Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua Umum terpilih Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi SAI periode 2025–2030, Harry Ponto, kepada perwakilan DPC Jakarta Utara, Restu Widiastuti, dalam seremoni penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Peradi SAI yang berlangsung di Bali, Sabtu malam, 26 Juli 2025.

Ketua DPC Peradi SAI Jakarta Utara, Carrel Ticualu, S.E., M.H., menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. Ia menekankan bahwa UPA memiliki peran strategis dalam mencetak advokat yang siap menjawab tantangan hukum masa kini.

> “UPA adalah pondasi penting dalam membentuk advokat yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan hukum di era digital. Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh pengurus dan anggota DPC Peradi SAI Jakarta Utara,” ungkapnya.

Dalam momen tersebut, tidak hanya DPC Jakarta Utara yang menerima apresiasi. DPC Peradi SAI Jakarta Selatan, Kediri, Samarinda, Medan, dan Jayapura juga mendapatkan penghargaan dalam kategori berbeda. Seluruh penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Kehormatan Peradi SAI, Juniver Girsang, sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi masing-masing DPC terhadap kemajuan organisasi.

Munas Peradi SAI 2025 sendiri berlangsung dari 25 hingga 27 Juli di Bali dengan mengusung tema: “Pelopor Transformasi Digital Profesi Advokat.” Dalam forum ini, Harry Ponto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPN Peradi SAI periode 2025–2030.

Penutupan Munas ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada DPC-DPC terbaik, dan berlangsung dalam suasana penuh semangat, kebersamaan, serta tekad untuk membawa profesi advokat Indonesia ke arah yang lebih adaptif dan modern. (*)

“KUHAP yang baru ini harus memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum,” kata Carrel di hadapan para legislator.

Carrel menyebut KUHAP baru harus menjadi pendamping yang ideal bagi KUHP No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada 1 Januari 2026.

6 Usulan Penting Versi Peradi
Carrel memaparkan enam poin penting yang menjadi perhatian utama kalangan advokat:

1. Perlindungan HAM saat penyelidikan

Orang yang diperiksa wajib didampingi advokat. Advokat juga punya hak menyatakan keberatan jika terjadi tekanan terhadap klien.

2. Pemeriksaan dibatasi waktu dan frekuensi

Pemeriksaan hanya boleh dilakukan saat jam kerja, dan dibatasi jumlah hari dan frekuensinya.

3. Imunitas hukum bagi advokat

Advokat yang bekerja dengan itikad baik tidak boleh dikriminalisasi. Mereka juga dikecualikan dari pasal Obstruction of Justice.

4. Penahanan harus disetujui hakim

Penyidik tak bisa sembarangan menahan. Harus ada persetujuan dari Hakim Komisaris, agar mencegah kriminalisasi atau kasus pesanan.

5. Penyidik dilarang bawa senjata api

Larangan ini demi mencegah intimidasi kepada saksi atau tersangka saat pemeriksaan.

6. Sanksi tegas untuk salah tetapkan

Tersangka atau salah tangkap
Jika ada kesalahan dalam penetapan tersangka atau salah tangkap, korban berhak atas ganti rugi. Bahkan, penyidik bisa dikenai sanksi pidana.

Dorong Reformasi Peradilan

Carrel berharap Komisi III DPR dan Pemerintah tak menunda pengesahan RKUHAP. Menurutnya, aturan baru ini penting untuk memperkuat sistem peradilan yang adil dan transparan.

“Sudah waktunya kita reformasi total. KUHAP lama terlalu banyak celah pelanggaran HAM. Kita butuh KUHAP baru yang berpihak pada keadilan dan hak-hak warga,” pungkas Carrel. (*)

Berikut daftar tiga calon yang diusulkan:

1.Carrel Ticualu, S.E., S.H., M.H.

2. Dr. Trimedia Panjaitan, S.H., M.H.

3. Harry Ponto, S.H., M.H.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC Peradi Jakarta Utara, Carrel Ticualu, dan dihadiri sekitar 30 pengurus serta anggota. Carrel menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi dalam tubuh organisasi Peradi SAI.

“Peradi SAI harus demokratis. Tidak boleh membatasi siapa pun, baik pengurus maupun anggota, yang ingin maju sebagai calon Ketua Umum. Kita sepakat, calon tidak boleh tunggal,” ujar Carrel kepada wartawan usai rapat.

Menurut Carrel, usulan tiga nama ini adalah bentuk komitmen DPC Jakarta Utara dalam mendukung proses pemilihan yang terbuka dan transparan. Ia juga menegaskan bahwa meskipun saat ini ada beberapa calon, pemilihan tetap akan menghasilkan satu nama melalui mekanisme one person one vote dalam Munas nanti.

Carrel berharap Ketua Umum terpilih nantinya benar-benar menjadi sosok yang mampu membela kepentingan para advokat.

“Salah satu hal penting adalah soal obstruction of justice, itu isu krusial yang harus dihadapi oleh Ketua Umum ke depan. Advokat harus dilindungi. Selain itu, organisasi juga harus makin berwibawa agar penegak hukum lain lebih menghormati profesi advokat,” tegas advokat senior yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia hukum ini.

Carrel juga menegaskan komitmennya untuk membesarkan organisasi jika terpilih menjadi Ketua Umum. Ia menyebut Peradi SAI sebagai organisasi yang sangat demokratis, dan menyoroti sikap Ketua Umum saat ini, Juniver Girsang, yang tidak mencalonkan diri kembali karena sudah dua periode menjabat.

“Pak Juniver berpesan kepada seluruh anggota agar tetap menjunjung tinggi kode etik dan kesepakatan organisasi. Beliau tidak akan maju lagi karena menghormati ketentuan internal,” tutur Carrel.

Dalam rapat tersebut, para anggota DPC Peradi SAI Jakarta Utara juga sepakat bahwa Ketua Umum terpilih nantinya harus mampu melindungi anggota dari berbagai bentuk kriminalisasi yang kini kian marak terjadi terhadap advokat.

Rapat berjalan kondusif dengan semangat kebersamaan dan kesadaran akan pentingnya regenerasi dalam tubuh organisasi advokat terbesar ini. (*)

Deklarasi ini bukan sekadar seremoni simbolik. Ia adalah titik awal perjalanan baru organisasi advokat independen yang selama ini dipimpin oleh Juniver Girsang, sosok sentral dalam konsolidasi dan eksistensi PERADI SAI dalam kancah profesi hukum nasional.

Dari Jakarta Pusat, Isyarat Kuat Menuju Bali

Hadir dalam deklarasi tersebut sejumlah pengurus DPC dari seluruh Indonesia, termasuk PERADI SAI Jakarta Utara yang datang dalam formasi lengkap, dipimpin langsung oleh Ketua DPC Carrel Ticualu, seorang advokat senior yang dikenal tegas dan konsisten dalam menjaga marwah profesi.

Carrel menyatakan dukungannya secara terbuka, dan menyebut bahwa Harry Ponto adalah figur yang tepat untuk melanjutkan tongkat estafet dari Juniver Girsang. “Beliau bukan hanya memiliki pengalaman panjang di dunia advokat, tapi juga pemikiran visioner dan karakter kepemimpinan yang kuat,” ujarnya.

Sementara itu, Patra M. Zen, yang saat ini masih menjabat sebagai Sekjen mendampingi Juniver, dinilai Carrel sebagai tokoh yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki keberanian dan ketajaman dalam membela prinsip-prinsip keadilan. “Sosoknya masih sangat relevan dan diperlukan untuk melanjutkan konsistensi organisasi di tingkat nasional,” lanjutnya.

Menuju Munas di Bali
Sebagaimana telah dijadwalkan, Musyawarah Nasional PERADI SAI akan digelar pada 25–27 Juli 2025 di Bali. Forum ini akan menjadi penentu arah organisasi lima tahun ke depan, sekaligus pemilihan resmi Ketua Umum dan Sekjen baru. Deklarasi di ASA Jakarta ini menjadi semacam pemanasan — sekaligus konsolidasi awal — yang menunjukkan bahwa arus dukungan untuk Ponto–Zen kian menguat.

Baik Harry Ponto maupun Patra M. Zen bukanlah nama baru. Keduanya telah lama malang melintang di dunia advokasi, dikenal luas dalam forum-forum hukum nasional, dan terlibat aktif dalam isu-isu penting seperti pembaruan peradilan, perlindungan hak asasi manusia, hingga profesionalisme organisasi advokat.

Peradi SAI dan Masa Depan Advokat Indonesia

Bagi banyak anggota, PERADI SAI bukan sekadar wadah organisasi, tapi juga benteng moral yang menjaga integritas dan independensi profesi advokat. Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi juga keberlanjutan nilai.

Dalam konteks itu, dukungan dari tokoh-tokoh seperti Carrel Ticualu, yang sendiri telah puluhan tahun membela keadilan di berbagai ruang sidang, menjadi penanda bahwa kontestasi kali ini tidak sekadar prosedural. Ia adalah pertaruhan arah: apakah PERADI SAI akan tetap teguh dalam independensinya atau akan kehilangan arah di tengah dinamika hukum yang makin kompleks. (*)

“Menjadi advokat bukan sekadar formalitas. Harus melalui proses yang benar dan memenuhi standar profesional,” ujar Carrel dalam keterangan pers yang dikutip Minggu (22/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa Peradi-SAI menetapkan tahapan yang jelas dan ketat, mulai dari Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), magang minimal dua tahun, hingga Ujian Profesi Advokat (UPA).

Menurutnya, setiap peserta yang tidak lulus adalah murni karena tidak memenuhi standar kompetensi. “Tidak ada kongkalikong, tidak ada intervensi. Kami ingin menghasilkan advokat yang benar-benar layak,” tegasnya.

Carrel juga menolak pandangan bahwa Peradi-SAI terlalu selektif atau elitis. Ia menilai bahwa sikap selektif bukanlah kesombongan, melainkan upaya menjaga marwah profesi advokat. Bahkan, organisasi yang dipimpinnya tidak menerima orang-orang yang pernah dipecat dari organisasi advokat lain.

“Kami tidak ingin sekadar menambah jumlah, tetapi ingin mencetak advokat yang bermutu,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi multi-organisasi saat ini. “UU Advokat perlu menyesuaikan diri agar organisasi advokat bisa berjalan lebih sehat dan kompetitif,” pungkas Carrel.

Sebelumnya, Peradi-SAI Jakarta Utara telah melantik puluhan advokat baru dengan komitmen menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme. (*)

Sebanyak 41 peserta UPA Angkatan XI Tahun 2025 mengikuti ujian dengan pengawasan ketat dan aturan disipliner yang tegas.

Seluruh peserta hanya diperbolehkan membawa alat tulis, sementara meja ujian disterilkan dari segala bentuk bantuan, termasuk buku, catatan, maupun perangkat elektronik, untuk menjaga objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan ujian.

Ketua DPC Peradi SAI Jakarta Utara, Carrel Ticualu, S.E., S.H., M.H., menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses seleksi advokat yang berkualitas dan siap berpraktik secara profesional.

“Ujian Profesi Advokat ini berada langsung di bawah pengawasan DPN Peradi. Kami sangat serius dalam menjaga integritas ujian, tanpa kompromi terhadap kecurangan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan advokat yang lulus benar-benar layak,” ungkapnya.

Carrel Ticualu didampingi oleh jajaran pengawas dan panitia, di antaranya Dirgayati H. Lase, S.H. (perwakilan pengawas dari DPN Peradi), Donny M.S.G. Munthe, S.H., M.H., Restu Widiastuti, S.H., M.H., Sri Astuti, S.H., M.H., Pipit Suwito, S.H., M.H., serta Ryan Pratama, S.H., M.H.

Pihak panitia juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta UPA Angkatan XI Tahun 2025 yang mengikuti ujian dengan penuh semangat dan kedisiplinan.

Antusiasme peserta dinilai sebagai cerminan keseriusan dalam menapaki profesi advokat melalui jalur yang benar.

Adapun hasil kelulusan akan diumumkan secara resmi oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi dalam waktu sekitar lima minggu ke depan.

Dengan penyelenggaraan UPA yang mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan integritas ini, DPC Peradi SAI Jakarta Utara optimis dapat melahirkan advokat-advokat muda yang tidak hanya menguasai hukum secara teknis, tetapi juga mampu menjadi penegak keadilan yang beretika dan bertanggung jawab di tengah dinamika hukum yang terus berkembang. (*/red)