Trubus mengatakan, perombakan secara besar-besaran memang perlu dilakukan guna meningkatkan sinergitas antar birokasi guna mendukung status Jakarta yang sedang transisi menjadi kota global pasca tidak lagi menjadi ibu kota.

“Betul (agar sinergi birokrasi dapat ditingkatkan lagi), saya sangat mendukung, disamping itu kan DKI sudah bukan DKI lagi tapi statusnya kini menjadi DKJ,” ujar Trubus saat dihubungi wartawan, Kamis (14/11/2024).

Trubus juga melihat, birokrasi di Pemprov DKI sebelumnya berjalan lambat dan rotasi yang nanggung cenderung lebih berbau politis karena statusnya yang masih menjadi Ibu Kota.

“Reformasi birokrasinya kemarin-kemarin itu berjalan lambat sekali, kebanyakan politk-politik saja. Karena dulu statusnya Jakarta DKI nah sekarang sudah DKJ jadi memang harus dirombak semua,” kata Trubus.

Akademisi Universitas Trisakti ini juga melihat pelantikan 305 pejabat di lingkungan Pemprov DKI oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi sudah melalui pertimbangan yang matang.

“Ya menurut saya pelantikan ini didasari oleh pertimbangan, mungkin yang selama ini kinerjanya sudah lama dan kurang optimal lagi dan memang harus ada rotasi. Selama ini juga kan memang di Pemprov DKI sendiri sangat minim terjadi perubahan struktur organisasi,” jelas Trubus.

Disisi lain, ia juga melihat dengan dikembalikannya Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah juga menjadi salah satu pendorong untuk melakukan perombakan. Sebab, kata Trubus, Marullah merupakan orang lama di lingkungan Pemprov DKI.

“Saya melihat masuknya Marullah Matali jadi Sekda, ini kelihatannya menjadi pendorong itu semua untuk melakukan perombakan, karena kan dia paham situasi,” pungakasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi melantik 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua subkelompok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.

Para pejabat yang dilantik, kata Pj Gubernur Teguh, telah melewati proses seleksi yang sedemikian ketat, dengan rekomendasi dan persetujuan sesuai kompetensi, serta pengalaman masing-masing di Pemprov DKI Jakarta.

“Proses pelantikan sudah mengalami proses yang lama, sejak Agustus lalu. Jadi, bukan suatu proses yang instan. Saya melakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kewenangan. Tidak ada faktor like and dislike, tidak ada faktor transaksional. Apabila ditemukan faktor itu, silakan Bapak dan Ibu bisa melaporkannya,” ujar Pj. Gubernur Teguh.(*/hel)

Salah satu Pengamat Sosial Politik di Kabupaten Palas, A. Harahap, A.Pt. yang akrab disapa Bayo Angin ketika ditanyakan wartawan terkait Pilkada Palas, Kamis. (10/10/2024) menyebutkan, bahwa hal tersebut saat kegiatan deklarasi kampanye damai dilakukan kepada masyarakat Palas, terutama kepada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Palas yang akan turun di setiap desa/kelurahan untuk menyampaikan visi misi, gagasan dan program, demi menarik minat dan simpati dari masyarakat, untuk nantinya menjatuhkan hak suara, agar terpilih menjadi bupati dan wakil bupati lima tahun mendatang periode 2024-2029.

Adu visi misi, adu gagasan dan program kerja, itu yang sangat diharapkan oleh penyelenggara pemilu apa lagi masyarakat yang ikut dalam memilih pada pilkada Palas ini, termasuk menghindari kampanye negatif, menghindari hujaran kebencian, dan menghindari saling menjelek-jelekan di antara calon sesama, karena hal ini sangat penting dan patut melakukan kilas balik terhadap penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten Palas yang kita cintai ini.

Pada periode-periode sebelumnya, sebab sejarah mencatat, pasca mekarkan dari kabupaten Tapanuli Selatan, kita kabupaten Palas telah masuk untuk empat kali melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Pemilihan kepala daerah pertama tahun 2008, yang diikuti oleh delapan kontestan, pemilihan ke dua tahun 2014, dimana pemelihan juga langsung oleh masyarakat sebanyak 6 kontestan, selanjutnya pilkada ke 3 tahun 2019 yang diikuti 3 kontestan, dan sekarang pilkada keempat tahun 2024 ini diikuti 2 kontestan.

Ketiga pelaksanaan pemilu secara langsung oleh rakyat itu, selalu menimbulkan permasalahan yang serius, baik itu permasalah pidana bagi masyarakat pembuat rusuh atau onar dengan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pilkada dan gangguan hasil pilkada di mahkamah konstitusi. Maka permasalah-permasalahan itu, patut di jadikan pelajaran berharga bagi kita semua dalam menghadapi pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2024 di kabupaten Palas dan sudah tentu itu di mulai dari penyelenggara baik itu kpu maupun bawaslu. Dan perlu untuk di pahami bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi dimulai dari asumsi ketidak netaralan penyelenggra pemilu dan pemilihan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. ujar Bayo Angin.

Untuk itu seluruh para pimpinan selalu mengingatkan kepada kita semua, para badan ethok, mulai dari kecamatan sampai ke kpps, untuk tetap menjaga kenetralan, sebab sampai saat ini sudah ada laporan-laporan yang sudah masuk di Bawaslu Palas, atas laporan dugaan pelanggaran pemilihan oleh Paslon tertentu, yang dilaporkan kepada Bawaslu Palas, dan berdasarkan hasil kajian laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut, pihak bawaslu menyatakan status laporan, dan Laporan dihentikan, oleh Bawaslu Palas alasan laporan bukan pelanggaran pemilihan, untuk kepada kita semua untuk menjaga pilkada damai serentak khususnya di kabupaten Palas, tambahnya.

“Kepada masyarakat Kabupaten Palas pada tanggal 27 November 2024 nanti siapa yang terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, itulah dia pemimpin kita semua, yang akan memimpin daerah ini lima tahun ke depan”.ungkapnya.

“Siapapun yang akan terpilih nanti, ada situasi-situasi dalam kehidupan kita yang relatif tidak akan banyak berubah ,dan pekerjaan kita setiap hari akan tetap berjalan, demi menunjang kebutuhan ekonomi keluarga kita sendiri, untik itu masyarakat Kabupaten Palas di himbau untuk tetap mendukung pasangan calonnya dengan hati nurani dan akal dan jangan mudah terprofokasih untuk melakukan hal-hal yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan orang lain,” pungkas Bayo Angin. (081)

Menurut dia, selama ini belum pernah ada calon yang memiliki survei elektabilitas tertinggi bisa memenangkan Pilkada Jakarta.

“Dulu Fauzi Bowo pas 2012 itu surveinya tinggi, kalah sama Jokowi. Ahok juga sama, 2017 memiliki survei tinggi, tumbang oleh Anies, jadi menurut saya biasanya yang surveinya tinggi justru kalah di Pilkada Jakarta,” kata pria yang akrab disapa Hensat itu di Jakarta, Sabtu (7/9/2024).

Menurut Hensat kemenangan pasangan calon di Pilkada Jakarta ditentukan oleh kuatnya basis akar rumput partai pengusung.

Hensat melanjutkan, sejarah itu terbukti sejak Pilkada Jakarta digelar secara langsung pada tahun 2007 lantaran hanya satu kali paslon yang didukung banyak parpol memenangkan kompetisi.

Hal tersebut terjadi ketika Fauzi Bowo mengalahkan Adang Daradjatun dari PKS di tahun 2007.

“Sisanya? Jokowi menang karena akar rumput PDI Perjuangan di 2012, namun Anies Baswedan di 2017 juga bermodalkan akar rumput PKS-Gerindra berhasil mengalahkan Basuki Tjahja Purnama yang diusung PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, dan Nasdem,” lanjutnya.

Saat ini, Pilkada Jakarta diramaikan oleh nama-nama besar seperti Ridwan Kamil dari Golkar dan Pramono Anung dari PDI Perjuangan. Hingga saat ini, Hensat belum bisa memastikan elektabilitas mana yang paling tinggi dan berpotensi memenangi kursi Gubernur Jakarta.

Menurut pria yang akrab disapa Tamtam ini, penghargaan tersebut tidak terlepas dari komitmen Heru dalam menggenjot kesadaran warga terhadap lingkungan alam sekitar. Tamtam menyebutkan, aksi menjaga kebersihan lingkungan tersebut adalah upaya Heru membangun Jakarta Ekologis.

“Piala Adipura dianugerahkan sebagai bentuk motivasi untuk terus meningkatkan upaya dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Sedari awal ini memang diusahakan oleh Pj Heru Budi dalam program yang saya sebut Jakarta Ekologis,” ujar Tamtam dalam keterangannya, Rabu (20/3/2024).

Lebih lanjut Tamtam menegaskan, prestasi Jakarta menjadi peraih dan pemenang Penghargaan Adipura 2023, bukan datang dalam semalam atau semudah membalikkan telapak tangan, melainkan hasil kerja keras Heru mengkonsolidasi birokrasi sampai terbentuknya dedikasi dan semangat juang lintas sektor dan lini di seluruh Pemprov DKI Jakarta.

“Semua elemen kota maupun kabupaten administrasi DKI Jakarta mengupayakan layanan prima dan terbaik untuk memeroleh penghargaan bergengsi tersebut. Patut diakui bahwa memang pada masa Heru Budi Hartono memimpin Jakarta, banyak perkembangan positif terjadi,” katanya.

Tamtam menjelaskan, Ekologis terkait erat dengan ekosistem dan keanekaragaman biodiversitas. Menurut ahli filsafat ini, Jakarta pelan-pelan namun pasti semakin hijau dari hari ke hari seiring dengan semakin lebatnya dedaunan dan tumbuhnya pepohonan yang secara massif ditanam di seantero Jakarta.

Tamtam mengatakan, perhatian besar pada lingkungan hidup tersebut telah menjadikan Jakarta dibawah komando Heru sebagai kota yang ramah lingkungan, bersih dan rapi.

Ia menyampaikan, kerja keras Heru dalam pembangunan, selaras dengan cita-cita Jakarta sebagai Kota Global pasca pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

“Betapa segar dan sejuk bila di seluruh kota semakin banyak ruang terbuka hijau yang bukan hanya menyalurkan oksigen tetapi sanggup menyerap radikal bebas dan karbondioksida yang menyebar dalam partikel yang dikeluarkan oleh asap kendaraan dan polusi lainnya,” sebutnya.

Seperti diketahui, penilaian Adipura secara fisik dilakukan di 20 lokasi dengan 124 komponen dan 268 sub-komponen penilaian. Lima kota administrasi di DKI Jakarta yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur meraih penghargaan Anugerah Adipura kategori Kota Metropolitan. Sementara Kabupaten Kepulauan Seribu meraih Adipura kategori Kota Kecil.

“Jika yang lain masih bermimpi memimpin Jakarta, Pj Gubernur Heru Budi Hartono sudah memimpin Jakarta dan mewujudkan kemajuan tersebut secara nyata dalam realitas, bukan angan-angan,” pungkasnya. (*/hel)