Dilihat dari laman resmi MK, sidang dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Terdapat tujuh perkara yang bakal didengarkan pokok-pokok permohonannya dalam sidang perdana ini.

“Acara: pemeriksaan pendahuluan (mendengarkan permohonan pemohon),” demikian keterangan yang tertera pada laman MK.

Ketujuh perkara tersebut, antara lain, Nomor 311/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga (calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya, Papua Tengah, nomor urut 2) serta Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan pemohon Sugianto (calon wakil bupati Siak, Riau, nomor urut 1).

Kemudian, Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan pemohon Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo (calon bupati dan wakil bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, nomor urut 1) serta Nomor 314/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohon oleh Amus Besan dan Hamsah Buton (calon bupati dan wakil bupati Buru, Maluku, nomor urut 4).

Setelah itu, Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi (calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu, Maluku Utara, nomor urut 2) serta Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan pemohon Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang (calon bupati dan wakil bupati Banggai, Sulawesi Tengah, nomor urut 3).

Terakhir, Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo (calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, nomor urut 2).

Ketujuh perkara ini menggugat tindak lanjut dari amar putusan MK sebelumnya. Pada sidang pengucapan putusan, Senin (24/2), MK memerintahkan KPU untuk melakukan PSU. Kecuali untuk perkara Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan rekapitulasi ulang perolehan suara.

Adapun sidang akan dibagi ke dalam tiga panel. Kepada ANTARA, Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz sebelumnya menjelaskan komposisi hakim panel sama seperti sidang pemeriksaan perkara sengketa pilkada sebelumnya.

Dengan begitu, komposisi hakim untuk memeriksa perkara gugatan hasil PSU, yaitu Panel I dipimpin Suhartoyo bersama Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah, Panel II dipimpin Saldi Isra bersama Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, sementara Panel III dipimpin Arief Hidayat bersama Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.

Lebih lanjut berdasarkan rekapitulasi permohonan yang dilihat dari laman MK, total gugatan hasil PSU Pilkada 2024 mencapai sembilan permohonan. Namun, dua permohonan yang tidak disidangkan hari ini belum diregistrasi sehingga belum memiliki nomor perkara.

Dua permohonan dimaksud, antara lain, dimohonkan oleh Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (LPRI) Kalimantan Selatan selaku pemantau pemilihan dan Udiansyah selaku pemilih. Keduanya sama-sama menggugat hasil PSU Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Dilihat dari laman resmi MK, sidang putusan digelar di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta, mulai pukul 08.00 WIB. Adapun sidang akan digelar secara pleno dengan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya.

Pada PHPU Kada 2024, MK mulanya meregistrasi sebanyak 310 perkara. Kemudian, MK mengucapkan putusan dismissal terkait gugur atau tidaknya suatu perkara pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2).

Berdasarkan putusan tersebut, hanya 40 perkara yang dilanjutkan ke sidang pembuktian, sementara 270 perkara lainnya terhenti dengan rincian 227 perkara tidak dapat diterima, 29 perkara ditarik kembali, 8 perkara gugur, dan 6 perkara bukan kewenangan MK.

Terhadap 40 perkara yang berlanjut, Mahkamah telah menggelar sidang pembuktian pada 7–17 Februari 2025. Pada tahap ini, MK mendengarkan keterangan saksi maupun ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan.

Adapun 40 perkara yang berlanjut itu terdiri atas 3 perkara sengketa pemilihan gubernur, 3 perkara sengketa pemilihan wali kota, dan 34 perkara sengketa pemilihan bupati. Berikut daftar 40 perkara yang akan diputus oleh MK pada hari ini:

Gubernur
1. Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Bangka Belitung)
2. Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua Pegunungan)
3. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua)

Wali kota
1. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Banjarbaru)
2. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Sabang)
3. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Palopo)

Bupati
1. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Tasikmalaya)
2. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Magetan)
3. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pesawaran)
4. Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mimika)
5. Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Aceh Timur)
6. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bangka Barat)
7. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman)
8. Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Lamandau)
9. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Gorontalo Utara)
10. Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman Barat)
11. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bengkulu Selatan)
12. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Empat Lawang)
13. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Banggai)
14. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bungo)
15. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Serang)
16. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Parigi Moutong)
17. Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mandailing Natal)
18. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Boven Digoel)
19. Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jayapura)
20. Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak)
21. Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak Jaya)
22. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kutai Kartanegara)
23. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Barito Utara)
24. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Siak)
25. Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Berau)
26. Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pamekasan)
27. Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Halmahera Utara)
28. Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Belu)
29. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pulau Taliabu)
30. Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buton Tengah)
31. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kepulauan Talaud)
32. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mahakam Ulu)
33. Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jeneponto)
34. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buru).

Pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto di DKI Jakarta. Hal itu dikecualikan bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Aceh, yang pelantikannya akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, serta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisioner KPU, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Agenda rapat membahas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024.

“Ada dua tahapan, yaitu yang tidak ada sengketa di MK, dilaksanakan pada 6 Februari, dan secara serentak oleh Presiden menggunakan Pasal 164B [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016],” ujar Mendagri di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Sementara itu, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa PHP di MK akan dilaksanakan setelah adanya putusan MK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita melaksanakan, pendapat saya, demi dampak yang positif lebih banyak daripada negatifnya, dan kemudian kita hadapi di persidangan. Nah, kami mengapresiasi itu dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Itulah kami kira rapat ini menjadi sangat penting,” ujarnya.

Selain itu, sesuai kesimpulan rapat tersebut, Mendagri akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar dilakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Kepastian politik di daerah ini, di daerah itu betul-betul menunggu. Yang lebih paham itu Bapak/Bapak, kita-kita paham, dari orang lapangan paham banyak itu dinamikanya, makin cepat terpilih, makin [cepat] menjabat, kepastian terjadi,” tandasnya.

(*/Rendy)

Hadir dalam Rapat Paripurna pengumuman penetapan tersebut
Ketua DPRD Kabupaten Palas Luat Hasibuan., Wakil Ketua DPRD I Amran Fikal Siregar, S.Sos., Para Anggota DPRD, Mewakili Pj.Bupati Sekdakab Palas Arpan Nasution, S.Sos., Mewakili Kapolres, Wakapolres Palas Kompol Sugianto, SP.d, Mewakili Dandim Danramil 09 Sosa Kapten A.R.H Saleh Hasibuan Mewakili Kajari Kasi Intel Kejaksaan Ganda Nahot Manalu, SH., Mewakili Ketua PN Sibuhuan Ketua Pengadilan Agama Bainar Ritonga, S.Ag, MH.,
Asisten 1 pemkab Palas Panguhum Nasution.

Juga terlihat Para OPD Kabupaten Palas, .Para Camat Se-kabupaten Palas., Para Staf Sekwan DPRD, Tim Pendukung Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih., Insan Pers dan Para Undangan lainnya.

Kapolres Palas AKBP Diari Astetika, SIK., Melalui Wakapolres Palas Kompol Sugianto, S.Pd, mengatakan Sekretaris Dewan membacaan Keputusan KPU Menetapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Palas Terpilih Periode 2025 – 2030. Sesuai dengan surat Keputusan KPU Kabupaten Palas Nomor: 01 Tahun 2025 tentang Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Palas yaitu :
Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE dan Achmad Fauzan Nasution, SHi, M.Pd.I.

Pengumuman Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Palas dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024.

“Selesai seluruh proses kemudian dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Terpilih Periode 2025 – 2030”. Pungkas Wakapolres Palas Kompol Sugianto, S.Pd.

Kasi Humas Polres Palas, Iptu Arwansyah Batubara mengatakan, Penetapan pasangan calon terpilih merupakan tahapan lanjutan setelah KPU Kabupaten Palas menetapkan hasil Pilkada Serentak 2024 untuk jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas pada tanggal 4 Desember 2024.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, kata dia, paslon nomor urut 1 Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE dan Achmad Fauzan Nasution, SHi, M.Pd.I dengan Perolehan Suara sebanyak 92.716 atau 64,49% dari Total Suara Sah dalam Rapat Paripurna DPRD Palas.

“Pada Pukul 11.10 WIB Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Terpilih Periode 2025 – 2030 Telah selesai dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif,” pungkasnya. (081)

Penetapan tersebut dikeluarkan Pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2024 yang ditanda tangani
Presiden Prabowo Subianto

“Menetapkan hari Rabu tanggal 27 November sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,” demikian bunyi poin satu dari Keppres yang ditandatangani di Jakarta tanggL 21 November 2024.

Penetapan hari libur ini berlaku untuk seluruh instansi pendidikan, termasuk sekolah. Sementara untuk sektor swasta, keputusan libur diserahkan kepada kebijakan masing-masing perusahaan dengan tetap memperhatikan hak pilih karyawan.

Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan bagi pekerja pada hari pemungutan suara.
Dalam SE tersebut, pengusaha diwajibkan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bagi perusahaan yang tetap beroperasi pada hari tersebut, pengaturan jadwal kerja harus disesuaikan agar tidak menghalangi karyawan menggunakan hak pilihnya.

Bagi Pekerja yang bekerja pada hari libur Pilkada berhak mendapatkan upah lembur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat tiga poin penting yang harus diperhatikan oleh pengusaha dan pekerja berdasarkan SE Menteri Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut ;

Pertama, pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mencoblos, meskipun jadwal kerja tetap berjalan.

Kedua, bagi pekerja yang terjadwal bekerja pada hari tersebut, perusahaan harus mengatur ulang jadwal agar tidak menghambat partisipasi dalam pemilihan.

Ketiga, pekerja yang masuk pada hari libur nasional Pilkada berhak atas upah lembur dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan tingkat daerah. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin daerah periode 2024-2029.

(Ahmad Zarkasi)

“Semua dari Sabang sampai Merauke, semua menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah. Jadi, kami di sini membantu agar Bapak/Ibu semua bisa menggunakan hak pilihnya,” katanya saat berkunjung di Posko Lewolaga, Flores Timur, NTT, Minggu (24/11/2024).

Bima menambahkan, Penjabat (Pj.) Gubernur NTT beserta para Pj. bupati juga telah berkoordinasi dalam menyiapkan sarana dan prasarana termasuk Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dirinya mengingatkan kepada masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi untuk memastikan data dirinya masing-masing terdaftar.

“Tadi diinformasikan ada beberapa TPS yang sudah disiapkan di sini. Jadi bagi yang belum nanti silakan menghubungi. Ada Pak Kades (Kepala Desa) ya, Pak Kades ini nanti akan menyiapkan apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

Bagi yang belum terdata atau membutuhkan bantuan, sekali lagi Bima mengingatkan warga untuk menghubungi kepala desa setempat dalam rangka mendapatkan informasi dan dukungan yang diperlukan. Masyarakat diimbau untuk aktif menggunakan hak pilihnya.

“Ada ditunjukkan juga TPS-nya di sebelah mana. Karena itu, silakan gunakan hak pilih Bapak/Ibu semua. Terima kasih Bapak/Ibu, terima kasih Pak Kades,” pungkasnya.

(*/Rendy)

kegiatan dihadiri oleh Ketua KPU Palas Indra Alamsyah, Komisioner KPU Palas Ananda Mardin Harahap, Bupati Palas yang diwakili Asisten I Pemkab Palas H.Panguhum Nasution, Kapolres Palas AKBP Diari Astetika.S.I.K,
Wakapolres Palas, Kabag Ops Polres Palas, Kasat Intelkam Polres Palas, Kajari Palas diwakili Kasi Intel Rico A. Manurung SH, BIN Palas Rahmat Lase, Ketua Bawaslu Palas Alex Sabar S.Pd, Berlin Toga Langit Harahap,
Sekretaris BPBD diwakili Kabid BPBD Irsan Lubis, dan Ketua PPK Se-kabupaten Palas.

Kapolres Palas AKBP Diari Astetika.S.I.K, mengatakan terkait kendala permasalahan Bencana alam/ Banjir dalam Pendistrubusian Logistik dan Penempatan TPS di Wilayah Masing-masing untuk Kecamatan Sosa Timur. Akses jalan masuk banjir sehingga jalan alternatif yang lain melalui Pasir Pangaraian Riau. Kecamatan Hutaraja Tinggi, Akses jalan masih banjir sehingga jalan alternatif yang lain dari Transpir. dan Kecamatan Huristak
Untuk jembatan penghubung Desa Tobing jae terputus sehingga jalan alternatif melalui PT.ANJ,

“Adanya masyarakat Desa Hutabaru sosopan yang mengungsi di kantor camat sosopan dan meminta TPS karena trauma kejadian bencana alam /longsor di Desa Harang Julu, Kecamatan Ulu Sosa, dan Untuk wilayah Sosa timur apabila masih ada jalan yang tidak dapat dilalui agar menggunakan jalan alternatif dan segera dilaksanakan. Kemudian dalam pemindahan TPS harus sesuai aturan apabila tidak nanti dapat menimbulkan kerawanan”. Pungkas AKBP Diari Astetika, SIK.

Dikarenakan adanya bencana alam banjir dan longsor, Kapolres Palas juga nenyampaikan lokasi harus ditabulasi semua, permasalahan lokasi dan desa dikarenakan faktor alam dan dikoordinasikan dengan Forkompinda Penyaluran akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dan Proses distribusi ini dimulai Senin (25/11/2024) pendistribusian logistik dari KPU Sebanyak 9 (sembilan) Mobil coltdisel untuk Kecamatan Huristak, Sihapas Barumun, Barumun Barat, Sosa Timur, Batang lubu Sutam, Sosopan.Barumun Tengah, dan kecamatan Hutaraja Tinggi.

Dihari kedua Selasa (26/11/2024( juga Sebanyak 9 (sembilan) mobil coltdisel untuk Kecamatan Barumun, Barumun Selatan, Lubuk Barumun, Barumun Baru, Ulu Barumun, Aek Nabara Barumun, Sosa, Ulu Sosa, dan kecamatan Sosa Julu, ungkap Kapolres Palas.

lebih lanjut dikatakan Kasat Intelkam AKP Sahala Harahap, SH., Dalam pemindahan TPS harus sesuai Aturan. Dan Pihak Terkait jangan ragu dalam menetapkan aturan sesuai prosedur, serta Gakkumdu siap menerima apabila ada permasalahan yang akan datang.

“Dalam pemindahan TPS harus tetap berkoordinasi dengan Panwas, Saksi Paslon dan Pihak berwenang dan untuk pemindahan nanti agar tetap berkoordinasi dengan PPK melihat situasi keadaan”. Ujar AKP Sahala Harahap.

Sementara itu Kasi Humas Polre s Palas, Iptu Arwansyah Batubara menyatakan, Apabila nantinya terjadi pemindahan TPS agar sesuai dengan aturan dan dibuatkan Berita Acara. Baik Untuk lokasi daerah yang tidak bisa dilalui apabila ada jalan alternatif lain itulah yang akan digunakan.

Mengingat Pihak BPBD Palas akan tetap berkoordinasi dengan BMKG terkait perkembangan cuaca.Pemindahan harus dipindahkan dari lokasi rawan ke tempat aman. Hingga saat ini masih ada masyarakat yang mengungsi di kantor camat sosopan. Dan Bawaslu Palas juga sudah menyampaikan, Pendistribusian ke desa Masing-masing 1 hari sebelum hari H, dan ditabulasi permasalahan perpindahan TPS dan disepakati dibuat dalam berita acara.

“Pukul 13.15 WIB rapat koordinasi Pendistribusian Logistik selesai dalam keadaan aman dan baik, Kasi humas juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga profesionalisme dan integritas demi suksesnya Pilkada 2024 yang aman, damai, sejuk, kondusif dan demokratis,” tutur Iptu Arwansyah Batubara. (081)

Setiap konten yang diunggah pada masa tenang tanggal 24-26 November 2024 oleh siapapun tidak boleh ada yang menjurus kepada kampanye. Hal itu bukan berarti memberangus kebebasan berekspresi lewat media sosial,” ujar Ketua Bawaslu Buru Fathi Haris Thalib

Jika ada temuan yang berkampanye lewat media sosial, laporkan kepada kami,”sambungnya

Sebagai Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu akan memantau siapapun yang berkampanye lewat media sosial akan ditindak lanjuti apabila terbukti.

Adapun temuan, sanksi untuk pelanggar bisa berupa sanksi administratif maupun terberat dapat berupa pidana, karena masuk kategori kampanye di luar jadwal.”ujarnya.

Kami meminta kepada masyarkat agar dapat menjaga jalannya demokrasi yang sehat dan bersih.

Selanjutnya Ia meminta kepada masyarkat apabila menemukan adanya politik uang, ASN melanggar netralitas, dan lain sebagainya di masa tenang bisa melapor ke Bawaslu.

Sementara untuk pada Paslon ia meminta untuk tertib tidak melakukan kampanye karena masa tenang adalah masa berakhirnya kampanye. (SM)

Tepat pukul 00.00 Wit (12 Malam) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buru akan menertibkan alat peraga kampanye seiring dimulainya masa tenang kampanye pada 24-26 November 2024.

Untuk itu Ketua Bawaslu Kabupaten Buru, Fathi Haris Thalib mengatakan dirinya akan mengundang KPU Kabupaten Buru bersama pemerintah daerah, dan TNI Polri akan melakukan rapat dalam rangka penertiban alat kampanye seperti bendera, baleho dan spanduk.

Dijelaskan nya minggu esok akan memasuki masa tenang dianggap sebagai waktu istirahat bagi peserta pemilu, tim sukses, dan pendukung. Penertiban yang akan dilakukan sebagai bentuk upaya Bawaslu dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam menjelang Pemilihan Serentak 2024.

Dikatakan nya tahapan pilkada serentak sudah memasuki akhir masa kampanye yaitu tanggal 23 November, artinya sesuai ketentuan maka di tanggal 24 November pukul 00.00 WIT seluruh APK harus sudah ditertibkan.(SM)

Gibran mulai memasuki area upacara pada pukul 07.09 WIB didampingi oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja.

Gibran berpesan agar para pengawas pemilu di Indonesia bisa menjaga amanat agar Pilkada Serentak 2024 bisa dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil).

“Ini adalah pilkada terbesar yang pernah kita selenggarakan. Oleh sebab itu, kita harus mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak ini agar prosesnya berjalan baik dan lancar, sehingga masyarakat dapat memberikan hak suaranya dengan aman, nyaman, luber, dan jurdil,” kata Wapres Gibran.

Apel siaga yang juga dihadiri Ketua DKPP Heddy Lugito itu dilanjutkan dengan penampilan tarian dan nyanyian Nusantara.