“Segala yang kita miliki adalah anugerah, dan ini menjadi landasan kita untuk bekerja lebih baik dalam menghadapi Pilkada mendatang,” ungkapnya.

Rakor yang mengusung tema *“Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat”* itu, dihadiri Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi NTB, Kasi Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB dan beberapa pejabat utama Polda NTB. Rakor tersebut bertujuan untuk menciptakan sinergi yang kuat antara institusi terkait, dalam mewujudkan pemilihan yang demokratis, jujur, adil, aman dan lancar.

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2024-2029, akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Kita semua di sini punya tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya berjalan tanpa gangguan dan penuh dengan kejujuran,” tegas Kapolda NTB.

Lebih lanjut, Perwira Tinggi (Pati) Polri bintang dua itu menyoroti tantangan besar yang dihadapi masyarakat di era *post-truth*, dimana kebohongan sering kali dianggap sebagai kebenaran.

“Dalam menghadapi Pemilu 2024, kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Jangan sampai kebohongan yang disebarkan lewat kampanye hitam, politik identitas atau isu hoaks mempengaruhi proses demokrasi kita,” ujarnya.

Jenderal bintang dua kelahiran Pulau Madura itu juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dan penyelenggara pemilu, pun kewaspadaan terhadap potensi intoleransi dan kerusuhan massal.

“Semua elemen, termasuk aparat negara, harus menjaga netralitasnya. Kita juga harus siap menghadapi ancaman yang bisa menggangu keamanan dan ketertiban, seperti narkopolitik dan aliran dana gelap dari tim sukses,” tandasnya.

Dalam rapat tersebut, Irjen Pol. Umar Faroq menegaskan pentingnya kerjasama, antara unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan Kejaksaan.

“Persepsi dan pola penanganan tindak pidana pemilu harus disamakan. Ini penting agar kita bisa menjalankan tugas dengan efektif, dan memastikan pelanggaran pemilu bisa ditindak sesuai dengan aturan,” jelasnya.

Dalam kesenpatan itu, pihaknya juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi anggota Sentra Gakkumdu.

“Kita harus terus mengasah kemampuan, terutama dalam memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pelanggaran pemilu dapat dihadapi dengan cepat dan tepat,” ucapnya.

Di akhir acara, Kapolda NTB kembali mengingatkan seluruh anggota Polri, untuk selalu berpegang pada netralitas.

“Netralitas Polri adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalam politik praktis,” pungkasnya.(Yyt)

“Deklarasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak baik dari keamanan, penyelenggara, pemerintah daerah, hingga seluruh elemen masyarakat, berkomitmen menjaga proses Pilkada 2024 di NTB, agar berjalan dengan aman, damai dan kondusif,” ungkapnya.

Kapolda NTB mengingatkan agar tidak ada penggunaan politik identitas, polarisasi agama atau sosial yang dapat memicu gangguan keamanan selama Pilkada berlangsung.

“Kita semua harus saling membantu, untuk meminimalisir bahkan menghilangkan potensi gangguan yang bisa mengganggu jalannya pilkada,” tegasnya.

Irjen Pol Umar Faroq juga menambahkan, keberhasilan Pilkada 2024 sangat bergantung pada kerjasama semua pihak, dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Mari kita wujudkan pilkada damai dengan menjunjung tinggi etika, martabat, serta menaati aturan yang berlaku, demi NTB yang aman dan kondusif,” tutupnya.

Dengan deklarasi tersebut, diharapkan seluruh rangkaian pilkada di NTB dapat terlaksana dengan sukses, terciptanya suasana pemilu yang penuh kedamaian dan persatuan di tengah masyarakat.

Deklarasi yang diinisiasi Polda NTB itu, dihadiri berbagai tokoh penting termasuk PJ. Gubernur NTB, Ketua KPU NTB, Ketua Bawaslu NTB, Kabinda NTB, Danlanal Mataram, Ketua FKUB NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi kepemudaan dan mahasiswa. (Yyt)