“Saya hadir di sini hanya untuk memastikan NPHD terkait dengan PSU-nya. Yang mana dari pemerintahan Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Boven Digoel kepada pihak penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri,” ujar Ribka.

Ia menegaskan, pelaksanaan PSU merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, seluruh pihak harus turut mengawal proses tersebut agar berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Agar nantinya bisa sukses dalam pelaksanaannya. Kita semua saat ini bertanggung jawab mengawal hal ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ribka juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan PSU. Ia berharap proses yang telah berlangsung menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Saya harap segala keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat ini dapat membuat semangat agar tidak ada lagi PSU-PSU di kemudian hari,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan, seluruh keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, dan disaksikan langsung oleh Wamendagri Ribka, bersifat mengikat serta wajib dipedomani dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unsur penyelenggara pemilu. “Kita akan terus mengawal hal tersebut,” tegasnya.

Apolo juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Wamendagri Ribka dalam proses pengambilan keputusan penting terkait kepastian anggaran PSU.

“Suatu kehormatan bagi kami untuk Ibu Wamendagri yang telah hadir langsung memimpin rapat terkait kepastian anggaran PSU di Boven Digoel,” ujar Apolo.

Rapat tersebut menghasilkan keputusan penting mengenai alokasi anggaran PSU. Total anggaran yang disepakati sebesar Rp30 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel dan didukung oleh APBD Provinsi Papua Selatan.

Dana tersebut akan dialokasikan kepada lembaga penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel, serta unsur pengamanan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan PSU.

Turut hadir dalam rapat tersebut di antaranya Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Selatan.

(*/Rendy)

“Itu doa kita bersama mudah-mudahan itu (proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua) selesai,” ujarnya pada Rapat Koordinasi (Rakor) PSU Tahun 2025 di Provinsi Papua yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis (15/5/2025).

Hal ini mengingat Provinsi Papua merupakan satu-satunya provinsi yang belum memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif hasil Pilkada Serentak 2024. Sebab itu, pihaknya memberikan atensi terhadap pelaksanaan PSU di Provinsi Papua.

Ia mengimbau para pemangku kepentingan agar mencermati penyebab terjadinya PSU, sehingga persoalan tersebut tidak kembali terulang. Hal ini diakuinya sebagai tantangan bagi para pemangku kepentingan terkait.

“Sehingga ini memang betul-betul kita harus melaksanakan sebaik mungkin supaya ini (PSU) kemudian tidak berulang,” jelasnya.

Namun demikian, Ribka menekankan pentingnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tetap melakukan mitigasi apabila PSU tersebut kembali berulang. Ini khususnya terkait dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini lantaran ada peserta Pilkada di suatu daerah yang melayangkan gugatan terhadap hasil PSU.

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Ramses Limbong menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan PSU berjalan aman dan lancar. Komitmen ini salah satunya dengan mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya bersikap netral, sehingga tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Ia berharap sikap tersebut juga dijalankan oleh jajaran TNI maupun Polri di Provinsi Papua.

“Baik itu melalui perkataan, perbuatan, atau tindakan apa pun termasuk juga melalui medsos (media sosial),” jelasnya.

Pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran netralitas sekecil apa pun yang dilakukan oleh ASN di Provinsi Papua. Ia mendukung pelanggaran netralitas yang masuk dalam ranah pidana diproses lebih lanjut.

“Tentunya adalah ranah proses hukum atau ranah hukum yang memfasilitasi untuk itu (pelanggaran netralitas ASN),” jelasnya.

Di lain sisi, dirinya mengajak semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PSU agar bekerja dengan baik sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ia membuka diri kepada seluruh pemangku kepentingan terkait untuk berkoordinasi ketika menghadapi hambatan selama PSU berlangsung.

Sebagai informasi, Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige Renwarin, dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito. Hadir pula Ketua KPU Provinsi Papua Diana Dorthea Simbiak, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Amandus Situmorang dan Haritje Latuihamallo, serta sejumlah pejabat Pemprov Papua.

(*/Rendy)

Dalam kunjungannya, Bima mencermati antusiasme warga yang mulai berdatangan sejak pagi. Meski baru didasarkan pada pemantauan di dua TPS, ia optimistis partisipasi warga pada PSU Kota Banjarbaru kali ini memiliki kecenderungan lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan harapan pemerintah bahwa tingkat kehadiran pemilih lebih baik dibanding sebelumnya.

“Tadi saya cek, dibanding pelaksanaan Pilkada yang lalu di tanggal 27 November [2024] pada jam yang sama, itu perbandingan kedatangan pemilih seperti apa? Dijawab, ‘lebih banyak sekarang’,” katanya di TPS 05 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara.

Menurut Bima, tingginya partisipasi mencerminkan kepemilikan (ownership) masyarakat terhadap proses demokrasi. Hal ini juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pemilu. Ia juga mengapresiasi kerapian pelaksanaan di lapangan, baik dari sisi kesiapan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun penataan TPS.

“Saya lihat juga semua penataannya sesuai dengan prosedur dan lain-lain. Ini tentu sampel saja di satu TPS. Kita akan bergeser ke satu TPS lagi, dan harapannya adalah mudah-mudahan secara keseluruhan partisipasi politik meningkat,” tambahnya.

Setelah dari TPS 05, Bima melanjutkan kunjungan ke TPS 09 di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin. Ia kembali menyatakan optimismenya atas capaian sementara jumlah pemilih yang sudah hadir. Sebelum pukul 09.30 WITA, tingkat partisipasi pemilih sudah mencapai 50 persen. Padahal, pada Pilkada 27 November 2024 lalu, partisipasi total di area ini hanya sekitar 50 persen hingga TPS ditutup.

“Insyaallah, sampel dari 2 TPS ini menunjukkan bahwa kemungkinan partisipasi pemilih lebih baik dan semuanya berjalan dengan lancar,” terangnya.

Bima menambahkan, hingga saat ini belum ada laporan pelanggaran terkait PSU Kota Banjarbaru. Ia berharap proses pemungutan hingga penghitungan suara dapat berlangsung aman dan tertib. Ia juga berharap tren positif ini berlangsung hingga seluruh tahapan PSU rampung.

“Atensi pusat itu sama, untuk semua yang melakukan PSU, untuk 24 daerah itu sama semua, kita berbagi tugas untuk memastikan semuanya lancar,” tandasnya.

Adapun kunjungan ke dua TPS tersebut dilakukan bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Mochammad Afifuddin, Penjabat (Pj.) Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Ketua KPU Provinsi Kalsel Andi Tenri Sompa, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalsel.

(*/Rendy)

Pasukan pengamanan terdiri dari 341 personel Polres Buru, termasuk Brimob dan jajaran Polsek, serta 163 personel dari Kodim 1506 Namlea yang dibantu oleh BKO Kompi 735 Nawasena.

Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang
yang di dampingi Dandim 1506 Namlea usai mengelar apel kesiapan pengamanan, “Kapolres mengatakan pada tanggal 4 hingga 5 April 2025 serentak menjelang PSU dan PUSS seluruh anggota akan dikerahkan lansung dan berjaga di pos masing-masing.

Masyarakat yang tidak berkepentingan juga tidak diperbolehkan masuk pada area pemilihan maupun perhitungan suara baik dalam KPU maupun luar KPU, “jelasnya.

Untuk itu Kapolres pastikan untuk bersama menjaga keamanan dan ketertiban selama proses PSU dan PUSS berlangsung.

Kapolres juga menekan pentingnya sinergi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengamanan untuk memastikan proses demokrasi berjalan aman, tertib, dan lancar.

Bahkan Kapolres mengingatkan anggotanya agar netral dan tidak ada personel yang terlibat dalam kegiatan yang dapat mengarah pada keberpihakan kepada salah satu calon.

Selain itu dalam jalan nya demokrasi Kapolres ingatkan bahwa tidak ada yang dapat melakukan intimidasi, intervensi maupun ancaman apalagi melakukan tindakan-tindakan yang merusak maupun menganggu diri orang lain.

Pelaksanan PSU dan PUSS berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Kabupaten Buru, Maluku.

MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh pasangan nomor 4, Amus Besan dan Hamsah Buton itu pada Februari 2025.

Dalam putusannya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, dan penghitungan suara ulang di TPS 19 Desa Namlea. (SM)

Kepala Komando Distrik Militer (Kodim) 1506 Namlea ini menegaskan kepada petugas keamanan yang sementara berjaga dilokasi PSU, jika kedapatan ada yang melakukan politik uang agar segera menangkap dan menyerahkan lansung ke Gakkumdu, “Jangan Takut” Tegas Dandim Letkol Inf Mohamad Tamami saat memberikan pesan di apel pengaman pilkada.

Selanjutnya dalam rangka PSU dan PUSS, Kita akan selalu bersama Polres siap mengamankan kegiatan ini,”ucapnya.

Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban,” tuturnya.

Dandim juga mengimbau kepada masyarakat yang bukan warga debowae saat PSU berlangsung jangan coba-coba ada yang membuat hal-hal diluar jalur atau melanggar hukum.

Jika kedapatan maka akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di negri ini.(SM)