitas wilayah tetap terjaga di setiap tahapan Pemilu serentak 2024. Operasi Mantap Brata dan Operasi Mantap Praja kita gelar sebagai upaya mendukung proses tahapan Pesta Demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan keamanan,” terangnya.

Mewakili seluruh jajaran Polda NTB, Kombes Abu Bakar juga mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh pihak termasuk masyarakat yang turut serta dalam menjaga situasi harkamtibmas wilayah Provinsi NTB tetap kondusif selama tahapan Pemilu berlangsung.

“Dalam agenda pengamanan kegiatan ini tentunya kami (Polri) sangat berterima kasih atas bantuan dari semua pihak termasuk masyarakat yang membantu peran Polri dalam menjaga keamanan,” ujar Karo Ops Polda NTB.

Sementara itu, Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid, dalam kesempatan itu mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan penuh yang diberikan oleh semua pihak termasuk jajaran Polda NTB yang telah bekerja sama dalam memberikan kontribusi besar selama penyelenggaraan pemilu 2024.

“Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Provinsi NTB menjadi bukti nyata kolaborasi dan kerja sama yang solid dari seluruh pihak dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas,” ujar Khuwailid.
Dalam acara tersebut, penghargaan turut diberikan kepada sejumlah pihak lain yang telah memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan Pemilu. Selain pemberian penghargaan, kegiatan Rapat Konsolidasi Daerah ini juga menjadi momen untuk mengevaluasi kinerja Badan Ad Hoc yang bertugas dalam Pemilu serentak 2024. Evaluasi ini bertujuan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik di masa mendatang.

(Yyt)

Menurut dia, rendahnya partisipasi politik dalam Pilkada 2024 memang menjadi isu penting yang perlu dicermati secara komprehensif, sehingga peningkatan partisipasi harus dilihat sebagai upaya multidimensi, yang mencakup reformasi jadwal, peningkatan kualitas kandidat, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap politik secara keseluruhan.

“Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada mungkin menjadi salah satu cara untuk memisahkan jadwal pelaksanaan, tetapi tidak harus menjadi satu-satunya solusi,” kata Annisa  di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Ia membeberkan, perubahan regulasi itu hanya bersifat struktural dan administratif, sementara akar persoalan partisipasi juga bersumber pada dinamika sosial-politik, seperti kejenuhan politik masyarakat.

Selain itu, rendahnya partisipasi bukan hanya soal jadwal, tetapi juga karena ketidakpuasan masyarakat terhadap proses dan hasil politik yang dianggap tidak membawa perubahan signifikan.

Lebih lanjut dia membeberkan, jeda pemilu dan pilkada memang dapat mengurangi kejenuhan politik, tetapi tidak sepenuhnya menjamin untuk menghilangkan rasa “bosan” masyarakat terhadap isu politik.

Annisa menambahkan, kebosanan itu sering kali dipengaruhi oleh kekecewaan terhadap kualitas kandidat, kurang transparansi, dan lemahnya keterlibatan politik yang bermakna, sehingga masyarakat menilai kurang mendapatkan manfaat positif dari pelaksanaan ‘pesta’ demokrasi tersebut.

“Adanya calon tunggal di 37 daerah menunjukkan bahwa partisipasi partai politik dalam mencalonkan kandidat sering kali hanya bersifat formalitas, sehingga tidak memberikan pilihan yang menarik bagi pemilih,” ujar peneliti tersebut.

Tanpa perbaikan substansial pada kualitas politik, tambah dia, jeda waktu saja mungkin tidak cukup efektif untuk mendongkrak partisipasi pemilih ke depannya.

“Saya terima kasih kepada saudara-saudara, juga TNI-Polri, BIN. Saya sampaikan terima kasih saya ke KPU, KPUD, Bawaslu, semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik, dengan aman,” ujar Prabowo.

Demikian disampaikan Prabowo dalam pengantarnya di Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Prabowo mengatakan para penyelenggara pemilu berhasil menyelenggarakan sekian ratus pemilihan dalam satu waktu secara aman, tertib dan berhasil.

Bahwa di sana sini akan ada ketidakpuasan, serta akan ada yang melaksanakan gugatan dan sebagainya, Prabowo menilai hal itu tidak menjadi masalah, sebagai bagian dari demokrasi.

“Kita harus ingat kita adalah demokrasi kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia. Nomor satu India, nomor dua Amerika Serikat, nomor tiga kita. Dan kita berhasil melaksanakan ratusan pilkada dengan tertib,” kata Prabowo

Kapolres Palas AKBP Diari Astetika S.IK mengatakan disela-sela memantau situasi menjelang pilkada pada Sore ini mengakui partisipasi masyarakat Kabupaten Palas menyambut pesta demokrasi cukup tinggi. Dari 303 Desa 1 Kelurahan seluruh 489 TPS telah di bangun berdiri siap digunakan dan menariknya TPS yang sudah berdiri semua di bangun masyarakat.

Terdiri dari Kecamatan Sosopan 27 Tps, Kecamatan Barumun Tengah 37 Tps, Kecamatan Huristak 35 Tps, Kecamatan Huta Raja Tinggi 63 Tps, Kecamatan Batang Lubu Sutam 22 Tps, Kecamatan Sihapas Barumun 14 Tps, Kecamatan Barumun Barat 10 Tps, Kecamatan Sosa Timur 18 Tps, Kecamatan Lubuk Barumun 35 Tps, Kecamatan Ulu Barumun 28 Tps, Kecamatan Barumun 65 Tps, Kecamatan Sosa 31 Tps, Kecamatan Barumun Selatan 15 Tps, Kecamatan Aek Nabara Barumun 30 Tps, Kecamatan 0 Barumun Baru 23 Tps, Kecamatan Ulu Sosa 17 Tps, dan Kecamatan Sosa julu 19 Tps.

“Seluruh TPS 489 Lokasi sudah siap pakai. Kami memberi apresiasi, ini menunjukan antusiasme masyarakat menyambut pesta demokrasi cukup besar,” kata Kapolres AKBP Diari Astetika S.IK

Dari sekian TPS di Kec Huristak, satu diantaranya adalah TPS 01 Pasir Lancat Lama, Kecamatan Huristak. TPS tersebut sudah tuntas 100 persen. Petugas KPPS menyebutkan pembuatan TPS sudah dilakukan sejak Senin

TPS ini dengan ukuran 8 x 10 meter sesuai petunjuk KPU setempat, TPS pada pemilu serentak ini didesain lebih besar agar bisa menampung, pemilih, petugas KPPS, saksi dan pengawas pemilu.

Kasi Humas Iptu Arwansyah Batubara Mengatakan terus memantau situasi keamanan dan politik menjelang hari H pencoblosan Rabu 27 November 2024. Pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur serta calon Bupati dan wakil Bupati pada Pilkada tahun ini menjadi prioritas pemerintah untuk disukseskan karena pesta demokrasi hajatan rakyat untuk memilih pemimpin lima tahun kedepan.

“Setiap TPS di jaga dua orang anggota Linmas di ring satu dalam TPS, sedangkan di ring dua adalah anggota kepolisian dan TNI. Untuk kegiatan Pungut dan Hitung besok akan dimulai pukul 07.00 Wib,” tutur kasi Humas Iptu Arwansyah. (081)

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah saat dihubungi di Jakarta, Jumat (1/11/2024), menyebutkan, alasan terbanyak para pemilih mengurus pindah memilih karena pindah domisili (3.174 orang), bekerja di luar domisili (1.551 orang) serta menjalankan tugas di tempat lain (569).

Alasan lainnya, yakni menjalani perawatan di panti sosial (205), tugas belajar (66), menjalani masa tahanan di rumah tahanan (8) dan menjalani rawat inap (6).

Kepindahan lokasi memilih ini merujuk Undang-Undang Pemilu termasuk kategori pemilih pindahan (DPTb). Prinsipnya yang bisa pindah memilih adalah sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Fahmi juga mengemukakan jumlah pemilih yang urus pindah memilih ke Jakarta sebanyak 3.717 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.551 orang pindah memilih karena alasan bekerja di luar domisili, lalu pindah domisili (1.312) dan menjalankan tugas di tempat lain (Jakarta) (569).

Alasan lainnya, yaitu menjalani perawatan di panti sosial (205), tugas belajar (66), menjalani masa tahanan di rumah tahanan (8), dan menjalani rawat inap (6).

Fahmi mengingatkan warga agar memastikan nama mereka terdaftar dalam DPT pada Pilkada Jakarta 2024 melalui portal cekdptonline.kpu.go.id .

“Jika masih ada warga Jakarta yang belum terdaftar dalam DPT, tetap dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat yang tertera di KTP Elektronik pada hari H di jam 12.00 sampai 13.00 selama surat suara masih tersedia,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah menetapkan DPT Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 orang.

Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Rahmat Bagja meminta pengawas pemilu untuk menyosialisasikan aturan kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU Kampanye Pilkada).

“Pengawas pemilu harus menyosialisasikan sesuai dengan PKPU Kampanye Pilkada. Jika ada kolom kosong, itu ada pilihan. Masyarakat bisa pilih yang paslon itu atau juga bisa memilih kolom kosong itu,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Menurut dia, fenomena satu paslon melawan kotak/kolom kosong itu berarti ada dua pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Oleh karena itu, lanjut Bagja, fenomena kotak/kolom kosong dalam pemilihan tidak boleh dinafikan. Fenomena kotak kosong merupakan refleksi kritis terhadap daerah dan partai politik yang memunculkan paslon tunggal.

Bagja menilai fenomena pemilihan yang diikuti oleh satu paslon bisa meningkatkan eskalasi politik uang. Maka dari itu, dia meminta pengawas pemilu yang daerahnya terdapat satu paslon untuk melakukan pengawasan dengan cermat.

Selain itu, dia meminta pengawas pemilu untuk berani menunjukkan taringnya sebagai lembaga yang berwenang menindak dugaan pelanggaran dalam pemilihan.

Pengawas pemilu tidak boleh takut memanggil para pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

“Pengawas pemilu harus mengikuti jejaknya Bung Karno, vivere pericoloso yang artinya sedikit-sedikit nyerempet bahaya. Kami berharap pengawas pemilu ke depan berani menunjukkan taringnya,” pungkasnya.

“Kemudian ada penetrasi melalui rekomendasi dewan pengurus pusat (DPP) partai politik yang hanya menghasilkan calon tunggal,” kata Titi dalam webinar yang disaksikan dari Jakarta, Minggu (8/9/2024).

Sehingga, dia mengatakan bahwa calon tunggal di pilkada bukan hanya soal permasalahan daerah atau demokrasi lokal di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi telah menjadi sesuatu yang diciptakan oleh propaganda politik nasional.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa fenomena calon tunggal saat ini memiliki pola dengan memborong dukungan mayoritas partai politik, mulai dari 12 hingga 18 dukungan.

Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa fenomena tersebut sempat terselamatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah .

“Tangerang Selatan hampir calon tunggal, 16 partai versus satu partai. Selamat karena putusan MK,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia merekomendasikan adanya evaluasi atas sentralisasi pencalonan kepala dan wakil kepala daerah. Selain itu, ia menyarankan agar otonomi pencalonan diberikan kepada pengurus partai di daerah, bukan seperti saat ini yang terpusat di DPP.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9) pukul 23.59 WIB. Adapun 41 daerah itu terdiri atas satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota.

Pernyataan itu ia sampaikan untuk menanggapi Anies Baswedan yang tidak jadi maju dalam Pilgub Jawa Barat (Jabar). Ia mengatakan bahwa dirinya dan Partai NasDem menghormati keputusan yang diambil oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Ya itu kan prosesnya. Kalau tidak bisa, kita mau apain? Tapi Anies menurut saya tetap ada di hati rakyat,” kata Hermawi ketika ditemui di Gedung DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Ia menilai Anies masih memiliki potensi dan masa depan yang cerah dalam karier politiknya.

“Pak Anies itu masih sangat muda, masih sangat muda. Beliau masih bisa berpemilu sekian kali lagi dan beliau ternyata orang yang tidak putus asa dan beliau orang yang terus bergerak,” ucapnya.

Hermawi juga menegaskan bahwa hubungan antara NasDem dengan Anies Baswedan juga dalam keadaan baik-baik saja.

“Anies tetap disayang sama NasDem. Empat hari yang lalu masih makan di sini. Masih oke. Kita sebagai saudara, sebagai kerabat, masih baik-baik saja,” ucapnya.

Sebelumnya, Kamis (29/8/2024), Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengungkapkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah memutuskan untuk tidak maju di Pilkada Jawa Barat.

Sahrin menyampaikan bahwa salah satu pertimbangan Anies tidak maju adalah tidak ada permintaan khusus dari masyarakat Jabar maupun aspirasi partai politik untuk mengusung calon presiden di Pemilu Presiden 2024 tersebut selama ini, berbeda dengan Pilkada Jakarta.

“Sehingga, untuk itu Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi, kepada partai yang meminta Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Anies telah menyatakan tidak maju di Jawa Barat,” kata Sahrin.

Sebagai informasi, Partai NasDem sebelumnya bersama PKS sempat memberikan dukungan untuk Anies Baswedan maju pada Pilkada Jakarta. Namun, dua partai itu kemudian menarik dukungannya dan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta.

Adapun nama Anies santer dijagokan PDI Perjuangan pada Pilkada DKI Jakarta hingga Jawa Barat. Kendati demikian, partai berlambang banteng moncong putih itu justru mengusung sosok lain di pilkada.

“Anies sudah berusaha, Anies sudah maksimal. Mungkin ada partai yang mau, tapi memang tekanan dari kekuasaan, ya, akhirnya tidak jadi,” kata Ujang saat dihubungi  dari Jakarta, Jumat (30/8/2024) pagi.

Ia juga tak menampik ada beberapa partai politik yang ingin mengusung Anies, akan tetapi hal itu berujung batal. Selain itu, tidak ada juga keinginan dari partai politik lainnya untuk mengusung Anies.

Sebagai informasi, PKS, PKB dan Partai NasDem resmi meninggalkan Anies Baswedan dan mengusung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.

Pada Minggu (19/8), PKS dan PKB bersama Nasdem dan sembilan partai politik (parpol) lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bagian dari demokrasi yang ditentukan oleh elite bukan rakyat, sehingga Anies yang dianggap mempunyai elektabilitas di Jakarta tidak bisa maju. Bahkan, Anies yang memiliki kesempatan untuk maju di Jawa Barat pun tidak bisa maju.

“Ya, tentu ini adalah bagian dan catatan kita dalam berdemokrasi di pilkada ini bahwa sejatinya elektabilitas saja tidak cukup. ternyata yang memiliki elektabilitas tinggi cenderung dikerjai karena memang tidak punya partai bukan kader partai,” ujarnya.

Sebelumnya, Kamis (29/8), Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengungkapkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah memutuskan untuk tidak maju di Pilkada Jawa Barat.

Sahrin menyampaikan bahwa salah satu pertimbangan Anies tidak maju adalah tidak ada permintaan khusus dari masyarakat Jabar maupun aspirasi partai politik untuk mengusung calon presiden di Pemilu Presiden 2024 tersebut selama ini, berbeda dengan Pilkada Jakarta.

“Sehingga, untuk itu Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi, kepada partai yang meminta Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Anies telah menyatakan tidak maju di Jawa Barat,” kata Sahrin di Jakarta, Kamis malam.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk upaya menciptakan Cooling System dalam rangka menjaga dan mengawal situasi kamtibmas, terlebih dalam menyambut Pilkada serentak 2024

Terlihat hadir dalam kegiatan tersebut Waka Polres Palas, Kompol Sugianto, SPd
Kabag Ops Polres Palas, AKP Husni Yusuf, Kadis Perizinan Pemkab Palas, Nurudin Kesumajaya Samosir, Tokoh Masyarakat (Pemilik SPBU) Sibuhuan H. Parluhutan Hasibuan, Ketua Bawaslu Kabupaten Palas, Alex Nasution, SPd, Kasat Intelkam Polres Palas AKP Sahala Harahap, SH.,
Kasat Reskrim Polres Palas AKP Raden Saleh Harahap, SH, Kasat Narkoba Polres Palas IPTU Said Rum Padilla Harahap, SH, Kasi Propam Polres Palas IPTU G. Harahap, Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Palas IPTU Budi Candra Nasution, SH, KBO Intel Polres Palas IPDA Feriko Susfanata, KBO Narkoba Polres Palas IPDA Eben Pakpahan, SH dan Kanit Regident Sat Lantas Polres Palas IPDA Yusuf Siregar, SH.

Kapolres Palas AKBP Diari Astetika S.IK dan para PJU Cooling System bertemu dan bersilatuhrami dengan Tokoh Masyarakat, Ketua Bawaslu serta Pemkab Palas dalam rangka membangun kamtibmas dan menciptkan situasi aman dan kondusif pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

“Semoga situasi bisa aman dan terkendali dan sukses, bila ada permasalahan bisa langsung hubungi saya, Saya titip pesan mari sama sama kita bersinergi dalam menjaga Kamtibmas di Kabupaten Palas ini terutama mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024” ajak Kapolres Palas, AKBP Diari.

“Kemudian saat ini kita sedang menghadapi Pilkada Serentak 2024 di kabupaten Padang Lawas Akan dilaksanakan Pemilihan Bupati mari kita tingkatkan kehadiran Masyarakat/ pemilih datang ke TPS, ujar Kapolres.

Kasi Humas Polres Palas Iptu Arwansyah Batubara Mengatakan Kepada seluruh masyarakat Palas untuk ikut serta menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif Pada Pelaksanaan Pilkada 2024.

“Mengajak masyarakat untuk bersinergi dalam menjaga kerukunan dan keamanan, terlebih dalam menyambut Pilkada Serentak 2024 mendatang, kita berharap situasi kamtibmas selalu terjaga dan kondusif, harapan kita semua adalah terciptanya Pilkada 2024 yang Aman dan Damai, untuk Padang Lawas lebih maju dan terus berkembang,” pungkas Kasi Humas Polres Palas. (081)