“Dalam tempo kurang dari 30 hari, Presiden menyelesaikan masalah utang yang sudah menghambat produktivitas petani. Akses permodalan kini terbuka kembali. Padahal masalah utang ini sudah membelenggu petani selama 25 tahun,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 April.

Memasuki usia ke-52, HKTI menilai serangkaian kebijakan pemerintahan Prabowo menunjukkan keberpihakan nyata kepada petani. Salah satunya, kebijakan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram sejak awal 2025, yang dinilai langsung berdampak pada pendapatan petani. Kenaikan ini turut mendorong nilai tukar petani (NTP) mencapai 123,72 pada Maret.

“Peningkatan kesejahteraan petani salah satunya disebabkan oleh HPP gabah yang sebelumnya rendah dan lama tak disesuaikan. Pemerintah kini mengevaluasi HPP secara berkala. Ini terbukti meningkatkan pendapatan petani,” ujar Fadli.

Fadli juga mencatat lonjakan penyerapan gabah oleh BULOG hingga 30 Maret 2025 yang telah menembus 725.000 ton setara beras—angka tertinggi dalam satu dekade. HKTI menyambut capaian ini sebagai langkah besar menuju kedaulatan pangan dan mengapresiasi sinergi yang terjadi.

“HKTI mendukung BULOG terus meningkatkan penyerapan gabah petani,” katanya.

Distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran juga mendapat sorotan positif dari HKTI. Selama ini, kelangkaan pupuk sering menghambat musim tanam.

“Petani juga semakin mudah mendapatkan pupuk bersubsidi yang ketersediaannya tepat jumlah, tepat harga dan tepat waktu,” kata Fadli. Ia menambahkan, HKTI siap ikut mengawasi distribusi agar tidak terjadi penyimpangan.

Fadli menegaskan pentingnya keberimbangan antara insentif input seperti pupuk dan modal, serta insentif output berupa harga dan penyerapan. Menurutnya, kombinasi itu menjadi kunci keberhasilan agenda reformasi pertanian.

Lebih jauh, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai akan mengangkat kesejahteraan petani dengan menyerap hasil produksi lokal.

“MBG selain mencetak generasi emas, juga membuka pasar bagi produk pertanian seperti sayur, telur, dan daging. HKTI siap jadi garda terdepan mendukung program ini,” tutup Fadli. (*)

Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Ir. Asep Jatnika Sutrisno, M.M, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Hal ini sejalan dengan program swasembada pangan nasional.

“Saat ini, Pupuk Indonesia telah melakukan berbagai upaya konkret, salah satunya dengan memastikan ketersediaan stok pupuk dari gudang Lini III produsen hingga ke kios-kios pengecer,” ujar Asep.

Adapun stok pupuk yang telah disiapkan untuk Kabupaten Tangerang menjelang musim tanam kedua tahun ini mencapai 1.814 ton pupuk urea dan 1.654 ton pupuk NPK.

Secara keseluruhan, alokasi pupuk untuk Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 mencakup:

Urea: 10.281 ton

NPK: 7.915 ton

Organik: 96 ton

Asep berharap dengan adanya kemudahan akses dan ketersediaan pupuk, para petani dapat lebih bersemangat dalam mengelola lahan pertaniannya.

“Kami dari DPKP akan terus memberikan pendampingan teknis kepada petani, agar produktivitas pertanian di Kabupaten Tangerang semakin meningkat,” tutupnya. (*)

Bantuan Cultivator dan pupuk organik yang diberikan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2024.

Untuk tahun ini, kelompok petani tembakau yang beruntung mendapatkan bantuan alsintan dan pupuk organik ini, Sawah Padang, Tonggo dan Tanjung Selayu dengan luas lahan tanam tembakau per tahun di masing-masing kelompok rata-rata seluas 12 ha.

Ketua keltan Tanjung Selayu yang ditemui awak media Analisis menyatakan bahwa bantuan alsintan dan pupuk organik yang diperoleh anggota kelompok petani tembakau ini tidak terlepas dari peran serta penyuluh pertanian nagari sungai puar ibu Yusmaili , SST yang senantiasa mendampingi dan memfasilitasi dalam mencarikan solusi dari setiap permasalahan yang ada pada usaha kegiatan kelompok.

Ditambahkan oleh pengurus keltan Tonggo yang menyatakan, sesuai dengan pesan dari Kabid bidang tanaman semusim Dinas Perkebunan Provinsi bahwa bantuan alsintan dan pupuk organik ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman, penambahan luas tanam dan mengatasi kekurangan tenaga kerja serta efisiensi waktu pengolahan lahan.

Pihak pendistribusian menjelaskan, sebelum surat serah terima barang di tandatangani oleh pengurus kelompok yang bersangkutan, terlebih dahulu unit di periksa akan kelengkapan dan dihidupkan serta di operasikan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi komplen ketika pihak penyalur sudah pergi. (MAI 039)di