Pernyataan ini berdasarkan hasil sementara perhitungan suara (quick count) yang telah masuk. Mualem menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada masyarakat Aceh yang telah mendukungnya.

“Kami berterima kasih kepada seluruh rakyat Aceh, partai pengusung dan pendukung, para relawan, serta tim pemenangan yang telah berjuang bersama. Berdasarkan suara yang sudah masuk, sebanyak 2,2 juta lebih, pasangan 02 unggul dengan persentase 62 persen,” ujar Mualem, di Banda Aceh, Rabu (27/11/2024).

Sementara itu, pasangannya, Dek Fadh, juga turut mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat, termasuk media yang ikut mengawal proses Pilkada Aceh 2024 ini.

“Hasil ini adalah wujud keinginan masyarakat Aceh. Kami mengajak seluruh rakyat untuk bersama-sama menjaga komitmen ini demi membawa Aceh ke arah yang lebih baik,” katanya.

Ketua Badan Pemenangan Paslon 02, H. Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, menyampaikan bahwa suara pasangan ini dominan di sejumlah kabupaten seperti Abdya, Aceh Jaya, Simeulue, Aceh Barat, Aceh Timur, dan Aceh Utara sebagai penyumbang suara terbanyak.

“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh atas dukungan ini, hasil ini merupakan bukti kepercayaan rakyat Aceh kepada Mualem-Dek Fadh,” ujar Abu Razak.

Abu Razak menyampaikan bahwa hasil akhir diperkirakan tidak akan berbeda jauh dengan hasil hitung cepat.

Kendati pasangan mereka unggul dalam hasil sementara, Abu Razak tetap mengingatkan para relawan dan saksi untuk terus memantau setiap tahapan Pilkada hingga pengumuman resmi dilakukan.

“Kita pastikan proses berjalan dengan transparansi dan keadilan,” kata Abu Razak. (*)

Kericuhan tersebut diduga pasangan calon Gubernur Aceh nomor urut 01 melakukan kecurangan berupa menggunakan alat bantu perekam.

Insiden ini terjadi saat Bustami menyampaikan visi dan misi. Namun seketika pendukung dari pasangan Muzakir Manaf dan Fadhullah melakukan protes ditengah jalannya acara.

Kondisi ini semakin memanas hingga terjadi aksi saling dorong antara petugas pengamanan dan tim pendukung 02.

Ketua Badan Pemenangan pasangan calon nomor urut 02, Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak menjelaskan insiden tersebut dipicu oleh dugaan penggunaan alat perekam oleh Bustami.

Menurut Abu Razak, alat tersebut diduga dipasang di kerah baju Bustami. Bahkan pihaknya telah memantau sejak debat kedua beberapa waktu lalu.

“Kami melihat indikasi ini sudah sejak debat kedua, tapi kami biarkan. Namun, ternyata masih digunakan juga pada debat ketiga ini, hal ini tidak bisa kami tolerir lagi,” ujar Abu Razak dalam keterangannya kepada awak media.

Abu Razak meminta pasangan Bustami-Fadhil Rahmi segera memberikan klarifikasi atas dugaan penggunaan alat tersebut. Ia juga mendesak mereka untuk meminta maaf kepada publik, karena dianggap telah mencoreng integritas debat.

“Kami berharap ada permintaan maaf yang jelas kepada publik. Jika benar ada alat perekam, ini sama saja melanggar aturan yang ada dan tidak menghormati proses debat yang seharusnya berlangsung jujur,” katanya.

Tak hanya itu, Abu Razak juga menyoroti kinerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Menurutnya, KIP seharusnya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua pasangan calon sebelum debat dimulai untuk memastikan tidak ada pelanggaran.

“KIP harus lebih teliti dan dilakukan pemeriksaan,” ujarnya. Atas peristiwa ini, debat ketiga calon Gubernur dan wakil Gubernur terpaksa di jeda hingga satu jam lebih. (*)

Survei tersebut dirilis oleh Bravo Fanta Institute (BFI) yang menempatkan pasangan Bustami – Fadhil unggul 52,08 persen sedangkan Mualem – Dek Fadh 41,25 persen dan ada 6,67 persen warga yang belum tentukan pilihan.

Menanggapi hal tersebut, alumni Pasca Sarjana Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Dian Rahmat Syahputra, SE M.TP dalam keterangan tertulis, Senin (7/10), menilai ada upaya untuk sekadar menyenangkan hati Bustami – Fadhil dengan memberikan data yang belum tentu akurat terkait elektabilitas Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 tersebut.

“Bravo Fanta Institute (BFI) tidak terdata sebagai anggota Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), namun anehnya mereka bisa mengeluarkan data terbaru terkait elektabilitas Calon Gubernur Aceh, saya menduga ini survei yang belum tentu akurat yang ditujukkan untuk menyenangkan hati Om Bus yang galau lantaran elektabilitasnya jauh tertinggal di bawah Mualem,” jelas Dian yang juga peraih Rekor MURI 2022.

Dian menambahkan seharusnya jika ingin mempengaruhi opini publik, tim sukses Bustami – Fadhil bisa melobi lembaga survei yang kredibel dan diakui KPU. Sehingga hasilnya tidak ditertawakan para akademisi, praktisi, ataupun pihak-pihak yang mengerti metode survei.

“Jika Om Bus ingin unggul di survei yang kredibel, harus keluarkan duit yang besar dong, ajak lembaga survei yang sudah dikenal luas, cuma saya khawatir, hasilnya Om Bus tetap kalah dengan Mualem jika survei dilakukan oleh lembaga kredibel seperti LSI, Polltracking, Kedai KOPI dan lainnya,” kata Dian lagi.

Dian juga menjelaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah merilis sebanyak 81 lembaga terdaftar sebagai lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilu 2024 per 6 Februari 2024 lalu.

“Jika memang timses Om Bus ingin menyenangkan hati Om Bus yang sedang galau, silahkan hubungi 81 lembaga survei yang sudah terdata di KPU RI. Sehingga saat hasil survei dirilis, tidak menjadi bahan tertawaan,” jelasnya.

Saat dilakukan pencarian di platform media sosial Instagram dan pencarian Google tidak ditemukan data adanya lembaga survei Bravo Fanta Institute (BFI). Hal ini semakin membuktikan jika lembaga survei tersebut adalah lembaga survei yang tidak kredibel dan tidak memiliki alamat domisili yang jelas.

Dian, yang juga sering meraih berbagai penghargaan jurnalistik tingkat nasional mengajak jurnalis-jurnalis muda di Aceh untuk lebih selektif dalam menulis rilis berita.

“Di masa Pilkada seperti ini, saya harap jurnalis-jurnalis muda masa depan Aceh bisa lebih cek dan ricek saat menerima rilis dari suatu lembaga, baiknya ditelusuri terlebih dahulu lembaga yang merilis berita tersebut, apakah lembaga kredibel atau lembaga abal-abal,” pungkasnya. (*)

Pasalnya, pemasangan logo PNA dalam flyer tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa pemberitahuan.

Pada flyer tersebut memuat gambar Bustami Hamzah beserta lima logo partai pengusung pada Pilkada mendatang. Yaitu, logo Partai NasDem, Golkar, PAS Aceh, PNA, dan PDA. Bustami sendiri digadang-gadang akan maju pada Pilkada Aceh 2024. Flyer tersebut diketahui dikeluarkan oleh PROACEH CO, yang diyakini salah satu relawan Bustami Hamzah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PNA, Miswar Fuady mengatakan, pihaknya sangat keberatan dan dirugikan dengan pencantuman logo PNA pada flyer bergambar Bustami Hamzah. Untuk itu pihaknya meminta agar flyer tersebut segera dihapus sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di internal PNA dan masyarakat Aceh pada umumnya.

“Demi menjaga Pilkada di Aceh berjalan secara damai dan gembira, DPP PNA meminta kepada oknum simpatisan Bustami Hamzah yang terlanjur memasang logo PNA pada poster atau flyer yang saat ini sudah beredar luas di media sosial untuk segera mencabut atau menghapusnya,” ujar Miswar dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Miswar juga menegaskan, PNA sudah menyatakan sikap mendukung pasangan Muzakir Manaf (Mualem)-Fadlullah (Dek Fad) sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh pada Pilkada 2024.

“Dukungan ini bukan tidak beralasan, sebab beberapa kader PNA juga diusung oleh Partai Aceh pada pemilihan bupati/wali bupati dan wakil kota/wakil wali kota di kabupaten/kota,” jelasnya.

Selain itu juga, pasangan Muzakir Manaf-Fadlullah merupakan mantan kombatan GAM yang memiliki emosional tinggi dengan petinggi PNA yang juga berlatar belakang mantan kombatan.

“DPP PNA sedang menunggu waktu ketua umum (Irwandi Yusuf) untuk finalisasi SK pengusungan Muzakir Manaf-Fadlullah sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh,” ungkapnya. (*)

“Kita berharap kerja sama PKB, NasDem dan PKS akan terus berlanjut (di Pilkada Aceh),” kata Muhaimin Iskandar, di Banda Aceh, Jumat (3/5/2024)

Pernyataan itu disampaikan Cak Imin menjawab pertanyaan media di sela-sela kunjungannya bersama Anies Baswedan ke Aceh dalam rangka menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memilih pasangan AMIN pada Pilpres lalu, di Banda Aceh.

Dirinya menyampaikan, koalisi perlu berlanjut, terutama sebagai upaya untuk meneruskan amanat perjuangan dari berbagai bidang di pemerintahan, termasuk pada legislatif.

“Termasuk di Pilkada ini, akan terus kita koordinasikan supaya semaksimal mungkin terus bersinergi,” ujarnya.

Namun, terkait kader PKB yang dapat diusung menjadi calon Gubernur Aceh, Cak Imin belum menyebutkan nama, dan menyatakan masih dalam proses pematangan.

“Kita sudah proses pematangan (calon Gubernur Aceh dari PKB), minggu depan insya Allah sudah ada kepastian,” kata Cak Imin.

Untuk diketahui, berdasarkan ketentuan UU Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon gubernur Aceh bisa mendaftar jika memperoleh dukungan minimal 15 persen kursi di DPRA.

Jika dilihat dari ketentuan pasal 22 Qanun Aceh tentang Pilkada itu, maka calon gubernur Aceh harus memiliki 13 kursi DPRA sesuai dengan pembagian 15 persen dari total 81 kursi di parlemen Aceh.

Jika koalisi perubahan juga berlanjut di Pilkada Aceh, maka mereka dapat mengusung kandidat calon gubernur dan wakil G gubernur Aceh karena memiliki memenuhi syarat persyaratan pendaftaran calon tersebut.

Di mana, pada pemilihan legislatif Aceh kemarin koalisi perubahan meraih 23 kursi DPRA, diantaranya NasDem mendapatkan 10 kursi, PKB sembilan kursi dan PKS empat kursi.